CIREBON (Jurnalislam.com) – Dua petinggi negara ini, menteri agama Lukman Hakim Saifuddin dan wakil presiden Jusuf Kalla baru-baru ini membuat pernyataan kontrovesial yang dinilai telah menyakiti umat Islam.
Pada Jumat (5/6/2015) lalu, Lukman Hakim dalam twitternya mengatakan, pada bulan ramadhan warung makan jangan ditutup dan orang yang tidak berpuasa harus dihargai.
"Warung2 tak perlu dipaksa tutup. Kita hrs hormati juga hak mrk yg tak berkewajiban dan tak sedang berpuasa,” tulis Lukman.
Sedangkan wakil presiden, Jusuf Kalla menyatakan alunan murotal yang diputar di masjid-masjid telah membuat polusi suara. JK meminta agar pengelola masjid agar tidak lagi melakukannya.
“Permasalahannya yang ngaji cuma kaset dan memang kalau orang ngaji dapat pahala, tetapi kalau kaset yang diputar, dapat pahala tidak? Ini menjadi polusi suara,” kata JK saat menghadiri pembukaan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Indonesia di Pondok Pesantren (Ponpes) At-Tauhidiyah, Tegal, Jawa Tengah (Jateng) pada Senin (8/6/2015).
Menanggapi pernyataan-pernyataan kontroversial para petinggi negara tersebut, ketua Forum Ukhuwah Islam (FUI) Cirebon, Prof. Dr. Salim Badjri menilai Lukman Hakim telah terpengaruh pluralisme.
"Pergaulan itu mempengaruhi. Anda (Menag-red) nampaknya sekarang terpengaruh dengan sifat-sifat pluralisme. Kemarin Anda bikin ngaji dengan langgam Jawa, sekarang Anda bilang umat (Islam-red) yang berpuasa harus menghormati yang tidak berpuasa. Seharusnya yang tidak puasa menghormati yang puasa." tegas beliau kepada Jurniscom melalui telepon, Kamis (10/6/2015).
Kemudian, beliau juga mengaku kecewa atas pernyataan kontoversial JK. Menurutnya, sebagai ketua Dewan Masjid, seharusnya JK harus mendukung syiar-syiar Islam.
"Jusuf Kalla, Anda sebagai ketua Dewan Masjid, harusnya anda mendukung terhadap syiar-syiar Islam. Tapi sekarag anda menyatakan ngaji menggunakan pengeras suara mengganggu. Anda-anda sudah terbawa oleh pluralisme, hanya gila kedudukan dan lupa mati," pungkasnya.
Reporter : Agung | Editor : Ally | Jurniscom
