Netizen Dukung Gugatan terhadap Jokowi soal Kelalaian Penanganan Corona

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOlO (Jurnalislam.com)- Tagar atau Hastag #StandWithEnggalPMT menjadi trending topik di Twitter pada rabu, (1/4/2020). Enggal merupakan salah satu warga pelaku usaha micro kecil menengah (UMKM) yang menggugat presiden Joko Widodo karena dianggap lalai dalam menangani virus Covid-19 di Indonesia.

Dalam gugatan class action yang didaftarkan ke PN Jakarta Pusat dan terdaftar dengan nomor register PN JKT.PST-042020DGB, Enggal beserta 5 kawannya menuntut kerugian sebesar Rp10.012.000.000.

“Sehingga keterlambatan penanganan tersebut berdampak kita tidak siap hadapi corona. Terjadi kerugian materil dan imateril yang dialami seluruh masyarakat, khusus sektor pekerja harian termasuk kami yang begerak di bidang UMKM,” katanya sebagaimana dikutip dari CNNIndonesia.com, Rabu (1/4/2020).

“Itu dimulai dari nasi kucing, (virus corona) takut enggak bisa masuk karena izinnya terlambat, segala macam, itu yang membuat kami (berpikir), memang udah deh, jangan bercanda lagi,” imbuhnya.

Sementara itu, dukungan terhadap Enggal terus dilakukan oleh masyarakat di laman Twitter, hingga rabu malam, #StandWithEnggalPMT menempati urutan pertama dengan 15,8 tweet.

“Banyak cara menyelamatkan Indonesia. Kamu tidak sendirian, ada ribuan bahkan jutaan orang akan menemanimu. Maju terus EnggalPMT republik ini membutuhkan orang gila untuk mewaraskan orang waras yang keblinger,” kata akun bernama Kunto Hartono.

Hal serupa juga dikatakan oleh Jean_Aprilia97 untuk mendukung langkah Enggal tersebut.

“Udah waktunya tokoh muda bergerak dan peduli nasib rakyat. Ayo guys dukung @EnggalPMT untuk memperjuangkan nasib rakyat atas kelalaian pemerintah dalam penanganan virus corona,” ujarnya.

MUI Minta Masyarakat Tak Tolak Jenazah Korban Covid-19

Redaktur: Mazaya

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah dan para ahli agar memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai tata cara penguburan jenazah korban Covid-19.
MUI menilai, penjelasan itu diperlukan agar masyarakat dapat memahaminya sehingga tidak terjadi penolakan terhadap jenazah korban virus corona jenis baru itu.

“Perlu ada penjelasan yang sejelas-jelasnya dari para ahli dan dari pihak pemerintah tentang cara-cara dan ketentuan-ketentuan terkait penguburan jenazah yang terpapar corona yang aman, yang dijamin tidak akan menularkan virus tersebut kepada masyarakat setempat,” ujar Sekjen MUI Anwar Abbas dalam pernyataannya diterima Jurnalislam.com pada Kamis (02/04/2020).

Penjelasan itu, lanjut Anwar, agar masyarakat bisa mengerti dan memahaminya secara baik. Sehingga mereka bisa hidup dengan tenang.

“Apalagi, mereka tahu bahwa dalam agama Islam orang yang masih hidup harus dan wajib hukumnya menghormati jenazah, dan salah satu cara menghormati jenazah dalam Islam yaitu dengan menguburkannya,” tambahnya.

Bila penguburan jenazah yang aman seperti yang dikatakan oleh para ahli dan pemerintah tersebut sudah terpenuhi dan dipenuhi, maka, MUI berharap masyarakat harus bisa menerima dan menghormati serta menyelenggarakan pemakaman jenazah korban Covid-19.

“Dan jangan lagi ada penolakan-penolakan karena hal itu jelas akan membuat kita susah semua,” ujarnya.

Ia mengatakan, adanya penolakan dari sebagian anggota masyarakat terhadap penguburan jenazah orang terpapar Covid-19 di tempat mereka, tentu jelas sangat memprihatinkan dan disesalkan.

Tapi hal itu terjadi, kata Anwar, tentu terkait dengan adanya ketakutan dari pihak masyarakat akan terjadinya penularan terhadap mereka jika jenazah itu dikuburkan di tempat mereka.

“Adanya ketakutan seperti ini tentu adalah wajar mengingat virus corona tersebut adalah berbahaya,” ujarnya.

Namun, adanya ketakutan yang berlebihan yang tidak didasarkan kepada ilmu pengetahuan tentu juga tidak baik.

“Semoga Allah Subhanahu Wata’ala melindungi dan menjauhkan kita dari wabah yang menakutkan ini. Aamiin,” pungkasnya.

MUI: Ibu Kota Baru Nggak Perlu, Bantu Rakyat Terdampak Corona!

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Majelis Ulama Indonesia mengingatkan pemerintah harus membantu rakyat miskin di tengah wabah virus Covid-19 yang mengharuskannya bertahan di rumah tanpa bisa melakoni pekerjaan harian.

Menurut Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhyiddin Junaidi, pemerintah harus mengalihkan alokasi anggaran yang ada untuk itu.

“Pemerintah harus memenuhi janji-janjinya, tak usah ditahan duit itu untuk bangun ibu kota baru. Ngapain, ibu kota baru nggak perlu kita. Bantu rakyat yang miskin. Rakyat sudah setengah mati, Dia (rakyat) kalau tidak dibantu pemerintah, bisa mati berdiri,” tutur dia, Selasa (31/3).

Muhyiddin menambahkan, pemerintah seharusnya juga melakukan pengalihan alokasi anggaran untuk membantu rakyat miskin yang terdampak wabah Covid-19.

“Peruntukannya saja dialihkan, mengapa harus mengutamakan pembangunan yang gak jelas. Jadi artinya dahulukan yang lebih penting daripada yang penting,” ujar dia.

MUI menyelenggarakan rapat pimpinan pusat secara daring pada Selasa (31/3).

Topik pembahasan dalam rapat itu masih menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan wabah virus corona atau Covid-19. Muhyiddin mengungkapkan, rapat kali ini di antaranya membahas draf imbauan MUI terkait dampak dari wabah virus Covid-19.

MUI, lanjut Muhyiddin, meminta pemerintah memenuhi janji-janjinya untuk melindungi rakyat miskin. “Pemerintah janji ingin bantu rakyat miskin, ya bantu. Akibat adanya yang terpapar ini kan jumlah orang miskin bertambah, maka siapkan anggaran. Kalau tidak disiapkan justru juga berbahaya bagi stabilitas nasional,” kata dia.

MUI juga mengimbau kepada para perantau di perkotaan untuk tetap bertahan dan tidak melakukan mudik ke kampung halaman.

Untuk sementara ini, silaturahim dengan keluarga besar di kampung bisa dilakukan melalui teknologi komunikasi yang sudah sedemikian berkembang. Seperti video call, telepon atau sejenisnya.

Sumber: republika.co.id

Diperlukan Ketegasan Pemerintah Agar Wabah Tidak Menyebar ke Daerah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengimbau masyarakat khususnya umat Islam agar tidak mudik atau pulang ke kampung halaman dari daerah pandemi corona atau Covid-19.

MUI mengatakan sekarang tinggal ketegasan pemerintah mengambil kebijakan agar wabah Covid-19 tidak menyebar ke desa-desa di berbagai kabupaten/kota.

“MUI sudah memberikan tausiyah untuk tidak meninggalkan tempat atau kawasan pandemi Covid-19,” kata Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Nadjamuddin Ramly, Ahad (29/3).

Ia menyampaikan, imbauan MUI untuk tidak mudik salah satunya atas dasar hadis Nabi Muhammad SAW dan perkataan Khalifah Umar bin Khattab. Dalam Shahih Bukhari dan Muslim menyampaikan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, jika kalian mendengar ada wabah di suatu negeri, maka jangan memasuki negeri itu. Bila wabah menyebar di negeri kalian, maka jangan keluar dari negeri kalian.

Khalifah Umar saat menghindari wabah di negeri Syam mengatakan, lari atau berpaling dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Khalifah Umar menganalogikan padang yang subur dan gersang, manusia bisa memilih untuk memelihara unta di padang yang gersang atau subur.

“MUI telah mengimbau masyarakat sekarang tinggal pemerintah menjaga terminal-terminal supaya para perantau yang ada di kota besar seperti Jakarta dan Bandung tidak kembali ke kampung halaman,” ujarnya.

Nadjamuddin mengatakan, para perantau mungkin sudah dua pekan tetap di rumah dan libur dari pekerjaan. Sehingga mereka bosan dan tidak ada pekerjaan serta penghasilan.

Kemudian mereka memutuskan untuk pulang kampung. Dalam hal ini, MUI tidak punya instrumen untuk melarang mudik masyarakat selain dengan imbauan dan tausiyah.

Ia menegaskan, maka sekarang tinggal pemerintah mengambil kebijakan yang tepat, tegas dan nyata. Supaya masyarakat tidak pulang kampung dari kawasan pandemi Covid-19. Tapi masalah lain muncul, kalau para perantau tidak bekerja maka apa yang akan mereka makan. Mungkin dalam pikiran para perantau kalau pulang kampung minimal bisa makan dan minum.

“Mungkin sudah banyak orang sudah tinggal di rumah, tapi tidak ada bantuan pemerintah untuk mereka makan, kalau pemerintah mau lockdown, pemerintah harus bantu rakyat, bagaimana ojek yang tidak bisa menarik, tukang becak, buruh pasar, kedai, warteg, itu harus diberi makan oleh pemerintah,” ujarnya.

Nadjamuddin mengatakan, harusnya dari awal Maret pemerintah menerapkan lockdown. Tetapi pemerintah lambat melakukan lockdown. Sehingga, masih ada warga negara asing masuk ke wilayah Indonesia. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah bisa melakukan karantina wilayah secara total atau semi total, pemerintah jangan plin-plan.

Sumber: republika.co.id

Masjid Tingkat RT Didorong Jadi Posko Bantuan Tangani Wabah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Anwar Abbas, mengatakan masjid bisa dimanfaatkan sebagai pos komando (posko) bantuan dalam menangani wabah Covid-19. Terutama bantuan makanan bagi masyarakat miskin jika kebijakan karantina wilayah diterapkan pemerintah pusat.

“Masjid itu bentuknya bisa bermacam-macam. Tetapi umumnya setiap masjid ada halamannya, ada selasarnya dan ruangan untuk tempat ibadah. Saya rasa halaman dan selasar masjid tersebut bisa dimanfaatkan untuk posko bantuan,” kata Buya Anwar, begitu akrab disapa, kepada Republika.co.id, Senin (30/3).

Dia mencontohkan Masjid Istiqlal di Jakarta Pusat dan Masjid Agung Al Azhar di Jakarta Selatan dinilai bisa dijadikan posko bantuan lantaran halaman dan ruangan bawahnya yang luas.

Lebih lanjut, Buya Anwar menyarankan agar dilakukan pemetaan terhadap masjid terlebih dahulu. Sehingga diketahui masjid mana saja yang bisa dimanfaatkan sehingga penyaluran bantuan dari masyarakat ataupun lembaga filantropi bisa terarah.

Dia menambahkan, kebijakan karantina wilayah memang akan sangat berdampak pada masyarakat miskin. Dia berharap, semua masyarakat untuk saling bahu membahu memberikan bantuan kepada yang kekurangan. Hal ini bisa dilakukan mulai dari lingkungan rukun tetangga (RT).

“Jadi masing-masing RT membangun kebersamaan dan jaringan sehingga diharapkan kekurangan dari bantuan BLT yang diberikan pemerintah bisa ditutup oleh masyarakat yg ada di lingkungan RT dan atau RW dan atau kelurahan dan desa tersebut,” papar dia.

“Dalam situasi seperti ini, rasa nasionalisme dan kebersamaan kita benar-benar diuji,” imbuhnya.

Sumber: republika.co.id

 

Saudi Luncurkan Layanan Bantuan Ekonomi untuk Rakyat Terdampak Corona

Redaktur: Mazaya

JEDDAH(Jurnalislam.com) — Kegubernuran Makkah meluncurkan layanan baru bagi mereka yang ingin mendapat manfaat dari kampanye ‘Barran bi Makkah’.

Kampanye ini bertujuan membantu keluarga dan pemilik usaha kecil yang sangat terpukul oleh tindakan pencegahan yang diambil pemerintah guna mengekang penyebaran virus Corona (Covid-19) di negara itu.

Layanan ini diresmikan oleh Gubernur Makkah Pangeran Khalid Al-Faisal. Dilansir di Arab News, Rabu (1/4), orang yang ingin mendapat manfaat dari kampanye ini dapat memperolehnya dengan masuk ke situs https://bmakkah.ecloud.sa/login. Kampanye ini dijalankan dalam koordinasi dengan Komite Sqaia dan Rvada.

Gubernur Makkah juga telah mengarahkan pembentukan komite di setiap provinsi di wilayah tersebut untuk memantau dan memilih orang untuk mendapatkan bantuan itu.
Tim khusus akan meninjau dan menyelesaikan pendaftaran dalam koordinasi dengan otoritas terkait sebelum membuat keputusan.

Pemerintah Arab Saudi memang mengambil semua langkah yang mungkin untuk mengurangi dampak epidemi global ini. Sebelumnya pada Senin, Raja Salman mengeluarkan perintah memberikan pengobatan gratis bagi semua pasien Covid-19.

sumber: ihram.co.id

Sinergi Foundation Bagikan 20.000 Masker untuk Puskesmas Kota Bogor

Redaktur: Mazaya

BOGOR(Jurnalislam.com)–Sinergi Foundation perwakilan Bogor membagikan masker gratis. Kali ini, sebanyak 20.000 masker didistribusikan di Bogor, diawali dengan pembagian kepada penumpang Commuter Line di Stasiun Bogor serta 24 puskesmas yang ada di kota hujan tersebut.

Ilham Imamul Muttaqin, Head of Sinergi Foundation Bogor, menerangkan kegiatan ini bekerjasama dengan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI). “Target pertama adalah penyaluran ke Stasiun Bogor. Transportasi umum merupakan tempat yang sangat rentan penyebaran virus. Apalagi biasanya berjejalan. Kami bagikan masker untuk para  penumpang dan staf stasiun,” tutur Ilham, Selasa (31/3/2020).

Didampingi Polresta Bogor Kota, penyaluran juga dilakukan ke puskesmas-puskesmas. Kata Ilham, “Penyebaran COVID-19 di sejumlah wilayah membuat kebutuhan masker meningkat tajam hingga banyak puskemas yang kehabisan masker.”

Puskesmas-puskesmas tersebut di antaranya Puskesmas Bogor Tengah, Puskesmas Bondongan, Puskesmas Bogor Selatan, Puskesmas Merdeka, Puskesmas Pancasan, Puskesmas Bogor Timur, Puskesmas Lawang Gintung, dan Puskesmas Cipaku. Sisanya akan disalurkan ke belasan tempat lainnya secara bertahap dalam waktu dekat.

“Selain disalurkan untuk masyarakat setempat, masker ini juga diperuntukkan bagi tenaga medis yang berjuang di barisan terdepan melawan COVID-19,” kata Ilham.

Selain stasiun dan puskesmas, Sinergi Foundation menyalurkan pula ke Masjid Alumni IPB dan seluruh personel kepolisian di Bogor. Ia berharap, masker yang berasal dari sinergi kebaikan masyarakat ini dapat bermanfaat dan warga Bogor terlindung dari virus.

Sebelumnya, Sinergi Foundation sendiri telah menyalurkan 68.250 masker, 29.000 mob cap, dan 2.500 minuman penambah imun ke sejumlah rumah sakit dan fasilitas kesehatan di Bandung.

“Insya Allah, kami terus menggalang donasi untuk melawan COVID-19, sehingga bantuan bisa terus disalurkan. Bagi masyarakat yang ingin berdonasi, bisa kunjungi www.sinergifoundation.org,” tandasnya. []

 

Pemkot Surakarta Lakukan Penyemprotan Disinfektan ke Fasilitas Publik

Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com)- Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta melakukan penyemprotan covid-19 secara serentak yang diikuti TNI, Polri dan Masyarakat pada Selasa, (31/3/2020).

 

Penyemprotan dilakukan kepada fasilitas publik meliputi pasar tradisonal, sekolah, tempat ibadah, terminal bus dan kereta api.

 

Walikota Surakarta FX Hadi Rudyatmo menyampaikan bahwa Rumah Sakit Moewardi menyatakan Solo bebas positif Corona.

 

“Selanjutnya mengantisipasi pemudik berKTP Solo yang datang ke Solo langsung dikarantina di Graha Wisata Niaga, Dalem Njoyokusuman, Dalem Priyo Suhartan selama 14 hari,” katanya kepada wartawan.

 

Pemkot Surakarta juga bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, Kepala Terminal, Kepala Stasiun Kereta api Jebres, Balapan, Purwosari jika ada pemudik datang segera diinformasikan dan dijemput langsung masuk karantika.

 

Rudy juga berpesan kepada seluruh masyarakat jika mengetahui pemudik datang segera melaporkan ke RT RW setempat agar bisa diteruskan ke kelurahan.

 

Sementara itu, Kapolresta Surakarta AKBP Andy Rifai berharap apa yang dilakukan oleh jajarannya tersebut bisa memutus penyebaran covid-19 di kota Solo.

 

“Dalam rangka mencegahnya virus covid-19 ini di kota surakarta, bahwa apa yang dilaksanakan hari ini dan seterusnya kedepan benar benar mencegah mewabahnya virusnya ini di kota Surakarta,” ungkapnya.

Tolak Karantina Wilayah, Hamdan Zoelva Nilai Pemerintah Gamang

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Ketua Mahkamah Konstitusi RI periode 2013-2015, Hamdan Zoelva mengatakan bahwa untuk melakukan lockdown sekalipun, pemerintah tidak perlu menggunakan UU Penanggulangan Bencana, apalagi UU Darurat Sipil.

Presiden Syarikat Islam tersebut menilai semua pihak saat ini terlihat gamang menghadapi kondisi kritis.

“PP harus segera dikeluarkan sebagai pedoman bagi pemerintah untuk menghadapi krisis dengan segera,” kata dia, pada Senin (30/3) malam.

Ia juga menjelaskan bahwa otoritas yang dapat mengatur pelaksanaan pembatasan sosial dalam skala besar melalui libur sekolah, kerja, pembatasan kegiatan keagaaman dan kegiatan publik lain seharusnya ditetapkan oleh Menteri, tetapi Pemda (pemerintah daerah_red.) melangkah lebih dahulu.

Menurutnya, Karantina Wilayah yang dilakukan daerah-daerah menjadi masalah, karena bukan wewenang Pemda. Tetapi setiap Pemda menghadapi masalah demi melindungi warganya masing.

“Jika sudah ada PP dapat jadi pedoman, dan Pusat dapat melimpahkan wewenang itu ke daerah”. Terangnya.

Hamdan melanjutkan, bahwa Indonesia harus segera menetapkan karantina di pintu masuk, khususnya dari negara-negara tertentu.

Tanpa kebijakan tersebut akan sangat sulit menghentikan keberlanjutan penyebaran virus ini di Indonesia.

Di tingkat daerah, ia juga menyarankan agar segera ditetapkan karantina wilayah untuk daerah tertentu, dengan tetap menjamin penghidupan rakyat agar tidak kelaparan, ketersediaan makanan, obat-obatan dan alat kesehatan.

Presiden Jokowi Terbitkan PP Pembatasan Sosial Berskala Besar

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Presiden Joko Widodo menegaskan dalam penanganan Covid-19.

Sesuai dengan UU, PSBB ditetapkan Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Covid-19 dan kepala daerah.

“Dasar hukumya adalah UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pemerintah juga sudah menerbitkan PP tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan keputusan presiden tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan masyarakat untuk melaksanakan amanat UU tersebut,” kata Jokowi dalam keterangan pers di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/3/220).

“Dengan terbitnya PP ini, para kepala daerah tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi. Semua kebijakan di daerah harus sesuai peraturan dan berada dalam koridor dalam PP dan kepppres tersebut,” lanjutnya.

Kemarin, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Letnan Jenderal TNI Doni Monardo mengungkapkan pemerintah akan memperhitungkan dengan penuh kehati-hatian dalam menetapkan status. Oleh karena itu, Presiden berkesimpulan format yang diambil adalah pembatasan sosial berskala besar.