Kritik Pemerintah, Dewan Pertimbangan MUI: Omnibus Law Jangan Tabrak UUD 1945

Kritik Pemerintah, Dewan Pertimbangan MUI: Omnibus Law Jangan Tabrak UUD 1945

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin meminta pemerintah dan DPR agar tidak melabrak UUD 1945 terkait Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Din menyoroti penyesuaian UU Jaminan Produk Halal (JPH) Nomor 23 Tahun 2014. Dia mengingatkan pemerintah dan DPR agar tetap pada komitmen untuk kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat.

Omnibus Law jangan sampai bertentangan, menyimpang apalagi menyeleweng dari UUD 1945.

“Menurut sebuah penelitian, ada 115 undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, sehingga kita terpaksa berjihad konstitusi untuk melakukan judicial review terhadap undang-undang itu dan sekarang belum ada perbaikan,” kata Din di kantor MUI, Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Dia mengingatkan jangan sampai demi investsai dan penyederhanaan, namu melabrak nila-nilai dasar yang ada di UUD. Pasalnya, dia menilai sudah ada gelagat ke arah sana.

“Dan tentu masyarakat termasuk umat Islam akan protes jika ada ketentuan yang sudah baku kemudian dilabrak,” ujarnya.

Dia menyatakan, MUI telah bersuara keras terhadap wacana penghapusan atau penyesuaian UU JPH jika Omnibus Law UU JPH diberlakukan.

Apalagi, demi investasi memberi karpet merah kepada investor asing, namun mematikan pengusaha domestik.

“Ini kan tidak benar juga, apalagi jika undang-undang ini hanya dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang menguasai bisnis investasi, tapi bukan untuk rakyat melainkan untuk kepentingan dia sendiri,” jelas Din.

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close X