Wacana Pelarangan Cadar Dinilai Langgar Pasal 29 UUD 1945

Wacana Pelarangan Cadar Dinilai Langgar Pasal 29 UUD 1945

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi ramai dikabarkan berencana melarang pengguna niqab atau cadar untuk masuk ke instansi milik pemerintah.

Hal itu ia katakan karena alasan keamanan usai penusukan mantan Menkopolhukam Wiranto.

Tokoh Muhammadiyah Anwar Abbas menilai Menag perlu mengkaji keputusan tersebut dengan melibatkan para ulama.

Karena secara garis besar ulama berbeda pendapat tentang hukum memakai cadar, maka sebaiknya dalam menghadapi masalah ini adalah dengan mengedepankan sikap tasamuh atau toleransi.

Menurutnya kalau pelarangan cadar karena masalah keamanan, pemerintah bisa melanggar Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara.

“Pemerintah dapat melanggar Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan beragama. Di ayat 1 dikatakan: Pemerintah itu harus dan wajib menghormati agama dan keyakinan mereka,” katanya saat dihubungi Jurnalislam.com pada Kamis (31/09/2019).

Dia menilai, kalau ada masalah yang dihadapi pemerintah menyangkut masalah keamanan maka bisa diantisipasi dengan penggunaan teknologi, tanpa perlu membuka cadar.

“Sekarang teknologi sudah sangat canggih. Pemerintah tinggal beli saja alat tersebut dan masalah selesai tanpa ada kegaduhan,” ujarnya.

Saya, kata dia, merasa perlu menyampaikan ini supaya negeri kita ini aman dan tidak gaduh. Sehingga kita bisa melaksanakan pembangunan di negeri ini dengan sebaik-baiknya.

“Apalagi seperti kita ketahui bersama salah satu tugas. Pemerintah itu diantaranya adalah menciptakan keamanan dan rasa aman di tengah masyarakat,” pungkas Anwar.

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close X