JAKARTA (jurnalislam.com)—Tepat tiga tahun sejak 7 Oktober 2023, isu Palestina kembali mendapat perhatian dari sejumlah lembaga dan tokoh di Indonesia.
Dalam beberapa hari terakhir, dukungan itu muncul dalam bentuk yang berbeda. Baznas berbicara tentang pentingnya menjaga ingatan publik terhadap Palestina. Pemerintah melarang rencana konser Israel Houghton di Jakarta. Sementara dari DPR, harapan agar Palestina tetap menjadi prioritas diplomasi disampaikan kepada Menteri Luar Negeri yang baru.
Baznas Dorong Memori Publik tentang Palestina
Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI KH Zainut Tauhid Sa’adi mengingatkan pentingnya menjaga perhatian masyarakat terhadap kondisi Palestina.
Hal itu disampaikan Zainut saat menerima audiensi Republika di kantornya, Matraman, Jakarta Timur, Senin (5/10/2026).
Ia mendukung penyelenggaraan pameran dan diskusi “Art and Resilience: Sumud of Palestine” yang akan digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada 29–31 Oktober mendatang.
“Ini tidak sekadar kegiatan untuk meramaikan isu Palestina, tapi juga membangun memori publik agar masyarakat diingatkan bahwa ada saudara kita yang sampai saat ini nasibnya belum merdeka,” ujar Zainut, dikutip dari Republika.
Menurut dia, perhatian terhadap Palestina juga merupakan bagian dari sikap Indonesia yang sejak awal mendukung kemerdekaan rakyat Palestina.
Pameran tersebut akan menghadirkan dokumentasi dua misi Global Sumud Flotilla, diskusi, instalasi dan pertunjukan seni, pemutaran film dokumenter, serta penggalangan donasi untuk Palestina.
Sebelumnya, Baznas juga memperkuat kerja sama penyaluran bantuan melalui Komite Bantuan Kepresidenan Palestina.
Pemerintah Larang Konser Israel Houghton
Sikap lain datang dari pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengumumkan bahwa pemerintah tidak mengizinkan konser penyanyi gospel asal Amerika Serikat, Israel Houghton, bersama grup Israel dan New Breed.
Konser tersebut semula dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 24 Oktober 2026.
Menurut Yusril, keputusan diambil setelah koordinasi lintas kementerian dan lembaga dengan mempertimbangkan keamanan dalam negeri serta rekam jejak sejumlah pertunjukan Houghton yang diwarnai seruan dukungan terhadap Israel.
“Kami tidak melarang pertunjukan musik, tidak mempersoalkan agama seseorang, silakan melakukan kegiatan keagamaan di sini, tetapi jika memang ada motif politik yang merugikan perjuangan rakyat Palestina, maka hal itu tidak sejalan dengan pikiran dan aspirasi dari masyarakat kita sendiri,” kata Yusril.
Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko juga memastikan permohonan visa Houghton akan ditolak apabila diajukan.
Hingga 5 Oktober, menurut Hendarsam, belum ada permohonan visa atas nama penyanyi tersebut. Namanya telah dimasukkan dalam subject of interest untuk pemantauan keimigrasian.
Ketua Umum PP Ikatan Dai Indonesia (IKADI) KH Ahmad Kusyairi Suhail mengapresiasi keputusan pemerintah.
Ia menilai sikap tersebut menunjukkan konsistensi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
Palestina Dititipkan kepada Menlu Baru
Pergantian Menteri Luar Negeri juga membuat isu Palestina kembali disorot DPR. Presiden Prabowo Subianto melantik Arrmanatha Christiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri pada 1 Oktober 2026 menggantikan Sugiono.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta berharap kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Arrmanatha tetap konsisten dalam persoalan Palestina.
“Untuk Palestina, bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi harus berjalan seiring dengan perjuangan mengakhiri pendudukan dan mewujudkan negara Palestina yang merdeka,” ujarnya.
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Ma’azat juga menyampaikan harapan serupa.
“Selama Palestina belum merdeka, selama itu pula Indonesia berdiri bersama rakyat Palestina,” katanya.
Pernyataan tersebut merupakan harapan dari DPR kepada Menteri Luar Negeri yang baru. Hingga berita ini disusun, belum ditemukan pernyataan khusus Arrmanatha mengenai momentum tiga tahun 7 Oktober.
Guterres: Gencatan Harus Menjadi Permanen
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa António Guterres kembali menyerukan agar gencatan senjata di Gaza berubah menjadi perdamaian yang permanen.
Dalam pesannya menjelang tiga tahun peristiwa 7 Oktober, Guterres mengatakan gencatan senjata yang berlangsung sejak tahun lalu memang membawa sedikit kelegaan, tetapi belum menghasilkan keamanan yang memadai, akses bantuan dalam skala yang dibutuhkan, maupun jalur pemulihan yang jelas.
Ia menyerukan agar bantuan kemanusiaan diperluas serta hukum internasional dihormati.
Momentum tiga tahun 7 Oktober datang ketika perhatian dunia tidak lagi sebesar pada bulan-bulan pertama perang.
Namun di Indonesia, persoalan Palestina masih muncul dalam ruang yang berbeda-beda: bantuan kemanusiaan, kegiatan publik, kebijakan pemerintah, hingga agenda diplomasi.
Akhir Oktober nanti, pameran Sumud of Palestine akan menjadi salah satu ruang berikutnya untuk membawa kembali persoalan Palestina ke hadapan publik Indonesia.
Massa aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat, 5 November 2023. (Foto: MPI)
