Soal Terorisme dan Narkoba, Pemerintah Minta Warga Waspada kepada Orang Asing

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Untuk mencegah penyebaran paham dan gerakan terorisme, Kementerian Agama melakukan koordinasi nasional. Hadir, seluruh Kasubag Hukum dan KUB Kanwil Propinsi, Pejabat Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), maupun pejabat unit teknis eselon I Pusat.

Koordinasi dikemas dalam forum Rakornas yang berlangsung di Jakarta. Selaku narasumber diskusi panel, perwakilan Badan Intelijen Negara (BIN), Kementrian Hukum dan HAM, dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Wakil dari BIN, Pampa, menyampaikan bahwa negara harus mewaspadai keberadaan orang asing yang dapat membahayakan keamanan, baik dalam bentuk penyebaran paham terorisme, separatisme, maupun narkoba.

“Waspadai keberadaan orang asing yang dapat membahayakan keamanan negara, baik melalui penyebaran dan gerakan terorisme, separatisme, maupun Narkoba,” ujarnya, Kamis (21/11).

Lebih lanjut Pampa mengatakan bahwa ada banyak cara orang asing membawa kepentingan mereka. Pihak keamanan pun memiliki cara untuk melakukan screening WNA dari dua aspek penting, yaitu asal negara dan specific background dari WNA. Untuk mendalami asal negara dilihat dari tiga unsur, yaitu melalui jalur umum, calling visa, maupun rawan konflik.

“Kami dari pihak keamanan mengawasi WNA dengan dua jalur, yaitu asal negara maupun specific background. Asal negara akan dilihat dari kedatangan umum, melalui calling visa, dan negara rawan konflik. Yang dilihat detail dari calling visa dari negara Afganistan, Guinea, Israel, Kamerun, Korut, Nigeria, dan Somalia. Sedangkan untuk negara rawan akan dilihat secara detail dari Lybia, Suriah, Yaman, Turki, dan Thailand,” tururnya.

Sementara itu, dari Ditjen Imigrasi Kementrian Hukum dan HAM, Mulyadi, menyoroti pentingnya kepatuhan WNA terhadap regulasi tentang keimigrasian. Seluruh aturan yang ada harus dipatuhi oleh WNA agar tidak terkena denda karena overstay atau dilakukan deportasi disebabkan oleh penyalahgunaan izin tinggal atau perilaku melanggar hukum.

“Pengawasan orang asing dari aspek keimigrasian diterapkan secara ketat. Seluruh aturan harus ditaati oleh orang asing agar tidak dikenakan denda karena overstay dan deportasi karena melanggar hukum. Ini kami lakukan agar WNA tidak ada yang menyalahgunakan izin tinggal yang kami berikan,” tuturnya.

Sementara itu nara sumber dari Kementerian Ketenagakerjaan, J. Erikson P. Sinambela, menitikberatkan kepada aspek manfaat mendatangkan orang asing. Kementerian Ketenagakerjaan lebih melihat dari aspek keuntungan yang diperoleh dari TKA yang didatangkan dan legalitas izin dari Kementerian teknis terkait.

Sumber: kemenag.go.id

 

Ini Kata Menag Soal Kasus First Travel

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Menteri Agama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi akan mengajak pihak terkait untuk duduk bersama mencari pemecahan terbaik bagi jemaah First Travel.

Hal ini dilakukan menyusul hasil kasasi Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa barang sitaan dalam kasus First Travel menjadi milik negara.

“Kami sedang memikirkan juga apa apa apa langkah nya ya karena kan sekarang sudah keputusan MA sudah inkrah, tidak banyak yang bisa kita lakukan,” ujar Menag, Rabu (20/11).

“Tapi meskipun begitu kami nanti juga ingin duduk sama-sama. Sama-sama kita pikirkan apa yang bisa kita lakukan,” sambung Menag.

Untuk mencegah kejadian serupa menimpa calon jemaah umrah, Menag meminta masyarakat untuk waspada.

“Misalnya, Kemenag telah menyampaikan, batas minimal biaya umrah itu 20 juta. Kalau biaya nya murah, di bawah 20 juta, pasti ada sesuatu,” ungkap Menag.

Menag juga menuturkan, pihaknya terus membenahi kebijakan dan pelayanan terkait penyelenggaran umrah.

“Kita sudah melakukan langkah-langkah sebagai upaya pencegahan, insyaallah tidak terjadi lagi. Kita akan evaluasi satu per satu,” tandas Menag.

Sumber: kemenag.go.id

 

 

Rezim Syiah Suriah Serang Rumah Sakit dan Kamp Pengungsi, 22 Tewas

IDLIB (Jurnalislam.com) – Sedikitnya 22 warga sipil telah tewas oleh setelah pemerintah Suriah membom sebuah kamp pengungsian dan rumah sakit pada Rabu (20/11/2019).

Kamp yang menampung 7.000 orang di dekat desa Qah di provinsi Idlib itu dihantam oleh rudal darat-ke-darat pada Rabu malam dengan membawa submunisi bom curah. Serangan itu menewaskan sedikitnya 16 orang, melukai puluhan lainnya dan membakar tenda-tenda hunian para pengungsi.

Masyarakat Medis Amerika Suriah (Sams) mengatakan, roket lain merusak rumah sakit bersalin Qah 30 meter dari kamp, ​​menewaskan dua wanita dan enam anak-anak dan melukai empat pekerja medis. Semua pasien dievakuasi dan fasilitas sekarang telah ditinggalkan.

Sebelumnya, pesawat militer Rusia juga menargetkan kota Maaret Al-Numan di Idlib selatan, menewaskan enam orang.

“Semua anak mulai menangis, orang-orang mulai berlari ke arah kebun zaitun, semuanya berusaha melarikan diri,” kata Zaher Ghara’a, seorang warga berusia 42 tahun yang telah tinggal di kamp selama enam tahun.

“Saya melihat tenda terbakar kemudian mendengar Helm Putih [layanan pertahanan sipil Suriah], ambulan dan pemadam kebakaran mendekat. Van sepupu saya rusak tetapi bannya masih bagus sehingga ia membantu mengangkut orang ke rumah sakit. Dia berlumuran darah pada saat dia selesai,” ungkapnya.

Juru bicara White Helmets, Ibraim Al-Laith mengatakan, butuh dua jam untuk memadamkan api dan mengevakuasi korban yang terluka. Dia menambahkan, daerah itu masih terlarang pada hari Kamis karena banyak roket-roket yang tidak meledak.

Pengeboman oleh pasukan Assad dan sekutunya Rusia telah menewaskan lebih dari 1.300 orang dan membuat hampir 1 juta orang melarikan diri ke perbatasan Turki sejak serangan terhadap Idlib dan pedesaan sekitarnya dimulai pada bulan April.

Badan-badan bantuan telah berulang kali memperingatkan bahwa menyerang Idlib membuat nyawa 3 juta warga sipil dalam bahaya dan dapat memicu bencana kemanusiaan terburuk dari perang telah berlangsung hampir sembilan tahun itu. Idlib adalah rumah bagi sekitar 1 juta orang, populasi provinsi ini telah membengkak dengan warga sipil yang terlantar akibat pertempuran di tempat lain di negara ini.

Insiden di RS Qah menandai serangan ke-65 pada 47 fasilitas kesehatan di daerah itu sejak April.

Fasilitas itu seharusnya ada dalam daftar tanpa serangan milik PBB yang dibagi dengan pihak-pihak yang aktif di wilayah udara Suriah. Tetapi Damaskus dan Moskow telah berulang kali menggunakan koordinat GPS untuk secara sengaja menargetkan infrastruktur sipil.

“Saya pikir rezim sengaja menargetkan kamp ini,” kata Dr Muheeb Qadour, Direktur Rumah Sakit Atmeh.

“Rumah sakit ini hanya untuk wanita dan anak-anak dan dekat dengan perbatasan, jauh dari garis depan. Tidak ada markas militer di daerah ini,” kata Muheeb.

Sumber: The Guardian

Dari Mekkah, Habib Rizieq Serukan Umat Islam Hadiri Reuni 212 2019

MEKKAH (Jurnalislam.com)– Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab menyeru umat Islam di Indonesia untuk hadir dalam kegiatan reuni 212 di Jakarta pada Senin, (2/12/2019) mendatang. Ia juga mengimbau agar umat Islam tidak menggelar aksi di daerah.

“Bahwa kami akan terus berjuang untuk mensukseskan reuni 212 yang insyaallah akan digelar pada hari senin 2 desember 2019 di ibukota Jakarta,” katanya dalam sebuah rekaman video yang tersebar.

“Karena itu kami serukan kepada seluruh umat islam yang ada di tanah air agar pada hari itu tidak menggelar acara apapun di daerah, mari kita rame rame kita datang ke Jakarta untuk mensukseskan acara tersebut,” imbuhnya.

Menurut HRS, reuni 212 merupakan momentum untuk mempererat ukhuwah dan persaudaraan kaum muslimin di Indonesia. Sebagaimana pada tahun 2016 yang lalu, lebih dari 7 juta umat Islam berkumpul di Monas, Jakarta.

“Karena Reuni 212 itu adalah momentum untuk kita sama sama membangkitkan kembali semangat persatuan dan persaudaraan kita,” ungkapnya.

Untuk itu, ia meminta kepada seluruh seluruh kaum muslimin dan para dermawan untuk ikut menginfaqkan hartanya untuk mensukseskan kegiatan reuni 212.

“Begitu juga kepada seluruh umat Islam para dermawan, para pengusaha dari berbagai daerah untuk tidak segan segan menginfakan hartanya membantu saudara-sudaranya agar sampai ke Jakarta untuk mengikuti reuni 212,” pungkas HRS.

PM Israel Jadi Terdakwa Kasus Suap, Penipuan, dan Pelanggaran Kepercayaan

TEL AVIV (Jurnalislam.com) – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah didakwa dengan tuduhan suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan. Dakwaan menjadikannya perdana menteri pertama yang menghadapi penuntutan.

Berita itu muncul ketika pemerintah sementara Israel diperintahkan hari ini untuk membentuk pemerintahan setelah Netanyahu gagal menyatukan satu koalisi dalam dua pemilihan tahun ini.

Netanyahu terjerat dalam empat skandal politik. Pertama, kasus 1000 yang melibatkan tuduhan bahwa PM dan istrinya menerima hadiah ilegal dari pengusaha. Kedua, kasus 2000 yang menuduh Netanyahu berusaha membeli liputan surat kabar yang menguntungkan.

Ketiga, kasus 3000, juga dikenal sebagai “skandal kapal selam”; dan terakhir Kasus 4000, di mana rekanan dekat Netanyahu diduga memberikan informasi rahasia kepada perusahaan telekomunikasi terbesar Israel.

Bezeq dan Walla! pemilik Shaul Elovitch dan istrinya, Iris, juga didakwa hari ini karena suap dan menghalangi keadilan sebagai bagian dari Kasus 4000. Selain itu, pemilik Yedioth Ahronoth, Arnon Nuni Mozes, didakwa melakukan penyuapan sebagai bagian dari Kasus 2000.

Netanyahu, yang telah membantah kesalahan dalam tiga kasus korupsi, tidak berkewajiban untuk mengundurkan diri setelah didakwa dan akan membuat pernyataan nanti.

Dia sebelumnya menolak penyelidikannya itu sebagai sebuah”perburuan penyihir” (witch hunt).

Sumber: MEMO

Reuni Akbar 212 Soroti Ketidakadilan Proses Hukum Para Penista Agama

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Panitia Reuni Akbar 212 akan menggelar Reuni Akbar 212 yang direncanakan hari Senin, 2 Desember 2019 bertempat di Monas, Jakarta.

Dalam acara tersebut, ada beberapa tema yang diangkat mulai dari momen peringatan maulid Nabi hingga menuntut keadilan dan ditegakkannya proses hukum yang adil terhadap penista agama.

“Untuk itu, Panitia meminta kepada aparat kepolisian dengan adanya pimpinan Polri yang baru bersikap profesional dalam memproses secara hukum Sukmawati Soekarno Putri,” kata Penanggung Jawab Reuni 212, KH Shabri Lubis, Kamis (21/11/2019) dalam keterangan yang diterima redaksi.

Menurutnya,jangan sampai Negara bertindak tidak adil dalam penegakan hukum.

“Karena dari beberapa kali laporan umat atas kelakuan penistaan agama oleh Sukamati, Ade Armando , Abu Janda tak satupun yang sampai ke meja hijau,” tambahnya.

Semua kasus yang dilaporkan, menurut Panitia reuni 212, berakhir tanpa proses hukum.

“Jika penistaan agama tidak diselesaikan secara hukum, maka tindakan penistaan-penistaan lainnya akan terus berlanjut, tak hanya oleh Ibu Sukmawati, juga oleh oknum-oknum lainnya,” pungkasnya.

 

Belum Juga Diproses, Reuni Akbar 212 Akan Serukan Adili Sukmawati

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Panitia Reuni Akbar 212 akan menggelar Reuni Akbar 212 yang direncanakan hari Senin, 2 Desember 2019 bertempat di Monas, Jakarta.

Dalam acara tersebut, ada beberapa tema yang diangkat mulai dari momen peringatan maulid Nabi hingga menuntut Sukmawati agar diadili.

“Kami memberi perhatian khusus terhadap apa yang dilakukan oleh Sukmawati, puteri Presiden pertama Republik Indonesia, Soerkarno, yang sudah berkali-kali menghina,menista agama Islam,” kata Penanggung Jawab Reuni 212, KH Shabri Lubis, Kamis (21/11/2019) dalam keterangan yang diterima redaksi.

“Membanding-bandingkan peran Rasulllah SAW dengan Soekarno di saat jaman penjajahan. Adalah tidak tepat sikap tersebut, yang tergolong penistaan agama Islam tingkat tinggi,” katnaya.

Untuk itu, Panitia meminta kepada aparat kepolisian dengan adanya pimpinan Polri yang baru bersikap profesional dalam memproses secara hukum Sukmawati Soekarno Putri,

“Sebagaimana hukum yang berlaku di negeri ini. Jangan sampai Negara bertindak tidak adil dalam penegakan hukum,” pungkasnya.

Reuni 212, Mengukur Kekuatan Oposisi?

Tony Rosyid*

(Jurnalislam.com)–Pilpres sudah usai. Jokowi presidennya. Lepas kontroversi yang terus jadi memori, Jokowi sudah dilantik. Bahkan sudah juga melantik para pembantunya di kabinet.

Secara politik, Jokowi makin perkasa. Sementara oposisi wait and see. Silent. Beri kesempatan kabinet bekerja. Seperti apa kerja mereka? Baru berusia satu bulanan. Belum bisa diukur.

Prediksinya? Lihat pertama, SDM. Dan kedua, anggaran. Seberapa banyak menteri Jokowi punya kompetensi di posisi masing-masing. Dan seberapa besar anggaran untuk kementerian itu. Dari situ, hasil kinerja kabinet bisa diraba.

Dalam situasi silent, wait and see, tentu ini akan sangat mempengaruhi tensi dan spirit gerakan oposisi. Terutama bagi aktifis 212 yang selama ini dijadikan simbol oposisi terhadap Jokowi. Mampukah mereka menjaga soliditas massanya dalam situasi seperti sekarang. Sebuah situasi tanpa momentum yang bisa jadi trigger pergerakan.

Meski Prabowo dan Gerindra sudah gabung ke istana, 212 tetap konsiten mempertahankan posisinya sebagai oposisi. Ini disebabkan diantaranya karena gagalnya negosiasi tim istana dengan tokoh utama 212, yaitu Habib Rizieq Shihab (HRS). Dua jenderal berpengaruh yang diutus istana ke Saudi tak berhasil membuat kesepakatan dengan HRS.

Pasca pilpres? Jokowi tak butuh lagi HRS. Yang dibutuhkan Jokowi adalah Prabowo. Tapi, Prabowo minta ke Jokowi agar HRS dipulangkan. Permintaan ditolak. Setidaknya, hingga hari ini.

Akankah Reuni Akbar 212 awal desember nanti akan dihadiri HRS? Bergantung. Kepada siapa? Jokowi! Kalau Jokowi ijinkan, HRS pulang. Gak ada ijin, jangan berharap.

Berarti, yang mencekal HRS itu Jokowi? Tidak! Arab Saudi yang mencekal. Demi keamanan, itu bahasa halusnya. Bahasa halus, atau bahasa politik? Kepo ah! Emang apa kepentingannya pemerintah Saudi? Nah, anda sudah mulai kritis

Besar kemungkinan HRS gak bisa pulang sebelum reuni 212. Ini prediksi. Secara politis, kehadiran HRS akan jadi heroik. Reuni 212 akan kembali fenomenal dengan kepulangan HRS. Apalagi, isu Ahok sedang hangat-hangatnya muncul.

Kecuali HRS melunak, dan Reuni 212 dihadiri Jokowi. Duet HRS-Jokowi di panggung 212 ini yang diinginkan pihak istana. Panggung untuk mengakhiri perlawanan oposisi 212. Teletubbies… So sweet…

Jika jauh-jauh hari sebelum pilpres kabarnya istana pernah mengirim dua jenderal aktif sebagai negosiator, namun sayangnya gagal. Saat ini istana bisa utus Prabowo, menhan Jokowi. Jenderal yang jangan ragukan loyalitasnya. Prabowo sempat dekat dengan HRS selama berada di pengasingan.

Apakah Prabowo berhasil membujuk HRS? Apakah HRS akan melunak? Semua kemungkinan bisa terjadi. Yang pasti, HRS selama ini dikenal sebagai sosok yang kuat dalam pendirian. Tokoh yang sulit ditaklukkan. Penjara dan kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan baginya. Begitulah kira-kira kabar yang bisa kita potret tentang HRS.

Jika HRS melunak, peluang pulang terbuka. Otomatis, HRS bisa memimpin langsung reuni 212. Reuni akan ramai karena dibanjiri massa. Tapi setelah itu, oposisi rakyat dipatiskan akan melemah. Sebab, HRS tak lagi berurusan dengan dunia politik. Tak ikut campur apapun terkait dengan kekuasaan Jokowi. Inilah yang diharapkan istana selama ini. Namun gagal. Itu dulu. Bagaimana sekarang? Belum bocor apa hasil negonya. Itupun jika ada nego. Yang pasti, gak ada kepulangan gratis!

Dilematis! Pulang dan pimpin langsung Reuni 212 akan menghidupkan kembali semangat perlawanan. Tapi, jika pulang, tak mungkin tanpa kesepakatan. Kesepakatannya: HRS pensiun dari urusan politik. Ini akan jadi mahar kepulangan. Jika HRS terima itu, dia bisa pulang dan reuni 212 desember nanti akan membludak. Aparat beri ijin dan tak lagi halangi warga yang mau ikut reuni. Tanda sudah akur. Negonya gol.

Pasca reuni, HRS akan menjalankan aktifitasnya sebagai ustaz, da’i dan pemimpin FPI. Tak lagi singgung-singgung soal politik. Tak mau ikut campur dengan urusan Jokowi. Jika ini jadi pilihan, maka sejak itu, heroisme HRS sebagai icon oposisi luntur. GNPF Ulama hanya akan tinggal nama.

Selanjutnya, kekuatan oposisi tinggal PKS. Mungkin juga Rocky Gerung dan sejumlah aktifis. PAN? Tersandera. Kecuali Amien Rais yang akhir-akhir ini mulai melunak. Demokrat? Lebih nyaman dengan sikapnya yang abu-abu. Demokrat hanya jelas sikapnya jika terkait dengan Prabowo. Kritis, atraktif dan berani ambil sikap. Ini mungkin efek dari sejarah masa lalu.

Kira-kira, HRS akan pilih opsi yang mana? Pulang tapi terima syarat tidak berpolitik? Atau tolak syarat, tapi harus memperpanjang masa tinggalnya di Makkah? Kita tunggu saja. Siapa saja nanti yang duduk di panggung reuni 212. Dan berapa jumlah massa yang akan hadir. Dari situ, kekuatan oposisi bisa dipetakan.

Jakarta 21 Nopember 2019

Peduli Palestina, IKJ, JH dan Aman Palestine Galang Dana di Jalanan Yogyakarta

YOGYAKARTA (Jurnalislam.com) – Komunitas Info Kajian Jogjakarta (IKJ) dan Jogjakarta Hijrah (JH) turun ke jalan melakukan aksi solidaritas untuk Palestina di perempatan Terminal Giwangan, Jogjakarta, Rabu (21/11/2019). Dalam aksinya, mereka juga menggandeng Aman Palestin (AP), salah satu NGO yang peduli terhadap kondisi masyarakat Palestina.

Dalam aksinya, 40 anggota dari komunitas IKJ dan JH hadir bersama dengan beberapa relawan AP membawa kotak penggalangan dana untuk membantu rakyat Palestina korban agresi militer penjajah Israel beberapa waktu lalu.

Ketua JH, Yashier mengatakan, aksi tersebut tak lain untuk mengingatkan dan kembali menggugah masyarakat untuk peduli dengan umat muslim di Palestina.

“Apalagi sampai saat ini, Palestina masih dilanda semua krisis. Mulai dari soal ekonomi, pendidikan, pangan, air bersih dan sebagainya. Dalam aksi solidaritas kali ini, kami melakukan penggalangan dana kemanusiaan. Selain JH, aksi ini juga dibantu beberapa komonitas yaitu IKJ dan AP,” kata Yashier.

Senada dengan itu, salah satu anggota IKJ, Dedy menyampaikan bahwa salah satu yang bisa dilakukan adalah memunculkan rasa simpati dan empati di kalangan masyarakat Indonesia terhadap kondisi yang dialami masyarakat Palestina..

“Kita bersyukur hidup di negara damai. Semoga apa yang disumbangkan bisa meringankan warga Palestina,” katanya.

Elemen Umat Islam Soloraya Desak Aparat Berantas Pekat di Karanganyar

KARANGANYAR (Jurnalislam.com) – Sejumlah elemen umat Islam Soloraya menggelar audiensi dengan Polres Karanganyar guna menyikapi maraknya penyakit masyarakat (Pekat) di wilayah mereka. Audensi digelar Aula Wirapratama Mapolres Karanganyar, Jl Lawu No. 3, Padangan, Jungke, Karanganyar, Jawa Tengah.

Audensi dihadiri sejumlah elemen umat Islam diantaranya, Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS), Front Ummat Islam (FUI) Karanganyar, Majelis Mujahidin Karanganyar, Jamaah Ansharu Syariah, Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS), Aliansi Umat Islam (AUI) Karanganyar dan Laskar Bela Islam Karanganyar (Labbaik).

Dalam audensi yang dipimpin langsung oleh Kapolres Karanganyar, AKBP Catur Gatot Efendi itu Ketua AUI Karanganyar Ustaz Fadlun Ali menyampaikan keresahan masyarakat Karanganyar terkait semakin maraknya pekat.

“Di Karanganyar bahwasanya seharusnya Bapak Bupati bisa tahu dan hadir di sini, dan saya mau menagih janji ketika dia bilang lapor aja kalau ada, tapi kok tetap masih aja ada, sehingga kita koordinasi dengan teman teman elemen untuk melakukan audensi ini,” katanya.

Sementara ketua FUI Karanganyar Mulyono mempertanyakan keseriusan pihak aparat dalam mengatasi perjudian yang saat ini tengah marak di wilayah Karanganyar.

“Saya minta yang ditangkap itu bandarnya pak, jangan hanya pelakunya saja, ini saya juga bawa bukti video yang jelas di sana terlihat bukti transaksi, wajah pelaku dan bahkan judi itu dilakukan diatas gambar Garuda Pancasila, ini melecehkan lambang negara,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Kapolres Karanganyar AKBP Catur menegaskan bahwa ia beserta jajarannya serius dalam menangani laporan tersebut. Dia juga berterimakasih atas masukan yang diberikan oleh elemen umat Islam Soloraya.

“Dan kita juga berupaya keras untuk melakukan penindakan terkait narkoba, dan dalam 20 harus sudah bisa terselesaikan, kemarin kita juga melakukan operasi terkait curanmor di Karanganyar,” ungkapnya.

“Kita terimakasih sudah dikoreksi dan saya serius dalam menangani terkait pekat di masyarakat ini,” pungkasnya.