DSKS: Perppu No 2 Tahun 2017 Dapat Jadi Alat Kesewenangan Pemerintah

15 Juli 2017
DSKS: Perppu No 2 Tahun 2017 Dapat Jadi Alat Kesewenangan Pemerintah
Ketua DSKS, Ustaz Muin Muinidillah

SOLO (Jurnalislam.com) – Ketua Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS), Ustaz Muin Muinidillah menilai, Perppu no 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan (ormas) dapat menjadi alat kesewenangan pemerintah untuk membubarkan paksa ormas-ormas yang mengkritisi pemerintah.

“Kita tahu selama ini sering digunakan nama untuk melindungi bangsa, melindungi negara, tetapi kemudian digunakan untuk menggebuk orang-orang yang tidak sesuai atau mendukung penguasa, yang tidak bersama-sama dengan penguasa,” katanya di Masjid Baitussalam, Tipes, Solo, Jumat (14/7/2017).

Muin mengatakan, ormas-ormas Islam akan paling banyak kena dampak Perppu yang ditandatangani presiden Jokowi beberapa waktu lalu itu. Sebab, selama ini tuduhan anti Pancasila, NKRI, kebhinekaan selalu dialamatkan kepada ormas-ormas Islam.

“Meskipun selama ini ormas Islam tersebut menjaga bangsa dari bahaya narkoba, LGBT dan paham terlarang PKI dan Syiah, serta selalu menaati peraturan dalam mencegah kemungkaran di masyarakat,” tandas Muin.

“Orang yang anti PKI dituduh anti pancasila, orang yang anti syiah kemudian dituduh anti pancasila, termasuk juga yang anti LGBT, anti kerusakan-kerusakan, anti narkoba, melakukan nahi mungkar walaupun sudah sesuai dengan prosedur sering dituduh anti Pancasila,” tambahnya.

Untuk itu, Ustaz Muin mempertanyakan terhadap keputusan penerbitan Perppu ini melindungi rakyat serta negara atau melindungi penguasa semata.

”Apakah Perppu ini kemudian memang melindungi atau malah membikin kedzoliman,” pungkasnya.