Renungkanlah Hal Ini Ketika Pasangan Mulai Tak Saling Menghargai

Oleh : Adi Hadiyanto
Qoid Sariyah Muslimah Jamaah Ansharu Syariah

JIKA ada sesuatu yang sangat mendasar dan sangat dibutuhkan oleh pasangan maka itu adalah keinginan untuk dihargai. Seseorang akan merasa bahagia jika dirinya dihargai terutama oleh pasangannya. Jika hal ini tidak ada, maka pasangan tidak akan merasakan kebahagiaan.

Pasangan yang baru menikah mungkin mereka akan saling menghargai satu sama lain bahkan kekurang pasangan pun seolah tak terlihat, tetapi setelah berjalannya waktu perasaan itu mulai berkurang atau bahkan hilang. Mereka tidak lagi saling menghargai apa yang telah diperbuat oleh pasangannya bahkan justru kekuranganlah yang selalu dilihat dan terus diingat.

Jika hal itu terjadi, maka ingatlah beberapa hal berikut ini :

  1. Suamilah yang  telah memberikan rumah untuk tempat bernaung namun istri pun telah membuat rumah menjadi rapi sehingga nyaman untuk ditempati.
  2. Suamilah yang telah membelikan pakaian namun istri pun telah membersihkan dan merapikan pakaian sehingga nyaman dipakai.
  3. Suamilah yang  telah membelikan makanan namun istri pun telah memasakkan makanan sehingga enak untuk dimakan.
  4. Suamilah yang telah mengantar kemanapun istri pergi, dan istri pun telah merawat dan menjaga rumah ketika suami pergi.
  5. Suamilah yang setiap malam pulang untuk menemui istri, dan istri juga menyambut suami dengan ramah ketika suami pulang.

Pasangan kita adalah anugerah dari Allah yang membuat hidup kita menjadi nyaman. Berikan penghargan pada pasangan kita, maka kebahagiaanpun akan datang walaupun ia bukan lagi pengantin baru lagi.

Bersyukurlah karena kita mempunyai pasangan dan bersabarlah dengan kekurangan pasangan kita agar Allah menambah kenikmatan itu, namun sebaliknya jika kita tidak bersyukur, maka nikmat itu akan berubah menjadi azab. Allah SWT berfirman,

لَئِن شَكَرۡتُمۡ لَأَزِيدَنَّكُمۡۖ وَلَئِن كَفَرۡتُمۡ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٞ

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat.” [QS. Ibrahim : 7]

Polisi Israel Menembak Anak Palestina Saat Sedang Sekolah

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

YERUSALEM (Jurnalislam.com) – Tentara penjajah Israel menembakkan peluru berujung spons ke dua anak Palestina di Yerusalem Timur dalam dua insiden terpisah minggu ini.

Kedua insiden terjadi di Issawiya, yang telah mengalami hampir setahun pelecehan dengan kekerasan oleh pasukan pendudukan Israel.

Laporan media Israel, Haaretz news mengungkapkan, Mohamed Atia yang berusia 16 tahun itu ditembak pada Senin (2/3/2020) ketika berdiri di halaman sekolahnya dan lengannya patah.

“Sementara itu, Fawzi Abid yang berusia sepuluh tahun ditembak pada hari Selasa ketika berdiri di balkon rumahnya dan mengalami cedera pada tangannya yang membutuhkan perhatian medis,” ungkap laporan itu.

Dalam kasus Atia, sebuah rekaman video kejadian itu menunjukkan petugas polisi keluar dari kendaraan dan mendorong seorang pria yang penjual makanan kepada siswa di pintu masuk sekolah.

“Seorang petugas Polisi Perbatasan kemudian terlihat memasukkan senjatanya di antara jeruji gerbang di pintu masuk sekolah dan menembakkan lima tembakan ke anak-anak di halaman sekolah,” kata ayah bocah itu, Awani Atia.

Polisi berkilah, insiden itu dimulai setelah seorang siswa melemparkan batu ke kendaraan polisi yang lewat.

Seperti yang dijelaskan oleh Haaretz, kegiatan polisi di Issawiya termasuk penggerebekan setiap hari di lingkungan, “patroli, menangkap dan mendirikan pos pemeriksaan dan melakukan penyergapan”.

Dalam beberapa tahun terakhir, “belasan anak-anak telah terluka oleh peluru berujung spons, dengan banyak dari mereka kehilangan mata”, surat kabar itu menambahkan, termasuk seorang remaja yang terbunuh “setelah ditembak di kepala”.

“Sejauh ini, tidak ada petugas polisi yang diadili karena menggunakan peluru berujung spons secara ilegal.”

Di Jakarta, Massa Umat Islam Geruduk Kedubes India

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Massa gabungan sejumlah ormas Islam berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar India di Jakarta pada Jumat (6/3/2020). Mereka mengecam tindakan kekerasan terhadap Muslim India yang telah menewaskan puluhan jiwa.

Dalam aksi itu, Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) mendesak pemerintah India segera menghentikan kekejaman dan pelanggaran HAM berat yang dilakukan kelompok ekstrimis Hindu.

“Kami mengutuk keras berbagai tindakan kekerasan dan pembantaian umat Islam yang dilakukan oleh kelompok Hindu ekstremis, dan radikalis India yang disponsori oleh rezim Narendra Modi,” kata Ketua Umum FPI Sobri Lubis dalam orasinya.

Dia juga mendesak pemerintah India segera menghentikan berbagai tindakan persekusi terhadap umat Islam India dan menangkap para pelaku persekusi, termasuk di dalamnya pimpinan kelompok ekstremis yang mensponsori berbagai tindak kekerasan.

Sementara itu, Ketua GNPF-Ulama Yusuf Muhammad Martak menyampaikan berbagai tindak kekerasan dan kekejaman terhadap muslim di India semakin masif setelah pemerintah setempat mengesahkan UU Kewarganegaraan yang diskriminatif terhadap umat Islam.

Untuk itu, dia mendesak Pemerintah India segera mencabut UU tersebut karena telah memicu berbagai tindakan persekusi terhadap umat Islam India.

“Kami juga mendesak Pemerintah Indonesia secara resmi menyatakan kecaman dan protes keras kepada Pemerintah India atas pelanggaran HAM berat yang terjadi di India,” ujar dia.

Selama dua bulan terakhir, ribuan orang India memprotes undang-undang yang memudahkan orang-orang non-Muslim dari negara-negara regional untuk mendapatkan kewarganegaraan India, tetapi mengecualikan Muslim dari manfaat-manfaat itu.

Kerusuhan kekerasan komunal atas hukum terjadi di Delhi pekan lalu yang menewaskan 47 orang dan melukai lebih dari 250 lainnya. Belum lagi ratusan pertokoan milik umat Islam rusak berat termasuk 1 masjid.

DSKS Imbau Umat Islam Boikot Produk India

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Ally Muhammad Abduh

SOLO (Jurnalislam.com) – Ketua Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) Dr Muinudinillah Basri mengimbau umat Islam untuk memboikot produk-produk India. Hal itu sebagai bentuk protes kepada pemerintah India yang telah bertindak represif dan diskriminatif terhadap muslim India.

“Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan, minimal doa, memboikot produk-produk mereka, menuntut pemerintah untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan India,” katanya kepada Jurnalislam di sela-sela Aksi Doa dan Solidaritas untuk muslim India di Bundaran Gladak, Solo, Jum’at (6/3/2020).

Ustaz Muin, sapaannya, mengutip hadits Rasulullah SAW bahwa seorang muslim dengan muslim lainnya bagaikan satu tubuh yang jika satu merasakan sakit, maka bagian tubuh yang lainnya juga merasakan sakit.

“Dan selalu memberikan apa yang bisa kita bantu untuk saudara-saudara kita, kalau perlu jihad kita jihad, tidak boleh kita diam,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ustaz Muin berharap ada kerjasama di antara kaum muslimin untuk bersikap tegas dalam menyikapi penindasan terhadap minoritas muslim India itu.

“Ada kesambungan hati antara kita dan saudara kita disana agar mereka tidak merasa sendirian, dan perjuangan dari berbagai dimensi yang bisa kita lakukan untuk melakukan tekanan agar kezaliman ini tidak berlangsung,” tandasnya.

11 Organisasi Pemuda Lintas Agama Meminta Pemerintah India Tak Diskriminatif

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Sebanyak 11 organisasi kepemudaan Indonesia lintas agama prihatin atas konflik di India yang telah menelan korban puluhan jiwa umat Islam.

Kelompok pemuda ini terdiri dari GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik, Peradah, Gemabudhi, Gema Mathla’ul Anwar, Gemaku, IPTI, Gemapakti, Pemuda Nahdlatul Wathan, dan GAMKI.

Mereka meminta pemerintah India untuk tidak membuat kebijakan diskriminatif yang dapat menyebabkan perpecahan di tengah masyarakat.

Mereka juga mengajak pemimpin negara untuk berkomitmen menjaga bumi sebagai rumah bersama bagi setiap agama, etnis, suku, dan golongan.

“Kita harus bekerja sama membangun budaya toleransi dan inklusif, menghentikan peperangan dan konflik yang menyebabkan pertumpahan darah,” demikian pernyataan resmi 11 organisasi lintas agama itu, Jumat (6/3/2020).

Kelompok pemuda ini menghimbau masyarakat Indonesia untuk tidak terprovokasi dengan persoalan konflik antar agama yang terjadi di India.

“Pemerintah Indonesia harus selalu bersikap adil dan berdiri di atas semua golongan untuk menjaga kerukunan dan kedamaian bangsa,” katanya.

Selama dua bulan terakhir, ribuan orang India memprotes undang-undang yang memudahkan orang-orang non-Muslim dari negara-negara regional untuk mendapatkan kewarganegaraan India, tetapi mengecualikan Muslim dari manfaat-manfaat itu.

Kerusuhan kekerasan komunal atas hukum terjadi di Delhi pekan lalu yang menewaskan 47 orang dan melukai lebih dari 250 lainnya.

Presiden Jokowi Diminta Putuskan Hubungan Diplomatik dengan India

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Ally Muhammad Abduh

SOLO (Jurnalislam.com) – Ribuan massa Masyarakat Pecinta Bendera Tauhid (Martabat) menggelar aksi Doa dan Solidaritas untuk Muslim India di Bundaran Gladak Solo, Jawa Tengah, Jumat (6/3/2020).

Dalam orasinya, Humas Martabat Endro Sudarsono mendesak Presiden Joko Widodo bertindak tegas terhadap pemerintah India dengan memutuskan hubungan diplomatik dan mengusir Dubes India di Indonesia.

“Meminta Presiden Jokowi untuk mendeportasi Dubes India di Indonesia dan memutuskan hubungan diplomatik dengan negara India,” tegasnya.

Menurut Endro, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Presiden Jokowi harus mampu menunjukkan kepeduliannya terhadap umat Islam yang dizalimi di negara lain. Endro menuntut pemerintah Indonesia untuk berperan aktif dalam dinamika internasional terkait intoleransi dan radikalisme.

Selain itu, Endro berharap para pemimpin negara di dunia untuk merespon kekerasan yang telah menewaskan puluhan muslim India itu dengan memutuskan hubungan diplomatik dengan India sebagai bentuk dukungan terhadap muslim India.

“Meminta kepada negara dan Pemimpin Muslim serta lembaga kemanusiaan untuk memberikan dukungan terhadap Muslim India,” tandasnya.

Aksi Solidaritas untuk Muslim India Juga Digelar di Solo

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Ally Muhammad Abduh

SOLO (Jurnalislam.com) – Merespon kasus pembantaian terhadap muslim India, ribuan umat Islam Soloraya yang tergabung dalam Masyarakat Pecinta Bendera Tauhid (Martabat) melakukan aksi solidaritas dan doa untuk muslim India di Bundaran Gladak, Solo, pada Jum’at (6/3/2020).

Sebelumnya, massa berkumpul di barat Stadion Sriwedari, Solo kemudian melakukan aksi pawai menuju Bundaran Gladak dengan menggunakan mobil komando dan motor sambil membawa bendera tauhid.

Humas Martabat, Endro Sudarsono mengatakan bahwa kekerasan terhadap kemanusiaan oleh siapapun, terhadap siapapun di dunia ini adalah perbuatan yang tidak bisa dibenarkan oleh agama apapun ataupun hukum internasional.

“Bahwa fakta kekerasan di India terhadap muslimin menunjukan kegagalan dari pemerintah India dalam menjaga ketertiban umum dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM),” katanya kepada Jurnalislam.

Endro melanjutkan, pemerintah India semestinya melakukan langkah-langkah preventif, penegakan hukum dan tidak diskriminatif.

Ia juga mendesak pemerintah India untuk tidak melakukan tindakan diskriminatif terhadap muslim India dengan membatalkan Undang-undang Kewarganegaraan yang sangat menyudutkan minoritas muslim India.

“Menuntut pembatalan UU Kewarganegaraan di India yang diskriminatif Anti Islam,” tegasnya.

Selain itu, ia berharap pemerintah Indonesia bisa mengambil peran dalam konteks hubungan bilateral dengan India ataupun hubungan internasional dengan PBB.

“Indonesia bisa mengambil langkah langkah persuasif, diplomatik atas nama menjaga perdamaian dunia dan HAM Internasional,” pungkasnya.

Di Semarang, Massa Umat Islam Kecam Penindasan Muslim India 

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

SEMARANG (Jurnalislam.com) – Ratusan umat Islam di Kota Semarang yang tergabung dalam Forum Solidaritas Muslim India pada Jum’at (6/3/2020) menggelar aksi unjuk rasa mengecam tindakan kekerasan terhadap muslim di India yang telah menewaskan puluhan orang. Aksi digelar di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah.

Massa berasal dari berbagai ormas Islam, diantaranya dari MRI (Masyarakat Relawan Dalamnya Indonesia), KAMMI Semarang, HMI UIN Walisongo, FPI Jateng, ACT Jateng, JAS, FKAM, dll.

Aksi dimulai setelah shalat Jum’at dengan long march dari Masjid Baiturrahman Simpang Lima menuju Kantor Gubernur Jawa Tengah. Sepanjang perjalanan, massa melantunkan nasyid dan orasi mengutuk tragedi kekerasan terhadap muslim India.

Koordinator aksi, Rizki Dananto menjelaskan bahwa aksinya tersebut adalah untuk menyuarakan kepedulian Muslim akibat kerusuhan yang dilakukan orang-orang Hindu di India.

“Seperti yang kita tahu sudah ada 42 korban yang meninggal akibat kerusuhan yang dilakukan orang-orang hindu di India, kita ingin menyuarakan kepedulian kita apa yang dialami Muslim India,” ucapnya kepada Jurnalislam.

Selain itu, Rizki juga meminta kepada pemerintah Indonesia juga ikut serta menekan India dalam upaya menjunjung tinggi HAM dan turut andil dalam penyelesaian konflik tersebut.

“Kita disini berharap agar pemerintah ikut serta dan upaya untuk memberikan tekanan kepada pemerintah India bahwasanya Indonesia mendukung hak asasi manusia,” katanya.

Sementara itu, ketua ACT Jateng, Sri Suroto dalam orasinya menyampaikan bahwa muslim di India ada saudara, dan penderitaannya adalah penderitaan bersama.

“Saudara Muslim India adalah saudara kita, ketika mereka disiksa,itu adalah bagian dari diri kita, kita juga merasakan penderitaan mereka,” teriaknya.

Ia juga mengecam segala bentuk penindasan dimuka bumi, dan wajib untuk dihapuskan karena hal tersebut tidak sesuai dengan amanat UUD 1945.

“Kita disini berkumpul sebagai masyarakat yang peduli, kita tidak setuju segala bentuk kekerasan dan segala bentuk penindasan dimuka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan amanat UUD 45,” lantangnya.

Ribuan Warga Tasikmalaya Gelar Aksi Solidaritas Bela Muslim India

Redaktur: Mazaya

TASIKMALAYA (Jurnalislam.com) – Kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah India dan Umat Hindu terhadap Umat Islam India, menggerakan Umat Islam Kota Tasikmalaya turun aksi solidaritas Umat Islam India.

Aksi ini dilakukan oleh ribuan umat Islam Kota Tasik yang tergabung dalam Aliansi Aktivis dan Masyarakat Muslim Tasikmalaya (Almumtaz) di depan Masjid Agung tepatnya di area batu andesit, Jumat (6/3/2020) siang usai salat Jumat.

Ribuan massa melakukan aksi damai sambil membawa berbagai atribut aksi yang berisi tulisan kecaman terhadap Narendra Modi Perdana Menteri India sebagai tokoh Teroris yang menindas Umat Islam.

“Belum kering air mata kita menyaksikan ribuan umat islam dizalimi oleh orang-orang Yahudi, Nashrani, Budha dan Komunis, hari ini telah kita saksikan Umat Islam di India di dzalimi oleh Pemerintah India dan Umat Hindu India,” tegas Ustaz Afwan Hilmi, Ketua Almumtaz.

Setelah shalat ashar berjamaah, ribuan massa aksi kembali turun kejalan untuk melakukan long march mengelilingi pusat Kota Tasikmalaya.

Almumtaz menuntut pemerintah Indonesia untuk ikut mengambil sikap atas tindakan diskriminasi terhadap Umat Islam India.

“Kami menuntut agar pemerintah Indonesia untuk melakukan sikap tegas terhadap pemerintah India, sebagai pembelaan dan kepeduliaan terhadap Umat Islam India,” katanya.

Tak hanya itu, Almumtaz mengecam dan menuntut pemerintah India dari segala bentuk kekerasan dan penindasan yang dialami oleh muslim India atas sentimen agama yg dibuat dalam UU Kewarganegaraan India.

“Pemerintah India harus segera menetralisir sentimen agama, dengan mencabut kembali UU Kewarganegaraan India, serta mencatat kembali Agama Islam selayaknya warga negara lain agar dapat hidup dan beribadah dengan rasa aman dan tentram,” pungkasnya.

Penyusunan RUU Ketahanan Keluarga Diharapkan Libatkan Ahli Berkomitmen

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–AILA Indonesia, organisasi yang peduli terhadap isu-isu perempuan, anak, dan keluarga, mendukung disusunya Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga (RUU KK) yang saat ini dalam tahap pembahasan di Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat  (Baleg DPR).

“Dalam proses penyempurnaan naskah RUU KK, AILA berharap DPR dapat melibatkan para ahli dan berbagai elemen masyarakat yang memiliki komitmen tinggi untuk mempertahankan konsep keluarga beradab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang berketuhanan,” kata Ketua AILA Indonesia, Rita Soebagjo, M. Psi dalam keterangan yang diterima Jurnalislam.com, Kamis (5/3/2020).

Karena menurutnya, saat ini di Indonesia telah muncul  gerakan  yang ingin mengubah nilai-nilai keluarga Indonesia  dan mengenalkan keberagaman bentuk keluarga yang  tidak terikat moral serta agama, bahkan mengakui status keluarga homoseksual dan jenis-jenis penyimpangan lainnya.

“Pada tanggal 2 Maret 2020 AILA telah menyerahkan  hasil kajian awal terhadap draft RUU KK kepada pihak pengusul. Sementara kajian bersama pakar yang otoritatif di bidangnya akan terus dilakukan oleh AILA,” pungkasnya.