Tag: orde baru
-
Nasional
Pemerintahan Diminta Setop Gunakan Gaya Orde Baru Bungkam Kritik
YOGYAKARTA(Jurnalislam.com)–Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Oce Madril, mengkritisi penangkapan sutradara film dokumenter Sexy Killers, Dandhy Laksono dan cucu tokoh bahasa Indonesia JS Badudu, Ananda Badudu. Oce heran mengapa di zaman reformasi seperti sekarang ini masih terjadi gaya pemerintah yang otoritarian. Ia menduga cara-cara pemerintah yang otoritarian tersebut sengaja dipelihara oleh rezim, […]
Selengkapnya: Pemerintahan Diminta Setop Gunakan Gaya Orde Baru Bungkam Kritik -
Nasional
Aktivis Ditangkapi, Pakar: Itu Cara-cara Orde Baru
YOGYAKARTA(Jurnalislam.com)–Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Oce Madril, mengkritisi penangkapan sutradara film dokumenter Sexy Killers, Dandhy Laksono dan cucu tokoh bahasa Indonesia JS Badudu, Ananda Badudu. Meski pada akhirnya Dandhy dan Ananda dilepaskan setelah kronologi penangkapannya trending topic di twitter. “Saya kira model-model penangkapan seperti itu, itu cara-cara Orde Baru ya. Itu […]
Selengkapnya: Aktivis Ditangkapi, Pakar: Itu Cara-cara Orde Baru -
Nasional
Pemerintah Dinilai Tebar Ancaman Terhadap Rakyat
SOLO (Jurnalislam.com)- Humas Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) Endro Sudarsono mengkritisi pernyataan sikap Presiden Jokowi dan Menkopolhukam Wiranto paska kerusuhan yang terjadi di aksi tolak kecurangan pemilu 2019 atau aksi 22 Mei di depan Bawaslu RI. “Presiden Jokowi tidak menunjukkan karakter negarawan pemimpin yg melindungi dan peduli terhadap rakyatnya bahkan melalui menteri Polhukam terkesan mengumbar […]
Selengkapnya: Pemerintah Dinilai Tebar Ancaman Terhadap Rakyat -
Nasional
Komnas HAM Minta Tim Pemantau Warga Bentukan Wiranto Dibubarkan
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menganggap, tim pemantau warga yang dibentuk oleh Menko Polhukam Wianto sama sekali tidak diperlukan saat ini. Menurut Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, kebebasan berfikir dan berekpresi itu merupakan prinsip dasar yang tidak boleh dikekang. “Kebebasan hati nurani dan pemikiran itu salah satu kebebasan yang tidak […]
Selengkapnya: Komnas HAM Minta Tim Pemantau Warga Bentukan Wiranto Dibubarkan -
Berita
JIB: Di Zaman Orba, Mengkritik Pemerintah Dituduh Anti Pancasila
JAKARTA (Jurnalislam.com)—Pegiat Jejak Islam untuk Bangsa (JIB) Beggy Rizkiansyah mengungkapkan bahwa pada zaman orde baru, setiap kegiatan umum harus seizing dengan aparat, termasuk pengajian. Ia menambahkan, dengan adanya UU Subversif, pemerintah dapat melarang pengajian dengan alasan bertentangan dengan Pancasila alias anti Pancasila. “Biasanya difitnah gerakan subversif, anti-Pancasila, dan sebagainya. Rezim orba terutama Suharto merasa (mengklaim) […]
Selengkapnya: JIB: Di Zaman Orba, Mengkritik Pemerintah Dituduh Anti Pancasila -
Berita
Kegiatan Terbuka Harus Seizin Aparat Ciri-ciri Rezim Orde Baru
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Baru-baru ini, sedang ramai perbincangan ihwal pelarangan kegiatan umum oleh aparat. Yang terbaru, kegitan jalan sehat Hari Olahraga Nasional umat Islam di Solo disebut tidak dizinkan pihak kepolisian. Pengamat sejarah, Beggy Rizkiansyah mengatakan bahwa kegiatan terbuka yang harus berizin aparat merupakan salah satu ciri-ciri zaman orde baru di bawah rezim Soeharto. Pegiat […]
Selengkapnya: Kegiatan Terbuka Harus Seizin Aparat Ciri-ciri Rezim Orde Baru -
Analisa
‘Pemerintah Kembali ke Rezim Orde Baru’
BANDUNG (Jurnalislam.com) – Akhir Oktober ini, Jurnalislam.com berkesempatan mewawancarai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan (Unpar) Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf. Kepada Jurnalislam, pakar hukum tata negara ini menjelaskan serba-serbi UU Ormas setelah DPR menerima Perppu Ormas beberapa waktu lalu. Bagaimana nasib ormas ke depan? Seperti apa penerapan UU Ormas? Adakah jalan agar UU Ormas […]
Selengkapnya: ‘Pemerintah Kembali ke Rezim Orde Baru’ -
Nasional
Soal Kriminalisasi Ulama, DPR MPR Bisa Minta Pertanggungjawaban Presiden
BANDUNG (Jurnalislam.com) – Guru Besar Hukum Unpar Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf menilai bahwa kasus kriminalisasi ulama, aktivis hingga ormas Islam harus segera dituntaskan. Ia menilai sampai saat ini belum ada upaya serius dari pemerintah menghentikan kriminalisasi ulama hingga aktivis Islam. Karenanya, ia menilai umat Islam dapat mendatangi DPR MPR dan mendesak mereka agar dapat […]
Selengkapnya: Soal Kriminalisasi Ulama, DPR MPR Bisa Minta Pertanggungjawaban Presiden -
Nasional
Muslimah KAMMI Dianiaya, Mahasiswa Solo Desak Polisi Dihukum dan Minta Maaf
SOLO (Jurnalislam.com) – Puluhan mahasiswa anggota Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Solo Raya mengelar unjuk rasa di depan Polrestabes Surakarta pada Jumat (26/5/2017) sebagai bentuk atas perlakukan represif kepolisian terhadap rekan mereka di Jakarta beberapa waktu lalu yang menyebabkan 7 anggota KAMMI ditangkap, bahkan salah satunya seorang muslimah diduga dianiaya. Unjuk rasa melibatkan gabungan […]
Selengkapnya: Muslimah KAMMI Dianiaya, Mahasiswa Solo Desak Polisi Dihukum dan Minta Maaf -
Nasional
Dinilai Sewenang-wenang, Pakar Hukum : HTI Bisa Gugat Balik Pemerintah
BANDUNG (Jurnalislam.com) – Pakar Hukum Tata Negara Prof. Asep Warlan Yusuf mengatakan bahwa ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bisa melakukan langkah hukum dengan menggugat balik pemerintah karena mewacanakan pembubaran ormas. “Pemerintah bisa digugat. Dalam bahasa hukuman tindakan pemerintah ini disebut sewenang-wenang, jadi sangat mungkin untuk digugat. HTI siapkan saja counter hukumnya,” kata Guru Besar Fakultas […]
Selengkapnya: Dinilai Sewenang-wenang, Pakar Hukum : HTI Bisa Gugat Balik Pemerintah -
Nasional
Soal Pembubaran HTI, Guru Besar Hukum Unpar : Pemerintah Sangat Represif!
BANDUNG (Jurnalislam.com) – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf menilai tindakan pemerintah yang mengumumkan pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan langkah yang represif. “Pemerintah ini saya rasa terlalu sangat represif, karena pada kenyataannya UU ormas tidak begitu mengaturnya,” kata Prof. Asep kepada jurnalislam di Bandung, Ahad (14/5/2017). Baca juga: […]
Selengkapnya: Soal Pembubaran HTI, Guru Besar Hukum Unpar : Pemerintah Sangat Represif!
