Serangan Truk di Swedia, 4 Tewas dan 12 Terluka

STOCKHLOM (Jurnalislam.com) – Sebuah truk menabrak sebuah department store kelas atas di pusat kota Stockholm pada hari Jumat (7/4/2017), dan radio Swedia mengatakan kecelakaan itu menewaskan empat orang dan melukai 12 lainnya. Masyarakat di pusat kota melarikan diri dengan panik.

Perdana Menteri Swedia mengatakan “Swedia telah diserang, semua bukti menunjukkan bahwa serangan itu adalah tindakan terorisme,” lansir al Arabiya News Channel, Jumat.

Penyiar SVT Swedia mengatakan tembakan telah ditembakkan di tempat kejadian dan kantor berita TT Swedia mengatakan beberapa orang bergegas diangkut dalam ambulans.

Rekaman televisi langsung pada hari Jumat menunjukkan asap keluar dari Ahlens department store di Drottninggatan Street, yang ditabrak truk. Department store tersebut adalah bagian dari rantai ritel skala nasional Swedia. Bangunan meliputi beberapa toko di jalan.

Polisi Swedia telah mengeluarkan gambar sopir truk, menunjukkan gambar seorang pria yang mengenakan hoodie abu-abu dan mengatakan bahwa mereka sedang mencarinya.

Polisi Swedia mengatakan mereka telah menangkap satu orang sehubungan dengan serangan truk mematikan di pusat kota Stockholm.

“Satu orang telah ditangkap yang dapat dihubungkan dengan kejadian itu,” kata polisi dalam sebuah pernyataan.

Helikopter bisa didengar melayang di langit di atas pusat Stockholm, dan sejumlah besar mobil polisi dan ambulans dikirim ke tempat kejadian, kata saksi.

Itu tidak segera jelas apakah itu kecelakaan atau serangan.

“Kami berdiri di dalam toko sepatu dan mendengar sesuatu … dan kemudian orang-orang mulai berteriak,” saksi Jan Granroth mengatakan kepada harian Aftonbladet. “Saya melihat keluar toko dan melihat sebuah truk besar.”

Polisi Swedia menegaskan bahwa truk melaju ke arah orang-orang dan toko tapi tidak bisa mengkonfirmasi laporan letusan tembakan. Polisi mengatakan dalam sebuah pernyataan “ada laporan cedera tapi kami tidak memiliki rincian tentang berapa banyak dan seberapa serius.”

 

Jurnalis Aljazeera: Serangan Trump di Suriah adalah Taktik Pencitraan (wawancara khusus)

SURIAH (Jurnalislam.com) – Tentara Amerika Serikat telah menembakkan hampir 60 rudal Tomahawk di sebuah pangkalan udara di Suriah dan hanya menewaskan 5 pasukan Assad. Pangkalan tersebut mereka katakan digunakan oleh pasukan rezim Assad pekan ini untuk meluncurkan serangan kimia mematikan di sebuah kota yang dikuasai faksi-faksi jihad dan oposisi bersenjata di provensi Idlib.

Banyak kalangan menyimpulkan langkah AS di hari Jumat (7/4/2017) tersebut menandai aksi militer langsung pertama yang dilakukan AS terhadap pasukan Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam perang lama Suriah, yang sekarang memasuki tahun ketujuh.

Saat dunia bereaksi dengan memuji terhadap serangan Amerika Serikat, Marwan Bishara, analis politik senior Al Jazeera, memberikan pandangan yang berbeda tentang perkembangan terbaru di Suriah.

Apa yang mendorong AS untuk mengambil tindakan militer langsung terhadap pasukan Assad?

Marwan Bishara: Secara terbuka, pemerintah AS beralasan bahwa tindakan mereka tersebut atas dasar kemanusiaan dan “penting demi kepentingan keamanan nasional”.

Namun saya ragu ada niat baik.

Jika Presiden Donald Trump begitu sangat peduli kepada kemanusian, maka anak-anak Suriah, ia tidak akan menghalangi mereka (pengungsi) memasuki Amerika Serikat. Lagipula, serangan kimia walaupun sangat mengerikan seperti di Suriah itu, kemungkinan juga tidak mengancam keamanan vital nasional AS dimanapun.

Jika, di sisi lain, telah ditetapkan bahwa IS atau al-Qaeda yang melakukan serangan menggunakan gas sarin, maka akan ada perhatian bagi pasukan AS di Suriah.

Ini adalah strategi win-win dan langkah politik pemerintahan Trump. Respon militer ini dimaksudkan untuk menopang popularitas Trump dalam jajak pendapat nanti dan untuk mencitrakan keberanian dan ketegasan (politik pencitraan).

Ini adalah serangan tusukan peniti yang dirancang sebagai respon berisiko rendah yang seolah memberi peringatan pada rezim Suriah, meningkatkan panas pada Rusia, padahal cara membuka jalan bagi keterlibatan AS yang lebih besar untuk ikut campur membentuk masa depan Suriah.

Serangan ini juga menetapkan seolah-olah kemandirian Trump atas Moskow dan membantu menghilangkan beberapa kecurigaan adanya dugaan hubungan Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin terkait adanya indikasi intervensi Rusia dalam memenangkan Donald Trump pada pemilu lalu.

Terindikasi Ada Kecurangan pada Pemilu AS, FBI Selidiki Intervensi Rusia

Kecaman Rusia terhadap serangan AS, diikuti oleh keputusan untuk menangguhkan koordinasi dengan angkatan udara AS terhadap Suriah, pada akhirnya justru akan mendukung Trump saat ketegangan mereda.

Apakah Trump merencanakan semua ini sendiri?

Bishara: Sama sekali tidak. Meskipun ia menegaskan bahwa ia tahu lebih banyak dibandingkan para jenderal, Trump terbukti bodoh dan tidak memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai strategi dan kebijakan luar negeri.

Sebagai komandan tertinggi, dia adalah yang memberikan perintah – tapi para jenderal yang ia tunjuk dalam kabinetnya adalah pihak yang berada di belakang keputusan ini dan keputusan lain di masa depan.

Seperti yang saya lihat, Menteri Pertahanan James Mattis, Kepala Keamanan Dalam Negeri John Kelly dan Penasihat Keamanan Nasional H R McMaster adalah trio yang mengendalikan kebijakan keamanan nasional AS.

Tidak seperti mantan Presiden Barack Obama, Trump sejauh ini menempatkan kepercayaan penuh pada para jenderal yang dia tunjuk.

Ketiganya adalah veteran perang AS di Irak dan Afghanistan. Mereka dikenal karena keberanian dan intelektualisme strategis serta aksi yang tidak biasa.

Jadi ketika Mattis bersikeras bahwa penyiksaan itu kontraproduktif dan Amerika tidak akan melakukan penyiksaan, Trump tidak menepati janji kampanyenya yang berniat bertindak lebih menyiksa melampaui waterboarding.

Dan ketika ahli strategi Gedung Putih Steve Bannon melampaui batas-batasnya dengan merekomendasikan larangan bagi Muslim tanpa konsultasi sebelumnya, Kelly – bersama dengan dua jenderal lainnya – menggulingkan dia dari pertemuan Keamanan Nasional.

Itu sebabnya, menurut saya, bahwa setelah selang beberapa waktu, trio ini sekarang mengartikulasikan strategi di Suriah dan Irak. Masih harus dilihat apa langkah-langkah lain yang ada di pikiran mereka.

Seperti apakah akhir permainan sekarang ketika serangan telah dilakukan?

Bishara: Dalam hal strategis dan politis, serangan ini adalah skenario politik berisiko rendah dengan hasil tinggi untuk administrasi Trump. Langkah ini menopang popularitas presiden di antara banyak Demokrat dan media mainstream serta memperoleh banyak pujian dari kekuatan-kekuatan regional dan internasional.

Turki, Arab Saudi dan Israel, serta Inggris, Uni Eropa dan Australia, antara lain, telah menyatakan mendukung serangan AS atas strategi ini.

Hal ini menunjukkan seolah Trump bisa bertindak lebih berani dibanding pendahulunya bila diperlukan. Dan bahwa ia tidak akan pergi ke Kongres sebelum melaksanakan serangan pencitraan itu.

Meskipun terbatas dalam fokus dan sifat, serangan tentara AS di lapangan terbang Shayrat membuka jalan bagi lebih banyak aksi militer yang sama – dan akan meningkatkan posisi AS dalam ikut campur mengenai pembentukan pemerintahan Suriah di masa depan.

Waktu serangan ini juga bertepatan dengan kunjungan Presiden Cina Xi Jinping ke AS.

Serangan ini mungkin juga mengirimkan pesan (gertakan) ke Korea Utara menjelang pembicaraan AS-China di Florida.

Trump memperingatkan pekan lalu bahwa Washington bisa bertindak sendiri jika Beijing tidak menempatkan tekanan yang diperlukan pada Korea Utara untuk menghentikan program nuklir dan rudalnya.

Jaksa Agung Setujui Tunda Sidang Ahok, GNPF MUI: Ini Kontradiktif dan Kontraproduktif

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Koordinator Persidangan GNPF MUI, Nasrulloh Nasution mempertanyakan sikap Jaksa Agung Republik Indonesia, HM Prasetyo yang langsung menyetujui permintaan Kapolda Metro Jaya untuk menunda sidang pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, hingga selesainya pemungutan suara pilkada DKI Jakarta putaran II.

Menurutnya, sikap Jaksa Agung ini kontradiktif dan kontraproduktif dengan sikap Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang bertugas di persidangan.

“JPU di persidangan sudah menyatakan siap dengan surat tuntutannya dibacakan hari Selasa tanggal 11 April 2017. Kalau Jaksa Agungnya potong kompas itu jadi kontradiktif dan kontraproduktif dengan kinerja JPU di lapangan,” kata Nasrulloh di Sekretariat Tim Advokasi GNPF MUI, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (8/4/2017).

(Baca juga: Minta Sidang Ahok Ditunda, Kapolda Metro Dinilai Intervensi Asas Persidangan)

Ia menjelaskan, penundaan sidang pembacaan tuntutan terhadap Ahok yang diamini oleh Jaksa Agung tersebut tidak bisa serta merta dapat dilakukan, kecuali dinyatakan di dalam persidangan tanggal 11 April 2017 besok.

“Segala yang berkaitan dengan persidangan, termasuk apabila ada keinginan JPU menunda pembacaan surat tuntutan harus dilakukan di depan sidang, tidak bisa hanya dengan ucapan Jaksa Agung,” paparnya menjelaskan.

Untuk itu, Nasrulloh menyeru JPU untuk tetap melanjutkan persidangan demi tegaknya hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Sebab, JPU sudah menyatakan kesiapannya mengungkap bukti dan kesalahan petahana DKI Jakarta ini.

“Fakta-fakta yang terungkap di persidangan juga sudah lengkap membuktikan unsur-unsur tindak pidana penistaan agama. Sangat sayang jika sampai ditunda,” katanya praktisi hukum ini.

Lebih dari itu, ia juga berharap tanggal 11 April 2017 nanti, JPU sudah siap dengan surat tuntutannya sehingga tidak ada kesan di masyarakat bahwa Kejaksaan menunda pembacaan surat tuntutan demi melindungi Ahok dari pemberhentian sementara menjelang pemungutan suara pilgub DKI putaran II.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kapolda Metro Jaya, Irjen M Iriawan telah mengajukan permintaan kepada PN Jakut untuk menunda persidangan Ahok.

Kemarin, Jumat (7/4/2017) Jaksa Agung HM Prasetyo sepakat dengan permohonan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal M Iriawan kepada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara agar menunda sidang lanjutan terdakwa penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Reporter: HA

Pemerintah Suriah Salahkan Kelompok Perlawanan Terkait Serangan Gas Beracun

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pemerintah Suriah melalui Duta Besarnya di Indonesia membantah pihaknya telah melakukan serangan gas beracun. Pemerintah Suriah malah menuding kelompok-kelompok bersenjata yang melakukannya.

Bantahan itu disampaikan dalam Pernyataan sikap tertulis yang diterima perwakilan Aliansi Merah Putih dari staff kedutaan besar Suriah pada Jumat (7/4/2017).

“Sesungguhya Republik Arab Suriah menolak keras tuduhan penggunaan senjata beracun baik di Khan Shaykhun atau di kota dan desa lainnya di wilayah Suriah manapun. Sungguh, bahwa tentara Republik Arab Suriah tidak menggunakan senjata seperti itu di berbagai peperangan yang sulit dalam memerangi kelompok teroris bersenjata,” katanya mengelak.

Aliansi Merah Putih Minta Pemerintah RI Fasilitasi Penyaluran Bantuan Untuk Suriah

Dalam pernyataan itu, pemerintah Suriah menuding kelompok perlawanan yang bekerja sama dengan Turki memasukkan bahan-bahan beracun ke Suriah dan melakukan serangan kimia.

“Kelompok teroris (perlawanan) bersenjata tersebut memasukkan bahan-bahan beracun ke Suriah termasuk ke Propinsi Idlib melalui negara-negara tetangga khususnya Turki dan selanjutnya mereka gunakan,” lanjutnya.

Namun, pernyataan itu dibantah tegas oleh Aliansi Merah Putih. Menurut salah satu perwakilannya, Muhammad Pizzaro, tidak mungkin kelompok perlawanan yang merupakan bagian dari rakyat Suriah melakukan serangan keji itu.

“Tidak mungkin warga Suriah membunuh saudaranya sendiri. Yang punya jet tempur siapa? Yang bisa menjatuhkan bom siapa? Jadi yang salah rezim atau bukan?” tegas Pizaro.

Reporter: Zuhal

Tak Berani Temui Massa, Aliansi Merah Putih: Kedubes Suriah Pengecut

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Sikap Duta Besar Suriah untuk Indonesia yang enggan menemui massa Aliansi Merah Putih Peduli Suriah dinilai sebagai tidakan pengecut. Pernyataan itu disampaikan salah satu orator, Muhammad Pizzaro saat berunjuk rasa di depan kantor Kedubes Suriah Kuningan, Jakarta siang tadi, Jumat (7/4/2017).

“Seperti pengecutnya mereka yang hanya berani membunuh anak-anak, orang tua dan perempuan. Kami hanya ingin bertemu dengan pihak kedutaan,” tegasnya.

Keengganan pihak kedutaan untuk menemui perwakilan massa dinilai Pizaro sebagai bukti ketakutan mereka karena mereka terlibat dalam pembataian tersebut.

“Ketidakhadiran mereka pada hari ini adalah bukti bahwa mereka ketakutan karena mereka terlibat dalam pembantaian itu. Kalau memang tidak salah, apa susahnya menemui kita,” kata Pizaro

Dalam kesempatan itu perwakilan massa hanya ditemui oleh staf kedutaan. Menariknya, kata Pizzaro, staf tersebut mengaku merasa sedih atas pembantaian yang terjadi di Idlib baru-baru ini.

“Ini membuktikan bahwa nurani tidak bisa dibohongi,” kata aktivis media itu.

Pizzaro juga mengatakan bahwa mereka hanya mendapat keterangan tertulis dari Kedubes Suriah yang berisi pernyataan sikap resmi Kedubes Suriah terkait serangan beracun.

Dalam pernyataan itu, kata Pizzaro, Kedubes Suriah mengelak pemerintahnya melakukan serangan gas beracun terhadap warga Idlib. Pemerintah Suriah justru menuding kelompok-kelompok bersenjata yang melakukannya.

“Yang punya jet tempur siapa? Yang bisa menjatuhkan bom siapa? Jadi yang salah rezim atau bukan?” tandas Pizaro.

Maka Aliansi Merah Putih dengan tegas menolak pernyataan sikap dari Kedubes Suriah itu.

Reporter: Zuhal

Aliansi Merah Putih Minta Pemerintah RI Fasilitasi Penyaluran Bantuan Untuk Suriah

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Aliansi Merah Putih Peduli Suriah mendatangi Kedutaan Besar Suriah untuk Indonesia di Kuningan, Jakarta, Jumat (7/4/2017). Mereka mengutuk serangan gas beracun oleh rezim Syiah Bashar Assad kepada rakyat Idlib beberap waktu lalu.

Dalam kesempatan itu mereka menyampaikan pernyataan sikap, diantaranya mendesak Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan pernyatan sikap mengutuk tragedi HAM berat di Suriah.

“Mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk memfasilitasi penyaluran bantuan kemanusiaan dari rakyat Indonesia untuk rakyat Suriah yang menjadi korban kekerasan Basyar Assad,” tegas koordinator Aksi, Nurdin.

Aliansi Merah Putih juga menyeru masyarakat Indonesia untuk memanjatkan doa dan mengulurkan bantuan kemanusiaan untuk meringankan penderitaan warga Suriah.

Selanjutya, merka meminta PBB untuk segera melakukan tindakan nyata menghentikan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan rezim Basyar Asad dan negara-negara lain yang terlibat dalam pembantaian rakyat sipil di Suriah.

“Menuntut PBB segera memberikan sanksi kepada rezim Basyar Asad dan negara-negara yang terlibat dalam pembantaian rakyat sipil Suriah sekalipun negara-negara tersebut anggota Dewan Keamanan PBB,” tegas Nurdin.

Akibat serangan gas beracun itu ratusan orang tewas dan lima ratusan lainnya terluka, termasuk anak-anak akibat serangan biadab ini. Serangan gas klorin yang dilakukan oleh pesawat-pesawat tempur milik Rezim Bashar ini dinilai sebagai yang serangan terburuk dalam perang enam tahun di wilayah Idlib.

Menurut Kepala Direktorat Kesehatan Idlib, Munzir Khalil, hampir semua instalasi kesehatan diserang. Bahkan rumah sakit pusat yang telah mengobati 30.000 warga Suriah setiap bulan juga dihancurkan oleh rezim.

Reporter: Zuhal

Warga Jogja Antusias Ikuti Bincang Buku JIB Perjuangan yang Dilupakan

YOGYAKARTA (Jurnalislam.com) – Ratusan orang memadati acara bincang buku bertajuk sejarah yang digelar Penerbit Pro U Media pada acara Jogja Islamic Fair Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) baru-baru ini. Acara ini menghadirkan penulis buku ‘Perjuangan yang Dilupakan’, Rizki Lesus dan pembedah anggota Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Yogyakarta Dr. Okrisal Eka Putra.

Penulis buku ‘Perjuangan yang Dilupakan’ Rizki Lesus menjelaskan latar belakang buku tersebut lahir, termasuk ada segelintir tudingan seperti umat Islam anti NKRI, Pancasila bahkan berbuat makar. “Padahal, sejarah berkata bahwa salah satu pihak yang berjuang menegakkan agama dan juga kemerdekaan adalah umat Islam yang dipimpin para ulama,” kata pendiri komunitas Jejak Islam untuk Bangsa (JIB) ini.

Karenanya, Rizki bersama kawan-kawannya di komunitas JIB dengan laman jejakislam.net terus menyuarakan peran umat Islam yang terkesan terlupakan dalam penulisan sejarah nasional. Sedangkan Dr. Okrisal mengapresiasi buku Perjuangan yang DIlupakan sebagai ikhtiar untuk merawat ingatan perjuangan umat Islam.

“Karena kalau tidak kita tulis pasti hilang dan terlupa. Seperti kasus Supersemar, itu sampai sekarang tidak jelas. Kita harus belajar dari sejarah, pun dengan sejarah sekarang seperti Aksi-aksi Bela Islam itu harus ditulis, karena akan menjadi sejarah di masa yang akan datang,” tegasnya.

Dalam sesi tanya jawab, hadirin terlihat sangat antusias dengan banyaknya penanya dalam bincang buku ini. “Buku ini menjadi pengingat kita bahwa sangat besar peran umat Islam, dan sekarang bagaimana kita melanjutkan perjuangan mereka,” kata Dr. Okrisal.

Sumber: Rilis JIB

Soal Tuduhan Makar, MUI Masih Menunggu Penjelasan Kepolisian

CILEGON (Jurnalislam.com) – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH Ma’ruf Amin meminta kepolisian untuk segera menjelaskan dasar tuduhan makar terhadap Sekjen Forum Umat Islam (FUI), KH Muhammad Al Khaththath.

“MUI sekarang menunggu alasan kepolisian menangkap itu apa? Yang dituduhkan makar itu buktinya mana? Apa saja?” katanya kepada wartawan di kampus Al Khairiyah, Cilegon, Jumat (7/4/2017).

Tuduhan Makar Dinilai Sebagai Bukti Buruknya Kondisi Pemerintahan Saat Ini

“Tanggapan para ahli bagaimana? Sesuai ketentuan hukum di Indonesia bagaimana terkait makar ini,” sambungnya.

Ia menegaskan, jika para aktivis Islam yang ditangkap terkait tuduhan makar itu terbukti, Kiayi Ma’ruf akan menerima sesuai ketentuan yang berlaku.

“Tapi jika tidak, baru kita minta tanggapan ahli dan memberikan pernyataan sikap,” tegasnya.

Kendati demikian, ia tetap mengimbau kepada umat Islam untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Sebab, hal itu dapat memicu tindakan pelanggaran yang dapat menjerat umat.

Reporter: Muhammad Fajar

MUI Minta Pemerintah Indonesia Desak PBB Hukum Bashar Assad

CILEGON (Jurnalislam.com) – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH Ma’ruf Amin mengecam tindakan keji rezim Suriah yang menyerang warga sipil dengan senjata kimia. Menurutnya, serangan itu adalah pembunuhan massal, layaknya membombardir ikan di lautan.

“Ini bentuk pembunuhan massal, senjata kimia kan dilarang, ini merusak. Kaya ikan ditangkep pakai bom, abis semua. Anak kecil, perempuan, dewasa, semua kena,” katanya kepada Jurniscom di kampus Al Khairiyah Cilegon, Jumat (7/4/2017).

Oleh sebab itu, ia mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah strategis, mendesak PBB untuk menghukum dan mengambil tindakan.

Kecam Serangan Kimia, DPR Desak Pemerintah Galang Dukungan Hentikan Konflik Suriah

”Kami juga mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan pembelaannya di kancah PBB, memberikan usulan melalui birokrasinya untuk segera PBB menindak dan menghukum rezim Suriah ini,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pada Selasa (4/4/2017) rezim Syiah Bashar Assad menyerang warga pedesaan Kefrayah dan Fouah daerah Idlib dengan gas beracun. Ratusan orang meninggal kebanyakan anak-anak. Dunia pun mengecam serangan terlarang itu.

Reporter: Muhammad Fajar

Minta Sidang Ahok Ditunda, Kapolda Metro Dinilai Intervensi Asas Persidangan

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Tim Advokasi GNPF MUI, Heri Aryanto membenarkan adanya surat “intervensi” Kapolda Metro Jaya kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Surat berisi permintaan penundaan sidang pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ini dinilai berlebihan dan mencederai asas persidangan.

“Suratnya diterima pihak pengadilan tanggal 5 April 2017. Permintaan penundaan sidang ini berlebihan dan tidak sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan,” kata Heri seusai mengklarifikasi di PN Jakut, Jakarta, Jumat (7/4/2017).

Menurutnya, surat yang dikirimkan Kapolda Metro Jaya adalah bentuk intervensi pihak kepolisian kepada proses hukum yang sedang berjalan.

Oleh sebab itu, ia bersama tim advokasi GNPF MUI mendukung PN Jakut bersama Majelis Hakim (MH) untuk tetap menggelar sidang dan menolak segala bentuk intervensi dari luar. Sebab, kata dia, ini merupakan kedaulatan penuh dari pihak PN Jakut dan MH untuk tetap menjalankan sidang perkara aquo ini.

“Ini penting karena dengan adanya surat tuntutan, maka pihak Kemendagri tidak dapat berdalih lagi dan pemberhentian sementara terhadap Ahok segera terlaksana,” pungkasnya.

Sebelumnya, tim advokasi GNPF MUI mendatangi PN Jakut untuk memberikan dua surat. Pertama surat untuk klarifikasi permintaan Kapolda Metro Jaya untuk menghentikan sementara sidang. Kedua, untuk mendukung PN Jakut, tetap menjalankan sidang sebagaimana yang sudah ditetapkan pada sidang sebelumnya.

Reporter: HA