Gubernur NTB dan Walikota Mataram Larang VD

MATARAM (Jurnalislam.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH. Muhammad Zainul Majdi melarang warganya merayakan Valentine’s Day (VD). Majdi menilai, peringatan hari valentin yang selalu dirayakan setiap 14 Februari itu tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya asli Indonesia.

“Tidak semua kebudayaan dari luar itu baik untuk ditiru dan terapkan di negara kita, karena sejatinya masyarakat Indonesia memiliki kebudayaan tersendiri dan ini harus disadari,” kata Zainul Majdi di Mataram, Kamis (12/2/2015).

Jika dilihat, budaya valentine yang berasal dari Barat sangat tidak sesuai dengan kepribadian orang Indonesia, lanjutnya.

“Dari latar belakangnya saja hari valentine ini bukan sesuatu yang menciptakan optimisme, mengajarkan tentang percaya diri, menciptakan semangat dan keberanian. Tetapi justru mengajarkan kita kecengengan, keputusasaan, keburukan, dan mengajarkan tradisi yang tidak baik,” jelasnya.

Pernyataan serupa dikeluarkan Walikota Mataram, Ahyar Abduh yang mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 008/13/II/15 tentang pelarangan sekolah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka peringatan hari valentin.

“Pemerintah kota sudah tegas melarang berbagai kegiatan valetine day atau hari kasih sayang pada 14 Februari di sekolah-sekolah,” katanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat (13/2/2015), sebagaimana dilansir serambimata.

Dalam imbauan itu disebutkan, kepada semua sekolah untuk tetap memfokuskan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, terutama menghadapi persiapan ujian sekolah dan ujian nasional yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

“Dalam hal ini pemerintah kota mengharapkan semua lapisan masyarakat terutama jajaran pendidik dan para orang tua untuk bekerja sama dalam melakukan pengawasan,” ujarnya.

Reporter: Sirath | Editor: Ally | Jurnalislam

 

Sosialisasi Bahaya VD ke Sekolah Juga Digelar Ansharusyariah Banten

BANTEN (Jurnalislam.com) – Jamaah Ansharusy Syariah bersama Tim Pembela Muslim (TPM) Banten menggelar aksi menolak Valentine’s Day (VD) di beberapa sekolah di Banten, Jum’at (12/2/2016). Aksi tersebut diadakan untuk mensosialisasikan bahaya perayaan VD yang sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam.

“Minimal kita punya tanggung jawab dan alasan di Hari Pertimbangan nanti ketika ditanya tentang menghadang laju VD oleh Allah,” kata Agus Rahmat, SH, TPM Banten usai memberikan arahan kepada murid SMKN 3 Cilegon.

Dalam aksi tersebut terlihat para pelajar dan dewan guru membentangkan spanduk bertuliskan “O Muslim! Stop Celebrating Valentine’s Day!”. Selain itu, aktivis dari TPM dan Ansharusyariah juga membagikan selebaran berisi imbauan serta pemahaman tentang bahaya merayakan VD. Mereka juga membagikan stiker tolak VD.

Aksi yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut surat imbauan dari Dinas Pendidikan kota Cilegon terkait larangan VD itu mendapat dukungan penuh dari pihak sekolah sendiri. Kepala Sekolah SMKN 3 Cilegon, Drs. Tatang mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi aksi yang dilakukan oleh TPM dan Jamaah Ansharusy Syariah dan akan memberikan sanksi kepada siswa yang kedapatan merayakan hari valentin.

“Kami akan memonitoring pada saat hari H dan akan memberi sanksi tegas jika kedapatan siswa yang merayakan valentin, termasuk orang yang bodoh ketika merencanakan kegiatan VD” tegasnya.

TPM dan Jamaah Ansharusy Syariah akan melakukan roadshow ke beberapa sekolah di Banten hingga H-1 VD sebagai tindakan pencegahan kepada kaum muda agar terhindar dari Virus merah jambu ini.

Aksi serupa juga digelar Jamaah Ansharusy Syariah di beberapa kota di Indonesia seperti Surabaya, Jember, Banyuwangi, Balikpapan, Samarinda, Bima, Solo, Tasikmalaya, dll.

Reporter: Muhammad Fajar  | Editor: Ally | Jurnalislam

 

7 Serdadu Bayaran Tewas saat Pertemuan Gubernur Khost Diserang Taliban

KHOST (Jurnalislam.com) – Mujahidin Imarah Islam di distrik Sabari timur provinsi Khost melakukan serangan terhadap sebuah pos militer yang terletak di daerah Khalbesat pada pukul 01:00 waktu setempat hari Jumat (12/02/2016), Al Emarah News melaporkan.

Serangan itu terjadi saat pertemuan yang sedang berlangsung dihadiri oleh Gubernur Khost, Hakim Khan Habibi, Menteri Perbatasan Gulab Mangal, kepala intelijen Barakatullah Tsamkani dan pejabat bayaran peringkat tinggi lainnya.

Para pejabat mengatakan bahwa pusat kabupaten juga diserang dalam operasi tersebut dan sebagai hasilnya pertemuan itu berubah menjadi kekacauan sementara 4 serdadu bayaran juga dilaporkan tewas dan beberapa luka-luka.

Dan 3 serdadu  lainnya tewas dan 2 luka-luka saat Mujahidin menyerang di desa Nakam.

Sementara di sebuah pos musuh utama yang terletak di dasar sungai distrik Musa Qala daerah Do Aab juga diserang oleh Mujahidin Imarah Islam pada hari yang sama di tengah operasi tahunan 'Azm' yang sedang berlangsung.

Operasi berakhir setelah pertempuran singkat dan orang-orang bersenjata terpaksa melarikan diri setelah mengalami kekalahan.

Laporan mengatakan bahwa 2 APC, sebuah truk pickup dan peralatan lainnya disita serta wilayah besar Do Aab dan Amaal jatuh di bawah kendali penuh Mujahidin.

Deddy | Alemarah | Jurnalislam

Turki: Serangan Udara Rusia adalah Bukti Omong Kosong Moskow dalam Gencatan Senjata

MUNICH (Jurnalislam.com) – Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu pada hari Jumat mengatakan perdamaian tidak bisa dipertahankan di Suriah kecuali Rusia menghentikan serangan udara yang masih terus mereka lakukan, lansir Anadolu Agency Jumat (12/02/2016).

"Jika Rusia terus melakukan serangannya di wilayah ini dan pertempuran senjata tidak berhenti, maka gencatan senjata tidak dapat dilakukan. Bantuan kemanusiaan pun tidak bisa mencapai secara efektif," tambah Cavusoglu.

Menteri mengatakan ia mengadakan pertemuan sembilan jam dengan Suriah Support Group pada Kamis malam, yang katanya bertujuan untuk melanjutkan perundingan di Jenewa yang ditunda pada 3 Februari "karena serangan udara Rusia".

"Tidak mungkin untuk melanjutkan pembicaraan sementara serangan (Rusia) sedang berlangsung. Sekali lagi, penyebab lain dari terhentinya pembicaraan pada 3 Februari adalah karena hambatan terhadap bantuan kemanusiaan tidak dihapus," kata menteri.

Cavusoglu juga mengatakan rezim Bashar al-Assad tidak hanya menggunakan bom barel dan gas kimia, dan menambahkan: "Blokade, kelaparan dan membunuh dengan cara ini adalah salah satu taktik perang mereka."

"Masalah bantuan kemanusiaan harus dibuat instrumen kebijakan," tambah Cavusoglu.

Menteri juga mengatakan solusi politik "yang paling realistis dan permanen" untuk kebuntuan Suriah dan mengomentari usulan penghentian permusuhan diumumkan oleh kekuatan dunia.

"Saya berharap, pada awalnya, konflik akan dihentikan. Durasi seminggu dipertimbangkan. Oposisi moderat akan bertemu pasukan di lokasi. Saya harap itu akan berubah menjadi gencatan senjata permanen," kata Cavusoglu.

Suriah tetap terkunci dalam perang global sejak awal 2011, ketika rezim Assad menumpas protes unjuk rasa yang meletus sebagai bagian dari Arab Spring.

Sejak itu, lebih dari 250.000 orang di negara yang dilanda perang tersebut telah tewas dan lebih dari 10 juta warga menjadi pengungsi, menurut angka PBB.

Bahkan sebuah laporan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Suriah mengatakan bahwa 470.000 warga Suriah tewas dan 1.900.000 terluka dalam perang global di negara itu.

 

Deddy | Anadolu Agency | Jurnalislam

Shalat Jumat Dibatalkan, Serangan Brutal Jet Tempur Rusia Bunuh 16 Warga Sipil di Homs

SURIAH (Jurnalislam.com) – Enam belas warga sipil tewas dan puluhan luka-luka pada hari Jumat dalam serangan udara Rusia pada kota al-Ghantu yang dikuasai pejuang Suriah di provinsi Homs, sumber-sumber lokal mengatakan kepada Anadolu Agency Jumat (12/02/2016).

Sumber tersebut mengatakan bahwa dua pesawat tempur Rusia menyerang sejumlah kota di pedesaan bagian utara provinsi Homs, termasuk al-Ghantu, di mana dua rudal menargetkan daerah pemukiman yang penuh dengan warga sipil pengungsi lokal.

Sementara itu, otoritas agama setempat di Homs mengumumkan pembatalan shalat Jumat di pedesaan utara menyusul serangan udara Rusia.

Ini adalah ketiga kalinya shalat Jumat dibatalkan di pedesaan Homs sejak intervensi Rusia September 2015.

Sebuah laporan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Suriah mengatakan bahwa 470.000 warga Suriah tewas dan 1.900.000 terluka dalam perang global di negara itu.

Angka ini jauh di atas angka korban tewas terakhir PBB yaitu 250.000, yang berhenti mengumpulkan statistik tentang korban konflik Suriah 18 bulan yang lalu.

Deddy | Anadolu Agency | Jurnalislam
 

Lewati Batas Waktu, Kepolisian Dinilai Lamban Tangani Kasus Pengeroyokan Laskar

KLATEN (Jurnalislam.com) – Perwakilan ormas Islam, ustadz Bony menilai, penanganan kasus pengeroyokan laskar oleh puluhan preman Rusunawa di Desa Baren Lor, Klaten sangat lamban. Mengingat, Polres Klaten telah melewati batas waktu yang diberikan ormas Islam kepada Polres Klaten, yaitu selama 2 x 24 jam.

“Jadi kita lihat disitu sangat lamban. Seharusnya kejadian seperti itu Polres langsung menyisir Rusunawa ya, karena yang menyerang mereka,” keluhnya.

Padahal, lanjutnya, saat itu mereka tidak hanya menggunakan batu akan tetapi senjata tajam berupa pedang. “Tapi sama sekali tidak, sehingga ketika temen-temen Senin sore showofforce itu, sampai dilempari batu, malah dituduh bahwa temen-temen itu menyerang,” ujar di hadapan ratusan massa dari berbagai ormas Islam Solo di Masjid Raya Klaten Jalan Pemuda, Klaten Kota, Jumat (12/2/2016).

Kedatangan ratusan massa ormas Islam itu untuk memenuhi undangan Majelis Mujahidin (MM) dalam rangka silaturahim memperkuat ukhuwah Islamiyah sesama aktivis Islam pasca kasus pengroyokan laskar oleh preman Klaten.

Reporter: Dyo | Editor: Ally | Jurnalislam

PM Rusia: Perang Dunia akan Terjadi Jika Saudi Kirim Pasukan Darat ke Suriah

RUSIA (Jurnalislam.com) – Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev telah memperingatkan bahwa penyebaran pasukan darat asing dalam perang Suriah bisa mengakibatkan perang dunia, Aljazeera melaporkan Jumat (12/02/2016).

Medvedev seperti dikutip dalam wawancara yang disiarkan pada Kamis oleh surat kabar Jerman Handelsblatt mengatakan bahwa "operasi darat menarik semua orang yang ambil bagian di dalamnya menjadi perang".

Ketika ditanya tentang proposal terbaru Arab Saudi untuk mengirim pasukan darat ke Suriah, perdana menteri Rusia menjawab bahwa "Amerika dan mitra Arab kami harus mempertimbangkan apakah mereka menginginkan perang permanen atau tidak".

Reporter Al Jazeera Rory Challands, melaporkan dari Moskow, mengatakan bahwa komentar Medvedev itu merupakan peringatan eksplisit untuk Amerika Serikat dan sekutu regionalnya, termasuk Arab Saudi.

"Dia pada dasarnya mengatakan kepada mereka untuk menghentikan pengiriman pasukan karena jika mereka melakukannya, mungkin akan mengakibatkan semacam perang yang tak berkesudahan atau bahkan perang dunia," kata Challands.

Medvedev juga mengkritik penolakan kekuatan Barat untuk berkolaborasi dengan Rusia di Suriah. Perdana menteri mengatakan hubungan di tingkat departemen pertahanan hanya sporadis.

Sementara itu Kepala pertahanan AS Ashton Carter, menyambut komitmen Arab Saudi untuk memperluas peran pasukan darat mereka di Suriah.

Pada pertemuan lebih dari dua lusin menteri pertahanan di markas NATO, Carter mengatakan pada hari Jumat bahwa sekutu kunci Uni Emirat Arab sepakat untuk mengirim tentara pasukan khusus ke Suriah.

Carter menolak mengatakan berapa banyak pasukan komando Emirat yang akan pergi ke Suriah. Dia mengatakan mereka akan menjadi bagian dari upaya yang dipimpin oleh AS dan didukung oleh pasukan khusus Saudi untuk melatih dan mengaktifkan pejuang Arab lokal.

 

Deddy | Aljazeera | Jurnalislam

Majelis Mujahidin: Eksistensi LGBT Bukan Bagian dari HAM

Pernyataan Sikap Majelis Mujahidin

 

EKSISTENSI LGBT BUKAN BAGIAN DARI HAM

—– DISEMBUHKAN BUKAN DILINDUNGI —–

Berkembangnya komunitas mungkar LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender dan interseks) di Indonesia, merupakan produk dosa liberalisme sekuler dan anti agama yang menggerogoti kehidupan berbangsa dan bernegara. LGBT merupakan ancaman dan penyimpangan terhadap fitrah, jati diri rakyat, bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ditinjau dari filosofi, ideology, agama serta dasar berfikir mayoritas bangsa Indonesia, eksistensi para pendukung LGBT, jelas menyimpang dari landasan konstitusi negara RI.

Intervensi asing bukan sekadar propaganda mengembangbiakkan LGBT, namun dinyatakan secara gamblang oleh Dubes AS untuk Indonesia Robert O Blake kepada HU Republika. “Saya tahu ini isu sensitif, tapi Indonesia sebagai Negara demokrasi harus bisa memberikan contoh bagi Negara-negara lain” kata Blake saat mengunjungi kantor Harian Republika, kamis (11/2).

Robert O Blake sengaja ingin menjerumuskan pemerintah Indonesia, dengan alasan memberikan contoh tentang pemberian kesetaraan terhadap kaum LGBT. Karena, menurutnya, Indonesia berhasil memimpin demokrasi regional melalui Bali Democracy Forum.

Bahkan melalui program“The Being LGBT in Asia Phase 2 Initiative” (BLIA-2), Program Pembangunan PBB (UNDP) menggelontorkan dana senilai  8 juta dollar AS atau sekitar Rp107,8 miliar. Dana melimpah itu berasal dari kemitraan regional antara UNDP, Kedutaan Besar Swedia di Bangkok dan USAID. Selain komunitas LGBTI Indonesia, komunitas serupa di China, Filipina dan Thailand juga mendapat dukungan dana dari proyek UNDP itu.

Proyek ini dimulai sejak Desember 2014 hingga September 2017. “Inisiatif ini bertujuan untuk memajukan kesejahteraan lesbian, gay, biseksual, transgender dan interseks (LGBTI), dan mengurangi ketimpangan dan marginalisasi atas dasar orientasi seksual dan identitas gender (SOGI),” demikian keterangan tertulis dari situs resmi UNDP, Jumat (12/2/2016). Hal ini menjadi kewaspadaan bagi seluruh stakeholder supaya tidak menjadi sasaran proyek tersebut dengan dana besar yang diterimanya. Karena promosi LGBT berarti merusak tatanan kemasyarakatan dan karakter generasi bangsa.

  Komunitas LGBT adalah komunitas mungkar, yang menyimpang dan keluar dari HAM demi memuaskan hawa nafsu dan hasrat menyimpang mereka sendiri. Kehadiran mereka di tengah masyarakat, bukan saja tidak memberikan dampak positif apapun terhadap terciptanya moral keluarga dan masyarakat, yang menjadi pilar pokok bagi bangsa sebuah negara. Tapi LGBT juga anti agama, meskipun penganutnya mengaku beragama.

Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat, dengan penduduk mayoritas beragama Islam, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan anugerah dari Allah Yang Maha Kuasa. Maka dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara yang diatur konstitusi berkaitan erat dengan agama, sebagaimana disebutkan dalam Ps. 29 ayat (1) dan (2).

Untuk itu Majelis Mujahidin sebagai institusi pengawal dan penegak Syariat Islam khususnya di lembaga negara, perlu memberikan sikap terhadap munculnya komunitas LGBT dan upaya solusi menghadapi penyakit masyarakat tersebut sebagai berikut :

    

  1. Indonesia sebagai negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa tidak boleh memberi peluang berkembangnya LGBT, karena tidak ada satu ajaran agamapun di Indonesia yang menolerir LGBT.
  2. LGBT (Lesbian, Gay, Bisex dan Transgender) bukan merupakan hak asasi manusia, lebih merupakan penyakit dan penyimpangan sosial (social deviation) di tengah masyarakat yang memerlukan penyembuhan, normalisasi dan rehabilitasi kehidupan sebagaimana makhluk sosial lainnya. Menurut Syariat Islam LGBT adalah perilaku “fahisyah”, kejahatan pelanggaran Syariat yang dilaknat Allah Swt, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an Qs. Al-A’raf 80-81 yang artinya:

Wahai Muhammad, ingatlah ketika Luth berkata kepada kaumnya: "Apakah patut kalian melakukan homoseks yang belum pernah dilakukan oleh manusia di dunia ini sebelum kalian? Kalian telah melampiaskan birahi kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Bahkan kalian adalah kaum yang melanggar syari'at agama kalian."

  1. LGBT bukan termasuk koridor HAM yang harus dilindungi, karena perkawinan sejenis tidak dapat membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan yang merupakan kesatuan alamiah dan fundamental dari masyarakat yang berhak mendapat perlindungan masyarakat dan negara. Sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Universal HAM (DUHAM) pasal 16, ayat (1) – (3):
  1. Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian.
  2.  Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.
  3. Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan Negara.

UUD NRI 1945, pasal 28 B ayat (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

  1. Para pendukung LGPT disamping melanggar konstitusi negara dan DUHAM, juga ikut menyebarkan virus penyakit masyarakat yang mengancam generasi remaja dan anak bangsa serta negara. Data dan fakta membuktikan merebaknya penyakit HIV-AIDS didominasi oleh LGPT. Data Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Nasional terjadi peningkatan jumlah penderita HIV di kelompok homoseksual; meningkat dari 6% (2008), menjadi 8% (2010), dan 12% (2014). Hasil screening gay umur 13 tahun ke atas pada tahun 2013, didapatkan 81% terinfeksi HIV dan 55% terdiagnosis AIDS. (Badrul Munir, dokter spesialis saraf devisi infeksi. Perawat HIV-AIDS RS. Saiful Anwar Malang)
  2. Dalih LGBT berdasarkan HAM adalah manipulasi konstitusi yang disponsori Negara asing secara politik dan pendanaan. Maka diserukan kepada Pemerintah, media massa cetak dan elektronik, LSM, Yayasan dan stakeholder yang lain untuk tidak menjadi agen LGBT dengan cara menolak dana UNDP dalam proyek “The Being LGBT in Asia Phase 2 Initiative” (BLIA-2) di Asia Tenggara.
  3. Mendesak pemerintah RI dan DPR RI segera mengeluarkan regulasi peraturan yang melarang perkawinan sejenis, sebab bertentangan dengan konstitusi, agama dan berdampak buruk menghancurkan tatanan kehidupan sosial masyarakat dan generasi penerus bangsa.

 

Demikian pernyataan Majelis Mujahidin sebagai kontribusi membangun karakter bangsa (character building) berlandaskan konstitusi negara dan agama, menuju cita-cita kemerdekaan yang kita idam-idamkan. Kepada pendukung LGBT dan pihak manapun yang memberikan toleransi sosial terhadap LGBT, Majelis Mujahidin mengajak debat terbuka secara ilmiah dan akademis untuk mempertanggungjawabkan pendirian yang sah dan valid secara konstitusional.

 

Yogyakarta, 3 Jumadil Awal 1437/12 Februari 2016

Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin

     Irfan S. Awwas                                                                          M. Shabbarin Syakur

            Ketua                                                                                         Sekretaris

Ormas Islam Targetkan Klaten Bebas Premanisme

SURAKARTA (Jurnalislam.com) – Sejumlah ormas Islam di Kota Solo mengadakan konsolidasi mengawal kasus pengroyokan laskar laskar oleh preman di Desa Baren Lor, Klaten pada Ahad (7/2/2016) lalu. Konsolidasi yang digelar di Masjid Baitussalam Tipes, Surakarta pada Kamis (11/2/2016) malam itu untuk menindaklanjuti batas waktu 2 x 4 jam yang diberikan ormas Islam kepada Kapolres Klaten untuk menangkap semua pelaku pengeroyokan.

Diantaranya ormas Islam yang hadir dalam konsolidasi itu adalah Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS), Jamaah Ansharusy Syariah, Team Hisbah, Komunitas Nahi Munkar Surakarta (KONAS), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI), dan lain-lain.

Perwakilan FUI Klaten, ustadz Syafei berharap para aktifis Islam khususnya di Klaten dapat bersama bangkit memberantas premanisme di wilayah Klaten. Ia juga menginformasikan keberadaan provokator dalam kasus tersebut, Sulistyo yang saat ini berada d Polsek Klaten Kota.

"Namun belum di jadikan tersangka, sampai saat ini dia masih disana, namun tadi saya mendapatkan kabar bahwa dia (Sulistyo) minta ijin Kapolres untuk mengikuti pengajian di Rusunawa karena dia sebagai RW," terang Syafei.

Sementara itu, Ketua Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS), Edi Lukito mengatakan, target yang harus dicapai adalah Klaten bebas Preman serta menuntut Kepolisian untuk menangani kasus tersebut secepatnya. 

"Yang pertama kita minta kejelasan kasus ini, yang kedua kita minta kepolisian membebaskan biaya korban penganiyayaan, yang ketiga Sulis sebagai biang kerok harus segera ditetapkan sebagai terdakwa," tegas Edi.

Hari ini, Jumat (12/2/2016) setelah sholat Jumat, ormas Islam Klaten akan mendatangi Polres Klaten.

Reporter: Dyo | Editor: Ally | Jurnalislam

AQAP Rebut Lebih Banyak Wilayah di Yaman Selatan

YAMAN (Jurnalislam.com) – Al Qaeda di Semenanjung Arab (AQAP) telah memperluas wilayahnya di seluruh Yaman selatan dengan merebut lima kota, termasuk ibukota provinsi, selama dua pekan terakhir. Cabang resmi Al Qaeda di Yaman tersebut terus mengambil keuntungan pada perang  yang terjadi di Yaman, The Long War Journal melaporkan, Kamis (11/02/2016).

AQAP memegang kontrol penuh atas Houta, ibukota provinsi Lahj, pada 26 Januari, menurut Al-Araby al-Jadeed. Milisi pro- rezim pemerintah di kota melarikan diri saat mujahidin AQAP menyerbu lembaga-lembaga rezim dan meledakkan kantor polisi yang digunakan sebagai basis militer.

Setelah menaklukan milisi Syiah Houthi, AQAP memperkuat di empat kota di provinsi Abyan dan Shabwa, benteng lokal untuk AQAP. Pada tanggal 1 Februari, AQAP mengambil alih kota Azan di Shabwa tanpa perlawanan.

Kota berikutnya yang jatuh adalah Mahfid, sebuah kota di provinsi Abyan, pada 4 Februari, menurut Al-Masdar Online. AQAP mengangkat panji hitam dan mendirikan pos-pos pemeriksaan keamanan di seluruh kota. Mahfid, seperti Azan, dikuasai tanpa perlawanan dari pasukan rezim.

Selain itu, AQAP baru-baru ini mengambil alih kota-kota pesisir Shoqra dan Ahwar di provinsi Abyan, menurut laporan AFP 8 Februari.

Lima kota tersebut adalah pusat populasi besar terbaru di Yaman selatan yang jatuh di bawah lingkup pengaruh al Qaeda. Kota pertama yang jatuh adalah Mukalla, ibukota provinsi Hadramout, pada bulan April 2015. AQAP meluncurkan beberapa serangan tingkat tinggi di pangkalan militer Yaman sebelum mengambil alih ibukota provinsi.

Pada bulan Desember 2015, AQAP menyerbu Zinjibar, ibukota provinsi Abyan, dan kota terdekat Jaar setelah bentrokan dengan pasukan rezim Yaman.

Selain kota-kota yang diketahui dikendalikan oleh AQAP, AQAP juga memegang kekuasaan atas daerah pedesaan di provinsi Abyan, Shabwa, dan Hadhramaut.

AQAP berusaha mengelola wilayah yang baru-baru ini telah dikendalikan, dan mempromosikan kegiatan sosial, bantuan ke masyarakat pada media sosial. Baru-baru ini, AQAP telah menyoroti usahanya memberikan pelayanan serta memberlakukan syariah, atau hukum Islam, di Mukalla, Zinjibar, dan Jaar. (baca juga: AQAP Sediakan Layanan Sosial, Terapkan Syariah, Tingkatkan Kemajuan Yaman Selatan).

AQAP merebut kembali tanah yang hilang pada 2012 setelah rezim Yaman, dengan bantuan AS, melancarkan serangan di Yaman selatan. AQAP menguasai sebagian besar wilayah selatan Yaman, termasuk Zinjibar dan sejumlah kota di Abyan dan Shabwa dari Mei 2011 sampai jatuhnya pada 2012.

AQAP telah mengambil banyak kemenangan, yang dimulai pada 2014 memerangi pemberontak Syiah Houthi dan pasukan yang setia kepada mantan presiden Ali Abdullah Saleh di satu sisi, melawan Presiden terguling Abd Rabbuh Mansur Al-Hadi dan koalisi negara-negara Teluk dipimpin Saudi di sisi lain.

Pasukan Hadi menyiapkan sedikit perlawanan terhadap AQAP dan pejuang politiknya, karena AQAP juga meluncurkan serangan mematikan terhadap pemberontak Syiah Houthi.

AS telah menargetkan pemimpin AQAP dalam serangan pesawat tak berawak (drone), dan telah membunuh beberapa pemimpin tertinggi AQAP, termasuk pendiri dan amir pertama AQAP, Syeikh Nasir al Wuyhashi. Tapi syahidnya Syeikh Nasir al Wuyhashi tidak mampu menghentikan AQAP merebut wilayah di selatan Yaman.

 

Deddy | TLWJ | Jurnalislam