JAKARTA (Jurnalislam.com) – Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Sulawesi Utara mengecam perusakan Mushola Al-Hidayah Perum Agape, Desa Tumaluntung, Minahasa Utara. Presidium KAHMI Sulut, H. Iskandar Kamaru menegaskan bahwa perusakan mushola tersebut sebagai tindakan intoleran.
“Kami mengutuk dengan keras tindakan kriminal dan perusakan mushola Agape oleh oknum-oknum yang tidak memiliki sifat toleran. Kami juga menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk segera memproses tindakan intoleransi ini,” katanya dalam siaran pers yang diterima Jurnalislam.com pada Jumat (31/1/2020).
Jajarannya juga akan mengawal upaya persuasif yang dilakukan oleh pihak keamanan sehingga tercapai hasil yang positif bagi semua pihak. Ia lantas meminta pihak keamanan untuk menjamin berlangsungnya kegiatan ibadah di Mushola Agape.
“Kami juga meminta kepada masyarakat muslim untuk tetap tenang, memantau dan memberikan respon yang kondusif.
Dan Pemerintah Daerah, mulai dari Kelurahan/Desa sampai di kecamatan untuk bersikap tegas dalam proses pengurusan izin pendirian rumah ibadah di wilayah masing-masing sesuai dengan aturan yang berlaku,” tuturnya.
“KAHMI Meminta semua pihak yang berwenang, khususnya aparat keamanan menyelesaikan masalah ini dalam waktu secepatnya,” pungkasnya.
YERUSALEM (Jurnalislam.com) – Penjajah Israel mengeluarkan larangan Imam Besar Masjid Al-Aqsa untuk berkhutbah di situs suci umat Islam itu. Larangan ini disebut berlaku untuk empat bulan ke depan.
Larangan khutbah ini diberikan sebagai tindakan balasan kepada Syeikh Ekrema Sabri yang dianggap melanggar larangan sebelumnya. Imam Masjid Al-Aqsa ini sebelumnya telah mendapat larangan atau pembatasan aktifitas selama satu pekan di masjid.
Syekh Ekrema dinilai melanggar aturan dengan mendatangi masjid pada Jumat kemarin bersama jamaah dan melangsungkan shalat Jumat. Pemberitahuan larangan khutbah selama empat bulan pun diberikan oleh pasukan Israel, Sabtu (25/1/2020) kemarin di rumahnya.
Para aktivis dan ulama menggelar unjuk rasa pada Sabtu untuk mendukung Syeikh Sabri. Mereka menyatakan tidak ada kekuatan di dunia yang dapat menghalangi Syeikh Ekrema untuk melakukan ibadah di Masjid Al-Aqsa.
“Kami tidak akan menerima kebijakan yang tidak adil, teroris dan ilegal,” ujar para pengunjuk rasa dilansir Aawsat, Ahad (26/1/2020).
Sementara itu, Direktur Abadi Agama Al-Aqsa, Syeikh Najeh Bakirat, direktur abadi agama Al-Aqsa, menganggap keputusan Israel yang terbaru diarahkan terhadap masyarakat Palestina.
“Tidak ada tempat bagi pasukan Israel di situs suci dan Al-Aqsa,” ujarnya. Dia juga bersumpah larangan tersebut akan menerima konfrontasi tanpa henti.
Sebelumnya, Israel mengeluarkan perintah deportasi kepada Syeikh Ekrema Sabri pada Ahad (19/1/2020). Sebelum dideportasi, Imam Besar Masjid Al-Aqsa ini dilarang beraktifitas di Masjid selama satu minggu ke depan.
Syeikh Sabri dituduh melakukan penghasutan kekerasan kepada jamaahnya ketika memberikan khutbah Jumat. Ia pun telah ditahan dan diselidiki di Kantor Polisi Al-Qashleh.
Selain dirinya, Pusat Informasi Wadi El-Helwa melaporkan jika Israel juga mengeluarkan perintah deportasi atas tuduhan yang sama kepada Imam Masjid Al-Aqsa lainnya, Syekh Ahmad Abu Ghazaleh.
KARANGANYAR (Jurnalislam.com) – Divisi Advokasi dan Kelaskaran Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) kembali menggelar Jambore Ukhuwah Mukhoyyam Pemuda Islam (JUMPA) Surakarta jilid 3 di Karanganyar, Jawa Tengah. Acara yang digelar selama tiga hari tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua DSKS Ustaz DR Mu’inudillah Basri pada Jumat (24/1/2020).
Dalam sambutannya, Ustaz Mu’in mengungkapkan acara tersebut digelar untuk bertujuan menjaga ukhuwah Islam serta menjaga keutuhan NKRI.
“Saya berharap kepada para jajaran Muspida yang hadir pada kesempatan untuk senantiasa tidak berburuk sangka kepada kami, karena tidak mungkin kita akan merusak NKRI,” kata Ustaz Muin.
Senada dengan itu, Ketua Panitia JUMPA 3 Muhammad Sigit menuturkan, JUMPA 3 digelar dengan tagline “Mensyukuri Nikmat Allah, Menggalang Ukhuwah merawat dan menjaga NKRI”.
Sigit mengatakan, tidak kurang dari 700 peserta mengikuti acara JUMPA 3 Surakarta ini.
“Peserta JUMPA 3 berasal dari berbagai Elemen Umat Islam dan Pondok Pesantren disekitar Solo Raya” Ujar Sigid kepada Jurnalislam.com disela Acara.
XINJIANG (Jurnalislam.com) – CNN mengungkap berita tentang penghancuran kompleks pemakaman etnis Uighur, namun pemerintah Cina mengklaim bahwa itu adalah hoax. Tapi, seorang pujangga Uighur, Aziz Isa Elkun menceritakan kepada Bitter Winter apa yang sebenarnya terjadi.
Setelah investigasi intensif yang meliputi wawancara dengan warga Uighur dan pemeriksaan citra satelit, bulan ini CNN telah mengidentifikasi lebih dari 100 pemakaman kuno Uyghur telah dihancurkan di wilayah tersebut, dan sebagian besarnya sudah diratakan sejak penindasan pada tahun 2018 lalu, namun beberapa lainnya sudah hancur sejak beberapa tahun yang lalu.
Aziz Isa Elkun, seorang pujangga dan penulis terkenal Uighur, yang saat ini tinggal di London merasa sangat terkejut ketika melihat di Google Earth, makam mendiang ayahnya yang meninggal sejak November 2017,tiba-tiba menghilang dari citra satelit, pada April tahun lalu. Akibat dari penindasan di Xinjiang dalam dua tahun ini, Aziz saat ini dilarang untuk kembali ke tempat asalnya dan terpaksa memberi penghormatan (kepada ayahnya) secara online.
Namun tiba-tiba pada April tahun lalu, Aziz dihadapkan pada kondisi terbaru. Makam ayahnya yang dibuat oleh keluarganya sejak 2012, sudah rata dan digantikan berbaris-baris batu nisan bercat putih, yang dapat dilihat di bagian ujung kanan bawah pada gambar yang telah direvisi.
Aziz meluapkan amarahnya dengan mengatakan bahwa pemerintah Cina telah menyentuh area yang paling sensistif dari budaya Uighur, menikam tepat di jantung komunitas Uighur dengan cara yang paling kejam.
Berbicara kepada Bitter Winter pada minggu ini, Aziz merasa putus asa bukan hanya karena jasad ayahnya telah dipindahkan secara paksa, tetapi juga karena kampanye ‘berita hoax’ oleh pemerintah Cina yang membenarkan tindakannya dalam menghancurkan elemen-elemen kunci dari budaya Uighur, bahkan ibunya sendiri yang sudah lanjut usia dipaksa untuk berbicara menentangnya.
Pihak Beijing dengan marah mengecam laporan CNN tersebut, dan bukan hanya mengecam media barat itu namun juga menyerang Aziz secara pribadi dua kali, membuat keluarganya secara terbuka menentangnya tidak hanya pada corong media mereka sendiri, Global Times, tetapi juga di saluran tv propaganda, China Global Television Network (CGTN) yang pada awal tahun 2020 telah berulang kali menjustifikasi dan membantah kritik dari laporan media mainstream dunia tentang perlakuannya terhadap orang-orang Uighur di Xinjiang.
The Global Times, tahu betul bahwa mustahil bagi warga Uighur yang berada di pengasingan untuk menelepon ke rumah setidaknya selama dua tahun ini, karena harus menerima resiko anggota keluarga mereka dipenjara. Aziz dihujat karena alih-alih menghubungi keluarganya secara langsung untuk mengetahui bagaimana sebenarnya nasib jasad ayahnya, ia malah mengeluh kepada CNN . Mereka menuduh Aziz tidak kembali ke tanah airnya selama dua puluh tahun, dan tetap menegaskan bahwa “pemerintah Xinjiang sepenuhnya menghormati ritual pemakaman etnis apapun.” CGTN, lebih jauh lagi, mengirim reporternya ke desa asal Elkun, Yingichimen, dekat Aksu dan memaksa ibu Aziz, 78 tahun, Hepizem, dan saudara perempuannya agar menemaninya ke makam mendiang suaminya.
Dengan cara seperti inilah, CGTN menuduh Aziz sambil mengatakan “Mari kita lihat siapa sebenarnya yang berbohong di hadapan pemirsa sekalian.”
Menyaksikan ibunya di layar tv, Aziz merasa bahwa ibunya sudah dipersiapkan sebelumnya supaya mengkritiknya dan memuji pemerintah Cina karena menyediakan makam baru untuk mendiang suaminya. Mengingat situasi saat ini di Xinjiang di mana bahkan sepotong kaligrafi Arab di sendok, atau kata-kata yang menyimpang dan menyiratkan kritik terhadap pemerintah dapat berakibat pada apa yang disebut “pelatihan kejuruan” alias transformasi melalui kamp pendidikan, bahkan bisa lebih buruk lagi, wartawan yang mendengar pernyataan ibu Aziz ketika memuji pemerintah terlihat sangat janggal, sesuatu yang Aziz pertanyakan dengan serius. Terlihat banyak ketidakkonsistenan yang mencolok dalam fakta saat disajikan oleh CGTN.
Walaupun Aziz telah menunjukkan kepada CNN dan Bitter Winter foto-foto makam ayahnya ketika baru saja dibangun oleh keluarganya pada tahun 2012, reporter CGTN menuduhnya berbohong dan bertentangan dengan laporannya dengan mengatakan bahwa sebenarnya apa yang disebut “pekuburan keluarga” di mana ayahnya dimakamkan hanyalah gundukan debu yang dikelilingi oleh tumpukan pasir yang tidak beraturan. Aziz hanya membuat foto-fotonya sendiri untuk membuktikan kebenaran ceritanya, menunjukkan sebuah plot cerita yang dibuatnya dengan sangat cermat di tempat yang dulunya adalah pemakaman serta foto dirinya yang sedang berlutut di depan makam yang sebenarnya adalah makam neneknya pada 2012 ketika ia mengunjungi Xinjiang.
Propaganda Cina mengklaim ayah Aziz dimakamkan di antara tumpukan pasir
Tetapi gambar Aziz ini berlutut di depan makam keluarganya pada tahun 2012, sebelum dihancurkan, membuktikan bahwa propaganda PKC berbohong.
Aziz mengatakan bahwa dia tidak menentang barisan makam yang baru dan rapi untuk orang-orang yang baru saja meninggal. Tetapi dia sangat keras menentang penghancuran makam-makam yang sudah ada dan memindahkan mereka dari tempat peristirahatannya, yang dikelilingi oleh mereka yang telah lama pergi sebelumnya.
“Pada 15 April 2019, saya menemukan di Google Earth Pro Map bahwa kompleks pemakaman dan kuburan ayah tercinta saya semuanya dihancurkan. Ayah saya hanya dimakamkan selama 623 hari, ”katanya dengan sedih.
“Ini benar-benar bertentangan dengan tradisi kuno pemakaman Uyghur karena memindahkan orang mati dari tempat peristirahatan mereka, yang dikelilingi oleh roh-roh orang yang sudah meninggal sebelumnya,” kata Aziz.
“Menurut kepercayaan kami, ini bukan hanya soal pemindahan kuburan, tetapi juga mengganggu roh, tempat pertemuan leluhur kami selama berabad-abad,” katanya.
Aziz mengatakan bahwa pemerintah Cina dengan terang-terangan tidak menghormati budaya Uighur dengan menghancurkan bagian penting dari warisan mereka. Dia mengatakan bahwa mereka bisa saja dengan mudah memperbaiki kuburan di pemakaman yang sudah ada, tetapi mereka memilih untuk tidak melakukannya karena mereka sudah bertekad untuk “menghina dan menghapus” orang-orang Uighur.
“Mereka tidak berhak menghancurkan kita dengan cara seperti ini. Mereka penuh dengan kebohongan. Mereka tidak bisa dipercaya,” katanya getir. (DR)
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Front Pembela Islam (FPI), GNPF Ulama, dan PA 212 mengeluarkan pernyataan bersama terkait kasus-kasus megakorupsi yang terjadi di Indonesia.
Dalam pernyataannya, FPI mendesak pemerintah untuk membubarkan Dewan Pengawas KPK karena dianggap telah menghambat pemberantasan korupsi.
“Kami mendesak agar Dewan Pengawas KPK segera dibubarkan karena terbukti sudah menjadi penghambat dalam pemberantasan korupsi dan justru menghalang halangi penuntasan kasus korupsi sebagaimana yang terjadi dalam kasus komisioner KPU dan Sekjen PDI Perjuangan. Termasuk juga terhadap para pejabat yang menutup-nutupi keberadaan Harun Masiku,” demikian bunyi poin ketiga dalam pernyataan yang diterima Jurnalislam.com, Kamis (23/1/2020).
FPI dkk menilai, berbagai kasus megakorupsi yang terjadi ditengarai menjadi modus korupsi untuk pembiayaan politik.
“Berdasarkan catatan kami, bahwa kasus kasus mega korupsi (kasus korupsi yang merugikan negara bernilai triliunan) dan kasus kasus korupsi yang melibatkan lingkaran dalam kekuasaan semakin menjadi jadi dan menggila bahkan ditengarai menjadi modus korupsi untuk pembiayaan politik,” demikian bunyi awal pernyataan tersebut.
FPI dkk kemudian menyebut empat kasus megakorupsi yang dinilainya telah ditutup-tutupi dan melibatkan lingkaran dalam kekuasaan. Empat kasus tersebut diantaranya kasus kondensat senilai Rp 35 T, kasus Jiwasraya senilai 13 T, kasus Asabri senilai 10 T, dan terakhir kasus yang melibatkan komisioner KPU dan petinggi PDIP.
Menanggapi kasus-kasus tersebut, FPI dkk menyampaikan 10 point pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua DPP FPI KH Ahmad Shobri Lubis, Ketua GNPF Ulama Ustaz Yusuf Muhammad Martak, dan Ketua PA 212 Slame Ma’arif.
Kami melihat bahwa berbagai kasus Mega Korupsi tersebut merupakan sebuah modus dalam penyelenggaraan kekuasaan yang dzalim, licik dan rakus.
Kami mendesak agar seluruh elemen masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap rezim korup, zhalim dan penipu.
Kami mendesak agar Dewan Pengawas KPK segera dibubarkan karena terbukti sudah menjadi penghambat dalam pemberantasan korupsi dan justru menghalang halangi penuntasan kasus korupsi sebagaimana yang terjadi dalam kasus komisioner KPU dan Sekjen PDI Perjuangan. Termasuk juga terhadap para pejabat yang menutup-nutupi keberadaan Harun Masiku.
Kami memandang pimpinan KPK saat ini menempatkan posisinya di bawah ketiak penguasa dengan contoh menghadap ke Menteri Kemaritiman dan Investasi yang Tupoksinya sama sekali tidak terkait dengan Tupoksi KPK. Seharusnya KPK datang ke Kementerian Kemaritiman dan Investasi bukan karena dipanggil oleh sang penguasa, tapi dalam rangka penyelidikan dan penyidikan.
Kami mendesak kasus korupsi kondensat untuk segera dituntaskan dan dilakukan pemeriksaan terhadap pihak penguasa yang berperan dalam meloloskan Tersangka Honggo keluar negeri.
Kami mendukung langkah Partai Oposisi untuk membentuk Pansus Jiwasraya gate dan Asabri gate, serta membongkar keterlibatan para pejabat di Kantor Sekretariat Presiden.
Kami mendesak agar Yassona Laoly untuk segera meletakkan jabatan karena tidak pantas dan sangat memalukan seorang yang memegang jabatan Menteri tampil menjadi pembela dalam kasus mega korupsi.
Kami mendesak agar para pejabat dan elit partai yang terlibat dalam berbagai kasus mega korupsi tersebut untuk segera mundur dan berhenti tampil sebagai tokoh publik, karena anda-anda sudah tidak memiliki legitimasi moral untuk terus berkuasa. Hanya orang yang sudah tidak punya malu dan bermoral rendah serta cacat integritas yang masih terus bermuka badak untuk terus tampil menjadi pejabat publik maupun tokoh publik.
Di Jepang, negara yang sama sekali tidak menganut Pancasila sebagai ideologi yang diagung-agungkan, pejabat pejabat yang terlibat atau bahkan hanya disebut namanya dalam suatu peristiwa Korupsi akan segera meletakkan jabatan dan bahkan harakiri karena sangat malu dengan perbuatan korupsi.
Sebagai negara yang menganut ideologi Pancasila dan anda anda sangat sering menuduh pihak lain anti Pancasila, maka kami nyatakan perbuatan korupsi anda tersebut adalah sangat bertentangan dengan Pancasila dan bahkan menginjak injak Pancasila dengan menjadikannya sebagai alat pemukul lawan politik dan membungkus perilaku koruptif yang anda lakukan.
WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Seorang juru bicara PBB pada Kamis (23/1/2020) mengatakan, para pejabat di PBB tidak lagi menggunakan WhatsApp sebagai sarana komunikasi karena dinilai tidak aman. Sebelumnya, para ahli dari PBB menuduh Arab Saudi telah menggunakan platform komunikasi online tersebut untuk meretas telepon seluler milik Chief Executive Amazon dan juga pemilik Washington Post, Jeff Bezos.
Pada hari Rabu (22/1/2020), para ahli independen yang ditugaskan PBB itu mengatakan bahwa mereka memiliki informasi yang mengarah pada “kemungkinan keterlibatan” Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman terhadap serangan cyber tahun 2018 terhadap miliarder bos Amazon.com tersebut.
Mereka menyerukan agar segera dilakukan penyelidikan oleh AS dan pihak berwenang lainnya, berdasarkan laporan forensik oleh FTI Consulting yang berbasis di Washington, bahwa iPhone milik Bezos dibajak oleh sebuah file video berbahaya yang dikirim dari akun WhatsApp milik putra mahkota Arab Saudi.
Ketika ditanya apakah Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi dengan Putra Mahkota Saudi atau pemimpin dunia lainnya menggunakan WhatsApp, juru bicara PBB Farhan Haq pada hari Kamis menjawab : “Para pejabat senior di PBB sudah diperintahkan untuk tidak menggunakan WhatsApp, karena tidak lagi dianggap sebagai mekanisme yang aman. ”
“Jadi tidak, saya tidak yakin Sekjen menggunakannya,” kata Haq. Dia kemudian menambahkan bahwa perintah tersebut disampaikan kepada para pejabat PBB pada Juni tahun lalu.
Ketika ditanya mengenai kebijakan PBB tersebut, pihak WhatsApp sangat yakin bahwa mereka adalah yang terdepan dalam industri keamanan IT dengan lebih dari 1,5 miliar pengguna.
“Setiap pesan pribadi disini diproteksi oleh enkripsi end-to-end untuk mencegah kami maupun pihak lain melihat isi pesan tersebut. Teknologi enkripsi yang kami kembangkan dengan Signal ini sangat diakui oleh para pakar keamanan IT dan saat ini masih yang terbaik bagi orang-orang di seluruh dunia, ”kata Direktur Komunikasi WhatsApp Carl Woog.
Karena alasan tersebut, pelarangan yang secara khusus ditujukan kepada WhatsApp, yang juga dimiliki oleh Facebook ini, membuat para pakar keamanan digital keheranan.
WhatsApp “menangani masalah keamanan ini dengan sangat serius dibandingkan dengan yang lain,” kata Oded Vanunu, peneliti dari Checkpoint, sebuah perusahaan yang berbasis di Tel Aviv, yang secara berkala menemukan berbagai kekurangan pada aplikasi-aplikasi pengiriman pesan lain.
“Setiap aplikasi memiliki kerentanan yang bisa Anda eksploitasi dengan cara tertentu,” katanya, yang sebelumnya menilai bahwa WhatsApp memang sangat baik dalam mengatasi masalah ini. “Sedangkan untuk perusahaan pesan instan lainnya masih jauh tertinggal,” katanya. (DR)
TASIKMALAYA (Jurnalislam.com) – Kasus meninggal akibat meminum minuman keras (miras) oplosan kembali terulang. Kali ini, 6 orang di Kabupaten Tasikmalaya meninggal setelah menenggak miras oplosan. Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber, hingga Jumat (24/1/2020) sedikitnya ada 20 warga di dua Kecamatan yakni Kecamatan Sariwangi dan Leuwisari menjadi korban miras oplosan.
Dari 20 korban itu, 6 orang diantaranya meninggal dunia. yakni Yudi Kamaludin (17) dan Tedi (25) warga Desa Jayamukti, Kecamatan Leuwisari yang meninggal pada Rabu (22/1/2020), Robi (30), Rizwan (24), Eka (18) dan Nizar (18) warga Desa Selawangi Kecamatan Sariwangi yang meninggal pada Kamis (23/1/2020) dan Jumat (24/1/2020).
Kasi Pelayanan Medis RS Singaparna Medika Citrautama (SMC) Kabupaten Tasikmalaya dr. Adi Wibowo menuturkan, para korban keracunan secara berangsur masuk ke Rumah sakit mulai Rabu (22/1/2020) hingga Jumat (24/1/2020) sebanyak 15 orang. 6 orang meninggal, 2 orang pulang paksa, 5 orang pulang dalam kondisi stabil dan 2 orang lainnya.
“Enam orang itu meninggal pada hari berbeda. Tetapi dengan diagnosa yang sama yakni keracunan alkohol. Dua orang lagi masih dirawat, satu orang diantaranya lagi persiapan cuci darah karena ginjal bermasalah,” kata Adi kepada wartawan, Jumat (24/1/2020).
Sementara berdasarkan data dari Satnarkoba Polres Tasikmalaya, seluruh korban keracunan miras oplosan berjumlah 20 orang dari dua Kecamatan. 15 orang mendapatkan perawatan intensif di RS Singaparna Medika Citrautama, dan 5 Orang lainnya dirawat di rumah masing-masing.
“Hingga saat ini, ada 20 orang yang keracunan alkohol, 6 orang meninggal. Jumlah semuanya itu 20 orang, 15 orang dirawat di rumah sakit 6 diantaranya meninggal,” paparnya.
Mereka meninggal setelah meminum alkohol yang dicampur dengan air mineral dan minuman berenergi.
Di Jawa Barat, kasus meninggal akibat miras oplosan sudah kesekian kalinya. Pada tahun 2014, 103 orang di Sumedang meninggal setelah pesta miras oplosan. Pada tahun 2018, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat (Kapolda Jabar), Inspektur Jenderal Polisi Agung Budi Maryoto mengatakan jumlah korban yang tewas akibat miras oplosan di wilayah hukumnya mencapai 61 orang.
TEPI BARAT (Jurnalislam.com) – Pasukan penjajah Israel menculik 13 warga Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem pada Senin (20/1/2020).
Sumber-sumber lokal mengatakan, tentara Israel menangkap 12 warga Palestina, termasuk dua anak di bawah umur berusia 16 dan 18 tahun, di Betlehem, al-Khalil, Ramallah dan Yerusalem.
Menurut penuturan saksi mata, tentara Israel itu menerobos masuk ke beberapa rumah Palestina dan menggeledah mereka.
Keesokan harinya, Selasa (21/1/2020), tentara Israel juga menculik seorang wartawan Palestina di pos pemeriksaan Za’tara dekat Ramallah.
Sumber-sumber lokal mengatakan, wartawan itu bernama Yazan Abu Salah, seorang penduduk kota Arraba di Jenin. Abu Salah ditangkap di pos pemeriksaan Za’tara dalam perjalanan pulang dari Ramallah.
Abu Salah kemudian dipindahkan ke tujuan yang tidak diumumkan, kata mereka.
IDLIB (Jurnalislam.com) – Setidaknya lima warga sipil tewas dalam serangan serangan udara pasukan Rusia baru di zona de-eskalasi Idlib, Suriah pada Rabu (22/1/2020). Menurut kelompok pertahanan sipil Suriah, Anadolu melaporkan.
Observatorium pesawat oposisi Suriah mengatakan, Rusia menargetkan distrik Ma’arrat al-Numan, kota Kafr Rumah, desa Serce serta distrik Atarib di Aleppo.
Sementara jet Rusia melakukan serangan udara, pasukan rezim Assad menyerang desa-desa di Idlib selatan.
Kelompok pertahanan sipil The White Helmet mengumumkan bahwa empat warga sipil tewas akibat serangan udara dan satu orang tewas oleh tembakan artileri rezim.
Kelompok-kelompok itu mengatakan operasi pencarian dan penyelamatan masih berlanjut di wilayah itu dan dikhawatirkan jumlah kematian akan meningkat.
Sebelumnya, pada Selasa (21/1/2020), pesawat tempur Rusia melakukan serangan udara di zona de-eskalasi dan menewaskan 26 warga sipil.
Turki telah mendorong keras untuk gencatan senjata di Idlib setelah wilayah itu diserang selama berbulan-bulan oleh pasukan setia Bashar al-Assad dan sekutunya. Hal itu membuat 1 juta sipil melarikan diri ke perbatasan Turki.
Turki dan Rusia sepakat pada September 2018 untuk mengubah Idlib menjadi zona de-eskalasi di mana tindakan agresi secara tegas dilarang.
Namun, Rusia dan Rezim terus melanggar zona itu dan telah membunuh lebih dari 1.300 warga sipil.
PUTRA JAYA (Jurnalislam.com) – Delegasi Senior Gerakan Perlawanan Palestina (Hamas) yang dipimpin oleh Kepala Biro Politik Ismael Haniyah, telah melakukan pertemuan resmi dengan Perdana Menteri Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad di kantornya, Putrajaya, Rabu (22/1/2020).
Dalam pertemuan tersebut, Haniyah membahas mengenai kondisi terakhir di Palestina terutama soal pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel serta agresi Israel yang sedang berlangsung di Gaza.
Haniyah menekankan pentingnya menggagalkan rencana Israel tersebut dan memuji dukungan Malaysia untuk Palestina. Haniyah juga mengakui keberanian Pemerintah Malaysia atas dukungannya terhadap hak-hak rakyat Palestina.
Perdana Menteri Malaysia Tun Dr Mahathir menegaskan kembali posisi kuatnya dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. Dia juga menekankan perlunya strategi yang komprehensif untuk memperkuat lagi posisi rakyat Palestina.
Delegasi Hamas yang hadir antara lain beberapa anggota senior Biro Politik Hamas; Ezzat al-Rishq, Nizar Awadallah dan Maher Salah.
