Santri Diminta Aktif Kembangkan Sektor Pertanian

Redaktur: Mazaya

SEMARANG(Jurnalislam.com)—  Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengarahkan para santri yang tersebar di berbagai daerah untuk menggarap potensi pertanian yang bernilai ekonomi seperti beras basmati, sagu, serta sorgum.

“Kebutuhan beras basmati di Indonesia per bulan mencapai 500 ton, sedangkan di dalam negeri belum banyak yang menanam sehingga kebutuhan itu masih dipenuhi dari impor,” katanya di Semarang, Senin (6/1).

Wagub yang akrab disapa Gus Yasin itu mengungkapkan beras basmati mulai banyak dicari karena bisa disimpan hingga satu tahun sehingga berbeda dengan beras lokal yang lebih cepat rusak jika disimpan dalam beberapa bulan.

Selain itu, beras basmati juga dipercaya memberikan manfaat bagi kesehatan karena rendah kalori dan memberikan rasa kenyang yang lebih lama.

Gus Yasin menambahkan, komoditas pertanian lain yang juga bisa dikembangkan adalah sagu yang selama ini baru diproduksi di Papua menjadi tepung dengan nilai tambah yang masih belum tinggi.

“Nilai tambahnya akan lebih tinggi apabila diolah menjadi gula dan Jateng pernah ditawari untuk membuat pabrik pengolahan sagu menjadi gula. Demikian pula sorgum yang kini mulai mendapat tempat di masyarakat karena manfaat kesehatannya,” ujarnya.

Menurut dia, hal-hal seperti ini perlu difasilitasi karena banyak komoditas pertanian yang masih perlu dikembangkan di Indonesia, khususnya Jawa Tengah dan ini perlu disinergikan dengan berbagai pihak.

“Hal-hal seperti ini perlu difasilitasi, banyak komoditas yang masih perlu dikembangkan di Indonesia, khususnya Jawa Tengah dan ini perlu disinergikan dengan pihak lain,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, DPW Forum Santri Indonesia Provinsi Jateng menyatakan akan segera menindaklanjuti dengan membangun kerja sama beberapa dinas.

sumber: republika.co.id

Prabowo Dinilai Kurang Tegas Soal Natuna

Redaktur: Mazaya

AKARTA(Jurnalislam.com) — Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dinilai tak tegas dalam menanggapi masuknya kapal Cina di perairan Natuna.

Sikap Prabowo dinilai tak seperti pernyataannya selama kampanye pemilihan presiden (Pilpres) 2019 yang terkesan tak akan berkompromi terhadap pihak yang mengganggu kedaulatan Indonesia.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman mendesak Prabowo untuk lebih tegas menanggapi masalah tersebut. Pasalnya, ini menyangkut kedaulatan Indonesia.

“Kita sih (minta) lebih tegas lagi, bisa lebih tegas lagi karena ini menyangkut kedaulatan. Kedua janganlah mengait-ngaitkan kedaulatan dengan persoalan investasi,” ujar Sohibul di kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (6/1).

Ia justru menilai, ketegasan diperlihatkan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Menkes beberapa waktu lalu dengan tegas menolak klaim yang dinyatakan oleh Cina.

“Ini adalah bagian dari diplomasi, yang harus diplomasi seperti itu justru Menlu sebetulnya. Yang ini (Menhan) harusnya lebih tegas, kok terbalik, Menlu tegas, malah yang ini justru berdiplomasi,” ujar Sohibul.

PKS mendesak pemerintah untuk lebih tegas dalam permasalah yang menyangkut dengan kedaulatan. Meskipun Cina diketahui menjadi salah satu investor di Indonesia.

“Kita tidak menolerir kalau sahabat tersebut mencederai aturan-aturan persahabatan itu sendiri. Cina terbukti masuk ke perairan Indonesia dan itu sudah dinyatakan tidak sah,” ujar Sohibul.

sumberL republika.co.id

MUI Ajak Masyarakat Jaga Hutan dan Peduli Lingkungan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup (LPLH) dan Sumber Daya Alam (SDA) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai kejadian bencana alam dari tahun ke tahun naik seiring perubahan iklim.

Maka umat manusia harus bersama-sama memperbaiki cara hidup agar lebih ramah terhadap alam.

Ketua LPLH dan SDA MUI, Hayu Susilo Prabowo, mengatakan ketika musim kemarau kondisinya sangat kering, sementara saat musim hujan terjadi banjir. Kondisi seperti ini jika terus berlanjut akan semakin berdampak buruk terhadap pertanian dan ketahanan pangan.

“Maka kita sama-sama harus memperbaiki cara hidup kita, sebab kerusakan di darat dan laut itu akibat perbuatan manusia, jadi perbuatan kita ini harus kita perbaiki,” kata Hayu kepada, Senin (6/1).

Hayu mengutip surah Ar-Rum ayat 41, “Dzaharal-fasadu fil-barri wal-bahri bima kasabat aidin-nasi liyuziqahum ba’ḍallazi ‘amilu la’allahum yarji’un.

Artinya, “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.”

LPLH dan SDA MUI juga menyarankan pemerintah dan masyarakat bersama-sama menanam pohon untuk meningkatkan penyerapan air dan mengurangi polusi udara. Salah satu cara menangkal perubahan iklim dengan menjaga hutan.

Sumber: republika.co.id

 

Masyarakat Diharap Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Dompet Dhuafa menilai banjir yang terjadi di Jakarta adalah kejadian yang rutin terjadi di musim penghujan. Oleh karena itu kesiapsiagan masyarakat Jakarta terhadap bencana banjir harus dilatih dan disiapkan.

Manajer Lingkungan dan Keuangan Mikro Syariah Dompet Dhuafa, Syamsul Adriansyah mengatakan, banjir yang terjadi di Jakarta dan daerah lainnya beberapa hari yang lalu terjadi di luar kebiasaan.

Banjir sebenarnya bencana yang berulang, di antara bencana yang berulang itu ada yang sifatnya tidak terduga atau luar biasa.

“Banjir yang terjadi di Jakarta kemarin terjadi karena hujan yang melampaui kebiasaannya. Tapi kejadian banjir ini sepertinya kesiapsiagaan Jakarta dan sekitarnya dalam menghadapi banjir itu nampak perlu dilatih dan ditingkatkan,” kata Syamsul, Senin (6/1) malam.

Namun, dia menerangkan, sedikit yang menaruh perhatian terhadap program untuk membangun kesiapsiagaan masyarakat. Karena membangun kesiapsiagaan masyarakat membutuhkan waktu yang panjang sehingga tidak banyak yang tertarik melakukannya.

Padahal, menurut Syamsul, membangun kesiapsiagaan masyarakat Jakarta sangat penting. Karena letak geografis Jakarta ada di hilir dan ketinggian tanah Jakarta semakin menurun, jadi tidak mungkin Jakarta tidak terdampak banjir.

sumber: republika.co.id

PBNU: Pemerintah Jangan Lembek terhadap Cina

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta pemerintah Indonesia tidak lembek dan tidak menegosiasikan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan kepentingan ekonomi.

“Meskipun Cina investor terbesar ketiga di Indonesia, Pemerintah harus tegas dan jangan lembek. Karena ini menyangkut kedaulatan teritorial NKRI,” kata Ketum PBNU Kiai Aqil Siroj saat konferensi pers di Kantor PBNU, Kramat, Senin (6/2/2020).

Menurutnya, keutuhan dan kesatuan wilayah NKRI, di darat, laut, dan udara adalah harga mati yang tidak bisa ditukar dengan kepentingan apa pun. Maka itu, Nahdlatul Ulama meminta Pemerintah RI untuk mengarusutamakan fungsi laut dan maritim sebagai kekuatan ekonomi dan geopolitik.

PBNU juga mendesak pemerintah Cina berhenti melakukan tindakan provokatif atas kedaulatan wilayah perairan RI yang telah diakui dan ditetapkan oleh Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS, United Nation Convention for the Law of the Sea1982).

“Kepulauan Natuna masuk dalam 200 mil laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang telah diratifikasi sejak 1994, karena itu tindakan Coast Guard RRT mengawal kapal nelayan berbendera China di perairan Natuna sebagai bentuk provokasi politik yang tidak bisa diterima,” ujarnya.

Cina Masuk Laut Natuna, PBNU Siap Jihad hingga Syahid Pertahankan NKRI

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Kiai Aqil Siraj menyatakan PBNU siap syahid demi pertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) siap syahid.

“Dalam pandangan Nahdlatul Ulama sebagaimana dinyatakan oleh pendiri Nahdlatul Ulama Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari, hukum membela keutuhan tanah air adalah fardhu ‘ain (wajib bagi setiap orang Islam). Dan barangsiapa mati demi tanah airnya, maka ia mati syahid. Maka itu PBNU siap,” katanya saat konferensi pers di Kantor PBNU, Kramat, Jakpus, Senin (6/1/2020).

Menurutnya, Ketidaksungguhan Pemerintah dalam melaksanakan konsep pembangunan berparadigma maritim, termasuk dalam geopolitik, ekonomi, dan pertahanan, akan membuat Indonesia kehilangan 75 persen potensinya untuk maju dan sejahtera dan memimpin dunia sebagai bangsa bahari seperti amanat founding fathers.

“Kedudukan laut juga amat strategis sebagai basis pertahanan. Karena itu pulau-pulau perbatasan, termasuk yang rawan gejolak di Laut Selatan China, tidak boleh lagi disebut sebagai pulau terluar, tetapi terdepan,” pungkasnya.

PBNU mendukung sikap tegas Pemerintah RI terhadap Cina, dalam hal ini yang telah dilakukan oleh Menteri Luar Negeri dan Bakamla, termasuk untuk mengusir dan menenggelamkan kapal-kapal asing yang melakukan aktivitas illegal, unreported, unregulated fishing (IUUF) di seluruh perairan RI sebagai manifestasi dari ’Archipelagic State Principle’ yang dimandatkan oleh Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957.

TNI Sebut Kapal Cina Tak Mau Keluar dari Laut Natuna

Redaktur: Mazaya

TANJUNG PINANG (Jurnalislam.com) – Pihak TNI AL menyatakan, penambahan armada laut Indonesia di Laut Natuna Utara belum berhasil menghalau keluar kapal-kapal nelayan dan Penjaga Pantai Republik Rakyat Cina (RRC) dari wilayah itu.

Penambahan kekuatan akan dilakukan terkait hal itu.

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I TNI Laksamana Madya Yudo Margono menyatakan, hingga Ahad (5/1/2020), kapal nelayan Cina bertahan di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau (Kepri). Menurut Pangkogabwilhan I, kapal-kapal asing itu bersikukuh melakukan penangkapan ikan dalam jarak 130 mil laut dari Ranai, Kepulauan Natuna.

“Mereka didampingi dua kapal penjaga pantai dan satu kapal pengawas perikanan Cina,” kata Yudo Margono di Pangkalan Udara TNI AL Tanjungpinang, Kepri, Ahad.

Yudo menegaskan, TNI sudah melakukan gelar operasi dengan menurunkan dua unsur KRI guna mengusir kapal asing itu keluar dari Laut Natuna.

“Kami juga gencar berkomunikasi secara aktif dengan kapal penjaga pantai Cina agar dengan sendirinya segera meninggalkan perairan tersebut,” ujarnya.

Operasi ini, kata dia, tidak memiliki batas waktu sampai kapal Cina betul-betul angkat kaki dari wilayah maritim Indonesia.

“Fokus kami sekarang ialah menambah kekuatan TNI di sana. Besok (hari ini—Red) akan kami gerakkan empat unsur KRI (kapal perang Republik Indonesia) lagi untuk mengusir kapal-kapal itu,” ujar dia.

Sampai saat ini, kata dia, tindakan yang dilakukan TNI masih bersifat persuasif dengan memperingatkan kapal Cina bahwa mereka sudah menerobos sekaligus menangkap ikan secara ilegal di Laut Natuna.

“TNI mengedepankan upaya damai dalam menangani persoalan ini,” katanya.

Saling adang di Laut Natuna Utara bermula saat puluhan kapal nelayan Cina dengan kawalan penjaga pantai Cina memasuki wilayah laut Indonesia di Laut Natuna Utara pada pertengahan Desember lalu.

Kapal-kapal TNI AL dan Badan Kemanan Laut (Bakamla) berulang kali melakukan pengusiran, tetapi penerobosan terus terjadi. Pada 31 Desember 2019, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI memanggil Duta Besar RRC untuk Indonesia guna melayangkan nota protes.

Sehubungan penerobosan masih juga terjadi, pada Jumat (3/1/2020), Indonesia melalui rapat lintas kementerian/lembaga di Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Kemenko Polhukam) memutuskan pengiriman kapal-kapal tempur dan kapal patroli tambahan ke Kepulauan Natuna. Tiga KRI sejak beberapa hari lalu sudah berada di Natuna dan dua KRI tambahan dari Jakarta tiba di Natuna pada Sabtu (4/1/2020).

sumber: republika.co.id

Polisi Belum Bisa Menjelaskan Motif Pelaku Penyerang Novel

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Perkembangan kasus penyiraman penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan belum terlihat setelah penangkapan dua tersangka penyerangan pada akhir Desember 2019.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Argo Yuwono mengungkapkan, hingga saat ini tersangka RB dan RM masih diperiksa.

Menurut dia, rekonstruksi kasus penyiraman yang terjadi pada 11 April 2017 akan dilakukan setelah proses pemeriksaan selesai. Argo mengatakan, selain tersangka, kepolisian masih terus memeriksa saksi-saksi lainnya.

“Rekonstruksi menunggu kalau pemeriksaan tersangka dan saksi lain selesai,” ujar Argo, Ahad (5/1).

Argo menerangkan, penyidik saat ini juga masih terus menggali keterangan tersangka, termasuk motif penyerangan tersebut. Karena itu, Argo belum dapat mengungkap apakah ada perkembangan dalam motif penyerangan tersebut.

Termasuk dugaan bahwa penyerangan dua tersangka merupakan pelaku suruhan orang lain, sebagaimana diungkapkan Novel. “Proses penyidikan masih berlangsung,” kata Argo.

Sebelumnya, Argo mengaku kepolisian tidak pernah melakukan intervensi proses hukum kedua tersangka. Kepolisian sudah menyita telepon seluler dari kedua tersangka.

Sebelumnya, masyarakat mempertanyakan benda berbentuk kotak di dalam kantong celana pelaku setelah seharian berada di Polda Metro Jaya. “Handphone dari kedua tersangka juga sudah kami kirim ke labfor forensik,” ujar Argo.

Pada Kamis (26/12), kepolisian menangkap RB dan RM di Cimanggis, Kota Depok. Keduanya adalah anggota Brigadir Mobil (Brimob) Polri di Markas Kelapa Dua Depok. Dalam penjelasan polisi, RB mengeklaim dirinya menyiram Novel dengan air keras dari atas sepeda motor yang dikemudikan RM.

Kepala Polri Jenderal Polisi Idham Azis meminta agar penyidikan kasus tersebut dilakukan dengan transparan. “Saya sudah perintahkan Kabareskrim bersama Kapolda Metro Jaya untuk melakukan penyelidikan yang transparan dan beri waktu penyidik melakukan proses penyidikan,” ujar Idham sesaat setelah penangkapan tersebut.

Sumber: republika.co.id

BPK Akan Umumkan Investigasi Kasus Jiwasraya

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengumumkan hasil investigasi kasus Jiwasraya pada Rabu (8/1) besok.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan saat ini BPK sedang melakukan pemeriksaan tak hanya dari sisi laporan keuangan saja, tetapi keseluruh elemen Jiwasraya.

Agung menjelaskan kasus Jiwasraya yang gagal bayar polis tersebut merupakan persoalan yang kompleks. Ia bahkan menjelaskan kompleksitas kasus bahkan lebih besar daripada sekedar persoalan gagal bayar.

“Ini kasus kompleks sekali lebih dari yang sudah dijelaskan dan dibayangkan,” ujar Agung di Kantor BPK, Senin (6/1).

Agung juga menjelaskan pihaknya bekerjasama dengan Kejaksaan Agung mengenai hal ini. Ia menjelaskan pada Rabu mendatang BPK akan membuka semua persoalan kepada publik bersama Jaksa Agung. Sayangnya, saat ini ia belum bisa membocorkan materi apa saja yang menjadi permasalahan Jiwasraya.

Agung juga menjelaskan dalam audit yang saat ini sedang dilakukan BPK juga menemukan adanya indikasi potensi kerugian negara. Ia memastikan bahwa BPK akan membuka semuanya secara transparan.

“Kami bekerja sama dengan Kejaksaan Agung soal hal ini. Kami juga sedang hitung potensial kerugian negaranya. Semua akan kami paparkan pada Rabu besok,” ujar Agung.

Agung juga berujar salah satu penyebab kasus Jiwasraya gagal bayar polis adalah tidak adanya risk manajemen dalam tubuh perusahaan. Padahal, menurut Agung untuk bisa membuat perusahaan memiliki kinerja yang baik mestinya ada risk manajemen.

Agung menjelaskan, BPK sendiri saat ini sudah ada program risk assesment yang membuat BPK memantau resiko apa saja yang bisa terjadi pada kementerian atau lembaga terkait keputusan manajemen dan bisnis.

“Kasus jiwasraya selain kasus pidana dan kriminal. Ada masalah di dalamnya, Ada kasus terkait risk management. Betapa pentingnya ini sebagai pedoman dan menjaga penjaga kita dalam mengelola keuangan negara. Kami ada program penguatan risk assement,” ujar Agung.

Ia menjelaskan risk assesment ini nantinya bisa memberikan rambu rambu kepada kementerian dan lembaga atas keputusan bisnisnya. Jika memang berpotensi membuat kerugian maka BPK bisa memberikan alaram terlebih dahulu sehingga tidak menjadi temuan di kemudian hari.

sumber: republika.co.id

Dewan Dakwah Gelar Simposium “Tiga Pilar Dakwah” di Kampus UII Yogyakarta

Redaktur: Mazaya

YOGYAKARTA (Jurnalislam.com) – Menyambut awal tahun 2020, Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia mengumpulkan para pakar da’wah dalam sebuah simposium yang bertemakan “Optimalisasi Tiga Pilar Da’wah (Masjid, Pesantren dan Kampus) Guna Memperkokoh NKRI Menuju Indonesia Maju yang Diridhoi oleh Allah.

Hal yang dibahas adalah strategi dakwah untuk segmen Masjid, Pesantren dan Kampus. Ketiga segmen ini sering disebut “Tiga Pilar Da’wah” oleh Pendiri Dewan Dakwah Mohammad pada setengah abad yang lalu.

Simposium ini dilaksanakan oleh Dewan Dakwah bekerjasama dengan Universitas Islam Indonesia (UII) – pada tanggal 06 Januari 2020 di Auditorium Kahar Muzakkir – Kampus UII Yogyakarta.

Acara dibuka oleh Sri Sultan Hamengkubowono ke X sekaligus juga membuka Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia.

Bertindak sebagai Keynote Speaker adalah Rektor UII Fathul Wahid S.T., M.Sc., Ph.D Hadir sebagai pembicara adalah Prof. Dr. H. Didin Hafiduddin, M.Sc sebagai Ketua Umum Badan Kerjasama Pondok Pesantaren se-Indonesia (BKSPPI), KH. Abdullah Hasan Sahal dari Pimpinan Ponpes Gontor, KH. A. Nawawi Abdul Djalil dari Pimpinan Ponpes Sidogiri.

Hadir juga ustad Nasir Zubaidi dari Dewan Masjid Indonesia, Prof. Dr. Hermawan KD sebagai ketua Asosiasi Masjid Kampus Indonesia (AMKI) sekaligus mantan Ketua Pengurus YPM Salman ITB dan kini aktif menjabat sebagai Ketua Senat Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB).

Beberapa perwakilan masjid hadir seperti  ustaz Muhammad Jazir dari Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Ustad Mahfudz Arief Effendi dari Ketua Masjid Al-Falah Surabaya dan ustaz Mohammad Hafizh, M.Sc sebagai kader langsung Mohammad Natsir yang mengurus kaderisasi di lingkungan Kampus.

Menjawab Tuduhan

“Kita di Dewan Da’wah sungguh prihatin adanya tuduhan keji dan palsu tentang adanya penyebaran paham Radikalisme yang diarahkan pada Masjid, Pesantren dan Kampus, padahal tiga pilar tersebut selama ini menjadikan NKRI semakin kokoh” kata Ketua Umum Dewan Dakwah, Mohammad Siddik dalam keterangan yang diterima redaksi Jurnalislam.com, Senin (6/1/2020).

“Oleh sebab itu, Simposium ini menjadi semacam oase bagi para praktisi dakwah yang sehari hari berkecimpung di Masjid, Pesantren maupun Kampus untuk membicarakan strategi yang tepat, akademis dan konstitusional dalam melakukan da’wah sekaligus ingin melihat lebih jernih apakah tuduhan radikalisme tersebut sebagai fakta atau fitnah yang tak berdasar alias diada-adakan” pungkasnya.