Azyumardi Desak Pemerintah Aktif Berdiplomasi dengan Cina soal Uighur

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof. Azyumardi Azra meminta pemerintah melakukan upaya diplomasi dengan pemerintah Cina terkait pelanggaran HAM di Uighur, Xinjiang, Cina.

 

“Sekarang pemerintah kita harus aktif walaupun tentu saja tidak dalam bentuk diplomasi yang keras,” katanya kepada Jurnalislam.com di kantor MUI, Jakarta, Kamis (26/12/2019).

 

Dia menjelaskan, upaya diplomasi ini cukup efektif jika dilakukan pemerintah Indonesia. Pemerintah juga dapat membuka ruang dialog untuk menentukan solusi selanjutnya bagi muslim Uighur.

 

“Kalau ada yang nuntut supaya Indonesia memutuskan urusan diplomatik dengan Cina, saya kira juga itu tidak pada tempatnya. Tapi saya belum lihat bahwa pemerintah Indonesia memainkan peran lebih aktif dalam hal ini,” ujarnya.

 

Menurut dia, selama ini desakan penyelesaian kasus HAM Uighur lebih banyak disuarakan oleh Ormas Islam. Seharusnya, pemerintah dapat melakukan pertemuan formal, mulai dari tingkat Menteri Luar Negeri RI.

 

“Kalau cuma Moeldoko saya kira hanya kepala KSP, dia posisi apa dalam hal ini? Saya kira dia bukan dalam posisi diplomatik, ini harus melalui jalur diplomatik resmi,” katanya.

 

Meski begitu, dia juga mewanti-wanti pemerintah agar berhati-hati terkait Uighur karena pemerintah Cina memiliki kewenangan sendiri yang tidak dapat dicampuri negara lain. Terlebih, politik Indonesia adalah bebas aktif.

 

“Tapi saya kira bisa, melalui cara-cara dan diplomasi tertentu. Buktinya Myanmar bisa, melakukan usaha-usaha untuk muslim di Myanmar,” katanya.

MUI Kembali Minta Cina Hormati Hak Beragama Muslim Uighur

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Belum lama ini sejumlah pihak menyamakan masyarakat Uighur, Xinjiang, Cina dengan kelompok separatis di Papua, Indonesia.

 

Sekretaris Jenderal Mejelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyatakan, hak agama dan beragama seseorang yang tidak dihormati dan dihargai akan menimbulkan sekelompok orang menjadi kelompok separatis.

Karenanya, dia meminta jangan ada suku bangsa di negeri ini yang ditindas dan didiskriminasi.

 

“Sepengetahuan saya, kalau nanti (orang Uighur) berubah jadi separatis, wajar-wajar saja. Karena jika ada suatu bangsa ditindas, untuk apa lagi dia bergabung dengan bangsa itu,” katanya di kantor MUI, Jakarta, Kamis (26/12/2019).

 

Oleh karena itu, secara pribadi dia meminta kepada pemerintah Cina untuk menghormati dan menghargai agama dan hak beragama masyarakat Uighur di Xinjiang.

Menurut dia, pangkal persoalan di Xinjiang adalah pelanggaran hak asasi manusia, terutama menyangkut hak beragama mereka. Akhirnya muncul pemikiran untuk memisahkan diri.

 

“Jadi kalau Cina tidak ingin (bangsanya) memisahkan diri, ya jangan langgar hak-hak mereka. Begitu saja logikanya ya,” ujarnya.

Din: Kongres Umat Islam Wadah Silaturahim Ormas dan Tokoh Islam se-Indonesia

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI, Prof Din Syamsuddin menyatakan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-7 yang akan diselenggarakan MUI akan menjadi ajang silaturrahim dari segenap elemen dan tokoh umat Islam termasuk ulama, zuama dan cendekiawan Muslim.

 

KUII juga diharapkan menjadi ajang silatulfikri di antara seluruh elemen umat Islam, organisasi dan lembaga maupun tokoh perorangan untuk membahas berbagai tema dalam rangka mengukuhkan peran umat Islam Indonesia dalam mengisi kemerdekaan. Karena itu Wantim MUI mendukung rencana panitia pengarah untuk mengangkat tema definitif tentang strategi kebudayaan umat Islam Indonesia.

 

“Dalam rangka mengisi kehidupan kebangsaan kita ke arah yang lebih adil makmur, berdaulat, bermartabat,” katanya dalam rapat di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/12/2019).

 

Prof Din berkata, nantinya KUII yang akan digelar pada Februari 2020 mendatang kemungkinan mengusung tema “Memperkuat Arah Baru Perjuangan Umat Islam Lima Tahun ke Depan”.

 

Dalam kongres lima tahun sekali ini, lanjut Din, juga akan membahas isu strategis seperti sosial, politik, ekonomi, budaya, hukum, ke-Islam-an dan ke-Indonesia-an. “Kita sudah mulai merumuskan strategis kebudayaan umat Islam untuk mengisi Indonesia,” imbuh dia.

 

Senada dengan Din Syamsuddon, Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI Noor Ahmad mengatakan, dalam kongres akan dibahas kondisi khusus problem bangsa. Seperti maraknya politik transaksional yang terjadi belakangan ini.

 

“Pertama, telah terjadi politik transaksional, sehingga liberalisasi politik tidak bisa dibendung. Problem yang terjadi adalah kontestasi tidak seimbang karena banyak yang tidak punya modal. Kemudian, bagaimana kita melakukan revitalisasi terhadap ormas Islam dan partai Islam. Kalau memungkinkan, nanti kita memberikan panduan terhadap partai politik Islam, apa yang akan mereka lakukan,” tuturnya.

Kongres Umat Islam Indonesia Ketujuh Siap Digelar

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnaloslam.com) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menyelenggarakan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-7 di Bangka Belitung pada Februari 2020. Salah satu yang akan dibahas dalam kongres ini adalah cara agar umat Islam memiliki peran besar di bidang ekonomi.

Ketua Panitia Pengarah KUII ke-7, Buya Anwar Abbas mengatakan, di dalam KUII akan dibahas cara agar umat Islam bisa meningkatkan kontribusinya untuk bangsa dan negara, terutama di bidang ekonomi. Kalau umat Islam bisa memacu dirinya di bidang ekonomi maka ekonomi bangsa Indonesia akan menjadi besar.

“Kita menganggap kongres ini sebuah kongres yang sangat strategis, karena diharapkan akan bisa merumuskan strategi dan langkah-langkah yang punya arti dan makna yang signifikan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya kepada Jurnalislam.com, Kamis (26/12/2019).

Sekretaris Jenderal MUI ini menyampaikan, Indonesia diprediksi akan menjadi negara yang maju. Bahkan diprediksi akan menjadi bagian dari empat negara besar yang ada di dunia pada tahun 2040.

Menurutnya, kalau Indonesia bisa menjadi negara besar di tahun 2040, alangkah lebih baik kalau bisa dipercepat menjadi tahun 2030 atau 2035. Maka melalui KUII ini diharapkan bisa berkontribusi untuk menyongsong Indonesia maju.

Selain membahas perekonomian juga, lanjutnya. Akan membicarakan persoalan politik atau kekuasaan. Selain itu, juga membahas undang-undang (UU) yang ada sekarang kurang berpihak kepada UMKM.

“Jadi bagaimana cara supaya undang-undang di negeri ini betul-betul berpihak kepada rakyat, tidak hanya berpihak kepada segelintir orang, kita mengharapkan secara politik akan ada undang-undang yang berpihak kepada UMKM,” ujarnya.

Buya Anwar mengatakan, sekarang masyarakat kelas bawah sangat banyak dan masyarakat kelas atas sangat sedikit sehingga daya beli masyarakat kurang. Nanti diharapkan masyarakat kelas menengah banyak, masyarakat kelas bawah dan atas sedikit. Sehingga daya beli masyarakat bisa meningkat. Menurutnya, kalau daya beli masyarakat meningkat, maka ekonomi bangsa akan lebih dinamis.

Toleran Tanpa Menggadaikan Iman

Redaktur: Mazaya

Oleh: Muadz Mustahal

Islam diturunkan oleh Allah Ta’ala lewat perantara Nabi Muhammad itu untuk merangkul umat manusia. Kesempatan yang sama Allah berikan kepada semuanya. Tanpa pandang bulu.

“Makanya, Islam itu rahmatan lil ‘alamin, selalu membawa kedamaian untuk semuanya.” Hmm… benar, memang demikianlah.

“Makanya, toleransi lah kita sebagai sesama anak bangsa. Bolehlah kita ucapkan selamat di saat hari raya mereka. Boleh juga sesekali mengikuti acara-acara di tempat ibadah mereka. Bila mereka sedikit menyakiti Islam, udah maafin aja. Toh Tuhan juga tak perlu dibela.” Nah, kalo begini sudah jadi masalah.

Setiap agama memiliki prinsip-prinsip keyakinan yang berbeda. Termasuk Islam, prinsip yang Allah wahyukan lewat perantara Nabi Muhammad tentu berbeda dengan agama selain Islam. Kita sudah tahu itu secara keilmuan. Tapi sayang, banyak yang belum memahami bagaimana prinsip Islam dipraktekkan.

Mari sedikit menimbang. Soal mengucapkan selamat pada hari raya milik agama lain, bila memang agama di luar Islam membolehkan, bukan berarti kaum muslimin boleh melakukan pula.

Termasuk prinsip keyakinan dalam Islam adalah, bila seorang muslim mengucapkan selamat ketika hari raya orang kafir (terminologi khas Islam ini pun sering dipersoalkan), berarti menyetujui pengingkaran mereka terhadap Allah Ta’ala. Atau minimal membuat mereka merasa terdukung dalam penyekutuannya kepada Allah. Dan ini membahayakan aqidah. Maka sekali lagi, tidak sama prinsip satu agama dengan yang lainnya.

Sebagai bentuk toleransi, maka menggunakan frame dari firman Allah Ta’ala berikut sudah sangat sesuai, “bagimu agamamu, dan bagiku agamaku.” Tidak perlu ada campur urusan terhadap agama orang.

Perseteruan Kebenaran dan Kebatilan itu Niscaya

Ketika kemerdekaan hak beragama seseorang dicampuri, di saat itulah sebenarnya HAM dipersekusi. Allah Sang Pencipta saja tak pernah memaksakan pilihan beragama seseorang, mengapa manusia yang lemah ini seringkali berlagak turut campur urusan orang?

Mungkin di pikiran kita bertanya, lantas mengapa Islam saat ini sering memaksakan kehendaknya kepada orang di luar Islam?

Satu hal yang harus dipahami, seluruh niat, ucap, dan perilaku manusia yang telah berstatus muslim, harus diarahkan untuk merealisasikan perintah Allah dan menghindari larangan-Nya.

Selanjutnya juga harus dipahami, bahwa Islam itu menjangkau seluruh sisi kehidupan manusia. Dari berbagai perilaku, di setiap lapisannya. Mulai urusan ‘remeh’ seperti masuk WC, hingga urusan besar sekelas tata negara. Ya, benar-benar sempurna. Dan tidak ada yang demikian kecuali hanya Islam.

Maka saat ada yang menghalangi usaha kaum muslimin mempraktekkan syariat Allah Ta’ala, kemungkinannya hanya dua; orang tersebut memang berposisi memusuhi Islam atau orang itu tidak memahami secara sempurna tujuan adanya Islam.

Sekarang kita bisa menyaksikan, banyak orang muslim yang justru sikap dan tindakannya merugikan Islam. Bagaimanakah status mereka? Silahkan ditelisik per-individunya secara lebih dalam. Sebab, seharusnya tidak boleh ada generalisasi bila sudah masuk ranah vonis.

Lalu bagaimana dengan kita? Apakah perlu memforsir fokus kita untuk menghukumi mereka yang condong memusuhi Islam?

Rasanya tidak perlu. Cukuplah kita mem-fokuskan diri berusaha kaaffah untuk menerapkan syari’at Islam, merealisasikan tuntutan dari Allah Ta’ala. Maka otomatis, tanpa kita sengajakan, pasti akan bersinggungan juga dengan mereka yang memusuhi Islam.

Bedanya, peluang berbelok dari niat awal perjuangan menjadi lebih kecil (dimana kemungkinannya lebih besar bila sejak awal fokus kita adalah menghadapi musuh-musuh Islam). Karena niat yang dibangun sejak awal adalah untuk memperjuangkan syariat Allah.

Adapun bila sejak awal sudah ‘menyengaja’ menghadapi musuh-musuh Islam, maka –nas’alullahal ‘aafiyah– di tengah perjuangan ini, kita menjadi mudah terserang futur, loyo dalam perjuangan. Atau kibr, kesombongan yang membutakan, sehingga menganggap kawan yang belum seperti kita adalah orang-orang lemah. Kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Mari berusaha menjaga dawam niat kita dalam memperjuangkan Islam. Allahu A’lam. []

Umat Islam Sulsel Gelar Aksi Bela Muslim Uighur Jumat Besok

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

MAKASAR (Jurnalislam.com)- Forum Ummat Islam Bersatu (FUIB) Sulawesi Selatan telah melakukan persiapan matang menjelang pelaksanaan Aksi Bela Muslim Uighur di Kota Makassar, pada Jumat (27/12/2019) mendatang.

Diprediksi sekitar 1500 massa yang akan mengikuti unjuk rasa dengan terlebih dahulu long march dari Masjid Al Markaz Al Islami Jenderal M Jusuf, Jalan Masjid Raya, menuju ke kantor Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, di Jalan Urip Sumohardjo.

Aksi akan dimulai usai pelaksanaan shalat Jumat dengan titik kumpul di Masjid Al Markaz Al Islami.

Ribuan massa yang akan terlibat dalam Aksi Bela Muslim Uighur tersebut rata-rata jamaah dan kader sejumlah ormas Islam yang telah menyatakan kesiapannya untuk turut terlibat dalam kegiatan nanti.

“Alhamdulillah, sampai sekarang sudah sekitar 28 ormas Islam atau kelompok aktivis Islam yang telah menyatakan kesiapannya untuk melibatkan kader atau pun jamaahnya bergabung dan meramaikan jalannya aksi,” kata Ketua Umum FUIB Sulsel, Mukhtar Daeng Lau, usai rapat pemantapan, Kamis malam (26/12).

Da’i ormas Hidayatullah itu memastikan dukungan ormas akan terus bertambah hingga hari pelaksanaan.

Kutuk Cina

Ustadz Mukhtar, sapaan akrabnya, menyebut Kota Makassar, Sulsel, yang memang dikenal kental dengan nuansa keislamannya, ikut mengecam dan mengutuk segala bentuk penindasan yang dilakukan pemerintah Cina kepada etnis Muslim Uighur di Xinjiang.

Olehnya, ia mengimbuhkan, pada saat aksi nanti, para peserta akan membawa poster bertuliskan kecaman-kecaman kepada pemerintah Cina.

“Tetapi, insya Allah, kami pastikan Aksi Bela Muslim Uighur ini akan berjalan damai dan tertib, karena selain mendapat pengawalan dari aparat keamanan, para laskar pengamanan juga akan bertugas guna memastikan tertibnya jalannya aksi,” terang Ustadz Mukhtar.

Sekretaris Umum FUIB Sulsel, Andi Hidayatullah Lukman, juga memastikan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar dalam hal pemberitahuan aksi.

“Ayo, sama-sama kita turun menyuarakan kezaliman yang dilakukan rezim Cina kepada saudara-saudara se-Muslim kita di Xinjiang. Muslim Uighur adalah saudara kita yang patut mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan, sehingga tak ada siapa pun yang bisa menzalimi mereka,” tegasnya.

Moeldoko Klaim Ogah Ikut Campur Soal Uighur, MUI: Pemerintah Tak Paham UUD 1945

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menyatakan pemerintah Indonesia tak akan ikut campur terkait masalah muslim Uighur di Xinjiang, Cina.

Ia menyebut hal tersebut merupakan urusan dalam negeri Cina dan masing-masing negara punya caranya sendiri dalam mengatur urusan dalam negeri.

Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas menyatakan Pemerintah Indonesia tidak paham mukadimah UUD 1945 kalau mengatakan tidak mau ikut campur urusan soal Uighur.

“Kalau ada negara yang menginjak-injak perikemanusiaan dan perikeadilan negara lain, Indonesia tidak boleh diam. Kalau Indonesia diam, hapus saja mukadimah musabab UUD 1945,” katanya kepada Jurnalislam.com, Kamis (26/12/2019).

Moeldoko menyatakan pemerintah RI tak akan masuk ke dalam urusan negara manapun, termasuk Cina. Menurutnya, setiap negara memiliki kedaulatan untuk mengatur warga negaranya.

Sebelumnya, Moeldoko menerima kunjungan Duta Besar Cina untuk Indonesia Xiao Qian di kantornya, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (17/12/2019). Dalam pembicaraan itu, Moeldoko memahami masalah muslim Uighur menjadi urusan internal Cina.

Wali Kota Bima Imbau Tahun Baru Diisi Zikir, Bukan Konser atau Kembang Api

Redaktur: Mazaya

BIMA(Jurnalislam.com) – Walikota Bima H.Muhammad Lutfi SE, mengajak warga masyarakat Kota Bima untuk berdoa dan berzikir  dalam menyambut pergantian malam tahun baru 2020.

Ajakan itu disampaikan melalui surat edaran yang ditujukan kepada seluruh OPD, Camat dan Lurah, Kemenag, MUI, Ormas Islam Pondok Pesantren, Majelis Ta,Lim, Imam Mesjid/Musholah Se Kota Bima Rabu 25/12/2019 sebagaimana dilansir Bima bangkit com.

Surat Edaran bernomor : 009.1/755/XII/2019 Tentang Himbauan Natal tahun 2019 dan Malam pergantian tahun baru 2020 M, tanggal 17 Desember 2019.

Wali Kota mengimbau  agar semua warga menjaga kerukunan antar umat beragama dengan cara saling menghormati dan menghargai umat agama lain yang sedang melaksanakan ibadah Natal,  pada  25 Desember ini.

Wali Kota juga menyampaikan bahwa di akhir tahun ini masyarakat dapat menjaga kondusifitas, keamanan dan ketentraman kota Bima, baik pada saat natal maupun pada malam penganti  tahun baru 2020.

Untuk malam tahun baru agar tidak melakukan evoria dengan konser musik, membakar kembang api dan mercon, serta tindak tindakan asusila dan lainnya yang menganggu keamanan dan ketentraman masyarakat ucapnya.

Mengimbau pada ASN santri dan seluruh warga masyarakat Kota Bima agar dapat melaksanakan Do,a dan Dzikir bersama di seluruh mesjid dan musholla.

Dan agar seluruh OPD untuk memonitor kegiatan Do,a dan Dzikir di Kelurahan sesuai daerah binaan masing masing Imbauan.

Diharapkan semoga di malam pengantian tahun baru ini berjalan dengan aman dan terhindar dari hal -hal yang buruk harapnya.

sumber: sirath

 

Dewas KPK Minta Firli Lepas Jabatannya di Polri

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (20/12) pekan lalu telah melantik lima pimpinan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mereka adalah Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Nawawi Pomolango.

Firli Bahuri diketahui masih menjabat struktural di Polri sebagai Analisis Kebijakan Utama Badan Pemelihara Keamanan Polri.

Kemudian Nawawi Pomolanggo juga masih menjabat sebagai hakim Pengadilan Tinggi Denpasar.

Pada saat pelantikan, Nawawi mengaku telah mengajukan surat pengunduran diri ke Mahkamah Agung (MA).

Menanggapi hal tersebut, Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsudin Haris mengimbau agar para Pimpinan KPK yang masih rangkap jabatan untuk mengundurkan.

“Ya sebaiknya tentu tidak (rangkap jabatan). Karena bagaimanapun itu kan soal kesadaran saja,” kata Syamsudin di Gedung KPK Jakarta, Senin (23/12).

Meskipun, Haris mengakui, sebenarnya tidak ada aturan yang mengikat terkait hal tersebut. “Tidak hitam putih demikian, tidak ada juga dinyatakan sejauh yang saya baca tapi ini menyangkut kesadaran personal aja,” tambah dia.

Diketahui dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 29 huruf i dijelaskan bahwa untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sebelumnya, Kapolri, Idham Aziz menjelaskan, berdasarkan Pasal 29 UU nomor 30 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, seorang anggota Polri tidak harus mundur dari kesatuan, tetapi cukup melepaskan jabatan struktural di kepolisian.

sumber: republika.co.id

UAS Raih Gelar Doktor dengan Predikat Cum Laude

Redaktur: Mazaya

SUDAN(Jurnalislam.com)–Setelah berjuang cukup lama, Ustaz Abdul Somad (UAS) menuntaskan pendidikan tingkat doktornya di Oumdurman Islamic University, Sudan, hari ini, Selasa (24/12). UAS menyelesaikan ujian sidang promosi doktornya dengan nilai ‘Mumtaz’ (cum laude).

Sidang sidang promosi doctor UAS berlangsung di ruang sidang Kantor Lembaga Riset Oumdurman Islamic University tersebut.

Bertindak selaku supervisor adalah Syekh Dr Omar al-Ma’ruf Ali. Sedangkan, penguji dari kalangan eksternal adalah Syaikh Dr Haidar Idrus Ali, selaku Ketua jurusan Hadits di International University of Africa).

Sementara, penguji dari kalangan internal adalah Syekh Dr Iwadh al-Karim Husain Miraf. Dia adalah guru besar Hadits Oumdurman Islamic University.

Mengenai judul Disertasi UAS adalah:
الشيخ محمد هاشم اشعري وجهوده في نشر السنة باندونيسيا Kontribusi Hadratussyaikh Muhammad Hasyim Asyari Dalam Penyebaran Hadits di Indonesia.

Dalam akhir ujian tersebut UAS mengucapkan terimakasih kepada banyak pihak.Pertama, kepada Drs Rossalis Rusman Adnan, MBA Duta Besar RI di Sudan dan Ibu serta keluarga besar KBRI Khartoum.Kedua, kepada Dr KH Muhammad Afifuddin Dimyathi, Lc., MA yang telah mengirimkan kitab-kitab Hadratussyaikh Muhammad Hasyim Asyari.

Ketiga, kepada Dr Zul Ikromi dan Budi yang telah mengurus pendaftaran ke Sudan. Kempat kepada Ustaz Zulkifli membantu urusan selama di Sudan. Kepada para sahabat yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

“Terima kasih yang tak terhingga kepada semuanya,” tulis UAS.

Sumber: republika.co.id