ADEN (Jurnalislam.com) – Pasukan yang didukung Arab dan setia kepada pemerintah Yaman pada hari Sabtu, 15 Agustus 2015 merebut kembali sebuah provinsi kelima di selatan negara itu, kata para pejabat militer, saat mereka terus berjuang melawan milisi yang didukung Iran.
Para pemberontak "mundur" dan "menyerahkan" Shabwa kepada pasukan pro-pemerintah setelah mereka dijanjikan sebuah rute aman untuk meninggalkan provinsi tersebut, seorang pejabat militer mengatakan kepada AFP.
Para pejabat militer lainnya mengkonfirmasi penarikan milisi tersebut.
"Provinsi ini diserahkan" kepada Southern Movement, sebuah kelompok separatis yang telah berjuang dalam barisan loyalis, kata Salem al-Awlaqi, seorang aktivis politik di Shabwa.
Pasukan loyalis di selatan melancarkan serangan terhadap Houthi bulan lalu, memaksa mereka keluar dari selatan kota utama Aden pada pertengahan Juli.
Mereka kemudian maju merebut kembali provinsi Daleh, Lahj, dan Abyan, di samping Shabwa – yang memiliki cadangan minyak yang cukup besar.
Mengeluhkan marjinalisasi, pemberontak Houthi turun dari kubu mereka di utara tahun lalu dan merebut ibukota Sanaa tanpa perlawanan sebelum maju ke kota kedua Aden pada bulan Maret.
Pasukan pemberontak yang masih setia kepada presiden terguling Ali Abdullah Saleh, yang mengundurkan diri pada 2012 setelah pemberontakan rakyat selama setahun terhadap pemerintahannya, telah bergabung dengan Houthi.
Di sisi lain, kelompok selatan yang memisahkan diri telah bergabung dengan pasukan barisan pro-pemerintah serta suku Sunni lokal untuk membentuk Popular Resistance Committees (Komite Perlawanan Populer).
Konflik Yaman telah menelan korban hampir 4.300 orang sejak Maret, setengah dari mereka warga sipil, menurut angka PBB, sementara 80 persen dari 21 juta peduduk Yaman membutuhkan bantuan dan perlindungan.
Lima provinsi yang telah direbut kembali oleh pasukan pro-pemerintah, bersama dengan Mahra dan Hadramawt, yang tidak pernah dimasuki milisi, mendirikan apa yang sebelumnya dikenal sebagai Yaman Selatan yang independen (merdeka).
Mereka memiliki negara sendiri di antara akhir pemerintahan kolonial Inggris pada tahun 1967 dan perserikatan mereka dengan utara pada tahun 1990.
Upaya pemisahan diri yang berlangsung empat tahun kemudian memicu perang singkat yang berakhir dengan pasukan utara menduduki wilayah tersebut.
Deddy | AFP | Jurniscom
