Pernyataan Resmi Muhammadiyah Terkait Status Hukum Perkara Penistaan Agama

Pernyataan Resmi Muhammadiyah Terkait Status Hukum Perkara Penistaan Agama

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Gubernur DKI Jakarta Nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.

Sehubungan dengan itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah memberikan sikap sebagai berikut.

1. Muhammadiyah percaya sepenuhnya bahwa penetapan saudara Basuki Tjahaya Purnama sebagai tersangka berdasarkan prinsip hukum yang adil dan objektif, yang telahdiikhtiarkan dan dijalankan seoptimal mungkin oleh Kepolisian Republik Indonesia. Hal itu merupakan bukti tegaknya hukum dengan baik serta terjaminnya eksistensi Indonesia sebagai negara hukum.

2. Mengapresiasi komitmen Presiden R.I. dalam mendukung sepenuhnya penegakkan hukum atas kasus penistaan agama tersebut, serta dalam mclakukan berbagai komunikasi dengan berbagai komponen bangsa, sehingga tercipta stabilitas nasional dan terwadahinya aspirasi umat Islam yang keyakinan keagamaanya ternodai.

3. Memberi penghargaan tinggi kepada Kapolri dan jajaran kepolisian yang telah menjalankan proses hukum yang tegas, cepat, transparan, dan berkeadilan. Diharapkan proses hukum yang positif tersebut pada tahap selanjutnya tetap berjalan objektif dan seadil-adilnya.

4. Kepada setiap warga negara Republik Indonesia hendaknya belajar dari kasus ini, bahwa agama merupakan ajaran suci yang mutlak diyakini oleh para pemeluknya serta harus dijunjung tinggi keberadaannya sebagaimana dijamin Konstitusi. Karenanya siapapun harus menghormati setiap keyakinan agama, termasuk oleh pemeluk yang berbeda agama, dengan sikap luhur dan toleran. Bersamaan dengan itu hendaknya dijauhi segala ujaran dan tindakan yang dapat merendahkan, menodai, menghina, dan menista keyakinan luhur agama apa pun yang hidup dan diakui sah di Negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan pendudiiknya dikenal relijius,

5. Kepada umat Islam dan semua pihak diimbau agar lapang hati menerima hasil proses hukum tersebut, serta mengawal dengan seksama agar hukum tetap tegak pada proses selanjutya di pengadilan.

6. Menyerukan kepada semua pihak elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memelihara kebhinekaan, ketertiban, kedamaian, kebersamaan, toleransi, dan suasana yang kondusif.

7. Mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mencurahkan energi dan perhatian optimal dalam melakukan kerja-kerja cerdas dan produktif untuk menjadi bangsa yang berkemajuan.

Sumber: Muhammadiya.or.id

Bagikan
Close X