Menjadi Kuat dengan Kisah

Redaktur: Mazaya

(Jurnalislam.com)–Kamu pasti ingin dikenang dalam kisah-kisah yang diceritakan oleh anak cucumu kelak. “Ayahmu dulu seorang bintang, Ibumu dulu seorang putri anggun, kakekmu dulu seorang patriot, nenekmu dahulu seorang wanita dermawan.”

Kisah bukan hanya tentang menceritakan dan mendengarkan. Kisah adalah memori yang menyimpan pelajaran dan seringkali mengandung idealisme. Ketika diri kita sedang runtuh, beberapa kisah bisa merehatkan diri kita. Ketika kita sedang kerontang, sekelumit kisah mampu membanjiri kita dengan air bah hikmah.

Kita memang tidak bisa menghidupkan lagi sosok Umar yang hidup 1440 tahun lalu, namun kita bisa menghadirkan keberaniannya, kecerdasan dan kepiawaiannya pada generasi kita lewat kisah-kisah. Kita juga tak mungkin memaksa Al Fatih untuk keluar dari makamnya, tapi kita kuasa menginstal Al Fatih dalam seribu kepala anak-anak muda.

Yang seperti itu, lewat kisah jalannya.  Dikisahkan dalam Al Qur’an erat kaitannya dengan sejarah. Karena sejarah adalah ilmu menjaga memori keagungan. Sejarah adalah cara kita menciptakan suasana kepahlawanan; agar anak-anak kita tidak kehilangan jati dirinya.

Dari kisah kita bisa tahu bahwa ada keagungan yang begitu membentang luas dalam bahtera peradan Islam yang dihiasi lentera-lentera keilmuan dan Arsitektur yang menawan walau mata jauh memandang.

Lihat kesatria-kesatria besar yang perannya sangat mendominasi dalam 13 abad silam. Tak dipungkiri intelektual Islam sebagai acuan bagi para aktor yang haus akan keilmuan dari berbagai penjuru dunia.

Mereka para singa sejak dalam buaian, kita saja yang menjadikannya kambing dengan kisah-kisah roman picisan atau riwayat-riwayat pahlawan berjubah palsu. Hingga zaman kita tak lagi dibalut rindu keagungan itu, tetapi malah di gerogoti oleh khayalan fiktif belaka. Sungguh ironi jika kisah saja tak kau anggap ada. [Muhammad Dyan]

Geopolitik Timteng Bergeser, Indonesia Konsisten Dukung Palestina

Redaktur: Mazaya

INTERNASIONAL(Jurnalislam.com)– Duta Besar Indonesia untuk Yordania dan Palestina, Andy Rachmianto mengungkapkan bahwa Indonesia konsisten mendukung kemerdekaan Palestina walaupun kondisi geopolitik Timur Tengah (Timteng) terus berubah.

Bagi Indonesia, dukungan kemerdekaan Palestina adalah amanah konstitusi dan wujud kesungguhan dukungan terhadap resolusi PBB terkait Palestina.

“Indonesia berada pada posisi yang kuat, jelas dan konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Indonesia berupaya memberikan dukungan kepada bangsa Palestina meliputi dukungan politik, ekonomi, sosial, diplomasi kemanusiaan dan lain-lain,” kata Andy dalam seminar daring bertajuk ‘Pergeseran Politik Timur Tengah Pasca-Ledakan di Lebanon dan Manuver UAE: Bagaimana Sikap Indonesia?’, Sabtu (22/8/2020).

Andy mengatakan, hingga saat ini pemerintah aktif menggalang dukungan internasional bagi terwujudnya kemerdekaan Palestina, baik secara bilateral maupun multirateral. Dalam berbagai forum internasional Indonesia selalu menyuarakan aspirasi kemerdekaan Palestina berdasarkan resolusi PBB. Saat ini sedikitnya ada dua tantangan besar yang dihadapi bangsa Palestina. Pertama menyikapi proposal damai yang dibuat Donald Trump atau Deal of Century. Kedua masalah aneksasi wilayah Palestina oleh Israel.

“Indonesia sangat serius memandang kedua masalah ini. Bagi kita masalah ini harus ditempatkan dalam kerangka amanah konstitusi dengan mempertimbangkan poin-poin resolusi PBB,” ujar Andy.

Sumber: sindonews.com

 

 

Palestina Merdeka Amanat Konstitusi dan KAA

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menekankan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina tidak hanya merupakan amanat konstitusi UUD NRI 1945, melainkan juga peran kesejarahan Indonesia yang sukses menggalang Konferensi Asia Afrika (1955).

“Peran sejarah Indonesia mengilhami bangsa-bangsa yang terjajah agar tak lelah memperjuangkan kemerdekaan, semangat yang mungkin tidak dimiliki bangsa-bangsa Arab sekalipun. Kalau mereka menormalisasi hubungan dengan Israel, sementara Palestina belum merdeka, maka Indonesia sebaliknya, Palestina merdeka merupakan syarat untuk mewujudkan normalisasi dan perdamaian,” kata Sukamta.

Sementara itu Sekretaris Eksekutif Institute Indonesia, Lili Nur Aulia menyebut apa yang terjadi di Timur Tengah saat ini secara tidak langsung akan berdampak terhadap proses kemerdekaan Palestina. Karena apapun yang terjadi di kawasan teluk akan bermuara pada isu Palestina dan Israel.

Hal terbaru yang menurut Lili akan berpengaruh adalah dibukanya hubungan diplomatik antara Uni Emirat Arab dan Israel. Lili mensinyalir, hubungan kerjasama ini akan diikuti oleh negara-negara Arab lain.

Lili menyebut ada enam peran yang dapat dilakukan bangsa Indonesia dalam menyikapi isu aktual di Timur Tengah yang akan berdampak pada proses kemerdekaan Palestina.

Sumber: sindonews.com

Hadiri Deklarasi KAMI Yogyakarta, Gatot: Ini Gerakan Moral

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com)– Mantan Panglima TNI Jendral (Purn) Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) kedepan tidak akan menjadi sebuah partai politik.

Hal itu disampaikan Jendral Gatot usia menghadiri Deklarasi KAMI Jateng dan DIY di Gedung Umat Islam Kartopuran Solo pada kamis, (20/8/2020).

“Saya tidak, jadi ingat kalau kami ini berubah jadi parpol, pasti saya tidak akan ada disitu,” katanya kepada wartawan.

“Jadi gerakan KAMI ini adalah gerakan moral, kenapa gerakan moral? Karena politik paling tinggi adalah bermoral, apabila politik tanpa moral dia akan jadi politik transaksi, dan politik moral ini adalah politik yang mengusung agar cita cita bangsa yang disampaikan oleh para pendiri bangsa ini bisa dilaksanakan,” imbuh Jendral Gatot.

Lebih lanjut, ia ikut menyoroti soal RUU HIP, ia menyebut bahwa RUU HIP adalah bentuk penghianatan terhadap pancasila.

“Bahwa dalam pembukaan UUD 1945 itu Ketuhananan yang Maha Esa sampai 5, yakni Pancasila, dan pancasila apabila diubah menjadi trisila atau ekasila maka itu bukan lagi NKRI, bubar negara ini, itu yang tidak boleh,” ungkap Jendral Gatot.

“Maka saya bangkit untuk ini, untuk setia kepada NKRI yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945, ini sumpah saya sebagai manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa, apabila saya tidak melaksanakan itu, selesai, dosa saya luar biasa,” pungkasnya.

KAMI Jateng: Pendaku Pancasilais Justru Paling Banyak Korupsi

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com)–Kampung halaman Presiden Jokowi menjadi tempat deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jateng dan DIY.

Bertempat di Gedung Umat Islam Kartopuran, ratusan perwakilan dari 21 kota di Jateng dan DIY hadir dalam deklarasi pada Kamis (20/8/2020).

Salah satu inisiator KAMI Jendral Purn Gatot Nurmantyo turut hadir dalam deklarasi tersebut, selain Jendral Gatot, turut hadir Tokoh Mega Bintang Mudrick M Sangidu, Syukri Fadholi, KH Syihabbudin, KH Ahmad Rofi’i, dan sejumlah tokoh lainnya.

Presedium KAMI Jateng Mudrick M Sangidu menyebut bahwa saat ini pemerintah sudah bertindak represif terhadap tokoh dan masyarakat yang kritis terhadap pemerintah.

“Deklarasi KAMI ini ternyata mendapatkan dukungan dari mayoritas masyarakat di Indonesia, kenapa? Karena umat Islam dan masyarakat yang kritis terhadap pemerintah diperlakukan tidak adil oleh rezim ini,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pihak pihak yang mengaku pancasialis namun justru melakukan korupsi yang banyak merugikan negara.

“Ini saya mau tunjukan kepada mereka, yang teriak teriak saya pancasila, NKRI harga mati, mulutnya semua itu mulut gombal (bohong-red), mana HTI korupsi, yang korupsi itu pejabat dan wakil rakyat,” ungkapnya.

Ia juga meminta kepada aparat kepolisian dan TNI untuk tidak menjadi alat kekuasaan penguasa untuk membungkam rakyat dan tokoh yang kritis terhadap pemerintah.

“Dan saya minta kepada TNI Polisi untuk tidak menjadi alat kekuasaan saudara saudara, jangan menyepelekan gerakan kami, pertama diingitkan, kalau tidak maka akan terjadi people power, kalau tidak lagi, maka hampir pasti akan terjadi yang namanya revolusi sosial,” ujarnya.

“Dan para pejabat yang mengijinkan cina cina masuk indonesia mengantikan tenaga kerja indonesia adalah penghianat,” tandasnya.

Sebelumnya, KAMI Soloraya juga dideklarasikan bersamaan dengan deklarasi KAMI di Jakarta pada selasa, (18/8/2020).

Tahun Baru Islam Momen Muhasabah dan Bersatu Lawan Covid

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ummat Islam saat ini memasuki tahun baru Hijriah. Tak lupa, Wakil Menteri Agama (Wamenag), KH Zainut Tauhid Sa’adi mengucapkan selamat Tahun Baru Islam 1 Muharam 1442 Hijriah.

 

Momen paling dinanti oleh kaum muslim ini dapat dijadikan sebagai waktunya meningkatkan rasa solidaritas dan kepedulian sosial kepada sesama manusia dan antar umat beragama.

 

“Mari jadikan momen ini sebagai tahun solidaritas dan kepedulian sosial terhadap sesama,” kata Wamenag seperti dikutip dari akun Instagramnya @zainuttauhidsaadi, Kamis (20/8/2020).

 

Ia juga mengatakan, pada tahun baru Islam ini umat Islam agar lebih banyak bersyukur lebih meningkatkan amal kebajikan agar dapat memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi umat manusia, bangsa dan negara.

 

“Selain bersyukur dan berdoa, penting juga melakukan refleksi diri dan muhasabah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala agar kita menjadi makhluk yang beriman dan bertakwa,” tuturnya.

 

Lebih lanjut Wamenag mengajak seluruh masyarakat, khususnya para tokoh bangsa untuk lebih mengedepankan sikap kenegarawanan, mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan.

 

Serta membangun persaudaraan sejati, menciptakan kehidupan masyarakat yang rukun, harmonis, saling menghormati, mencintai dan menolong dalam semangat persaudaraan kebangsaan.

 

“Terlebih pada musim wabah Covid-19 saat ini, kami mengajak semua pihak untuk bersatu padu, bahu membahu, dan bekerja sama mengatasi musibah pandemi virus Corona,” pungkasnya.

Tahun Baru Islam, MUI Ajak Umat Islam Kuasai Bidang Ekonomi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Dalam rangka menyambut kedatangan tahun baru Islam 1 Muharam 1442 Hijriah, kaum Muslimin di Indonesia perlu melakukan muhasabah. Langkah muhasabah itu terutama terkait nasib dan keadaan umat saat ini, baik dalam skala nasional maupun global.

Dalam skala nasional diketahui bahwa jumlah umat Islam di Tanah Air menjadi mayoritas (87,2 persen).

Lalu kontribusi yang disumbangkan untuk kepentingan serta kemajuan bangsa tentu saja sudah sangat besar dan banyak. Namun yang masih terasa kurang yaitu dalam dalam bidang ekonomi dan bisnis, terutama dalam skala besar.

“Sebagai contoh, terlihat bahwa dari 10 orang terkaya di negeri ini hanya 1 yang beragama Islam; dan dari 50 orang terkaya, hanya 6 orang yang beragama Islam. Ini tentu masih jauh dari yang kita harapkan,” kata Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Abbas dalam keterangan resmi yang Jurnalislam terima, Kamis (20/8/2020).

Oleh karena itu, lanjut dia, agar kontribusi umat Islam dalam bidang ekonomi kelas atas atau skala besar di masa-masa mendatang bisa meningkat, maka ke depannya harus bisa memacu diri agar jumlah umat Islam yang ada di ekonomi kelas atas juga sesuai proporsi yang dimiliki.

Jadi diharapkan dari 10 orang terkaya di negeri ini nantinya 9 orang beragama Islam. Lalu strategi yang digunakan untuk itu bukanlah dengan mengecilkan yang besar, tapi membesarkan yang kecil. Untuk itu ke depan diharapkan umat Islam harus benar-benar bisa memberikan perhatian yang lebih kepada usaha untuk menciptakan entrepreneur dan intrapreneur yang andal.

“Usaha itu hendaknya benar-benar dilandasi keinginan kita untuk mengubah nasib dan keadaan kita, apalagi seperti kita ketahui jumlah orang yang miskin di negeri ini masih sangat banyak yaitu sekira 30 juta orang, bahkan bisa lebih dari itu, dan mayoritas dari mereka yang miskin tersebut (90 persen) adalah beragama Islam,” ungkapnya.

Dia menambahkan, dengan memajukan ekonomi umat Islam berarti juga telah berusaha memajukan dan menyelesaikan masalah ekonomi bangsa, dan itu adalah menjadi tujuan serta tugas umat.

Kemudian dalam skala global, lanjut KH Anwar Abbas, dilihat umat Islam masih sering dipojokkan oleh negara-negara maju. Maka itu, umat Islam harus bisa meningkatkan persatuan dan kesatuannya agar tidak menjadi bulan-bulanan dari negara-negara maju tersebut.

“Ini penting kita lakukan agar keadilan dalam hubungan antarbangsa bisa tegak dan tidak seperti yang kita lihat saat ini di mana kalau ada negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam melakukan hal-hal yang tidak mereka inginkan maka dengan cepat mereka menyerang dan mengintervensi kita. Tapi kalau yang melakukan itu adalah mereka atau negara-negara satelitnya yang telah menginjak-injak hak asasi manusia seperti yang dilakukan oleh Israel di Palestina, kita melihat mereka bungkam dan tidak bisa menghentikannya,” tegasnya.

Ia melanjutkan, sementara dunia Islam juga terlihat tidak bisa berbuat apa-apa karena seakan terpecah-pecah dan tidak ada dalam satu kesatuan. Oleh karena itu dalam momentum tahun baru Islam ini umat Islam dunia hendaknya benar-benar bisa meningkatkan persatuan dan kesatuan agar kita umat Islam dalam skala global bisa menjadi satu kekuatan dunia yang benar-benar disegani dan diperhitungkan.

Peringati Tahun Baru Hijriyah dan HUT RI, Forum Umat Semarang Gelar Bazar Murah

Redaktur: Mazaya

SEMARANG (jurnalislam.com)– Dalam rangka memperingati dirgahayu republik Indonesia dan menyambut tahun baru Hijriyah Forum Umat Islam Semarang (FUIS) menyelenggarakan bazar murah di Jl Raya Kakap, Semarang Utara, Kamis (20/8/2020),

“Ini sebagai bentuk kepedulian kita kepada masyarakat dalam kondisi pandemi, kami menjual paket sembako senilai lima puluh ribu, hanya ditebus uang senilai tiga puluh ribu saja,” ucap Wahyu Kurniawan, Ketua FUIS.

Acara tersebut sengaja mengambil moment kemerdekaan, sebagai bentuk mengingatkan sejarah perjuangan para Ulama, selain itu sekaligus tahun baru Hijriyah.

“Ini sengaja mengambil meoment kemerdekaan, supaya kita ingat perjuangan para pahlawan kita, karena para ulama dan santri mempunyai pengorbanan yang sangat besar dalam meraih kemerdekaan ini, ” jelasnya.

“Selain itu hari ini juga berbarengan dengan tahun baru Hijriyah jadi menjadi lebih semarak acaranya, “tambahnya.

Naiv Hasan, tokoh pemuda setempat saat memberi sambutan, juga menyampaikan terima kasih kepada FUIS, telah membuat kegiatan sosial di wilayahnya.

“Terima kasih kepada FUIS telah menyelenggarakan bazar murah, yang bermanfaat untuk warga,” katanya

 

Selain itu, Ia menyampaikan apresiasi kepada panitia, menurutnya selain Agamis, kegiatan yang dilakukan FUIS juga termasuk kegiatan yang  Nasionalis

 

“Ternyata temen-temen selain Agamis, ternyata juga Nasionalis, kita melihat acara digelar dalam rangka menyambut kemerdekaan yg ke 75, juga kebetulan bertepatan 1 Muharram,” terangnya

 

Bazar murah yang diselenggarakan FUIS tersebut terselenggara berkat kerjasama Pelayanan Masyarakat  Ansyarusy Syariah (YANMAS), Medis dan Aksi Kemanusiaan (Me-Dan), Forum Komunikasi Aktifis Masjid (FKAM), dan Mualaf Center Indonesia Semarang (MCI).

Reporter Agus Riyanto

 

 

Masih Ada Pihak Abai Protokol, Pemerintah Minta Ilmuwan Jelaskan Bahaya Covid

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta seluruh cendekiawan, peneliti dan ilmuwan Indonesia memanfaatkan ilmu pengetahuannya untuk meluruskan informasi salah, yang menimbulkan adanya dugaan konspirasi, mengenai Covid-19. Wapres mengatakan informasi yang tak akurat menyebabkan masyarakat abai terhadap protokol kesehatan.

“Sampai hari ini masih ada saja kelompok tertentu yang tidak percaya dengan pandemi Covid-19. Tugas kita semua, termasuk para anggota forum cendekia yang hadir hari ini ialah untuk bersama-sama meluruskan hal-hal tersebut,” kata Ma’ruf Amin saat menyampaikan pidato kunci pada Forum Cendekia Kelas Dunia Tahun 2020 dari Jakarta, Rabu (19/8).

Wapres menyayangkan informasi yang tidak akurat dan tidak ilmiah tersebut justru mendapat publikasi luas di kalangan masyarakat, khususnya melalui media sosial. Kelompok yang tidak percaya terhadap covid-19 itu mengakibatkan masyarakat abai terhadap protokol kesehatan yang ditetapkan Pemerintah untuk meminimalkan penyebaran virus tersebut, tambahnya.

“Itu mengabaikan pesan Pemerintah dalam melakukan berbagai upaya pencegahan. Sayangnya, beberapa kelompok tersebut justru mendapat publikasi yang luas,” ujarnya.

Oleh karena itu, dalam Forum Cendekia Kelas Dunia kali ini, Ma’ruf Amin meminta seluruh peserta untuk ikut berperan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan, dengan mengenalkan informasi berbasis penelitian dan ilmu pengetahuan. “Sains dan ilmu pengetahuan harus menjadi nafas dalam kehidupan sehari-hari dengan dibarengi pemahaman agama yang baik, serta kepekaan sosial; sehingga sains dan ilmu pengetahuan menjadi berkah bagi umat manusia,” ujarnya.

Forum Cendekia Kelas Dunia Tahun 2020 diselenggarakan secara virtual dengan diikuti oleh 206 ilmuwan diaspora dari 28 negara, 959 ilmuwan dan akademisi dalam negeri, 17 perwakilan kementerian, serta 436 peserta umum. Forum tersebut diselenggarakan untuk memberikan kesempatan bagi ilmuwan Indonesia, baik di dalam negeri maupun luar negeri, untuk berbagi informasi dan wawasan keilmuan, serta membangun kerja sama antarindividu maupun antarinstitusi terkait.

Sumber: republika.co.id

 

Amnesty Internasional: RUU Cipta Kerja Berpotensi Langgar HAM

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Amnesty International menyoroti proses pembahasan RUU Cipta Kerja yang terus berjalan. Organisasi yang bergerak di bidang hak azasi manusia (HAM) itu menilai Omnibus Law tersebut berpotensi mengancam HAM.

Merujuk pada draf RUU Cipta Kerja, khususnya terkait klaster ketenagakerjaan, Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid menyebutkan, RUU tersebut berisi pasal-pasal yang dapat mengancam hak setiap orang untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil dan menyenangkan.

RUU Sapu jagat itu juga dinilainya bertentangan dengan prinsip non-retrogresi dalam hukum internasional.

“Pasal-pasal tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM, karena akan memberikan lebih banyak ruang bagi perusahaan dan korporasi untuk mengeksploitasi tenaga kerja. Jika disahkan, RUU ini bisa membahayakan hak-hak pekerja,” kata Usman Hamid dalam konferensi pers, Rabu (19/8).

Maka itu, Amnesty meminta pemerintah dan DPR RI mengkaji ulang serta merevisi sejumlah pasal bermasalah dalam Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Amnesty menilain RUU bermasalah baik dalam proses legislatif maupun substansi-nya.

RUU Ciptaker akan merevisi 79 undang-undang yang dianggap dapat menghambat investasi, termasuk tiga undang-undang terkait ketenagakerjaan: UU Ketenagakerjaan, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional.

Dalam RUU Ciptaker, undang-undang tersebut akan disusun ulang menjadi 11 klaster yang terdiri dari 1.244 pasal. Pemerintah selalu berdalih bahwa RUU Ciptaker bertujuan untuk meningkatkan investasi dan mempermudah bisnis.

Namun, Amnesty meyakini, RUU ini justru akan melemahkan perlindungan hak-hak pekerja. Amnesty menilai, secara substansi, RUU Ciptaker tidak sesuai dengan standar HAM internasional.

Amnesty menyebut, RUU itu dapat merampas hak pekerja atas kondisi kerja yang adil dan menyenangkan yang dijamin dalam Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR). Adapun aspek – aspek yang dimaksud termasuk upah yang adil, upah yang sama untuk beban kerja yang sama, lingkungan kerja yang aman dan sehat, pembatasan jam kerja yang wajar, perlindungan bagi pekerja selama dan setelah masa kehamilan, dan persamaan perlakuan dalam lingkungan kerja.

Adapun yang menjadi sorotan Amnesty di antaranya soal penetapan upah minimum, batas waktu pekerja kontrak (outsourcing) yang diperluas, peningkatkan batas waktu lembur penghapusan sejumlah jenis cuti.

Sementara dalam prosesnya, Amnesti menilai penyusunan Omnibus Ciptaker tidak terbuka dan tidak transparan. Pemerintah mengklaim telah melibatkan 14 serikat pekerja sebagai bagian dari proses konsultasi publik.

Tetapi seluruh serikat pekerja tersebut membantah klaim pemerintah dan menyatakan bahwa mereka tidak pernah dilibatkan sejak awal proses penyusunan.

“Ini berarti tidak ada interaksi yang jujur dan terbuka antara otoritas pemerintah dan kelompok masyarakat terkait penyusunannya,” kata Usman Hamid.

Hingga saat ini, DPR dan Pemerintah masih terus membahas RUU Cipta Kerja. Per hari ini, Rabu (19/8), pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) oleh DPR dan Pemerintah masih terus berlangsung.

Sementara itu, tim perumus baru saja dibentuk dari unsur buruh dan DPR. Unsur pekerja dalam tim perumus itu mengharapkan agar RUU Cipta Kerja tak buru buru diselesaikan sebelum masukan para buruh diproses.

Sumber: republika.co.id