Rezim Syiah Assad Dukung Referendum Kurdi

Rezim Syiah Assad Dukung Referendum Kurdi

SURIAH (Jurnalislam.com) – Rezim Syiah Suriah akan memberikan otonomi bagi minoritas orang Kurdi untuk pertama kalinya, kata seorang pejabat pemerintah Assad.

Walid Muallem, menteri luar negeri rezim Suriah, mengatakan negaranya terbuka terhadap gagasan kekuatan yang lebih besar untuk negara-negara Kurdi, yang menyumbang 15 persen dari populasi negara tersebut sebelum Perang global Suriah.

Begitu operasi militer rezim Syiah Bashar al-Assad melawan kelompok Islamic State (IS) yang beroperasi di Suriah telah berakhir, diskusi dapat dimulai, katanya.

“Kurdi Suriah menginginkan sebuah bentuk otonomi dalam kerangka perbatasan negara,” kata Muaellem pada hari Selasa (26/9/2017), menurut SANA, kantor berita negara rezim, lansir Aljazeera.

“Ini dapat dinegosiasikan dan bisa menjadi subyek dialog.”

Otoritas yang dipimpin Kurdi mengadakan pemilihan pada hari Jumat lalu di Suriah utara, menandai dimulainya proses tiga tahap untuk membentuk sistem pemerintahan baru guna memperkuat otonomi daerah Kurdi di negara tersebut.

Erdogan: Referendum Kurdi Buka Krisis dan Konflik Baru di Irak

Pemilih memilih pemimpin bagi sekitar 3.700 komuniyatas ng tersebar di tiga wilayah di utara di mana kelompok Kurdi telah membentuk peraturan otonom sejak tahun 2011, ketika perang sipil Suriah dimulai.

Faisal Mekdad, wakil menteri luar negeri Suriah, sebelumnya menyebut pemilihan itu sebagai “lelucon”.

“Suriah tidak akan pernah membiarkan sebagian dari wilayahnya dipisahkan,” katanya pada 6 Agustus.

Jajak pendapat Jumat akan diikuti pada bulan November oleh pemungutan suara untuk posisi dewan lokal dan berujung pada bulan Januari dengan pemilihan majelis yang akan bertindak sebagai parlemen untuk sebuah sistem pemerintahan federal di Suriah utara.

Kurdi di negara tetangga Irak mengadakan referendum kemerdekaan pada hari Senin, menyusul desakan otonomi penuh oleh Pemerintah Daerah Kurdistan (the Kurdistan Regional Government KRG) di wilayah timur laut negara itu.

Surat suara tersebut diperkirakan akan mengembalikan suara mayoritas “ya” saat diumumkan, yang diperkirakan akan diumumkan dalam 72 jam.

Muallem mengulangi penolakan rezim Suriah sebelumnya terhadap referendum KRG, yang melabelinya “referendum separatis” dan “sangat tidak dapat diterima di mata pemerintah [pemerintah Suriah]”.

“Kami mendukung kesatuan Irak,” katanya.

Bagikan
Close X