Ingin Moderasi, Kemenag Review 155 Buku Pelajaran Agama

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kementerian Agama (Kemenag) terus menggencarkan penguatan moderasi beragama.

Di antara upaya yang telah dilakukan Kemenag dalam penguatan moderasi beragama, yaitu menyelesaikan review 155 buku pelajaran agama Islam untuk memperkuat pemahaman moderasi beragama para siswa, penguatan pendidikan karakter, dan pendidikan anti korupsi.

“Insya Allah, buku ini akan mulai digunakan pada tahun ajaran 2020/2021,” kata Menteri Agama, Fachrul Razi dalam jumpa pers di kantor Kemenag, Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Selanjutnya, pembelajaran tentang khilafah yang dulunya menekankan aspek fiqih, kedepan akan lebih menitikberatkan pada kajian sejarah sehingga diharapkan lebih kontekstual.

Kemenag juga melakukan Diklat 160 instruktur moderasi beragama yang terdiri dari 60 dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan 100 Ketua Dema/BEM PTKI.

“Kemudian, kami juga menerbitkan 12 Buku Pendidikan Agama Islam berperspektif moderasi beragama. Juga pedoman implementasi moderasi beragama di bidang pendidikan Islam,” tutur Fachrul.

Dalam konteks akademik, pendirian rumah moderasi beragama di sejumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) terus digalakkan, seperti UIN Bandung, IAIN Pekalongan, UIN Walisongo Semarang, STAIN Kepulauan Riau, dan IAIN Bengkulu. Kemenag juga akan menjadikan materi penguatan moderasi dalam kurikulum program kediklatan, baik diklat teknis tenaga administrasi maupun diklat teknis substantif.

“Serta penyuluhan agama dan bimbingan perkawinan yang dilakukan sampai pada tingkat Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fachrul menuturkan, Kemenag juga melakukan kick off program pencegahan radikalisme bagi pendidikan dan tenaga kependidikan (guru, kepala madrasah, TU madrasah, dan pengawas madrasah) bekerjasama Setara Institute. “Ini sudah kami lakukan di Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kota Malang, dan Kabupaten Malang,” ucap Fachrul.

Kemudian, kemah lintas paham keagamaan Islam. Kegiatan ini menjadi ikhtiar kementerian agama untuk memperkuat jalinan Ukhuwah Islamiyah dan meminimalisir potensi konflik.

Termasuk juga untuk menyamakan persepsi dan langkah dalam melakukan pembinaan terhadap umat.

“Dalam beragam kesempatan bertemu dengan tokoh agama, baik di MUI, ICMI, Permabudi, Walubi, Matakin, PGI, KWI, serta NU, Muhammadiyah, dan lainnya, kami menggarisbawahi pentingnya sinergi bersama memperkuat moderasi beragama,” katanya.

Lebih jauh, Fachrul berpendapat, sejumlah indikasi menunjukan adanya peningkatan semangat keberagamaan yang ekstrim dan eksklusif yang bertentangan dengan semangat kebangsaan dan kemajemukan Indonesia. Hal ini bahkan diindikasi sudah masuk pada kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kemenag, kata dia, bersama jajaran Kabinet Indonesia Maju di awal kerjanya melakukan upaya preventif. Salah satunya dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama tentang Penanganan Radikalisme ASN dalam rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada ASN, pada 12 November 2019.

“SKB ini menjadi upaya bersama 11 Kementerian dan Pimpinan Lembaga, termasuk di dalamnya Kementerian Agama,” katanya.

Di antara 11 jenis pelanggaran yang diatur dalam SKB Penanganan Radikalisme ASN, salah satunya penyampaian pendapat baik lisan maupun tulisan dalam format teks, gambar, audio, atau video, melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah.

GNPF Ulama Ajak Masyarakat Ikuti Aksi 212 Berantas Korupsi di Indonesia

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – GNPF Ulama akan melakukan aksi di bulan Februari ini, tepatnya pada 21 Februari 2020.

Aksi ini untuk mengingatkan penegak hukum agar tegas memberantas korupsi di Indonesia.

Aksi 212 yang rencananya akan digelar selepas salat Jumat ini mengusung tema besar ‘Bersama Ummat Berantas Mega Korupsi Selamatkan NKRI’. GNPF Ulama memberikan ultimatum kepada penegak hukum agar bertindak tegas kepada koruptor.

“Kami elemen umat Islam sebagai bagian terbesar dari bangsa Indonesia menyerukan kepada penegak hukum untuk segera bertindak tegas,” kata Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, Ustadz Yusuf Martak, dalam keterangannya kepada redaksi, Rabu (19/2/2020).

Ketua GNPF Ulama menilai, diam atau lambannya penegak hukum terhadap berbagai kasus mega korupsi, bisa berdampak sistemik pada tumbangnya keadilan sebagai pilar utama kehidupan berbangsa.

“Kepada penegak hukum, laksanakan apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Jangan biarkan negeri ini semakin berantakan dengan tumbangnya keadilan dan hukum.” tambahnya.

Menurutnya, kejahatan korupsi dalam skala besar tak bisa terus menerus disembunyikan. Ia mengibaratkan pelaku korup layaknya bangkai yang pasti tercium baunya.

“Era keterbukaan informasi membuat siapa pun yang melakukan kejahatan sukar bersembunyi. Selayak bangkai, secanggih apa pun disimpan pasti aroma busuknya akan tercium.” ungkapnya.

Apalagi, lanjut ust. Yusuf, dalam kasus korupsi yang dilakukan dalam jumlah besar dan tersruktur, yang diduga kuat didukung penuh oleh oknum di lingkaran elit penguasa

UNS Akan Lakukan Akselerasi Reorientasi Pembelajaran 4.0

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com) – Dalam rangka Dies Natalis ke-44, UNS menggelar rangkaian kegiatan dengan tema `Akselerasi Reorientasi Pembelajaran 4.0 Untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa`.

Rektor UNS,  Prof.  Jamal Wiwoho mengatakan, tema tersebut mengandung makna bahwa segenap sivitas akademika UNS mempunyai komitmen bersama untuk mengembangkan reorientasi pembelajaran 4.0 untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui inovasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

“Diharapkan tema Dies Natalis ke-44 tahun 2020 ini dapat memberikan spirit kepada sivitas akademika untuk segera beradaptasi dan memiliki fleksibilitas dalam mewujudkan sistem pembelajaran di perguruan tinggi yang sesuai dengan tuntutan industri dan perekonomian dunia. Sekaligus untuk mewujudkan UNS sebagai World Class University (WCU),” kata Prof. Jamal.

Puncak kegiatan Dies Natalis ke-44 akan dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2020 di Auditorium G. P. H Haryo Mataram UNS dengan agenda Sidang Senat Terbuka Dies Natalis.

Pada kegiatan ini akan dianugerahkan penghargaan UNS Award kepada Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin (Wakil Presiden RI) dan Anugerah Seni kepada Waldjinah.

“Pada sidang senat juga akan disampaikan Orasi Ilmiah oleh Menteri Riset, Teknologi dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Bambang P.S. Brojonegoro. Sivitas akademika UNS yang hadir dalam Sidang Senat Terbuka ini akan mengenakan pakaian adat nusantara,” ujar Prof. Ayu dalam Jumpa Pers yang diselenggarakan di UNS Inn, Senin (17/2/2020)

Pimpinan Daerah IPM Kabupaten Grobogan Resmi Dilantik

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

GROBOGAN (Jurnalislam.com)—Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Grobogan Periode 2019-2021 resmi dilantik, Ahad (17/2/2020) di SMA Muhammadiyah Gubug.

Pelantikan yang dipimpin oleh IPMawan Muhammad Nurul Huda selaku Ketua Umum Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah berlangsung dengan khidmat.

IPMawati Devy Maharja Pristya, selaku Ketua Umum PD IPM Grobogan mengatakan bahwa pelantikan kali ini mengambil tema Spirit Berkolaborasi dan Bersinergi untuk Mewujudkan Pelajar Muhammadiyah Kab. Grobogan yang Tanggap.

Ketua IPM Jateng Muhammad Nurul Huda berpesan kepada seluruh jajaran PD IPM Grobogan bahwa dengan tema berkolaborasi inginnya PD IPM Grobogan bisa berkolaborasi dengan PW IPM Jawa Tengah dan ditunggu kolaborasinya.

Huda berharap sinergitas antara PD IPM Grobogan dengan PW IPM Jateng bisa terjalin lebih baik lagi sehingga gerakan lebih terintegrasi dan berkemajuan.

Pelantikan PD IPM Grobogan periode 2019-2021 disaksikan oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Grobogan, Pimpinan Ranting dan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah se-Kab. Grobogan, Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah se-Karesidenan Pati, Angkatan Muda Muhamamdiyah Kabupaten Grobogan dan tamu undangan.

 

Wasekjen MUI Nilai Yudian Tak Pantas Jadi Ketua BPIP

Redaktur: Mazaya

BANTEN (Jurnalislam.com) – Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia KH Zaitun Rasmin menyesalkan pernyataan Ketua BPIP Prof. Yudian yang mengatakan bahwa agama adalah musuh Pancasila.

“Itu pernyataan ngawur! Orang yang tidak mengerti, orang yang tidak punya wise, tidak punya kebijaksanaan,” kata KH Zaitun kepada Jurnalislam.com baru-baru ini.

Menurutnya, sangat disayangkan pejabat publik selevel Ketua BPIP yang harusnya mencerminkan kebijaksanaan malah mengeluarkan pendapat yang berpotensi memecah belah bangsa.

“Apalagi dia Kepala BPIP. Dia tampaknya tidak pantas jadi ketua BPIP,” pungkasnya.

MUI: Persiapan Kongres Umat Islam Indonesia Sudah Sangat Baik

Redaktur: Mazaya

BANTEN (Jurnalislam.com) – Ketua Pelaksana Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) KH Zaitun Rasmin mengatakan bahwa persiapan KUII yang akan dihelat di Pangkal Pinang akhir Februari nanti sudah sangat bagus.

“Persiapan persiapan kami sudah sangat bagus dan bagi para peserta sudah di kirimkan undangan bagi mereka dan insyaAllah tinggal bagaimana kami menyempurnakan kesiapannya,” kata dia kepada Jurnalislam, Ahad (15/2/2020).

Dalam Kongres tersebut, ratusan peserta dari berbagai ormas dan komunitas umat akan membahas banyak hal terutama tentang ekonomi, politik hingga budaya.

“Kita ingin menegaskan bagaimana ideologi Pancasila ini jadi platform dasar negara kita bersama yang harus dijaga dan dipelihara oleh semuanya dan menjadi inspirasi dalam kehidupan kita baik dalam bidang politik ekonomi pendidikan budaya,” pungkasnya.

MUI: Omnibus LAW Jangan Seenaknya Tabrak UU yang Sudah Ada

Redaktur: Mazaya

BANTEN (Jurnalislam.com) – Wacana pengesahan UU Omnibus Law yang dinilai penuh kontroversial dikritik banyak pihak. Setelah ada wacana penghapusan beberapa cuti, mencuat kembali dalam draft UU tersebut bahwa PP dalam membatalkan UU.

Menanggapi UU Omnibus Law, Wakil Sekjen MUI Pusat KH Zaitun Rasmin meminta pemerintah bersama DPR berhati-hati betul dalam pembahasan UU ini.

“Secara umum harus hati-hati, Kalau ada undang-undang yang bisa menyederhanakan undang undang lain untuk kemaslahatan bangsa itu tentu niatnya baik tapi jangan nabrak sana nabrak sini undang undang yang sudah ada,” kata KH Zaitun kepada Jurnalislam.com baru-baru ini.

Menurutnya, jika sudah ada UU dan UU Omnibus Law menabrak UU yang sudah ada justru patut menjadi perhatian masyarakat.

“Kalau ada undang-undang yang sudah sangat baik kemudian nabrak seenaknya hanya untuk kepentingan orang orang tertentu, kepentingan pemodal, kepentingan kelompok tertentu, ini tidak boleh terjadi,” kata KH Zaitun.

Penolakan Proposal Trump Diharapkan Jadi Momen Persatuan Umat Islam Bela Palestina

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com)- Penulis buku-buku Islam, Ustaz Salim A Fillah berharap rencana dari Presiden Amerika Serikat tentang ‘Deal of The Century’ menjadi momen bagi umat Islam di dunia untuk memperjuangkan hak hak bangsa Palestina dari penjajahan Zionis Israel.

“Mudah mudahan ini jadi momentum untuk semakin sadar, dan mau bukan cuma sadar, saya kira yang sadar banyak, tetapi kemauan misalnya Liga Arab, OKI ataupun persatuan negara kaum muslimin ini di berbagai wadahnya untuk bersatu,” katanya kepada Jurnalislam.com di Masjid Aisyah, Komplek Stadion Manahan, Solo, sabtu, (15/2/2020).

Menurutnya, saat ini negara negara kaum kaum muslimin masih sangat kurang dalam bersuara di kancah Internasioan dalam memperjuangan kemerdekaan bangsa Palestina.

“Masih sangat kurang apalagi timur tengah kita lihat sendiri, tapi mudah mudahan jadi momentum ini, dan mudah mudahan rakyat rakyat yang ada dan kaum muslimin sadar kalaupun pemerintah mereka belum seperti yang diharapkan, mudah mudahan kedepan kita bisa menggalang kekuatan lewat wasilah wasilah lain,” ungkapnya.

“NGO NGO kita perkuat, dan lembaga kemanusiaan kita perkuat, diplomasi di dunia maya juga harus diperkuat,” tandasnya.

Ulama Diharap Terus Suarakan Pembebasan Palestina

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com) – Dai muda Ahli sejarah Islam Ustaz Salim A Fillah berharap para ulama bisa memberikan penyadaran kepada umat tentang isu kemerdekaan Palestina.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan proposal perdamaian untuk Israel dan Palestina. Proposal yang disebut sebagai ‘Kesepakatan Abad Ini’ atau ‘Deal of The Century’ itu akhirnya mendapat banyak penolakan dari umat Islam karena dianggap hanya memberikan keuntungan pada bangsa Zionis Israel.

“Mudah mudahan para ulama bisa semakin bisa memberikan penyadaran kepada umat, makin memberikan pencerahan,” katanya kepada jurnalislam.com usai memberikan materi di Masjid Aisyah, Komplek Stadion Manahan, Solo, Sabtu (15/2/2020).

“Untuk pentingnya persatuan dan kesatuan bersama untuk memperjuangkan isu Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis, sebagai isu untuk seluruh umat Islam,” imbuhnya.

Ia juga berharap, pasca munculnya ‘Kesepakatan Abad Ini’ dari Donald Trump tersebut, umat Islam semakin bersatu dalam memperjuangkan hak hak bangsa Palestina.

“Mudah mudahan ini jadi momentum untuk semakin sadar, dan mau bukan cuma sadar, saya kira yang sadar banyak, tetapi kemauan misalnya Liga Arab, OKI ataupun persatuan negara kaum muslimin ini di berbagai wadahnya untuk bersatu,” pungkasnya.

Salim A Fillah: Usulan Trump Lebih Pantas Disebut ‘Manipulation of The Century’

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com) – Dai muda asal Jogjakarta Ustaz Salim A Fillah menilai ‘Kesepakatan Abad Ini’ yang ditawarkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump merupakan sebuah keputusan sepihak yang mengabaikan bangsa Palestina dan umat Islam di dunia.

“Saya kira ini bukan ‘Deal of the Century’ tapi adalah sebuah ‘Manipulation of the Century’, sebuah keputusan sepihak yang mengabaikan aspirasi bangsa Palestina dan umat Islam di seluruh dunia,” katanya kepada jurnalislam.com di Masjid Aisyah, Komplek Stadion Manahan, Solo, Sabtu (15/2/2020) malam.

Ustaz Salim juga melihat ada kepentingan dari Donald Trump untuk membantu memuluskan rencana pemerintahan Zionis Israel dalam menguasai Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsha, dan pada akhirnya umat Islam kembali yang menjadi korban dirugikan.

“Betapa solusi yang dibikin Donald Trump ini tidak masuk akal dan dari sisi menegasikan semua hak hak bangsa Palestina dan kemudian hanya demi kepentingan satu pihak yaitu pemerintah zionis Israel,” ujarnya.

“Saya kira tidak akan menjadi solusi hal hal yang dikampanyekan sepihak semacam itu,” imbuh Ustaz Salim.

Lebih lanjut, ia meminta umat Islam untuk bisa bersatu dalam memperjuangkan bangsa Palestina dan hanya bergantung kepada Allah.

“Dan umat islam pelajarannya mulai hari ini tidak boleh lagi bergantung kepada selain Allah dan selain diri mereka sendiri, jadi kita harus berjuang dan bersatu,” pungkasnya.