JAKARTA(Jurnalislam.com)–Penunjukkan Menteri Agama (Menag) dari kalangan militer masih terus menuai kontroversi.
PBNU menilai kebijakan itu menciderai para masyayikh dan kiai Nahdlatul Ulama (NU).
“Kekecewaan para masyayikh dan kiai NU sangat beralasan. Kementerian Agama dijabat oleh militer tidak lazim saat ini, karena terkesan setengah-setengah,” kata cucu pendiri NU KH Hasyim Asy’ari yang juga Ketua PBNU, Aizzudin Abdurrahman, Senin 28 Oktober 2019.
Padahal, katanya, tanggung jawab keumatan yang diemban kiai dan masyayikh yang tidak ringan.
Apalagi, menurutnya, menilik sejarah perjuangan dan peran NU hingga saat ini sebagai ormas keagamaan yang konsisten terhadap komitmen kebangsaan, NKRI dan Pancasila.
Aizzudin menyampaikan kekecewaannya dan kekecewaan para Kiai dan masyayikh NU di berbagai daerah terkait dengan pemilihan menteri agama dari kalangan militer.
“Menghormati hak prerogratif Presiden satu hal, tapi jika yang dimaksudkan sebagai upaya rekonsiliasi ataupun akomodasi pasca pilpres seharusnya diretas dengan lebih bijak,” sambung Aizzudin yang biasa disapa Gus Aiz
Selain itu, ekonomi keumatan yang digagas oleh Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin juga dapat dipastikan akan mengalami tantangan yang tidak mudah.
Jika perannya dikebiri oleh kepentingan kelompok tertentu dan partai-partai.
Sikap NU
“Dapat dipastikan sikap NU ke depan akan lebih kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Tidak bisa sekadar amar makruf tapi juga menekankan nahi mungkar. Jangan su’udzon terhadap NU, tidak sederhana sekedar masalah jabatan, tapi tanggung jawab pemahaman dan pengambilan keputusan terkait keagamaan yang berdampak luas secara sosial kemasyarakatan”, tegas Gus Aiz.
Pernyataan Gus Aiz ini merespons permintaan maaf Presiden Jokowi sejumlah pihak yang tidak terakomodasi di dalam Kabinet Indonesia Maju.
Jokowi menyampaikan, hanya ada 34 kementerian sehingga tidak mungkin membuat semua pihak senang.
“Artinya, pasti yang kecewa lebih banyak dari yang senang dan mungkin juga sebagian dari yang hadir ada yang kecewa. Jadi saya mohon maaf tidak bisa mengakomodasi semuanya,” kata Jokowi saat peresmian pembukaan Musyawarah Besar ke-10 Pemuda Pancasila (PP) di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu, 26 Oktober 2019.
sumber: sindonews
