Akibat Aniaya Jurnalis, KJI Boykot Lomba Foto Peringatan Hari TNI

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Sebagai bentuk solidaritas terhadap jurnalis korban penganiayaan oknum TNI di Medan, Kamerawan Jurnalis Indonesia (KJI) menyatakan menolak berpartisipasi dalam lomba foto dan video yang diselenggarakan oleh Pusat Penerangan (Puspen) TNI yang digelar dalam rangka menyambut dan memeriahkan Peringatan Hari TNI ke-71.

Array Argus (wartawan Tribun Medan) dan Andry Safrin (MNC TV) menjadi korban penganiayaan oknum TNI AU saat sedang melakukan tugas peliputan aksi unjuk rasa warga di Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan yang bersengketa lahan dengan TNI AU pada Senin 15 Agustus lalu.

“Sikap KJI ini bentuk solidaritas atas tindak kekerasan yang di lakukan oknum-oknum TNI AU Lanud Medan terhadap rekan se-profesi kami Array Argus (Tribun Medan) dan Andry Safrin (MNC TV),” kata ketua KJI Andi Riccardi dalam pernyataanya kepada Jurniscom, Selasa (30/8/2016).

Array dan Andry harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Mitra Sejati, Kota Medan. Andry mengalami luka serius pada dada dan perut hingga mendapat bantuan pernafasan dengan oksigen. Selain itu tulang rusuk dan leher Andry juga patah.

“Demikian sikap KJI secara tegas menolak ikut dalam perlombaan yang diadakan TNI hingga kasus ini benar-benar selesai,” tegas Andry.

Lomba foto dan video memperingati Hari TNI itu bertema “Bersama Rakyat TNI Kuat, Hebat dan Profesional”.

Dinilai Dukung LGBT, Menteri Agama Sampaikan Klarifikasi

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan penjelasan terkait orasi kebudayaan yang ia sampaikan dalam Ulang Tahun Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada Sabtu (27/8/2016) lalu. Dalam rangkaian acara tersebut, AJI memberikan penghargaan Tasrif Award kepada komunitas Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Interseksual dan Queer (LGBTIQ) dan Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) 1965.

Orasi Lukman dinilai sebagai bentuk dukungan terhadap kedua komunitas tersebut. Dalam orasinya Lukman menyebut Indonesia sebagai bangsa yang bercirikan kemajemukan dan keberagaman, namun belakangan didera berbagai ancaman dari kalangan yang hendak memaksakan keseragaman.

Namun Lukman membantah pernyataan tersebut sebagai bentuk dukungan. Ia mengaku tidak tahu menahu siapa yang akan mendapat penghargaan tersebut. Ia pun membantah orasinya sama sekali tidak menyinggung para pemenang.

“Saya dan semua hadirin tak ada yang tahu siapa yang akan mendapatkan award di masing-masing kategori itu, sampai diumumkan pada malam itu. Ternyata yang menjadi pemenang memperoleh Tasrif Award adalah Komunitas LGBTIQ dan IPT. Saya tentu tak bisa intervensi apapun terhadap penetapan award yang masing-masing dilakukan oleh tim penilai tersendiri. Saya menyampaikan orasi sama sekali tak menyinggung para pemenang award tersebut,” terang Lukman dalam pernyataannya yang diterima Jurniscom, Senin (29/8/2016).

Lukman menjelaskan, dirinya hanya diminta untuk menyampaikan orasi kebudayaan dalam acara tersebut.

“Saya diminta menyampaikan orasi kebudayaan dalam ultah Aliansi Jurnalis Independen (AJI) ke-22. Ternyata dalam acara itu juga diberikan tiga award, (Tasrif Award utk kategori lembaga/komunitas yg paling gigih memperjuangkan hak2nya, Udin Award utk wartawan yg paling gigih, dan SK Trimurti Award utk perempuan yg gunakan media utk berjuang),” pungkasnya.

Tasrif Award adalah penghargaan yang diberikan kepada lembaga atau komunitas yang paling gigih memperjuangkan hak-haknya. Selain Tasrif Award, dalam acara ulang tahun itu, AJI memberikan dua penghargaan lainnya, yaitu Udin Award (wartawan yang paling gigih dengan liputan atau kehormatan profesinya) dan SK Trimurti Award (penghargaan untuk perempuan yang menggunakan media untuk berjuang).

Sedangkan, Lukman Hakim sendiri dikecam oleh netizen melalui sebuah petisi berjudul Menteri Agama Lukman Saifudin Harus Mengundurkan Diri. Hingga saat ini, sudah 880 tanda tangan terbubuh dalam Petisi online yang dimuat dalam situs change.org itu.

Ribuan Warga Makassar Ikuti Gerakan Subuh Berjamaah di Pantai Losari

Ribuan Warga Makassar Ikuti Gerakan Subuh berjamaah di Pantai Losari, Ahad (28/8/2016)
Ribuan Warga Makassar Ikuti Gerakan Subuh berjamaah di Pantai Losari, Ahad (28/8/2016)

MAKASSAR (Jurnalislam.com) – Ribuan warga Makassar menghadiri shalat subuh berjamaah di Pantai Losari, Ahad (28/8/2016). Kegiatan bertema Gerakan Subuh Berjamaah itu digagas oleh Walikota Makassar Sendiri, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto.

Shalat Subuh berjamaah di Pantai Losari yang telah digelar untuk kedua kalinya ini mengikuti imam di mesjid Amirul Mukminin atau yang lebih dikenal masjid terapung. Dalam shaff juga terlihat berbagai unsur TNI dan Polri berseragam lengkap.

“Hadirnya elemen TNI-POLRI kali ini agar semua orang bisa melihat bahwa kami pemerintah, TNI, dan Polri serta Masyarakatnya sangat solid dan kompak,” ucap Danny kepada wartawan, Ahad (28/8/2016) sebagaimana dilansir Republika.

Danny mengatakan akan terus melakukan perbaikan pelaksanaan gerakan spiritual ini seiring masukan dari tokoh-tokoh agama dan alim ulama agar ibadah yang ingin dicapai menjadi lebih sempurna lagi ke depan.

“Selain ibadah, gerakan ini juga kita maksudkan untuk melatih kedisiplinan melalui shalat subuh. Lebih dari itu juga akan terus terjalin kekompakan di tengah-tengah masyarakat,” kata Danny.

Setelahnya kata Danny, pihaknya juga akan memerintahkan camat agar kegiatan serupa bisa dilakukan di masjid-masjid besar di wilayah kecamatannya masing-masing setiap satu kali per dua pekan.

Sementara pada tingkatan kelurahan kata Danny, diharapkan bisa dilaksanakan salat subuh berjamaah satu kali setiap pekan di masjid setempat.

Sumber: Republika | Editor: Ally Muhammad Abduh

Media-media Sekuler itu Bak Tukang Sihir pada Zaman Fir’aun

Abdul Rachim Ba'asyir dalam Mukernas Jurnalislam.com, Ahad (28/8/2016) | Foto: Muhammad Fajar
Abdul Rachim Ba’asyir dalam Mukernas Jurnalislam.com, Ahad (28/8/2016) | Foto: Muhammad Fajar

KARANGANYAR (Jurnalislam.com) – Pemerhati media Islam, Abdul Rachim Ba’asyir mengatakan, media-media sekuler berperan bak tukang sihirnya Fir’aun. Mereka mengelabui pandangan umat Islam dengan informasi-informasi bohong dan propaganda busuk.

Pria yang karib disapa ustadz Iim itu mengutip penjelasan Syeikh Imran Husein tentang peran media sekuler dalam menghancurkan semangat perjuangan umat Islam. Syeikh Imran Husein mengatakan, media-media sekuler ibarat tukang sihir pada zaman Fir’aun merubah pandangan masyarakatnya supaya mengakui Fir’aun sebagai Tuhan.

“Sehingga umat Islam tidak memiliki semangat untuk melawan, tidak ada kekritisan, begitulah fungsi media-media sekuler saat ini,” katanya saat menjadi narasumber dalam acara Mukernas Jurnal Islam di Villa Hanif, Tawangmangu, Karangnyar, Ahad (28/8/2016).

Ustadz Iim melanjutkan, untuk mengesankan bahwa Fir’aun itu sebagai Tuhan, mereka membuat tali-tali terlihat seperti ular. Namun tongkat Nabi Musa AS memakan ular-ular sihir itu dengan kekuatan mukjizat Allah SWT.

“Begitulah Allah SWT mengalahkan media-media Fir’aun. Setelah dijelaskan bahwa propaganda-propaganda itu hanya sihir yang mengelabui pandangan, maka saat itu masyarakat menjadi terbelalak. Akhirnya rakyat Mesir tahu bahwa sebenarnya Fir’aun itu bukan Tuhan,” paparnya.

Selanjutnya ustadz Iim berpesan kepada aktivis-aktivis media Islam untuk terus berupaya menanamkan keyakinan dalam diri umat Islam bahwa media-media sekuler yang memusuhi Islam itu hanyalah tukang sihir-tukang sihir yang membohongi umat dengan segala sajiannya.

“Supaya umat Islam tidak menjadikan mereka (media-media sekuler) sebagai rujukan karena mereka itu membawa misi berbahaya untuk mengelabui umat Islam dari kebenaran,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Ustadz Iim berharap agar media-media Islam tidak hanya menjadi media alternatif akan tetapi menjadi media arus utama yang menjadi rujukan utama umat Islam.

Reporter: Dyo | Editor: Ally Muhammad Abduh

UU Pengampunan Pajak Hanya Akan Menteror Rakyat Kecil

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Wakil Ketua Umum PP Persatuan Islam (Persis), Dr Jeje Zaenudin menilai tax amnesty atau pengampunan pajak berpotensi menjadi teror bagi masyarakat kecil. Alih-alih menarik uang dari perusahaan kelas kakap, kata dia pada prakteknya justru akan menyasar seluruh lapisan masyarakat.

Wakil Ketua Umum PP Persis Dr Jeje Zaenudin
Dr Jeje Zaenudin

“Tax amnesty yang sedianya ditempuh sebagai siasat menarik uang dari perusahaan kelas kakap yang mengemplang pajak, pada prakteknya akan menyasar seluruh lapisan masyarakat, bahkan pengusaha-pengusaha kecil yang harus dilindungi. Mereka pada umumnya rakyat asli pribumi. Ini yang berpotensi ‘menteror’ masyarakat dengan ketidakpastian,” kata Dr Jeje kepada Jurnal Islam melalui pesan singkat, Senin (29/8/2016).

Ulama kelahiran Tasikmalaya itu mengatakan, salah satu problem mendasar tentang konsep negara demokrasi sekuler yaitu menyandarkan kekuatan devisa utamanya kepada pajak. “Ketika anggaran negara defisit dapat dipastikan jalan keluarnya adalah mencekik rakyatnya sendiri dengan menaikan pajak,” terangnya.

Untuk itu, ia mendesak pemerintah untuk membatalkan Undang-undang tersebut dan menawarkan hukum Islam sebagai solusinya.

“Islam hanya menghalalkan pengeluaran harta dengan cara zakat, infaq, sedekah, wakaf, jual beli, hibah, wakaf, dan transaksi lain yang disyariatkan. Sekarang diambil pajak paksa seakan semacam upeti dari rakyat pada negara,” pungkasnya.

Walikota Perancis Tolak Keputusan Pengadilan atas Larangan Burkini Bagi Wanita Muslim

PERANCIS (Jurnalislam.com) – Beberapa walikota Perancis menentang putusan pekan lalu oleh pengadilan tertinggi negara yang menjungkirbalikkan kontroversial “larangan burkini” di beberapa pantai publik dan kota resor, World Bulletin melaporkan, Senin (29/08/2016).

Laporan berdatangan dari beberapa wanita Muslim yang didenda dan diperintahkan untuk meninggalkan pantai selama akhir pekan.

Dewan Negara Perancis pekan lalu memutuskan bahwa larangan tersebut membawa “pelanggaran serius dan ilegal bagi kebebasan fundamental yang nyata seperti kebebasan untuk datang dan pergi, kebebasan hati nurani dan kebebasan pribadi.”

Keputusan tersebut, yang diterapkan pada larangan yang diberlakukan oleh kota Villeneuve-Loubet, membatalkan perintah yang dikeluarkan oleh hakim pengadilan lebih rendah di Nice dan mewakili penundaan langsung dari pembatasan yang diberlakukan di 26 daerah yang terpisah.

Namun, walikota beberapa kota telah bersumpah untuk menantang keputusan pengadilan dan menolak untuk mencabut larangan tersebut. Sebagian besar pembatasan masih terjadi di beberapa tempat sepanjang French Riviera, termasuk di Nice dan sederet resor di sepanjang Cote d’Azur.

Di Nice, rekaman video menunjukkan polisi di atas perahu motor memerintahkan seorang wanita Muslim yang mengenakan jilbab, atasan panjang dan legging untuk meninggalkan pantai pada hari Sabtu.

Gambar lain dari Nice menunjukkan polisi memerintahkan dua wanita yang mengenakan topi pantai dan jilbab untuk meninggalkan pantai.

Feiza Ben Mohamed, sekretaris jenderal Federasi Muslim dari Selatan, men-tweeted surat yang dikirim oleh kelompok mereka untuk Menteri Dalam Negeri Bernard Cazeneuve, meminta campur tangannya “untuk menghentikan pelanggaran aturan hukum.”

“Aturan hukum adalah inti dari Republik kita. Dan sekarang sedang ditertawakan oleh wakil-wakil terpilih lokal untuk tujuan murni pemilu dan populis,” tulis Ben Mohamed.

Mantan Presiden kanan tengah Nicolas Sarkozy, yang berkampanye kembali untuk pemilu tahun depan, telah menyerukan hukum yang memungkinkan walikota untuk melarang pakaian renang muslim.

Namun, Cazeneuve mengatakan kepada surat kabar La Croix pada hari Ahad bahwa hukum seperti itu tidak mungkin bertahan di bawah pemerintahan Sosialis saat ini.

“Pemerintah … menolak untuk mengatur hal ini karena hukum akan inkonstitusional, tidak efektif dan cenderung menciptakan antagonisme dan ketegangan yang tidak dapat diperbaiki,” katanya. “Kami tidak membutuhkan undang-undang baru. Hukum sekarang jelas-jelas menolak sekularisme Perancis.”

 

Deddy | World Bulletin | Jurnalislam

13 Pasukan Gabungan AS Tewas dalam Pertempuran di Nangarhar Timur

NANGARHAR (Jurnalislam.com) – Al-Emarah News melaporkan pada hari Senin (29/08/2016) bahwa pasukan boneka lokal dan AS digagalkan dalam usaha mereka untuk melakukan serangan ke arah posisi mujahidin di distrik Chaprihar provinsi Nangarhar timur.

Sebuah pertempuran sengit pecah setelah musuh mencoba mendobrak pertahanan mujahidin dini hari senin yang berlangsung berjam-jam.

Sebanyak 13 pasukan gabungan penjajah AS dan boneka mereka tewas dan lebih dari 7 lainnya terluka dalam pertempuran berikutnya, sementara 5 Mujahidin memeluk kesyahidan dengan lebih dari 3 lainnya terluka.

Helikopter-helikopter ambulans melakukan 3 putaran untuk membawa korban tewas dan terluka dari lokasi pertempuran.

Musuh kemudian menyerang daerah pemukiman dengan serangan udara berat untuk membalas, menyebabkan warga sipil menderita kerugian besar. Beberapa anak, perempuan dan laki-laki menderita korban.

Sebuah Masjid dan sejumlah bangunan diratakan dalam serangan udara besar-besaran, sedangkan banyak binatang ternak juga tewas.

Laporan juga datang dari Helmand, mengatakan Mujahidin melakukan serangan terhadap pasukan musuh gabungan ANP dan ANA yang tiba di Shindak Manda dengan APC dan beberapa kendaraan untuk mendirikan pos pemeriksaan baru semalam, Senin.

3 APC musuh dihancurkan oleh serangan IED, menyebabkan 12 orang bersenjata terbunuh atau terluka parah dan memaksa sisanya melarikan diri.

Dua Kelompok Militer yang Didukung AS Saling Bunuh di Suriah Utara

SURIAH (Jurnalislam.com) – Sebagai bagian dari operasi militer Turki yang sedang berlangsung di Suriah utara, dua kelompok militer yang didukung AS di sisi berlawanan saling bunuh di dekat kota Jarabulus di provinsi Aleppo utara, lansir The Long War Journal, Senin (29/08/2016).

Jaysh al Tahrir, sebuah kelompok bersenjata yang beroperasi di bawah naungan Tentara Pembebasan Suriah (the Free Syrian Army) dan telah menerima beberapa rudal anti-tank TOW dari AS, mengklaim telah menguasai dua desa dari Pasukan Demokratik Suriah (Syrian Democratic Forces-SDF) yang dipimpin di Kurdi selatan Jarabulus. SDF juga telah menerima cukup dukungan militer AS, termasuk serangan udara dan pasukan operasi khusus yang bergabung dalam kelompok SDF.

Dalam salah satu video, pasukan Jaysh al Tahrir terlihat berjalan melalui bangunan salah satu desa dekat kota Al Amarnah. Seorang pasukannya kemudian ditampilkan mengacungkan bendera SDF yang mereka rebut dari daerah. Di lain video (yang sekarang sudah dihapus), Jaysh al Tahrir mengklaim telah mengambil “lebih dari delapan” pasukan SDF sebagai tawanan dalam operasi dekat Al Amarnah. Video ini juga menunjukkan gambar pasukan SDF yang mati di Twitter feed-nya.

Jaysh al Tahrir bertempur bersama beberapa kelompok Islam yang didukung Turki dalam Operasi Perisai Efrat Turki. Operasi ini dilakukan untuk melindungi perbatasan Turki dari Islamic State, sekaligus juga dimaksudkan untuk mendorong kembali SDF dukungan AS. Kelompok SDF adalah Unit militer Perlindungan Masyarakat Kurdi (YPG), yang merupakan cabang Suriah dari organisasi ektremis Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang ditunjuk sebagai teroris oleh Turki. Ketika SDF merebut kota Manbij dengan dukungan berat AS, Turki diminta untuk mempercepat intervensi untuk mencegah kemajuan Kurdi lebih banyak lagi.

AS kini terlibat dalam tindakan muka dua antara menjaga hubungan dekat dengan Turki dan mitra utamanya dalam memerangi Islamic State. Peter Cook, seorang juru bicara Pentagon mengatakan dalam email ke The New York Times, bahwa AS memantau situasi antara kedua kelompok dan bahwa pemerintah “menegaskan bahwa pertempuran tersebut tidak dapat diterima.” Namun, AS berada dalam posisi canggung sebagaimana terlihat oleh Kurdi, dengan adanya dukungan diam-diam atas intervensi Turki, sebagai pengkhianatan.

Kecanggungan ini juga muncul setelah Wakil Presiden AS Joe Biden mengatakan agar YPG mundur kembali ke sisi timur Sungai Efrat, yang juga cenderung dilihat sebagai penghinaan oleh sekutu AS tersebut.

 

 

Komisi Pemilihan Umum Irak Tolak Usulan Milisi Syiah Masuk dalam Daftar Peserta Pemilu

BAGHDAD (Jurnalislam.com) – Komisi pemilihan resmi Irak pada hari Ahad menolak usulan untuk memungkinkan Hashd al-Shaabi, sebuah kelompok payung milisi Syiah pro-rezim Irak, untuk mendaftarkan diri sebagai partai politik sebelum pemilihan dijadwalkan untuk tahun depan, Anadolu Agency melaporkan Senin (29/08/2016).

Keputusan itu muncul satu hari setelah tokoh Syiah ekstrim Muqtada al-Sadr menyatakan bahwa pemerintah mendatang negara itu akan menjadi “pemerintah milisi Syiah” jika Hashd al-Shaabi diizinkan maju sebagai kandidat di pemilihan dewan provinsi dan parlemen yang masing-masing dijadwalkan berlangsung pada tahun 2017 dan 2018.

Dalam sebuah pernyataan hari Ahad, komisi mengatakan telah mendasarkan keputusan pada fakta bahwa Hashd al-Shaabi merupakan “organisasi militer dengan link ke badan keamanan Irak.”

Partai Politik Hukum Irak, yang telah diratifikasi oleh parlemen tahun lalu, kemudian menjelaskan melarang pendaftaran “organisasi militer atau paramiliter” sebagai partai politik.

Pada tanggal 20 Juli, komisi pemilihan memulai proses pendaftaran bagi partai politik yang direncanakan untuk berpartisipasi dalam pemilu mendatang.

Menurut juru bicara Sekte Syiah, Hashd al-Shaabi Karim al-Nouri, tanggung jawab utama kelompok milisi Syiah saat ini adalah untuk berusaha melawan kelompok Islamic State (IS), di wilayah Irak yang dilanda perang. (baca juga: Irak Lakukan Penangkapan atas Pelanggaran Kemanusiaan Milisi Syiah di Fallujah)

“Kehadiran kami di medan perang saat ini adalah untuk menghadapi ISIS,” kata al-Nouri kepada Anadolu Agency pada hari Ahad.

“Kami tidak ingin mempersenjatai diri, tapi situasi keamanan negara yang mencekam memaksa kita untuk berubah dari sebuah organisasi sipil menjadi sebuah organisasi militer,” katanya.

Dia menambahkan, “Beberapa pemimpin Hashd al-Shaabi, termasuk Hadi al-Amiri (mantan menteri transportasi Irak dan komandan Organisasi Al-Badr yang berafiliasi Hashd saat ini) pada dasarnya adalah seorang politisi, bukan seorang tokoh militer.” (baca juga: Milisi Syiah Irak Bunuh 31 Warga Sipil Fallujah)

“Perhatian utama kami sekarang sedang berusaha memerangi ISIS,” al-Nouri menegaskan.

Irak telah mengalami kekosongan keamanan yang menghancurkan sejak pertengahan 2014.

Dalam beberapa bulan terakhir, tentara Irak – yang didukung oleh serangan udara yang dipimpin AS dan sekutunya di darat, termasuk milisi Syiah Hashd al-Shaabi – merebut banyak wilayah dari ISIS.

 

Deddy | Anadolu Agency | Jurnalislam

 

 

 

 

Pesawat Tempur Turki Serang Sasaran Pasukan PKK di Irak Utara

Pesawat Tempur Turki Serang Sasaran Pasukan PKK di Irak Utara

ANKARA (Jurnalislam.com) – Militer Turki mengatakan jet-nya telah menyerang sasaran teroris PKK di Irak utara, Anadolu Agency melaporkan Senin (29/08/2016).

Empat jet tempur melakukan serangan udara terhadap sasaran-sasaran PKK di wilayah Avasin-Basyan pada pukul 18:50-18:57 waktu setempat (1550 dan 1557GMT), menghancurkan sejumlah target yang tidak diketahui, kata pernyataan itu.

PKK – yang juga terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Turki dan Uni Eropa – melanjutkan operasi bersenjata 30 tahun terhadap negara Turki pada bulan Juli 2015.

Sejak itu, lebih dari 600 personel keamanan, termasuk tentara, polisi dan penjaga desa, telah tewas dan lebih dari 7.000 teroris PKK juga tewas atau “dinetralkan” dalam operasi di seluruh Turki dan Irak utara.

 

Deddy | Anadolu Agency | Jurnalislam