SEMARANG (Jurnalislam.com) – Ratusan umat Islam di Kota Semarang yang tergabung dalam Forum Solidaritas Muslim India pada Jum’at (6/3/2020) menggelar aksi unjuk rasa mengecam tindakan kekerasan terhadap muslim di India yang telah menewaskan puluhan orang. Aksi digelar di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah.
Massa berasal dari berbagai ormas Islam, diantaranya dari MRI (Masyarakat Relawan Dalamnya Indonesia), KAMMI Semarang, HMI UIN Walisongo, FPI Jateng, ACT Jateng, JAS, FKAM, dll.
Aksi dimulai setelah shalat Jum’at dengan long march dari Masjid Baiturrahman Simpang Lima menuju Kantor Gubernur Jawa Tengah. Sepanjang perjalanan, massa melantunkan nasyid dan orasi mengutuk tragedi kekerasan terhadap muslim India.
Koordinator aksi, Rizki Dananto menjelaskan bahwa aksinya tersebut adalah untuk menyuarakan kepedulian Muslim akibat kerusuhan yang dilakukan orang-orang Hindu di India.
“Seperti yang kita tahu sudah ada 42 korban yang meninggal akibat kerusuhan yang dilakukan orang-orang hindu di India, kita ingin menyuarakan kepedulian kita apa yang dialami Muslim India,” ucapnya kepada Jurnalislam.
Selain itu, Rizki juga meminta kepada pemerintah Indonesia juga ikut serta menekan India dalam upaya menjunjung tinggi HAM dan turut andil dalam penyelesaian konflik tersebut.
“Kita disini berharap agar pemerintah ikut serta dan upaya untuk memberikan tekanan kepada pemerintah India bahwasanya Indonesia mendukung hak asasi manusia,” katanya.
Sementara itu, ketua ACT Jateng, Sri Suroto dalam orasinya menyampaikan bahwa muslim di India ada saudara, dan penderitaannya adalah penderitaan bersama.
“Saudara Muslim India adalah saudara kita, ketika mereka disiksa,itu adalah bagian dari diri kita, kita juga merasakan penderitaan mereka,” teriaknya.
Ia juga mengecam segala bentuk penindasan dimuka bumi, dan wajib untuk dihapuskan karena hal tersebut tidak sesuai dengan amanat UUD 1945.
“Kita disini berkumpul sebagai masyarakat yang peduli, kita tidak setuju segala bentuk kekerasan dan segala bentuk penindasan dimuka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan amanat UUD 45,” lantangnya.
