Soal BPKH, Yusril : Kemanfaatkan Wakaf Tetaplah untuk Masyarakat Aceh

12 Maret 2018
Soal BPKH, Yusril : Kemanfaatkan Wakaf Tetaplah untuk Masyarakat Aceh
Yusril Ihza Mahendra

PAPUA (Jurnalislam.com)–Pemerintah Pusat melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) disebut ingin teribat investasi dalam pengelolaan tanah wakah Aceh di Mekah.

Menanggapi hal tersebut, Pakah Hukum Tata Negara Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa jika ikrar wakaf sedari awal hanya diperuntukkan untuk orang Aceh, maka niat muwakif (pewakaf) haruslah tetap berlaku sampai kapanpun.

“Artinya kemanfaatan tanah tsb tetaplah untuk kepentingan orang Aceh yang menunaikan ibadah haji dan ibadah – ibadah lainnya,” kata Yusril dalam keterangan tertulis kepada Jurnalislam.com, Senin (12/3/2018).

Ia mengatakan bahwa yang disebut masyarakat Aceh dapat digolongkan sebagai kesatuan masyarakat adat yang hingga kini keberadaannya masih ada sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945

Menurut Yusril, pada waktu wakaf diikrarkan, kesultanan Aceh masih eksis, kemudian runtuh akibat perang dengan Belanda. RI kemudian berdiri dan wilayah Aceh menjadi bagian dari wilayah RI.

“ergantian kekuasaan politik di Aceh, dalam pandangan saya, tidaklah menggugurkan niat dan ikrar muwakif semenjak awal bahwa tanah yang diwakafkan adalah untuk kepentingan orang Aceh, terlepas dari kekuatan politik mana yang berkuasa di Aceh,” pungkasnya.

Keberadaan masyarakat Aceh sendiri, menurutnya sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang masih eksis, dituangkan dengan jelas baik dalam UU Tentang Nanggroe Aceh Darussalam maupun dalam UU Pemerintahan Aceh yang berlaku sekarang.