JAKARTA (jurnalislam.com)— Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, menjelaskan sejumlah alasan di balik penetapan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang mengharamkan penggunaan rokok elektrik atau vape.
Penjelasan tersebut disampaikan Prof Ni’am saat mengisi pengajian rutin mingguan yang membahas Kitab Nashaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kegiatan yang diselenggarakan Pondok Pesantren An-Nahdlah itu berlangsung secara hibrida dan diikuti ribuan jamaah dari berbagai daerah melalui Zoom pada Sabtu (14/11/2026).
Dalam pengajian tersebut, Prof Ni’am menanggapi berbagai pertanyaan masyarakat mengenai perbedaan hukum rokok konvensional dan rokok elektrik. Sebagian masyarakat mempertanyakan mengapa rokok tembakau memiliki variasi hukum di kalangan ulama, sementara vape ditetapkan haram secara menyeluruh.
Ia menjelaskan bahwa penetapan hukum tersebut didasarkan pada perbedaan kondisi dan fakta ilmiah kedua produk. Jika pada rokok konvensional masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, menurut Prof Ni’am, vape terbukti memiliki dampak buruk yang membahayakan kesehatan.
Selain faktor kesehatan, Prof Ni’am juga menjelaskan persoalan cukai vape yang kerap dijadikan argumen terkait kontribusinya terhadap penerimaan negara.
Berdasarkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, ia menyebut pengenaan cukai tinggi pada vape bukan bertujuan mencari pendapatan negara, melainkan membatasi akses masyarakat terhadap produk tersebut.
“Dengan cukai yang ada, otomatis harganya bisa jauh lebih tinggi, sehingga aksesibilitas terhadap vape ini menjadi terbatas,” jelas Prof Ni’am di hadapan para jamaah.
Guru Besar Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu kemudian menganalogikan kebijakan tersebut dengan ketentuan denda dalam transaksi keuangan syariah ketika terjadi wanprestasi. Menurutnya, denda bukan dimaksudkan untuk memperbesar pendapatan lembaga, melainkan menjadi instrumen disiplin agar pihak terkait mematuhi komitmen perjanjian.
Ia juga menyoroti besarnya biaya pemulihan kesehatan masyarakat akibat dampak penggunaan vape. Prof Ni’am menyebut penerimaan cukai vape yang diperkirakan sekitar Rp2,7 triliun hingga Rp2,8 triliun per tahun tidak sebanding dengan beban pengeluaran negara untuk menangani dampak kesehatannya, termasuk gangguan pernapasan kronis dan penyakit jantung.
Alasan lain yang menjadi perhatian Komisi Fatwa MUI adalah penyalahgunaan perangkat vape sebagai sarana peredaran narkotika cair. Berdasarkan temuan di sektor penegakan hukum yang disampaikan dalam pengajian tersebut, perangkat rokok elektrik kerap dimanfaatkan untuk praktik tersebut.
Atas dasar itu, MUI menggunakan kaidah fikih sadd adz-dzari’ah, yakni menutup jalan yang dapat mengantarkan kepada keburukan. Selain itu, diterapkan pula kaidah li al-wasa’il hukm al-maqasid, yang menjelaskan bahwa hukum sarana mengikuti hukum tujuannya.
Dengan pertimbangan tersebut, MUI menetapkan keharaman vape tidak hanya pada aspek penggunaan, tetapi juga mencakup produksi dan perdagangan.
Di akhir penjelasannya, pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah itu mengingatkan masyarakat, khususnya generasi muda dan pengguna aktif vape, agar menghentikan kebiasaan tersebut.
Ia juga meminta masyarakat meluruskan anggapan bahwa vape lebih aman atau dapat menjadi alat bantu untuk berhenti merokok. Menurutnya, cairan vape tetap mengandung nikotin yang bersifat adiktif dan berpotensi merusak sistem saraf manusia.
“Melalui penerbitan fatwa ini, MUI berharap umat Islam dapat senantiasa menjaga kesehatan jasmani, melindungi diri dari ancaman narkoba, serta senantiasa mematuhi tuntunan hukum Islam secara kafah,” kata Prof Ni’am.