Pemerintah Diminta Serius Perhatikan Petugas Medis

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Indonesia Halal Watch (IHW) meminta semua elemen masyarakat bahu membahu membantu pemerintah memberikan perhatian khusus kepada tenaga medis. Karena mereka yang paling diandalkan pemerintah pusat, dan pemerintah daerah menangani pasien yang terinfeksi Covid-19.

“Di masa pandemi ini, kita diminta untuk bersama bahu-membahu mengatasi dan melawan wabah Covid-19 dengan cara memutus mata rantai penyebaran virus mematikan ini,” kata Direktur Eksekutif IHW Ikhsan Abdullah, Senin (30/3).

Ikhsan mengatakan, saat ini yang memiliki tanggung jawab berat adalah pemerintah pusat, Pemda dan tenaga medis sebagai ujung tombaknya, yakni dokter dan para perawat. Melalui ikhtiar tenaga medislah warga negara yang terjangkit Covid-19 dapat disembuhkan. “Di pundaknyalah kita semua berharap,” katanya.

Perhatian yang serius kepada para tenaga medis diperlukan mengingat saat ini mereka amat sulit untuk melindungi dirinya sendiri.

Hal itu disebabkan susahnya didapat alat pelindung diri (APD) seperti baju astronot bagi dokter. “Jikapun ada barangnya sulit didapat juga harganya sangat mahal, tidak terjangkau,” katanya.

Selain APD jenis baju astronot, APD lainnya seperti masker dan kacamata pelindung saat ini susah didapat dan harganyapun selangit. Dan demikian juga hand sanitizer sampai bahan dasarnya sulit untuk diperoleh pada saat ini.

“Oleh karena mereka merupakan ujung tombak dalam pandemic corona virus ini, maka perhatian Pemerintah Pusat sangat diharapkan agar mereka bekerja dengan tenang sebagai para mujahid,” katanya.

Ikhsan yang juga staf khusus Wakil Presiden ini mengat, jangan sampai Indonesia mengulangi peristiwa yang dialami Negara Italia. Negara yang dijuluki Spaghetti ini tidak mampu mengatasi ledakan corona virus akibat terbatasnya tenaga medis dan para medis.

Sumber: republika.co.id

 

LP3S: Pemerintah Terlalu Angkuh Tidak Mau Lockdown

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalslam.com)–Wabah virus corona masih menyebar di Indonesia. Angka kasus positif virus ini sudah mencapai ribuan orang. Opsi mengisolasi wilayah alias lockdown pun makin gencar disuarakan.

Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) pun menyarankan hal ini untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Lewat keterangan tertulisnya, Ketua Dewan Pengurus LP3ES Didik J. Rachbini dan Peneliti LP3ES Fachru Nofrian mengatakan hingga kini pemerintah terlalu angkuh untuk terus menyatakan tidak mau melakukan lockdown.

“Pemerintah dengan angkuhnya menyatakan tidak ada lockdown! Sudah begitu banyak yang memberikan saran tetapi nampaknya keras kepala, ciri kepemimpinan seolah-olah kuat, tetapi menghadapi masalah dalam manajemen yang krisis,” tulis kedua ekonom, lewat keterangan yang diterima Minggu (29/3/2020).

Perlambatan ekonomi memang sudah tidak bisa lagi dicegah, tapi untuk menyelamatkan perekonomian tugas utama pemerintah adalah menangkal wabah corona meluas. Salah satunya dengan melakukan lockdown. Setelah itu baru memikirkan kebijakan ekonomi yang pas.

“Perlambatan ekonomi tidak dapat dicegah, tetapi tugas pemerintah utamanya menangkal wabah covid-19. Setelah itu baru menangkal ekonomi agar tidak terjungkal menjadi krisis, yang menyebabkan ekonomi rakyat terpuruk,” kata Didik dan Fachru.

Didik dan Fachru pun kecewa setelah saran dari Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) untuk melakukan lockdown ditolak pemerintah. Padahal menurut keduanya, JK bukan orang baru di pemerintahan, bahkan lebih berpengalaman dibanding penghuni Istana Negara yang sekarang.

“Ikuti saran JK, yang sudah lama meminta pemerintah tegas untuk melakukan lockdown, tetapi selalu dijawab, tidak ada lockdown. Tidak ada penghuni di istana itu, yang lebih dari berpengalaman daripada JK,” ungkap Didik dan Fachru.

Ekonom senior Indef Dradjad Wibowo juga pernah mengatakan lockdown harus segera dilakukan. Pemerintah harus lebih tegas untuk melakukan pencegahan penyebaran virus dibanding mempertimbangkan perekonomian.

Menurutnya, perekonomian saat ini sudah sangat tertekan karena virus corona. Penyelamatan terbaiknya adalah dengan mencegah wabah ini meluas, kalau perlu ambil langkah ekstrim untuk melakukan lockdown alias isolasi wilayah.

sumber: detik.com

Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Ibadah Ramadhan di Tengah Wabah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyampaikan fatwa tentang tuntunan ibadah selama bulan Ramadhan dalam kondisi darurat virus corona (Covid-19). Fatwa ini juga berlaku bagi tenaga medis yang melakukan penanganan pasien Covid-19.

 

Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Syamsul PP Muhammadiyah Syamsul Anwar menyampaikan fenomena wabah Covid-19 merupakan pandemik yang mengancam kehidupan manusia.

 

Apabila wabah Covid-19 hingga bulan Ramadan dan Syawal tidak mengalami penurunan, ada sejumlah tuntutan yang perlu diperhatikan,” melalui siaran pers yang diterima redaksi, Sabtu (28/03/2020).

 

Pertama, salat tarawih dilakukan di rumah masing-masing dan takmir tidak perlu mengadakan salat berjamaah di masjid, musala dan sejenisnya, termasuk kegiatan Ramadan lainnya seperti ceramah-ceramah, tadarus berjamaah, iktikaf dan kegiatan berjamaah lainnya.

 

Kedua, puasa Ramadan tetap dilakukan kecuali bagi orang sakit dan kondisi kekebalan tubuhnya tidak baik, dan wajib menggantinya sesuai tuntunan syariat.

 

Ketiga, untuk menjaga kekebalan tubuh, puasa Ramadan dapat ditinggalkan tenaga kesehatan yang sedang bertugas dan menggantinya sesuai dengan syariat.

 

Diperbolehkan untuk tidak berpuasa apabila dikhawatirkan bilamana tetap berpuasa justru akan membuat kekebalan tubuh dan kesehatannya menurun, sehingga mengakibatkan terpapar Covid-19 lebih besar dan berujung pada ancaman kematian,” ujar Syamsul Anwar dalam surat edaran PP Muhammadiyah.

 

Keempat, apabila wabah Covid-19 belum mereda, salat Idul Fitri dan seluruh rangkaiannya, baik mudik, pawai takbir, halal bihalal, dan lain sebagainya, tidak perlu diselenggarakan.

 

Tetapi, apabila Covid-19 sudah mereda dan dapat dilakukan konsentrasi banyak orang, salat Idul Fitri dan rangkaiannya dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan petunjuk dan ketentuan yang dikeluarkan pihak berwenang.

 

“Adapun kumandang takbir Idul Fitri dapat dilakukan di rumah masing-masing selama darurat Covid-19,” kata Syamsul Anwar.

 

Syamsul Anwar juga meminta umat Islam memperbanyak zakat, infak, dan sedekah, serta memaksimalkan penyalurannya untuk pencegahan dan penanggulangan wabah Covid-19.

Menag Ingatkan Kembali Agar Jangan Mudik

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislamcom) – Menteri Agama Fachrul Razi meminta umat Islam yang berada di wilayah terpapar virus corona atau Covid-19 untuk tidak mudik ke kampung pada tahun ini.

 

“Kalau kita sayang orang tua, sayang saudara di kampung, jangan mudik,” ujar Menteri Fachrul Razi melalui keterangan tertulis pada Sabtu(28/3).

 

Menteri Fachrul mengatakan hal perlu dilakukan untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19 di Indonesia mengingat kota seperti Jakarta sudah banyak terpapar Covid-19.

 

“Kalau kita mudik ke kampung, maka benih-benih (virus) yang ada di kita yang tidak membuat kita sakit itu, kita bawa ke kampung,” kata Menteri Fachrul.

 

Kondisi ini, kata dia, bisa membuat pemudik berpotensi menularkan Covid-19 kepada kerabatnya di Kampung.

 

“Jadi kalau tadinya niat kita memberikan manfaat, kita pulang yang ada justru memberikan mudarat, semua menjadi sakit. Orang tua kita sakit dan sebagainya,” jelas Menteri Fachrul.

 

Menteri Fachrul meminta kearifan setiap umat beragama untuk menahan diri dan menggunakan akal sehatnya agar tidak mudik selama wabah Covid-19 masih melanda Indonesia.

 

“Setiap agama mengajarkan bukan hanya tentang meningkatkan iman dan takwa, tapi juga pentingnya menggunakan akal sehat,” ujar dia

MUI Minta Masyarakat Hidupkan Rumah Sebagai Tempat Ibadah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh, mengatakan bahwa ada hikmah di balik peristiwa wabah virus corona. Salah satu hikmah yang dapat dipetik dari pandemi global ini adalah penguatan ketahanan keluarga dan penguatan kekuatan ibadah di rumah.

 

“Rasulullah SAW menegaskan di dalam hadis shahihnya bahwa sebaik-baik ibadah shalat yang dilaksanakan oleh hamba di dalam hal ini umat Islam yakni shalat yang dilaksanakan di rumah,” katanya melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi Sabtu (28/03/2020).

 

Niam mengatakan bahwa ibadah tidak hanya dapat dilakukan di masjid atau musholla, tetapi di rumah kita masing-masing. Menurut dia, shalat di rumah itu adalah keutamaan.

 

“Sebaik-baik shalat yang dilakukan adalah shalat di rumah, kecuali shalat-shalat yang memang terikat pelaksanaannya di masjid seperti shalat tahiyatul masjid,” ujarnya.

 

MUI, kata dia, mengajak umat Islam Indonesia untuk bersama-sama memakmurkan seluruh Bumi Allah SWT dengan kepentingan ibadah.

 

Sebelumnya Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU) Kota Surabaya mengimbau kepada segenap jajaran struktural dan warga NU di Kota Pahlawan, Jawa Timur untuk melaksanakan shalat lima waktu berjamaah bersama keluarga di rumah, sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19.

Muhammadiyah Ikuti Protokol Pemerintah tentang Jenazah Korban Covid-19

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – PP Muhammadiyah memfatwakan tentang pengurusan jenazah pasien Covid-19 sejak meninggal dunia sampai dikuburkan. Hal tersebut tertuang dalam surat edaran PP Muhammadiyah Nomor 02/Edr/I.0/E/202 tentang Tuntunan Ibadah dalam Kondisi Darurat Covid-19.

 

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menyebutkan, perawatan dan penanganan jenazah pasien Covid-19 dilakukan berdasarkan standar protokol kesehatan. Ihwal tersebut merujuk pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 300 Menkes/SK/IV/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Episenter Pandemi Influenza.

 

“Apabila dipandang darurat dan mendesak, jenazah dapat dimakamkan tanpa dimandikan dan dikafani, dalam rangka menghindarkan tenaga penyelenggara jenazah dari paparan Covid-19,” kata Haedar dalam keterangannya Sabtu (28/03).

 

Menurut Haedar, kewajiban memandikan dan mengafani jenazah pasien Covid-19 asalah hukum kondisi normal. Sedangkan dalam kondisi tidak normal dapat diberlakukan hukum darurat.

 

Haedar mengatakan, pertimbangan ini mengacu pada asas hukum syariah bahwa Allah tidak membebani hamba-Nya kecuali sejauh yang mampu dilakukannya.

Seperti yang diperintah Nabi SAW dilaksanakan sesuai dengan kemampuan, tidak ada kemudaratan dan pemudaratan.

 

“Kemudaratan harus dihilangkan, kesulitan memberikan kemudahan, keadaan mendesak dipersamakan dengan keadaan darurat,” ujar Haedar.

 

Kemudaratan dibatasi sesuai dengan kadarnya, dan mencegah mudarat lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat,” lanjut dia.

PBNU Minta Masyarakat Tidak Mudik Dulu

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Masyarakat diimbau lebaran di rumah masing-masing. Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU, Robikin Emhas menyebut virus Corona berbahaya karena tiga hal.

“Pertama, kecepatan penyebarannya. Kedua, gejalanya yang tidak mudah terdeteksi oleh orang yang terinfeksi. Ketiga, ketidak-tahuan orang yang terinfeksi, sehingga orang yang terinfeksi adalah carier dan tanpa sadar menyebarkan virus ke tempat dan kepada orang lain,” kata Robikin di Jakarta, Sabtu, (28/3).

Menurut dia, umat Muslim pada khususnya harus bersikap adil dan proporsional. Adil dan proporsional baik dari aspek akidah, ibadah maupun mu’amalah. Takut hanya kepada Allah, bukan selainnya.

“Namun tidak meninggalkan perintah agama lainnya, ikhtiar baik secara preventif maupun kuratif,” kata dia.

Melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah telah memperpanjang masa darurat bencana wabah virus Corona hingga 29 Mei 2020. Itu artinya hingga 5 hari pasca hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah tahun ini.

Robikin melihat, penetapan masa darurat ini tentu dengan pertimbangan dan perhitungan matang. Dia mengimbau masyarakat bersama-sama mendisiplinkan diri, memutus mata rantai penyebaran covid-19, dengan tidak mudik lebaran tahun ini.

“Silaturahim Idul Fitri tetap kita lakukan. Namun secara daring, online melalui teknologi komunikasi. Video call dari tempat tinggal masing-masing. Lebaran di tengah virus Corona daring saja,” kata Robikin.

Dengan disiplin untuk tetap di rumah dan menjaga jarak fisik dalam situasi saat ini sangat membantu penanggulangan penyebaran Covid-19. Di sisi lain, Robikin menyebut masyarakat yang memaksakan diri mudik dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain, termasuk keluarga.

“Kita tidak pernah tahu, di tengah perjalanan menuju kampung halaman, bisa saja tanpa sadar terjadi kontak fisik dengan orang yang terpapar Covid-19,” kata dia.

Kalau hal tersebut terjadi, mudik tidak membawa kebahagiaan bagi keluarga dan lingkungan, tapi derita dan musibah. “Fiqh mu’amalah mengajarkan kepada kita: jalbul-mashalih wa daf’ul-mafasid. Seluruh hal untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan (kerusakan) sesungguhnya adalah bagian dari perintah syari’at,” kata Robikin.

Ketua MPR Desak Pemerintah Putuskan Lockdown Jakarta

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan Indonesia berisiko memasuki gelombang infeksi virus corona jenis baru Covid-19 lanjutan di luar Jakarta.

Ini mengingat selama tiga hari terakhir, jumlah kasus baru Covid-19 yang dilaporkan pemerintah selalu di atas 100 orang per hari. Secara kumulatif angka infeksi sudah mencapai 893 orang.

Oleh karena itu, Bamsoet meminta pemerintah melakukan lockdown Jakarta.

“Mendorong pemerintah melakukan penutupan pergerakan manusia dari dan menuju Jakarta,” kata Bamsoet, Jumat (27/3).

Mantan ketua DPR itu meminta pemerintah melalui Gugus Tugas Penanganan Covid-19 untuk menyiapkan petugas di setiap pelabuhan maupun bandara.

“Serta memperketat pengawasan untuk memeriksa arus masuk-keluar Jakarta, sebagai upaya pemerintah menghentikan penyebaran wabah ke daerah lainnya,” ujar Bamsoet.

Dia juga menyarankan pemerintah agar pemeriksaan cepat (rapid test) Covid-19 bisa langsung dilakukan di daerah-daerah yang sudah memiliki alat tes.

“Sehingga kasus-kasus baru dapat segera ditemukan atau diidentifikasi,” katanya.

Sumber: jpnn.com

Anggota DPR soal Lock Down: Kebijakan Anies Terganjal Pemerintah Pusat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Wakil Ketua Komisi V DPR Syarief Abdullah Alkadrie mendesak pemerintah pusat untuk menyetujui desakan lockdown di DKI Jakarta. Persamaan persepsi itu, kata Syarief, dibutuhkan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 khususnya di DKI Jakarta.

Berdasarkan data pada Kamis (26/3) pukul 18.00 WIB, pasien positif COVID-19 di Jakarta mencapai 515 orang, angka itu meningkat dari sebelumnya yang berjumlah 472 orang. Jumlah ini merupakan angka mayoritas dari total pasien corona di Indonesia sebanyak 893 orang.

“Ya saya kira sekarang harus sama sudah antara pemerintah pusat dan DKI persepsinya seperti sebagaimana yang sudah diutarakan oleh Gubernur sebelumnya. Pak gubernur kan udah minta lockdown untuk Jakarta, saya kira itu lebih efektif, karena semua orang kan masuk DKI,” ujar Syarief saat dihubungi, Jumat (27/3).

Anggota Fraksi Nasdem itu mengatakan, keputusan untuk melakukan lockdown di Jakarta, menurut Syarief sebelumnya telah disampaikan oleh Gubernur DKI, Anies Baswedan. Terlebih menurutnya DKI memiliki potensi besar dalam proses penyebaran virus corona itu.

“Saya kira sebenarnya ini kan sudah lama ini yang diwacanakan oleh Gubernur DKI kan untuk me-lockdown Jakarta. Tetapi terganjalnya di pemerintah pusat. Karena DKI ini sentral masuk, jadi saya kira bisa itu untuk DKI itu perlu diambil tindakan lockdown seperti itu, khusus DKI,” ungkap Syarief.

Terkait solusi lockdown itu, Syarief pun meminta agar Gubernur nantinya dapat merelokasi anggaran yang berasal dari APBD sebagai dana subsidi silang bagi mereka para pekerja harian yang akan terdampak bila lockdown itu jadi untuk dilakukan.

“Kan DKI ndak terlalu besar juga penduduknya, ya sekitar 7 jutaan ya. Nah ini kan sudah bisa dipetakan mana masyarakat yang kurang mampu, kemudian bagaimana pekerja harian, nah itu saya kira bisa relokasi APBD DKI maupun APBN untuk menanggulangi itu,” kata Syarief.

 

Sumber: kumparan.com

Corona Mewabah, Komunitas Hijrah Serang Hadirkan Billboard Dakwah

Redaktur: Mazaya

SERANG(Jurnalislan.com)–Mewabahnya virus Covid-19 ke berbagai daerah,tak menyurutkan langkah para aktivis dakwah atau pun Komunitas Hijrah untuk terus berdakwah.

Ketika dakwah tak harus selalu di meja mimbar,maka komunitas pemuda Hijrah di Serang mengambil “langkah” tersebut.

Dakwah yang di lakukan oleh Komunitas Pemuda Hijrah al-Bantani/Ta’lim Cloud Albantany adalah melalui pemasangan Billboard yang berisi pesan pesan Islami.Bilboard tersebut terpasang di  beberapa titik jalan di Kota Serang Banten.

Robby Nurishaq perwakilan dari Komunitas Pemuda Hijrah Ta’lim Cloud Serang  mengungkapkan kepada Jurnalislam.com bahwa Billboard dakwah ini dipasang untuk mengingatkan masyarakat khususnya umat Muslim kota Serang agar selalu menjaga shalatnya dan bersedekah.

Billboard dakwah tersebut dipasang di beberapa titik di jalan kota Serang diantaranya di Jl. Juhdi (Royal Kantin) Serang dan di Jl.Fatah Hasan Ciceri Serang.

“Selain di ruas jalan tersebut insyaAlloh satu lagi Billboard akan kita pasang di ruas jalan SPBU Ciceri Serang,” kata Roby kepada Jurnalislam.com, Sabtu  (28/3/2020).

Billboard atau papan reklame yang berukuran 8m x 4 m pasang mengajak agar umat Islam tidak  meninggalkan Shalat dan sedekah.Billboard tersebut terlihat berbeda dan menarik mengingat di Kota Serang jarang sekali Billboard yang berisikan pesan pesan Islami.

“Melalui Billboard ini pula kami ingin mengingatkan walau virus Corona mewabah, jangan sampai umat Islam meninggalkan shalat dan sedekah nya,” tambah Roby.

Billboard yang berisikan pesan pesan Islami menjadi alternatif pesan dakwah ketika Kajian kajian Islam yang mengundang banyak orang tidak dianjurkan untuk saat ini.

reporter:Jajat.S.dan Dian.