PPKM Butuh Kekompakan dan Kebersamaan

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Kekompakan semua pihak dari atas sampai bawah dibutuhkan untuk memaksimalkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Butuh pengorbanan sekaligus kedisiplinan ekstra untuk bisa mencapai hasil yang diharapkan, yakni turunnya kasus Covid-19 di Tanah Air.

Koordinator PPKM Daurat Luhut Binsar Panjaitan mengajak semua pihak untuk bersama-sama dalam menangani pandemi Covid-19. Infeksi Covid-19, kata Luhut, tak mengenal pangkat, jabatan, maupun pendidikan seseorang. Ia meminta kekompakan masyarakat dan semua pihak dalam menghadapi permasalahan ini bersama.

“Kalau kita tidak kompak, kita tidak satu, tidak akan bisa kita selesaikan. Ini nanti bisa turun, bisa muncul lagi nanti kalau kita tidak disiplin,” kata Luhut dalam diskusi daring pada Sabtu (18/7).

Melihat tidak optimalnya PPKM Darurat selama ini, Luhut meminta maaf jika pelaksanaan PPKM Darurat hingga saat ini belum optimal. “Dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa-Bali ini masih belum optimal,” ujar Luhut.

Pemerintah belum memutuskan secara resmi apakah akan memperpanjang PPKM Darurat yang selesai pada Selasa (20/7). Ada dua indikator yang menjadi bahan evaluasi PPKM Darurat, yakni angka penambahan kasus dan tingkat keterisian rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR).

Pada Ahad (18/7), kasus harian Covid-19 sebanyak 44.721 kasus. Meski angka ini turun dari beberapa hari sebelumnya yang selalu di atas 50 ribu kasus baru, penurunan pada Ahad ini disebabkan lantaran turunnya jumlah tes. Meski kasus baru turun pada Ahad, angka positivity rate justru naik.

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menilai, PPKM Darurat tak dapat memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan tersebut menurutnya hanya akan menunda atau melandaikan kasus positif yang tengah terjadi di Indonesia.

“PPKM itu tidak untuk memutus mata rantai, itu yang harus diingat. Jadi kita memang tidak membayangkan kalau PPKM dijadikan alat memutus mata rantai, karena tidak mungkin,” ujar Hermawan.

Hermawan mendorong pemerintah lebih aktif dalam melakukan tes dan pelacakan. Cara ini merupakan salah satu upaya untuk memutus penyebaran. Namun, untuk memutus rantai penularan, pengetesan dan pelacakan setidaknya satu juta spesimen setiap harinya.

“Sekarang kan masih di 200 ribu (tes), itu masih jauh sekali. Kalau kita tidak mampu mengikuti kapasitas testing ini, berarti kita tidak mampu mengikuti laju kecepatan penularan,” ujar Hermawan.

Sumber: republika.co.id

WHO Puji Saudi Karena Gelar Haji dengan Prokes Ketat

JEDDAH(Jurnalislam.com) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus memuji upaya Arab Saudi menyelenggarakan Ibadah haji 2021 ini dengan tindakan pencegahan penularan Virus Covid-19 yang ketat.

 

Melalui Twitter dia mengatakan “Ketika umat beriman berkumpul untuk melakukan haji tahun ini, kami menyambut baik perencanaan kesehatan masyarakat dan langkah-langkah yang telah diambil Arab Saudi untuk memastikan keselamatan jamaah dan komunitas mereka selama pandemi Covid-19.”

Melansir laman Saudigazette pada Senin (19/7/2021) disebutkan, Arab Saudi menjadi tuan rumah haji lain yang dirampingkan tahun ini, yang memungkinkan 60.000 jamaah haji yang divaksinasi penuh untuk melakukan ibadah haji tahun ini.

 

Sementara pada  haji tahun lalu,  Arab Saudi juga  mengambil bagian di tengah tindakan pencegahan, juga mendapat pujian dari WHO.

Tedros kemudian mengatakan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Arab Saudi selama haji telah menjadi contoh bagi negara-negara yang ingin kembali ke kehidupan normal dan beradaptasi dengan kondisi di bawah virus.

Sumber: sindonews.com

Pemimpin Taliban Mendukung Penyelesaian Secara Politik Untuk Konflik Afghanistan

DOHA(Jurnalislam.com) – Pemimpin tertinggi Taliban, Hibatullah Akhundzada pada hari Ahad (18/07/2021) mengatakan dia sangat mendukung penyelesaian secara politik untuk konflik di Afghanistan, meskipun saat ini Taliban tengah melancarkan serangan besar-besaran di seluruh penjuru negara itu.

Pernyataan itu muncul ketika perwakilan dari pemerintah Afghanistan dan Taliban duduk bersama untuk putaran baru perundingan di Doha pada akhir pekan ini, hal tersebut membangkitkan harapan bahwa perundingan damai yang telah lama terhenti akan dihidupkan kembali.

“Terlepas dari keuntungan dan kemajuan militer yang telah dicapai, Imarah Islam sangat mendukung penyelesaian secara politik di negara ini,” kata Akhundzada dalam sebuah pesan yang dirilis, sebagimana dilansir The New Arab.

“Setiap peluang untuk pembentukan sistem Islam, perdamaian dan keamanan yang datang dengan sendirinya akan selalu dimanfaatkan oleh Imarah Islam,” sambungnya.

Pemimpin Taliban mengatakan kelompoknya tetap berkomitmen mencari solusi untuk mengakhiri perang, namun Taliban juga mengecam partai-partai oposisi karena menurut mereka hanya membuang-buang waktu.

“Pesan kami tetap bahwa alih-alih mengandalkan orang asing, mari kita selesaikan masalah kita di antara kita sendiri dan selamatkan tanah air kita dari krisis yang ada,” imbuhnya.

Taliban sekarang diyakini menguasai sekitar setengah dari 400 distrik di negara itu, mengendalikan beberapa penyeberangan perbatasan penting, dan telah mengepung serangkaian ibu kota provinsi yang vital.

Taliban telah lama tampak bersatu, beroperasi di bawah rantai komando yang efektif, dan melakukan operasi militer yang kompleks meskipun ada desas-desus tentang perpecahan di antara para pemimpin organisasi.

Dari tahun ke tahun, Taliban selalu mengumumkan serangkaian gencatan senjata sementara selama hari raya Islam yang pada awalnya memberikan harapan bahwa pengurangan kekerasan yang lebih besar akan terwujud di negara itu.

Belakangan muncul kekhawatiran bahwa pasukan Afghanistan akan kewalahan tanpa dukungan udara dari pasukan asing, hal ini memungkinkan pengambilalihan militer oleh Taliban secara penuh atau dimulainya perang saudara multi dimensi di negara yang dibanjiri dengan persediaan senjata yang melimpah setelah hampir empat dekade mengalami pertempuran. (Bahri)

Sumber: The New Arab

Pemimpin Taliban Mendukung Penyelesaian Secara Politik Untuk Konflik Afghanistan

DOHA(Jurnalislam.com) – Pemimpin tertinggi Taliban, Hibatullah Akhundzada pada hari Ahad (18/07/2021) mengatakan dia sangat mendukung penyelesaian secara politik untuk konflik di Afghanistan, meskipun saat ini Taliban tengah melancarkan serangan besar-besaran di seluruh penjuru negara itu.

Pernyataan itu muncul ketika perwakilan dari pemerintah Afghanistan dan Taliban duduk bersama untuk putaran baru perundingan di Doha pada akhir pekan ini, hal tersebut membangkitkan harapan bahwa perundingan damai yang telah lama terhenti akan dihidupkan kembali.

“Terlepas dari keuntungan dan kemajuan militer yang telah dicapai, Imarah Islam sangat mendukung penyelesaian secara politik di negara ini,” kata Akhundzada dalam sebuah pesan yang dirilis, sebagimana dilansir The New Arab.

“Setiap peluang untuk pembentukan sistem Islam, perdamaian dan keamanan yang datang dengan sendirinya akan selalu dimanfaatkan oleh Imarah Islam,” sambungnya.

Pemimpin Taliban mengatakan kelompoknya tetap berkomitmen mencari solusi untuk mengakhiri perang, namun Taliban juga mengecam partai-partai oposisi karena menurut mereka hanya membuang-buang waktu.

“Pesan kami tetap bahwa alih-alih mengandalkan orang asing, mari kita selesaikan masalah kita di antara kita sendiri dan selamatkan tanah air kita dari krisis yang ada,” imbuhnya.

Taliban sekarang diyakini menguasai sekitar setengah dari 400 distrik di negara itu, mengendalikan beberapa penyeberangan perbatasan penting, dan telah mengepung serangkaian ibu kota provinsi yang vital.

Taliban telah lama tampak bersatu, beroperasi di bawah rantai komando yang efektif, dan melakukan operasi militer yang kompleks meskipun ada desas-desus tentang perpecahan di antara para pemimpin organisasi.

Dari tahun ke tahun, Taliban selalu mengumumkan serangkaian gencatan senjata sementara selama hari raya Islam yang pada awalnya memberikan harapan bahwa pengurangan kekerasan yang lebih besar akan terwujud di negara itu.

Belakangan muncul kekhawatiran bahwa pasukan Afghanistan akan kewalahan tanpa dukungan udara dari pasukan asing, hal ini memungkinkan pengambilalihan militer oleh Taliban secara penuh atau dimulainya perang saudara multi dimensi di negara yang dibanjiri dengan persediaan senjata yang melimpah setelah hampir empat dekade mengalami pertempuran. (Bahri)

Sumber: The New Arab

320 Jamaah Haji Indonesia di Saudi Berhaji Tahun Ini

SOLO (jurnalislam.com)- Menindaklanjuti adanya Surat Edaran (SE) dari Kemenag Solo yang berisi himbauan untuk melaksanakan shalat Idhul Adha di rumah masing masing, Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) memberikan masukan kepada Walikota Solo Gibran Rakabuming dan ketua Satgas Covid Solo Ahyani.

Ketua Dewan Ri’asah Tanfidziyah DSKS ustaz Aris Munandar Al Fatah berharap kebijakan peniadaan pelaksanaan Shalat Idhul Adha agar ditinjau ulang.

“Hal ini mengacu dalam UU No, 6 tahun 2018 Iemang Kekarantinaan Wilayah pada pasal 59 ayat 3 huruf b tertulis pembatasan kegiatan keagamaan, bukan peniadaan maupun pelarangan kegiatan keagamaan dan juga bukan penutupan tempat ibadah,” katanya pada jum’at, (16/7/2021).

Ia juga meminta untuk pemerintah kota Surakarta untuk memberikan kelonggaran kepada kaum muslimin untuk melaksanakan Shalat Idhul Adha di Masjid atau di tempat tempat yang memungkinkan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang kelat mengingat keadaan tersebut hanya setahun sekali.

“Untuk daerah-daerah yang masih dalam zona merah, keputusan pelaksanaan Shalat Idhul Adha hendaknya diambil berdasarkan kesepakatan dan penimbangan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat,” pungkas ustaz Aris.

Sebelumnya, Kemenag Surakarta mengeluarkan SE berisi himbauan kepada umat Islam di kota Solo untuk melaksanakan shalat Idhul Adha di rumah masing masing. Menurut Kepala Kemenag Surakarta Hidayat Maskur selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat, status penyebaran Covid-19 di Solo termasuk level 4.

KSPI Minta Buruh Isoman Difasiltiasi Vitamin Melalui BPJS

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Presiden KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Said Iqbal mengatakan KSPI meminta presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan presiden (Perpres) Darurat Covid-19. Agar buruh terjangkit Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri (Isoman) bisa memperoleh vitamin dan obat gratis melalui BPJS.

Data KSPI ungkap selama dimulainya PPKM darurat hingga hari ini, lebih dari 10% pekerja buruh disektor manufaktur baik padat karya maupun padat modal terpapar covid 19.

“Bahkan salah satu perusahaan otomotif di Bekasi dalam catatan kami sudah 15 orang meninggal dunia. Di Bandung lebih dari 5 orang, di Purwakarta lebih dari 20 buruh sudah meninggal dunia terpapar covid 19 setelah sebelumnya dilakukan tes PCR oleh perusahaan masing-masing,” ungkap Iqbal dalam keterangan pers di FNN TV, Kamis (15/07/2021).

Lebih lanjut menurut Iqbal metode penyekatan PPKM dinilai tidak efektif karena faktanya semua perusahaan manufaktur masih tetap bekerja 100%, data itu adalah mengapa sekarang terjadi klaster buruh atau klaster pabrik.

“Karena pabrik manufaktur itu tidak mungkin melakukan WFH (Work From Home) karena proses produksi di setiap stasiun kerja itu saling terkait seperti mata rantai. Dengan demikian penyekatan itu tidak punya makna, karena setiap perusahaan mempunyai izin beroperasi dari menteri perindustrian,” katanya.

Temuan KSPI juga mengungkap ada wanti-wanti terselubung bagi buruh yang isolasi mandiri dirumah, mereka dilarang lapor ke satgas covid,

“Ini data fakta, karena kalau dia lapor perusahaan akan ditutup sementara itu yang perusahaan tidak mau. Kalau ditutup sementara pasti buruh akan ada yang dirumahkan, potong gaji bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi PHK,” terang Iqbal.

Sedangkan selama isoman 14 hari tidak mungkin buruh membeli vitamin yang harganya mulai mahal,

“Itu semua butuh uang karena BPJS tidak menanggung vitamin dan obat-obatan covid. Akhirnya para buruh beli obat seadanya kalau ada uang. Itulah yang menjelaskan kenapa isolasi mandiri angka kematiannya tinggi coba cek itu pasti rata-rata pekerja buruh,” sambung Iqbal.

“Oleh karena itu kita minta keluarkan perpres darurat covid atau minimal peraturan menteri kesehatan yang membolehkan BPJS kesehatan memeberikan gratis vitamin dan obat-obatan terkait covid 19, karena BPJS kesehatan itu jaringannya luas,” imbuhnya.

Prediksi KSPI kalau PPKM tetap dilanjutkan selama 6 pekan kedepan akan terjadi ledakan PHK ratusan ribu buruh disektor manufaktur.

Kontributor: Bahri

Pertempuran Berkecamuk, Pemerintah Afghanistan – Taliban Gelar Perundingan Tingkat Tinggi di Qatar

QATAR(Jurnalislam.com)–Delegasi senior pemerintah Afghanistan dan perwakilan Taliban telah bertemu di Doha untuk negosiasi tingkat tinggi saat pertempuran meningkat di Afghanistan.

Kedua belah pihak sebelumnya telah melakukan perundingan di Qatar dan sempat terhenti beberapa bulan tetapi negoisasi seperti telah kehilangan momentum karena serangkaian keuntungan di medan perang terus dicapai oleh Taliban bertepatan dengan selesainya penarikan pasukan asing dari Afghanistan.

Delegasi pemerintah terdiri dari beberapa pejabat tinggi, termasuk mantan kepala eksekutif Abdullah Abdullah. Sebagaimana dilaporkan kehadiran Abdullah adalah untuk mendukung tim negosiator pemerintah dalam hal mempercepat perundingan yang telah lama terhenti.

“Selama kunjungannya, Abdullah Abdullah akan membahas isu-isu penting dan krusial dengan perwakilan Taliban,” terang Fraidoon Kwazoon, juru bicara delegasi pemerintah Afghanistan kepada Al Jazeera (17/07/2021).

“Penyelesaian konflik di Afghanistan terletak pada negosiasi, dan perdamaian dapat dicapai melalui dialog,” imbuhnya.

Sementara itu, juru bicara Taliban Mohammad Naeem mengatakan bahwa “Taliban telah berulang kali menegaskan kesiapannya untuk dialog dan negosiasi”, katanya.

“Masalah hanya dapat diselesaikan dengan dialog, akan tetapi pemerintah Afghanistan juga perlu menunjukkan komitmen yang sama,” tegas Naeem.

“Mereka perlu menunjukkan tekad yang benar dan tulus dalam hal perundingan untuk mengakhiri masalah ini.” sambungnya.

Tidak ada ‘kemajuan yang nyata’

Osama Bin Javaid dari Al Jazeera, melaporkan dari lokasi perundingan di Doha, mengatakan sesi terakhir pembicaraan adalah upaya untuk mencoba dan menyatukan kedua belah pihak.

“Kedua belah pihak mengatakan bahwa dialog adalah satu-satunya jalan ke depan dan mereka percaya bahwa solusi untuk Afghanistan yang damai hanya dapat datang dari meja perundingan, akan tetapi kenyataan di lapangan sangat berbeda,” katanya.

“Sepertinya tidak ada titik temu, tidak ada kemajuan yang nyata. Pihak Afghanistan bersikeras bahwa perlu ada gencatan senjata sebelum ada dialog yang sesungguhnya, dan Taliban bersikeras bahwa mereka menginginkan solusi secara syariah, mereka menginginkan pemerintahan yang komprehensif dan mencakup semua sisi Afghanistan,” terang Osama.

Lebih lanjut Osama bin Javaid mengatakan perwakilan khusus dari Eropa, Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa juga hadir pada pembicaraan itu “untuk mencoba dan melihat apakah mereka dapat mendorong untuk mencapai semacam perdamaian di Afghanistan” setelah berbulan-bulan terjadi perselisihan yang sangat besar.

“Tidak banyak harapan bahwa akan ada solusi konkrit yang keluar dari pertemuan ini, tetapi setidaknya itu adalah sesuatu untuk kemajuan bersama,” pungkasnya. (Bahri)

Sumber: Al Jazeera

Menag Klaim Jumlah Masjid yang Gelar Shalat Id Semakin Menurun

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Ikhtiar Kementerian Agama mengintensifkan sosialisasi edaran No SE 17 tahun 2021 mulai menunjukkan hasil. Edaran ini terkait tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di tempat Ibadah, Malam Takbiran, Salat Iduladha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban 1442 H/2021 M di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Menurut Menag Yaqut Cholil Qoumas, jajarannya di daerah terus memberikan pemahaman kepada pengurus masjid/musalla terkait SE No 17 tahun 2021, khususnya yang berada di wilayah PPKM. Seiring meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, angka rencana takbir keliling dan Salat Iduladha di masjid/musalla terus menurun.

Dijelaskan Menag, sosialisasi dilakukan kepada lebih dari 138 ribu lebih masjid. “Saat ini masih sekitar 4,02 persen masjid yang akan menggelar Salat Iduladha dan 1,77 persen yang akan melakukan takbir keliling di wilayah PPKM Darurat,” kata Menag dalam Rakor Pembatasan Mobilitas Idul Adha yang dipimpin Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan secara daring, Sabtu (17/7/2021) di Jakarta.

Rakor ini juga diikuti sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan TNI/Polri, kepala daerah, serta guru besar perguruan tinggi.

“Angka ini terus menurun dan kami akan terus bergerak bersama TNI, Polri dan Pemda (melakukan sosialisasi dan edukasi),” sambungnya.

Menag juga menggarisbawahi pentingnya mencermati potensi kerumunan pada saat penyembelihan hewan kurban. Sosialisasi prokes penyembelihan harus menjadi titik tekan juga.

“Kegiatan ini berpotensi menimbulkan kerumunan yang berdampak pada peningkatan angka Covid-19. Dan tentunya ini memerlukan koordinasi dengan TNI, Polri dan Pemda,” tandasnya.

Menag menambahkan, pihaknya juga sudah koordinasi dengan NU, Muhammadiyah, MUI, dan ormas lainnya untuk bersama-sama mengeluarkan imbauan agar umat tidak melakukan mudik Iduladha tahun ini.

Setelah rapat bersama Menko Marves, Menag menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi implementasi prokes SE No17 tahun 2021 bersama seluruh Kakanwil Kemenag dan para rektor PTKN se Indonesia secara daring.

DSKS Minta Pemerintah Izinkan Masjid Gelar Shalat Id dengan Prokes Ketat

SOLO (Jurnalislam.com)- Menindaklanjuti adanya Surat Edaran (SE) dari Kemenag Solo yang berisi himbauan untuk melaksanakan shalat Idhul Adha di rumah masing masing, Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) memberikan masukan kepada Walikota Solo Gibran Rakabuming dan ketua Satgas Covid Solo Ahyani.

Ketua Dewan Ri’asah Tanfidziyah DSKS ustaz Aris Munandar Al Fatah berharap kebijakan peniadaan pelaksanaan Shalat Idhul Adha agar ditinjau ulang.

“Hal ini mengacu dalam UU No, 6 tahun 2018 Iemang Kekarantinaan Wilayah pada pasal 59 ayat 3 huruf b tertulis pembatasan kegiatan keagamaan, bukan peniadaan maupun pelarangan kegiatan keagamaan dan juga bukan penutupan tempat ibadah,” katanya pada jum’at, (16/7/2021).

Ia juga meminta untuk pemerintah kota Surakarta untuk memberikan kelonggaran kepada kaum muslimin untuk melaksanakan Shalat Idhul Adha di Masjid atau di tempat tempat yang memungkinkan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang kelat mengingat keadaan tersebut hanya setahun sekali.

“Untuk daerah-daerah yang masih dalam zona merah, keputusan pelaksanaan Shalat Idhul Adha hendaknya diambil berdasarkan kesepakatan dan penimbangan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat,” pungkas ustaz Aris.

Sebelumnya, Kemenag Surakarta mengeluarkan SE berisi himbauan kepada umat Islam di kota Solo untuk melaksanakan shalat Idhul Adha di rumah masing masing. Menurut Kepala Kemenag Surakarta Hidayat Maskur selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat, status penyebaran Covid-19 di Solo termasuk level 4. (Arie R)

Taliban dan Pemerintah Afghanistan Sepakati Gencatan Senjata di Provinsi Badghis

AFGANISTAN(Jurnalislamcom)–Seorang pejabat Afghanistan mengatakan pada hari Kamis (15/07/2021) bahwa gencatan senjata telah dinegosiasikan dengan para pemimpin Taliban setempat di provinsi barat Afghanistan yang telah diserang oleh gerilyawan dalam operasi sapu bersih di pedesaan.

Gubernur Badghis, Hesamuddin Shams mengatakan tidak ada tenggat waktu yang ditetapkan untuk gencatan senjata tersebut. Kesepakatan gencatan senjata ini terjadi setelah Taliban pekan lalu menyerbu ibu kota provinsi Qala-i-Naw, serangan besar pertama mereka sejak pasukan asing pimpinan AS menarik tentara terakhir mereka dari Afghanistan pada awal Mei.

“Gencatan senjata antara pasukan keamanan Afghanistan dan Taliban dimulai sekitar pukul 10.00 hari ini. Gencatan senjata itu ditengahi oleh para tetua suku,” kata Shams kepada AFP.

Setelah menguasai seluruh provinsi, gerilyawan Taliban menyerbu Qala-i-Naw, dimana pasukan Afghanistan dan pejuang Taliban terlibat dalam pertempuran jalanan.

Pasukan Afghanistan, yang telah menghadapi krisis di negara itu, kemudian mengatakan bahwa mereka telah mengusir gerilyawan keluar dari kota.

Taliban telah merebut sejumlah distrik di pedesaan, serta penyeberangan perbatasan utama dengan negara-negara tetangga, hal tersebut menghambat pendapatan yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah Kabul, sementara Taliban memperoleh pundi-pundi pendapatan mereka sendiri.

Sebagaimana diketahui Pada hari Rabu, Taliban telah berhasil merebut penyeberangan perbatasan Spin Boldak di sepanjang perbatasan dengan Pakistan.

‘Situasinya akan semakin buruk’

Islamabad pada hari Kamis mengumumkan telah mengundang sejumlah “Pejabat Afghanistan” ke konferensi perdamaian selama akhir pekan ini, tetapi asisten presiden Afghanistan Ashraf Ghani mengatakan kepada media lokal bahwa pemerintahnya telah meminta untuk ditunda, disaat yang sama para politisi negara sudah menuju ke Qatar.

Menurut keterangan penduduk setempat, setelah merebut kota perbatasan Spin Boldak, sejumlah pejuang Taliban menggeledah rumah dan menyita kendaraan pejabat pemerintah yang sudah melarikan diri.

“Pasar ditutup dan para pedagang takut situasinya akan berubah menjadi buruk,” kata Mohammad Rasoul, seorang pedagang di Spin Boldak, kepada AFP melalui telepon.

“Mereka takut dagangan mereka akan dijarah. Ada puluhan oportunis yang menunggu untuk menjarah,” katanya.

Nader Nadery, juru bicara tim negosiasi pemerintah di Doha mengatakan pembicaraan damai dengan Taliban telah terhenti selama berbulan-bulan, kini Taliban menawarkan gencatan senjata tiga bulan dengan imbalan pembebasan ribuan tahanan.

Namun, lebih lanjut Nader mengatakan bahwa tidak ada proposal resmi yang dibuat oleh Taliban terkait hal tersebut.

Pembicaraan damai yang diluncurkan di Qatar tahun lalu sejauh ini gagal mencapai penyelesaian politik apa pun, dan serangan Taliban terbaru menunjukkan para gerilyawan sekarang bersiap untuk memperoleh kemenangan secara militer.(Bahri)

Sumber: The New Arab