SOLO (Jurnalislam.com) – Pernyataan Kapolri Tito Karnavian tentang pemberitaan Rohingya menuai kritikan. Tito mengatakan isu Rohingya gencar diberitakan untuk menyudutkan pemerintah.
Menanggapi pernyataan tersebut, Sekjen Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) Suwondo menilai, pernyataan Kapolri itu hanya ketakutan Polri yang kurang mengapresiasi aksi-aksi damai yang dilakukan umat Islam.
Kapolri Tuding Isu Rohingya Sudutkan Pemerintah, Ini Jawaban Masyarakat
“Pemerintah sedang mengalami paranoid, semua gerakan massa dianggap merongrong pemerintah. Kita bisa melihat, sejak gerakan 411, 212 dan seterusnya, sebuah gerakan yg menuntut ditegakkannya keadilan hukum, dianggap oleh pemerintah sebagai makar,” terang Suwondo kepada Jurnalislam.com, Kamis (7/9/2017).
“Jika pola ini terus dipelihara oleh pemerintah, bukan tidak mungkin kekecewaan demi kekecewaan rakyat justru berujung sebagaimana yang dituduhkan oleh pemerintah,” sambungya.
Lebih lanjut, Suwondo meminta Pemerintah untuk bertindak secara nyata dalam membantu mengatasi krisis kemanusiaan yang tertadi Rakhine State, Myanmar.
“Terkait kasus Myanmar, Dewan Syariah Kota Surakarta meminta pemerintah pro aktif dalam menghentikan tragedi Myanmar,” paparnya.
Mahasiswa Soloraya Desak Pemerintah Usir Dubes Myanmar dari Indonesia
Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada Selasa (4/9/2017) mengatakan isu Rohingya diolah sedemikian rupa oleh kelompok tertentu untuk menyerang pemerintah.
“Dari hasil penelitian itu bahwa isu ini lebih banyak dikemas untuk digoreng untuk menyerang pemerintah. Dianggap lemah,” ujar Tito di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (5/9/2017).
