TANZANIA (Jurnalislam.com) – Belum lama ini, seorang pejabat senior Tanzania menyerukan kepada publik untuk melaporakan orang-orang yang dicurigai sebagai bagian dari kelompok Komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT). Aparat keamanan setempat akan mulai melakukan penangkapan pada awal pekan depan.
Paul Makonda, komisaris regional (gubernur) Ibu Kota Dar es Salaam, mengumumkan tindakan keras itu pada Senin 29 Oktober 2018.
“Sebuah tim akan dibentuk untuk mengidentifikasi dan menangkap para homoseksual,” demikian seperti dikutip dari media Irlandia RTE.ie, Sabtu (3/11/2018).
Paul Makonda mengatakan pada konferensi pers pada Selasa (30/10/2018) lalu bahwa dia telah menerima lebih dari 5.700 laporan dari publik yang menyebut lebih dari 100 nama yang diduga gay.
Makonda juga membentuk ‘Komite 17’, tim yang akan ditugaskan untuk mengidentifikasi orang gay di situs media sosial –seperti Facebook dan Twitter– untuk kemudian menangkap mereka.
Di Tanzania, homoseksual bisa menghadapi ancaman maksimal 30 tahun penjara.
Pengumuman Makonda telah memicu kepanikan dan ketakutan di antara ribuan orang LGBT di negara Afrika timur itu. Beberapa mengatakan bahwa mereka terlalu takut untuk pergi keluar pada siang hari, sementara yang lain memilih nomaden karena khawatir akan ditangkap.
“Sejak hari Senin, saya telah meninggalkan rumah saya dan berpindah ke sana kemari. Saya selalu melihat ke belakang jika sedang berjalan,” kata Nathan (24) kepada Reuters melalui telepon dari Dar es Salaam.
“Ada begitu banyak ketegangan dalam komunitas gay saat ini. Tidak hanya di Dar, tetapi di seluruh negeri. Kami benar-benar takut. Kami tidak tahu apa yang harus dilakukan dan ke mana harus pergi.”
Meskipun tindakan keras itu akan dimulai pada hari Senin 5 November 2018, Nathan mengklaim bahwa rumah-rumah sudah digerebek di kota pelabuhan dan orang-orang gay ditangkap.
Kelompok kampanye Equality Now mengatakan bahwa mereka terkejut dan khawatir dengan tindakan keras itu –yang juga menargetkan pekerja seks. Ia meminta pemerintah federal untuk mengutuk pernyataan Makonda dan memberlakukan hukum dan kebijakan untuk melindungi hak semua orang.
