Habib Rizieq: Indonesia Negara Hukum, Bukan Negara Polisi!

Jurnalislam.com) – Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab menegaskan, kondisi hukum dan keadilan Indonesia sudah pada kondisi kritis. Sebab, kepolisian telah digunakan sebagai alat untuk mengkriminalisasi ulama dan tokoh nasionalis.

“Bahkan bukan lagi mengkriminalisasi tapi menterorisasi para ulama dan memakarasi tokoh-tokoh nasional yang cinta kepada bangsa ini,” kata Habib dalam seminar ‘Kedaulatan NKRI Tanggung Jawab Kita Semua’ di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (20/1/2017).

“Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan, Indonesia adalah negara hukum, bukan negara Polisi. Tidak bisa polisi dengan seenaknya mengkriminalisasi setiap para ulama, polisi tugasnya adalah menegakkan hukum,” sambungnya.

Habib juga prihatin dengan kinerja intelijen yang memata-matai ulama dan para tokoh nasionalis dengan mengabaikan ancaman kebangkitan komunisme yang indikasinya sudah tak terbantahkan.

“Mestinya intelijen itu ditingkatkan fungsinya untuk memata-matai kebangkitan PKI bukan untuk mematai-matai para pecinta bangsa dan negeri ini,” tegasnya.

Ia menggambarkan kondisi para ulama dan tokoh nasionalis saat ini yang terus menerus diintai dan dicarikan kesalahannya. “Bahkan saya bisa gambarkan, ketika kita menginjak semut tidak sengaja, polisi akan menggiring semut untuk melaporkan kita,” cetusnya.

Menurutnya, Islam mengajarkan pengikutnya untuk mencintai negerinya, sehingga setiap muslim yang mengamalkan ajaran agamanya pasti menjadi seorang nasionalis. Oleh sebab itu, ia membantah keras tudingan bahwa para tokoh Islam itu anti NKRI.

“Karena itu tidak benar apabila tokoh-tokoh Islam saat ini difitnahkan anti NKRI, anti Pancasila, anti UUD45, anti Bhineka Tunggal Ika, semua itu adalah fitnah yang harus kita lawan bersama,” tandasnya.

Lebih lanjut, Habib menjelaskan, bahwa gerakan-gerakan Islam saat ini telah sepakat untuk tidak lagi berdebat masalah dasar negara akan tetapi bagaimana cara mengembalikan Pancasila dan UUD45 yang asli peninggalan founding father bangsa ini yang saat ini sedang diobok-obok.

“Jika UUD45 sudah dikhianati dan diobok-obok maka Pancasila, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika hanya tinggal tunggu waktu untuk diobok-obok juga oleh mereka,” tegas Habib.

Oleh karena itu, Habib mengajak semua elemen umat dan bangsa untuk merapatkan barisan mempertahankan NKRI.

“Sebelum terlambat, ayo kita rapatkan barisan kita satukan potensi kita mari kita pertahankan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD45 yang asli dan mari kita sama-sama kita bebaskan negara kita dari segala bentuk penjajahan asing dan aseng,” pungkasnya.

 

 

Reporter: M Fajar/IslamicNewsAgency (IA)

Inilah Laporan Investigasi Utusan PBB di Desa Maungdaw Rohingya yang Dibantai

MYANMAR (Jurnalislam.com) – Seorang utusan hak asasi manusia PBB mengatakan pada hari Jumat bahwa pemberontakan bersenjata di bagian barat Myanmar adalah karena terjadinya diskriminasi yang dilembagakan oleh pemerintah terhadap kelompok minoritas Muslim Rohingya yang tidak diakui negara selama puluhan tahun, World Bulletin melaporkan, Jumat (20/01/2017)

Yanghee Lee, pelapor khusus PBB tentang hak asasi manusia di Myanmar, mengunjungi Maungdaw wilayah negara bagian Rakhine barat, dimana sekitar 80 hingga 400 warga Muslim Rohingya dibantai sejak militer melancarkan operasi terhadap para pejuang yang menyerang kantor polisi pada Oktober 2016.

“Saya harus mengingatkan lagi bahwa serangan ini terjadi dalam konteks diskriminasi yang sistematis dan melembaga terhadap penduduk Muslim Rohingya selama puluhan tahun,” kata Lee kepada wartawan pada konferensi pers di bekas ibukota Myanmar Yangon, Jumat.

“Individu yang teraniaya mengambil tindakan perlawanan,” katanya.

Sekitar 400 warga desa Rohingya, sebagian besar bersenjatakan pisau dan tongkat kayu, membunuh sembilan petugas saat menyerang pos-pos polisi di distrik Maungdaw dekat perbatasan negara itu dengan Bangladesh pada 9 Oktober.

Para penyerang dipelopori oleh kelompok Harakah al-Yaqin yang didukung Saudi, yang telah bertahun-tahun merekrut dan melatih pejuang di Bangladesh dan Rakhine utara, menurut laporan oleh International Crisis Group (ICG) bulan lalu.

ICG mengatakan perlawanan muncul setelah kekerasan agama terhadap kaum Muslim Rohingya pada tahun 2012 yang mematikan dan bertujuan untuk memajukan hak-hak politik minoritas Muslim Rohingya yang selau dianiaya.

Lee telah meminta pemerintah untuk mengakhiri diskriminasi terhadap Muslim Rohingya di barat negara itu, yang digambarkan oleh PBB sebagai salah satu kelompok minoritas paling teraniaya di dunia.

“Saya percaya jika populasi yang terkena dampak merasa bahwa pemerintah baru akan mulai menangani situasi dan keluhan mereka, maka unsur-unsur ekstrim tidak akan mudah mampu membajak perjuangan mereka,” kata Yanghee Lee.

Lee telah pada hari Jumat menyimpulkan setelah melakukan kunjungan 12-hari untuk mengumpulkan informasi ke Myanmar sebagai bagian dari misinya mengkompilasi laporan untuk diserahkan kepada Dewan HAM PBB Maret 2017.

Selama perjalanan empat hari ke negara bagian Rakhine, Lee juga berbicara dengan orang Rohingya yang ditahan karena dituduh terlibat dalam serangan itu.

“Sebagian besar tahanan tidak tahu mengapa mereka berada di sini (di penjara),” katanya.

Dalam tindakan keras militer berikutnya, akses bagi lembaga bantuan dan wartawan independen ke daerah mayoritas Muslim Rohingya ditolak, dan sedikitnya 101 orang – 17 polisi dan tentara, delapan orang Muslim yang bekerja sama dengan otoritas lokal, dan 76 terduga “penyerang” (termasuk enam yang dikabarkan meninggal selama interogasi) – tewas dan lebih dari 600 orang ditahan karena dituduh terlibat.

Namun kelompok advokasi Rohingya melaporkan sekitar 400 Rohingya – yang dijelaskan oleh PBB termasuk kelompok yang paling teraniaya di seluruh dunia – tewas dalam operasi militer. Banyak wanita juga diperkosa secara masal dan lebih dari 1.000 rumah di desa Rohingya dibakar.

Ribuan Demonstran Anti Donald Trump Bentrok dengan Polisi saat Pelantikan Presiden

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Tokoh anti-Islam AS, Donald Trump, telah dilantik sebagai presiden ke-45 Amerika Serikat, sementara itu pengunjuk rasa anti-Trump bentrok dengan polisi di ibukota, Aljazeera melaporkan, Jumat (20/01/2017).

Ribuan para pengunjuk rasa menentang Trump yang berlangsung pada hari Jumat jauh di atas jumlah yang biasa terjadi pada pelantikan presiden AS baru-baru ini.

Di Washington DC, pengunjuk rasa disemprot lada oleh polisi dalam bentrokan sporadis.

Sekitar 28.000 personel keamanan, pagar panjang, barikade jalan, dan truk sarat dengan pasir adalah bagian dari penjagaan keamanan di sekitar delapan kilometer persegi di pusat Washington yang menjadi tempat untuk upacara.

Malam sebelum hari pelantikan, ribuan orang berada di New York melancarkan aksi protes di Trump International Hotel and Tower, dan kemudian berbaris beberapa blok di kediaman pengusaha itu.

Unjuk rasa menampilkan barisan politisi, aktivis, dan selebriti. Walikota New York Bill de Blasio, aktor Hollywood Robert de Niro dan Alec Baldwin, sutradara film dokumenter pemenang Oscar Michael Moore dan penyanyi Cher berada di antara mereka yang bergabung dengan pengunjuk rasa.

Moore, seorang pembuat film dokumenter peraih Oscar, mendesak kerumunan untuk ambil bagian dalam “perlawanan 100 hari,” sebuah gerakan untuk menolak kebijakan Trump.

“Seberapa buruk kami pikir masalah akan menjadi, maka kenyataannya akan lebih buruk. Tapi kabar baiknya adalah ada lebih banyak yang sependapat dengan kita daripada dengan mereka.”

Dalam seruan untuk persatuan Moore mengatakan: “….. Kita semua Muslim. Kita semua Meksiko. Kita semua perempuan. Kita semua Amerika. Ya, dan kita semua juga aneh.”

Reporter Al Jazeera Kristen Saloomey, melaporkan dari pawai anti-Trump di New York, mengatakan bahwa pembicara membahas banyak tentang rencana mereka menentang pemerintahan Trump.

“Tidak mengherankan jika New York, kota dan negara bagian yang liberal dan berhaluan kiri, untuk memilih Demokrat dalam pemilihan presiden. Yang mengejutkan adalah melihat pejabat kota dan negara keluar dan bersumpah untuk menentang kebijakan Trump,” kata Saloomey.

Seorang pengunjuk rasa New York mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Trump memilih kabinetnya seolah ingin merusak institusi Amerika.

“Dia adalah seorang gangster, dia fasis, dan ia adalah megalomaniak,” kata seorang wanita yang tampak marah kepada wartawan kami.

Lawan Trump sangat kecewa dengan komentarnya selama kampanye pemilu tentang perempuan, migran tidak berdokumen, dan Muslim, serta janji untuk memo reformasi kesehatan dan membangun tembok di perbatasan Meksiko.

Lebih dari 700 Truk Bantuan Kemanusian Turki Dikirim ke Suriah

SURIAH (Jurnalislam.com) – Turki telah mengirimkan lebih dari 700 truk bantuan selama dua bulan terakhir sebagai bagian dari kampanye bantuan pemerintah untuk Suriah, menurut Turkiye Diyanet Foundation (TDV) pada hari Jumat (20/01/2017), lansir Anadolu Agency..

“Sejauh ini, sejak 16 November, 707 truk bantuan telah dikirim ke provinsi-provinsi selatan Hatay, Gaziantep dan Kilis, di sepanjang perbatasan Turki-Suriah sebagai bagian dari kampanye ‘Jangan Biarkan Kemanusiaan Mati di Aleppo (‘Don’t Let Humanity Die in Aleppo)’ yang diselenggarakan oleh Presidensi Urusan Agama dan Turkiye Diyanet Foundation,” wakil ketua Dewan Pengawas TDV, Mazhar Bilgin, mengatakan kepada wartawan di Kilis.

“Kami telah menerima bantuan senilai hampir 145 juta lira Turki ($ 38.000.000) dalam bentuk tunai dan barang,” kata Bilgin.

Dia mengatakan pasokan bantuan kemanusiaan, yang berasal dari para kontributor baik di dalam maupun di luar negeri, pertama kali disimpan dan dihitung di tiga gudang logistik terpisah di tiga provinsi perbatasan.

“Kemudian kita memutuskan bagaimana bantuan tersebut akan diangkut ke daerah dan kamp-kamp yang menjadi tanggung jawab kami [TDV].”

Bilgin melanjutkan dengan mengatakan bahwa selain bantuan ini, 100.000 roti dipanggang setiap hari dan dikirimkan ke Suriah.

“60.000 roti dipanggang di toko roti di Kilis, sedangkan sisanya 40.000 dipanggang di beberapa toko roti yang disewa di Suriah.

“Kami juga memberikan makanan segar untuk 15.000 orang per hari. Setiap paket makan terdiri dari dua macam. Kami juga menyediakan sarapan,” katanya.

Suriah telah terkunci dalam perang global sejak awal 2011, ketika rezim Syiah Nushairiyah Assad menumpas pengunjuk rasa dengan keganasan militer tak terduga.

Sejak itu, ratusan ribu orang diyakini telah tewas dan jutaan lainnya mengungsi akibat konflik.

Ternyata Iran dan AS akan Turut Campur dalam Konferensi Astana

ANKARA (Jurnalislam.com) – Perwakilan dari rezim Suriah dan delegasi oposisi akan bertemu pada hari Senin (23/01/2017) untuk memperkuat gencatan senjata yang rapuh dan mengakhiri kebuntuan enam tahun di negara itu, Anadolu Agency melaporkan, Jumat (20/01/2017)

Pembicaraan damai akan diselenggarakan di ibukota Kazakhstan, Astana, yang akan dihadiri delegasi dari Iran dan AS bersama negara-negara penjamin Turki dan Rusia.

Sekitar 50 perwakilan dari sisi oposisi – termasuk penasihat dan anggota negosiasi – diharapkan untuk mengambil tempat duduk mereka di meja perundingan.

Muhammad Alloush, anggota faksi Jaysh al-Islam (Tentara Islam), ada di antara mereka yang akan mewakili delegasi oposisi.

Berbicara kepada Anadolu Agency dalam sebuah wawancara pada hari Kamis (19/01/2017), Alloush mengatakan: “Tujuan terbesar kami adalah untuk segera menghentikan pertumpahan darah.”

Delegasi oposisi akan berangkat ke Astana hari Sabtu.

Duta Besar Suriah untuk PBB, Bashar al-Jaafari memimpin sisi rezim Assad sementara delegasi Turki akan dipimpin oleh Wakil dari Kementerian Luar Negeri, Sedat Onal.

Organisasi Intelijen Nasional Turki dan pejabat Staf Umum juga akan hadir dalam pembicaraan.

Utusan Khusus Rusia di Suriah, Alexander Lavrentiev dan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Bogdanov adalah tokoh dari sisi Rusia.

Utusan Khusus PBB untuk Suriah, Staffan de Mistura juga diharapkan menuju ke Astana bersama delegasi.

Pelepasan tawanan yang ditahan oleh rezim Bashar al-Assad, pertukaran tawanan dan memberikan bantuan kemanusiaan ke daerah yang dikendalikan rezim adalah permasalahan yang akan diajukan selama pembicaraan mendatang.

Proses Jenewa yang dipimpin PBB, yang bertujuan untuk mengakhiri perang Suriah, menyerukan pembentukan pemerintah sementara – yang terdiri dari wakil rezim dan oposisi – sampai pemerintah baru dapat dipilih dalam pemilihan umum.

Pembicaraan antara negosiator pemerintah dan oposisi Suriah dijadwalkan akan dimulai pada 23 Januari di ibukota Kazakhstan.

Menyusul kesepakatan gencatan senjata bulan lalu, yang ditengahi oleh Turki dan Rusia, pertemuan Astana tejadi sebagai bagian dari upaya kedua negara untuk menemukan solusi politik bagi konflik enam tahun Suriah.

Suriah telah terkunci dalam perang global sejak awal 2011, ketika rezim Syiah Nushairiyah Assad menumpas pengunjuk rasa dengan keganasan militer tak terduga.

Sejak itu, ratusan ribu orang diyakini telah tewas dan jutaan lainnya mengungsi akibat konflik.

Sekjen Uni Ulama Internasional Peringatkan Presiden AS, Donald Trump

NEW YORK (Jurnalislam.com) – Ali al-Qaradaghi, sekretaris jenderal International Union of Muslim Scholars, memperingatkan Presiden AS terpilih Donald Trump – yang akan dilantik hari ini – konsekuensi setelah mengeluarkan komentar rasis dan anti-Muslim, yang, menurut Trump, akan mengancam polarisasi Amerika, lansir World Bulletin, Jumat (20/01/2017).

Jika Trump mengadopsi kebijakan anti-Muslim, maka kebijakan itu hanya akan menjadi bumerang bagi dirinya, al-Qaradaghi menegaskan, mengingatkan akan nasib pemimpin Nazi Adolf Hitler.

Berbicara melalui Twitter hanya beberapa jam sebelum pelantikan Trump, al-Qaradaghi mengatakan Trump tidak hanya benci Muslim tetapi juga memperparah isu-isu sensitif di masyarakat Amerika, sekaligus menabur ketidakpercayaan di antara sekutu tradisional Washington.

“Propaganda rasis terhadap apa yang disebut ‘ekstrimisme Islam’ mungkin telah membantunya mencapai kekuasaan, tetapi hanya akan berfungsi untuk mempolarisasi Amerika nanti,” katanya.

“Memainkan emosi masyarakat dan menghidupkan kembali prasangka rasial akan menyebabkan kerusakan,” tambah al-Qaradaghi.

Trump telah mengambil alih kepresidenan AS dari pendahulunya Barack Obama pada hari Jumat sore setelah mengambil sumpah presiden.

Selama kampanye pemilu, Trump memanfaatkan wacana konfrontatif – terutama kebencian terhadap Islam – yang menarik kritik baik di dalam maupun di luar negeri.

Serangan Udara B-52 AS Hantam Kamp Pelatihan Jabhat Fath al-Sham di Aleppo

ALEPPO (Jurnalislam.com) – Sedikitnya 40 mujahidin Jabhat Fath al-Sham (JFS) – salah satu faksi jihad terbesar yang berperang melawan rezim Syiah Nushairiyah Bashar al-Assad dan sekutunya – gugur dalam serangan udara di provinsi Aleppo.

Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (The Syrian Observatory for Human Rights-SOHR), Jumat (20/01/2017) mengatakan tidak jelas siapa yang melakukan serangan Kamis di provinsi Aleppo Barat tersebut karena koalisi pimpinan AS, ataupun rezim Suriah, dan juga Rusia sama-sama pernah melakukan serangan terhadap posisi Jabhat Fath al-Sham dalam beberapa pekan terakhir.

“Pesawat-pesawat tempur, kemungkinan milik Rusia atau koalisi, menghantam sebuah kamp pelatihan Jabhat Fath al-Sham di Sheikh Suleiman,” kata Observatorium yang berbasis di Inggris itu.

Namun militer AS mengakui serangan udara di sebuah kamp pelatihan di Suriah pada Kamis. AS telah meluncurkan lima serangan terhadap afiliasi Al Qaeda di Suriah sejak awal 2017.

Sebuah bomber B-52 dan sejumlah pesawat yang dikemudikan dari jarak jauh, yang lebih dikenal sebagai drone, terlibat dalam serangan tersebut, para pejabat AS mengatakan kepada The Associated Press, sebagaimana yang dilansir The Long War Journal pada hari Jumat.

Pembom B-52 AS
Pembom B-52 AS

Sebuah sumber di Jabhat Fath al-Sham mengkonfirmasi kepada Al Jazeera bahwa puluhan pejuangnya gugur dalam serangan udara di sebuah kamp pelatihan di pedesaan Aleppo Barat ini.

Jabhat Fath al-Sham memisahkan diri dari al-Qaeda pada bulan Juli, sebuah langkah yang analis katakan bertujuan untuk mengurangi tekanan dari Rusia dan Amerika Serikat.

JFS dan sekutunya tidak dimasukan dalam daftar gencatan senjata yang ditengahi Rusia dan Turki yang mulai berlaku pada tanggal 30 Desember.

Reporter Al Jazeera Stefanie Dekker, melaporkan dari Gaziantep dekat perbatasan Turki-Suriah, mengatakan serangan udara terbaru tersebut mengisyaratkan adanya perubahan dalam operasi melawan Jabhat Fath al-Sham.

Pecinta NKRI Diawasi, Badan Intelijen Dinilai Salah Kaprah

JAKARTA (Jurnalislam.com) -Sejumlah tokoh nasional mengecam Badan Intelijen Negara (BIN) dalam upayanya mengawasi gerak-gerik tokoh dan ulama Indonesia. BIN dinilai salah kaprah sebab yang mereka awasi adalah para pecinta NKRI.

“Bayangkan seorang putri proklamator ditangkap atas tuduhan makar. Padahal bapaknya dulu yang memproklamirkan kemerdekaan,” terang putri Gusdur, Lily Chofidjah Wahid saat memberikan pidato di Gedung Joeang 45, Jakarta Pusat, Jumat (20/1/2017).

Ia juga menyebut ada semacam kekeliruan yang berada di tubuh intelijen. Menurutnya, BIN sebagai pembela negara seharusnya mengawasi gerak dari pemecah dan musuh yang mengancam kedaulatan NKRI.

“Saya pernah berada di komisi I, BIN itu meminta kenaikan anggaran terus, kita dukung. Tapi sekarang kinerjanya malah banyak yang kecolongan, PKI sudah ada ketumnya di Indonesia,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Permadi salah seorang yang dituduh berbuat makar menyampaikan keluhannya. Menurutnya, intelijen tidak jujur dalam menyampaikan informasi kepada kepolisian.

“Masa saya dituduh berbuat makar. Katanya saya ikut berkumpul di rumah ibu Rahmawati, padahal saat itu saya sedang sakit dan tidak bisa datang. Ini kan tidak benar,” jelasnya.

“Saya sampaikan kepada intelijen yang hadir pada kesempatan ini, sampaikan dan tulislah fakta yang sebenarnya, bukan hasil mengarang,” pungkas Permadi menyindir Intelijen.

Reporer: M Fajar/INA

Para Tokoh Militer dan Ulama Sepakat Jaga Persatuan

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Mayjen TNI (Purn) Prijanto menegaskan, upaya adu domba yang berujung pada perpecahan bukan merupakan solusi Indonesia saat ini. Menurutnya, perbedaan harus disikapi dengan bijak agar persatuan bangsa dapat diraih.

“Waktu zaman penjajahan dahulu, ormas-ormas belum bersatu. Ketika mereka berfikir untuk bersatu, Indonesia menjadi merdeka. Jika ada yang kurang benar, pemerintah sebagai pembina harus membinanya, jangan menjadikannya anak tiri,” paparnya saat menyampaikan materi di Gedung Joeang 45, Jakarta Pusat, Jumat (20/1/2017).

“Ingat itu persatuan itu perlu. Setelah kemerdekaan persatuan makin perlu,” tambahnya.

Senada dengan itu, Dr Firdaus Syam mengatakan, prioritas bangsa saat ini adalah menggalang persatuan. Bukan mengkerdilkan dan mengkriminalisasi kelompok dan ulama yang mencintai NKRI.

“Saya lihat ulama, tokoh sampai kelompok yang membela NKRI dikecilkan, bahkan sampai dikriminalisasi. Saya mengajak kepada generasi pemuda, persatuan umat adalah prioritas,” terang Wakil Direktur sekolah pascasarjana Universitas Nasional (UNAS) itu.

Sementara itu, Letjen Marinir (Purn) Suharto menyatakan Indonesia sedang mengalami krisis keadilan. Keadilan yang tidak merata dan tebang pilih terus menerus menerpa Merah Putih.

“Kita sekarang krisis keadilan, krisis kedaulatan. Ini harus kita kembalikan dan perjuangkan,” ujarnya.

Diketahui, acara diskusi bertajuk ‘Kedaulatan NKRI Tanggung Jawab Kita Semua’ yang diinisiasi CSIL itu menghadirkan sederet tokoh nasional dari berbagai kalangan. Mulai dari militer, intelektual sampai ulama seperti Habib Rizieq Syihab.

Reporter: M Fajar/IslamicNewsAgency (INA)