Soal Fatwa Haram PUBG, Ini Penjelasan MUI

Soal Fatwa Haram PUBG, Ini Penjelasan MUI

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof. Hasanuddin Abdul Fattah mengatakan Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan sebuah fatwa memiliki pedoman.

Hal itu dikatakan terkait pembahasan hukum permainan interaktif berbasis online, Player Unknown Battleground (PUBG).

Dia menjelaskan sambil mengutip kaidah usul fikih ‘idza kanatil natijah mafsadatan fal wasilah ilaiha mammu’ah.’

Artinya, apabila suatu tindakan berdampak kerusakan, bahaya, dan merugikan orang lain maka maka segala macam bentuk mata rantai atau perantara yang membuat kerusakan itu harus dicegah, harus ditutup.

“Inilah yang dinamakan manhaj ushul fiqh itu sadud dzari’ah. Jadi kalau mata rantai membawa kerusakan, maka mata rantai itu harus diputus, harus dicegah,” katanya di Gedung MUI Pusat, Menteng, Jakpus, Selasa (26/03/2019).

Meski begitu, Hasanuddin mengatakan bahwa fatwa yang dikeluarkan MUI tidaklah mengikat.

Namun ia menjelaskan, fatwa akan mengikat masyarakat apabila nantinya fatwa yang dikeluarkan MUI menjadi pedoman bagi pemerintah untuk merumuskan regulasi.

“Kalau fatwa MUI tidak mengikat sebenarnya. Jadi mengikat kalau diadopsi oleh pemerintah, oleh penguasa, apakah dalam bentuk perundang-undangan, apakah regulasi dan sebagainya,” pungkasnya.

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close X