Tag: omnibus law
-
Nasional
Sambangi MUI, Ketua DPR Minta Umat Islam Beri Masukkan soal Omnibus Law
JAKARTA(Jurnalislam.com) – Ketua DPR Puan Maharani meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) bisa memberikan masukan dalam pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law agar bermanfaat bagi masyarakat. “Tentunya, DPR akan menerima masukan terkait hal-hal yang memang penting dan perlu disampaikan untuk kemaslahatan umat, rakyat Indonesia,” kata Puan dalam sambutannya di rapat pleno ke-50 Dewan Pertimbangan MUI […]
Selengkapnya: Sambangi MUI, Ketua DPR Minta Umat Islam Beri Masukkan soal Omnibus Law -
Nasional
Pemerintah Disarankan Sisir Kembali Draft Omnibus Law
JAKARTA(Jurnalislam.com) — Sekretaris Fraksi PAN DPR RI Yandi Susanto menilai pemerintah perlu menyisir kembali draf RUU Cipta Kerja. Pasalnya, RUU yang telah diserahkan seharusnya tidak boleh ada kesalahan redaksi, karena akan dibahas di DPR RI. “Mumpung itu belum didistribusikan ke komisi-komisi atau gabungan komisi untuk membahas Omnibus Law ini, menurut saya, pemerintah perlu menyisir kembali, baik dari […]
Selengkapnya: Pemerintah Disarankan Sisir Kembali Draft Omnibus Law -
Nasional
Ormas Islam Didorong Bertemu DPR Bahas Omnibus Law
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Staf Khusus Wakil Presiden Ma’ruf Amin Bidang Komunikasi dan Informasi, Masduki Baidlowi menyatakan, tiap ormas Islam punya kesempatan untuk bicara di DPR terkait Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja). Apalagi, dalam draf tersebut, Ormas Islam dilibatkan untuk menetapkan kehalalan suatu produk. “Itu akan dibicarakan di DPR, karena sekarang draf […]
Selengkapnya: Ormas Islam Didorong Bertemu DPR Bahas Omnibus Law -
Nasional
Draft Omnibus Law: Ormas Bisa Keluarkan Sertifikat Halal
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ormas-ormas Islam akan dilibatkan untuk menetapkan kehalalan produk sebagai upaya percepatan pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Hal ini diatur dalam rancangan Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyampaikan bila tidak ada perubahan lagi pada RUU Cipta Kerja maka ormas Islam yang berbadan hukum bisa […]
Selengkapnya: Draft Omnibus Law: Ormas Bisa Keluarkan Sertifikat Halal -
Nasional
MUI: Omnibus LAW Jangan Seenaknya Tabrak UU yang Sudah Ada
BANTEN (Jurnalislam.com) – Wacana pengesahan UU Omnibus Law yang dinilai penuh kontroversial dikritik banyak pihak. Setelah ada wacana penghapusan beberapa cuti, mencuat kembali dalam draft UU tersebut bahwa PP dalam membatalkan UU. Menanggapi UU Omnibus Law, Wakil Sekjen MUI Pusat KH Zaitun Rasmin meminta pemerintah bersama DPR berhati-hati betul dalam pembahasan UU ini. “Secara umum […]
Selengkapnya: MUI: Omnibus LAW Jangan Seenaknya Tabrak UU yang Sudah Ada -
Nasional
PKS: UU Omnibus Law Manjakan Investor, Rugikan Buruh
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi telah menerima surat presiden (surpres) beserta draf rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, pada Rabu (12/2/2020). Namun demikian, pro dan kontra terhadap RUU tersebut masih terus mengemuka. Sejumlah pihak mengkhawatirkan Omnibus Law hanya untuk memanjakan investor dan mengorbankan buruh. Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera […]
Selengkapnya: PKS: UU Omnibus Law Manjakan Investor, Rugikan Buruh -
Nasional
Muhammadiyah Tolak Omnibus Law Jika Jadi Agenda Liberalisasi
JAKARTA(Jurnalislam.com) — Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Trisno Raharjo menyatakan sikap PP Muhammadiyah terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka). Menurut dia, Muhammadiyah menolak keras RUU tersebut jika didesain untuk kelancaran agenda liberalisasi. “Menolak keras jika RUU Omnibus Law didesain untuk kelancaran agenda liberalisasi sumber daya alam negara dan menguntungkan kepentingan ekonomi investor […]
Selengkapnya: Muhammadiyah Tolak Omnibus Law Jika Jadi Agenda Liberalisasi -
Nasional
Minta Masyarakat Dilibatkan, PP Muhammadiyah: Hentikan Dulu Ambisi Selesaikan RUU Omnibus Law
JAKARTA(Jurnalislam.com) – Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta pemerintah menghentikan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Muhammadiyah menilai RUU ini disusun tanpa cara-cara yang demokratis dan amat tertutup. “Sebaiknya pemerintah stop dulu rencana berambisi untuk menyelesaikan ini (RUU Omnibus Law), terus tempuh prosedur yang demokratis, libatkan rakyat dan organisasi sipil,” kata Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, […]
Selengkapnya: Minta Masyarakat Dilibatkan, PP Muhammadiyah: Hentikan Dulu Ambisi Selesaikan RUU Omnibus Law -
Nasional
KNKS Komitmen Omnibus Law Tak Hapus Wajib Halal
JAKARTA(Jurnalislam.com) — Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) berkomitmen terus mengembangkan industri halal, salah satunya dengan sertifikasi. Direktur Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal, Afdhal Aliasar menyampaikan sertifikasi halal tetap wajib dalam Omnibus Law sesuai dengan arahan dari Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin. “Alhamdulillah, sudah ada arahan dari Pak Wapres mengenai hal ini (bahwa Omnibus Law […]
Selengkapnya: KNKS Komitmen Omnibus Law Tak Hapus Wajib Halal -
Nasional
Kritik Pemerintah, Dewan Pertimbangan MUI: Omnibus Law Jangan Tabrak UUD 1945
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin meminta pemerintah dan DPR agar tidak melabrak UUD 1945 terkait Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Din menyoroti penyesuaian UU Jaminan Produk Halal (JPH) Nomor 23 Tahun 2014. Dia mengingatkan pemerintah dan DPR agar tetap pada komitmen untuk kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat. Omnibus Law […]
Selengkapnya: Kritik Pemerintah, Dewan Pertimbangan MUI: Omnibus Law Jangan Tabrak UUD 1945 -
Opini
Menimbang Omnibus Law
oleh: Ainul Mizan* (Jurnalislam.com)–Pemerintah telah mengajukan draft Omnibus Law. Pembahasan omnibus law ini masuk agenda prolegnas 2020. Presiden Jokowi sendiri meminta agar pembahasan draft omnibus law ini bisa diselesaikan dalam waktu 3 bulan mendatang. Draft omnibus law ini mencakup 2 RUU besar yang digarap. Kedua RUU tersebut adalah RUU Cipta lapangan kerja dan RUU perpajakan. […]
Selengkapnya: Menimbang Omnibus Law
