India Hadang Pengungsi Muslim Myanmar dengan Kekuatan Militer

NEW DELHI (Jurnalislam.com) – India menutup batas maritim mereka setelah menerima informasi intelijen bahwa Muslim Rohingya akan mencoba memasuki India dengan menggunakan rute laut, menurut laporan media India pada hari Rabu (20/9/2017).

“Pesawat pengintai maritim, termasuk kapal Dornier, hovercraft dan patroli pasukan penjaga perbatasan telah diaktifkan di seluruh wilayah untuk mencegah masuknya muslim Rohingya, yang dipandang sebagai ancaman utama bagi keamanan nasional,” seorang pejabat senior pemerintah seperti dikutip oleh India Today.

Langkah tersebut dilakukan setelah pemerintah India pada hari Senin menginformasikan kepada Mahkamah Agung dalam pernyataan tertulisnya bahwa mereka percaya Muslim Rohingya menimbulkan ancaman keamanan serius bagi India, dengan mengatakan bahwa banyak pengungsi yang melarikan diri dari penganiayaan oleh militer Myanmar diduga memiliki hubungan dengan organisasi teroris dan Intelijen Antar Dinas Angkatan Darat Pakistan, yang juga dikenal sebagai ISI (Inter-Services Intelligence).

Dalam pernyataan resminya tersebut, pemerintah yang dipimpin oleh Partai Bharatiya Janata sayap kanan juga mengatakan bahwa mereka khawatir akan kekerasan terhadap umat Buddha yang tinggal di India oleh Muslim Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan di Myanmar.

Aung San Suu Kyi Pidato pada Dunia, Muslim Rohingya: Suu Kyi Pengkhianat!

Namun, Prashant Bhushan, seorang pengacara senior yang mewakili Muslim Rohingya, mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa klaim pemerintah India itu tidak didasarkan pada bukti.

“Pemerintah belum menemukan bukti apapun tentang orang-orang ini. Tidak ada satu pun First Information Report [laporan polisi] yang diajukan ke kantor polisi tentang orang-orang ini,” kata Bhushan.

Pemerintah mengatakan akan menempatkan semua masukan intelijen ke dalam amplop tertutup sebelum pengadilan puncak pada 3 Oktober untuk membuktikan klaimnya bahwa Rohingya adalah ancaman keamanan.

Surat pernyataan tersebut diajukan ke Mahkamah Agung sebagai tanggapan atas petisi yang diajukan oleh dua pengungsi Rohingya yang tinggal di India.

Dalam petisi tersebut, Mohammad Shaqir dan Mohammad Salimullah mengemukakan bahwa mendeportasi mereka sama saja melanggar konstitusi India.

Muslim Rohingya tidak diterima sebagai warga negara Myanmar atau tetangganya di Bangladesh dan sekarang juga hidup dalam ketakutan terus-menerus setelah rencana pemerintah India untuk mendeportasi 40.000 pengungsi Muslim Rohingya.

Di India, mereka kebanyakan menetap di negara bagian Andhra Pradesh, Manipur, Rajasthan, Uttar Pradesh, Delhi, Maharashtra, Rajasthan dan Haryana.

Ketenangan yang tidak nyaman terasa di daerah-daerah seperti Shaheen Bagh dan Mandapur Khadar di New Delhi, di mana sekitar 1.000 Muslim Rohingya tinggal di kamp-kamp.

“Kami hanya ingin tinggal di sini karena kami banyak menderita di Myanmar. Tidak ada apa-apa di sini kecuali perdamaian,” Faizullah, yang meninggalkan Myanmar pada tahun 2012, mengatakan.

Muslim Rohingya di India berharap Mahkamah Agung akan memutuskan untuk mendukung mereka.

“India telah banyak membantu kami. Kami harap kami tidak akan dideportasi dari sini. Kami adalah orang-orang yang mencintai perdamaian dan tidak terlibat dalam kegiatan dengan kelompok teroris,” Abdul Rahim, yang mengelola sebuah toko kecil di wilayah tersebut, mengatakan.

Bulan lalu, Menteri Negara Bagian Kiren Rijiju mengatakan kepada parlemen bahwa pemerintah pusat telah meminta negara-negara India untuk mengidentifikasi Muslim Rohingya yang hidup secara ilegal dan memulai proses deportasi.

Sejak 25 Agustus, lebih dari 421.000 warga Rohingya telah menyeberang dari negara bagian Myanmar di Rakhine ke Bangladesh, menurut PBB.

Para pengungsi tersebut melarikan diri dari operasi militer baru di mana pasukan Budha dan gerombolan Buddha membantau pria, wanita dan anak-anak, serta menjarah rumah dan membakar desa Rohingya. Menurut Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hasan Mahmood Ali, sekitar 3.000 orang Rohingya tewas dalam tindakan keras tersebut.

Bangladesh Desak PBB dan Dunia untuk Kembalikan Pengungsi Rohingya ke Myanmar

Turki telah berada di garis terdepan untuk memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya dan Presiden Recep Tayyip Erdogan mengemukakan masalah tersebut dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada hari Selasa.

Para pengungsi tersebut melarikan diri dari operasi militer baru di mana pasukan militer Budha Myanmar dan gerombolan preman Buddha membantai pria, wanita dan anak-anak, menjarah rumah dan membakar desa Rohingya. Menurut pemerintah Bangladesh, sedikitnya 3.000 orang Rohingya tewas dalam tindakan keras tersebut.

Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai salah satu kelompok masyarakat paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan yang meningkat atas serangan militer Budha Myanmar sejak ribuan orang Muslim dibantai dalam kekerasan komunal pada tahun 2012..

Erdogan: Situasi di Myanmar adalah Noda Hitam Sejarah Kehidupan Manusia

NEW YORK (Jurnalislam.com) – Kekerasan yang terus berlanjut terhadap minoritas Muslim Rohingya di Myanmar, Erdogan mengatakan bahwa situasi tersebut berisiko turun sebagai “Noda Hitam” dalam sejarah manusia.

“Komunitas Muslim di wilayah Rakhine di Myanmar sedang mengalami pembersihan etnis, dengan tindakan perlawanan Muslim Rohingya yang digunakan sebagai dalih pembunuhan,” kata Erdogan saat pidato di New York, Selasa (19/9/2017), lansr Anadolu Agency.

“Desa-desa Muslim Rohingya, telah hidup dalam kemiskinan dan kesengsaraan yang sangat memperhatinkan telah kehilangan hak kewarganegaraan mereka, serta dibakar saat ratusan ribu orang dipaksa untuk bermigrasi dari wilayah dan negara,” tambahnya.

Erdogan: Saya Akan Ungkap Apa yang Terjadi Sebenarnya di Myanmar pada Majelis PBB Nanti

Komunitas internasional “belum memberikan penjelasan yang baik tentang dirinya sendiri” mengenai “situasi kemanusiaan.

“Jika tragedi di Myanmar ini tidak dihentikan, sejarah kemanusiaan akan menghadapi rasa malu karena masa kelam lainnya,” katanya.

Sekitar 421.000 Muslim Rohingya telah menyeberang dari Myanmar ke Bangladesh sejak 25 Agustus, PBB mengatakan pada hari Selasa.

Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kelompok etnis yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan yang meningkat atas pembantaian tersebut sejak ribuan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.

PBB mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan – termasuk bayi dan anak kecil – pemukulan brutal, penyembelihan dan penghilangan yang dilakukan oleh militer Myanmar. Dalam sebuah laporan, penyidik ​​PBB mengatakan bahwa pelanggaran tersebut mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan berat.

Guterres Desak Myanmar agar Izinkan PBB Memasuki Wilayah Pembantaian di Rakhine

NEW YORK (Jurnalislam.com) – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, juga mantan kepala badan pengungsi PBB, mendesak pemerintah Myanmar untuk mengakhiri “lingkaran setan penganiayaan, diskriminasi, radikalisasi dan represi kekerasan” yang mengakibatkan lebih dari 400.000 Muslim Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh.

Dia meminta agar PBB dan agen kemanusiaan untuk diizinkan mengakses wilayah Rakhine untuk mengirim bantuan kesana, lansir Aljazeera, Selasa (19/9/2017).

Guterres juga membahas masalah migrasi global.

Jumlah pengungsi yang bergerak di dunia dapat dikelola dengan pembagian tanggung jawab global, katanya.

PBB: Jumlah Pengungsi Rohingya Meningkat Hingga 400.000 Orang, 60 % Anak-anak

“Saya sendiri adalah seorang migran, sama seperti banyak dari Anda, tapi tidak ada yang mengharapkan saya untuk mempertaruhkan nyawa saya di sebuah kapal yang bocor atau melintasi padang pasir di belakang sebuah truk untuk mencari pekerjaan di luar negara kelahiran saya,” kata Guterres.

“Migrasi yang aman tidak bisa hanya terbatas pada elite global.”

Dia juga berbicara tentang perubahan iklim, menyerukan kepada dunia untuk “turun dari jalur bunuh diri emisi “.

“Kami tahu cukup banyak hari ini untuk bertindak. Ilmu ini tidak dapat disangkal,” katanya, mengulangi pesannya kepada para pemimpin global untuk menerapkan Persetujuan Paris “dengan ambisi yang lebih besar lagi”.

Erdogan: Referendum Kurdi Buka Krisis dan Konflik Baru di Irak

NEW YORK (Jurnalislam.com) – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada hari Selasa (19/9/2017) meminta pemerintah daerah Kurdi (Kurdish Regional Government-KRG) untuk menunda referendum merdeka yang dijadwalkan pekan depan, memperingatkan bahwa hal itu akan menimbulkan lagi ketidakstabilan kawasan ini.

Baghdad dan pemerintah daerah perlu mencapai kompromi “atas dasar integritas teritorial dan realisasi cita-cita untuk membangun masa depan bersama”, Erdogan mengatakan kepada anggota PBB dalam pidatonya kepada Majelis Umum, Anadolu Agency melaporkan.

“Langkah seperti tuntutan kemerdekaan yang bisa menyebabkan krisis dan konflik baru di kawasan harus dihindari,” katanya.

PM Zionis Dukung Kemerdekaan Suku Kurdi di Irak

Warga di provinsi yang dikuasai KRG pada 25 September akan memilih untuk merdeka dari Baghdad.

Provinsi Kirkuk yang kaya minyak adalah salah satu daerah yang diperebutkan di mana pemungutan suara direncanakan.

Pekan lalu, anggota parlemen Irak memilih untuk menentang referendum kemerdekaan tersebut dan meminta pemerintah Baghdad untuk bernegosiasi dengan Pemerintah Daerah Kurdi.

Pemerintah Irak menentang jajak pendapat tersebut, mengklaim bahwa jajak pendapat itu akan mempengaruhi perang melawan kelompok IS, menyebabkan ketidakstabilan dan melanggar Konstitusi Irak.

Inggris Bekukan Kerja Sama Militer Hingga Kekerasan Myanmar atas Rohingya Dihentikan

LONDON (Jurnalislam.com) – Pemerintah Inggris bekukan semua kerja samanya dengan militer Myanmar sampai tindakan kekerasan terhadap minoritas Muslim Rohingya di negara itu dihentikan, Perdana Menteri Inggris Theresa May mengatakan pada hari Selasa (19/9/2017), lansir Anadolu Agency.

“Kami sangat prihatin dengan apa yang terjadi pada warga Rohingya di Burma [Myanmar]. Tindakan militer terhadap mereka harus dihentikan,” May mengatakan kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.

Memperhatikan bahwa “terlalu banyak orang yang rentan” yang harus melarikan diri untuk keselamatan hidup mereka, May mengatakan: “[Pemimpin de facto Myanmar] Aung San Suu Kyi dan pemerintah Birma perlu menjelaskan dengan sangat jelas bahwa tindakan militer harus dihentikan.”

“Pemerintah Inggris mengumumkan hari ini bahwa kita akan menghentikan semua keterlibatan dan pelatihan pertahanan militer Birma oleh Kementerian Pertahanan sampai masalah ini teratasi,” tambahnya.

Tahun lalu, Inggris menghabiskan sekitar £ 305.000 (sekitar $ 412.000) sebagai bagian dari program pelatihan yang diberikan kepada militer Myanmar mengenai demokrasi, kepemimpinan dan bahasa Inggris. Program yang ditawarkan oleh Kementerian Pertahanan tidak termasuk pelatihan tempur.

Sejak 25 Agustus, lebih dari 420.000 orang Rohingya telah menyeberang dari negara bagian Myanmar di Rakhine ke Bangladesh, menurut PBB.

Para pengungsi tersebut melarikan diri dari operasi keamanan baru di mana pasukan Budha Myanmar dan gerombolan Buddha membantai pria, wanita dan anak-anak, menyiksa, memutilasi, memperkosa, menjarah rumah dan membakar desa Rohingya. Menurut Bangladesh, sekitar 3.000 orang Rohingya tewas dalam tindakan keras tersebut.

Amir Qatar: Kami Tolak Menyerah pada Blokade dan Meminta Myanmar Hentikan Pembantaian

Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kelompok etnis yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan yang meningkat atas pembantaian tersebut sejak ribuan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.

PBB mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan – termasuk bayi dan anak kecil – pemukulan brutal, penyembelihan dan penghilangan yang dilakukan oleh militer Myanmar. Dalam sebuah laporan, penyidik ​​PBB mengatakan bahwa pelanggaran tersebut mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan berat.

Krisis Korut-AS, Sekjen PBB: Ini Ancaman Bahaya Perang Nuklir

NEW YORK (Jurnalislam.com) – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah memperingatkan para pemimpin dunia untuk menentang perang dengan Korea Utara, meminta mereka untuk mempertimbangkan ancaman “bahaya nuklir” secara serius.

“Kita tidak boleh tidur dalam perkembangan krisis menuju perang,” kata Guterres pada hari Selasa (19/9/2017) di pertemuan puncak tahunan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (the United Nations General Assembly-UNGA) di New York.

“Ketika ketegangan meningkat, kemungkinan salah perhitungan juga meningkat. Kebisingan bicara dapat menyebabkan kesalahpahaman fatal,” katanya dalam laporan kenegaraan pertamanya sejak mengambil pekerjaan puncak di PBB pada 1 Januari.

“Solusinya pasti politis, inilah saat untuk kenegarawanan.”

Pesannya tentang retorika “berapi-api” secara implisit tidak hanya diarahkan pada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, tapi juga Amerika Serikat dan Presiden Donald Trump, yang memperingatkan akan “menghancurkan Korea Utara” jika tidak mundur.

Donald Trump: Kami akan Hancurkan Korea Utara

“Amerika Serikat memiliki kekuatan, namun jika dipaksa untuk mempertahankan diri atau sekutunya, kita tidak punya pilihan selain menghancurkan Korea Utara secara total,” kata Trump di dapan UNGA, tak lama setelah pidato Guterres.

“‘Rocket Man’ sedang dalam misi bunuh diri untuk dirinya sendiri dan untuk rezimnya. Amerika Serikat siap, bersedia dan mampu, tapi mudah-mudahan ini tidak perlu dilakukan,” Trump menambahkan, merujuk pada pemimpin Korea Utara dengan sebuah julukan yang dia berikan minggu lalu di Twitter

Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat telah memberlakukan sanksi sembilan putaran terhadap Korea Utara sejak 2006 dan Guterres meminta 15 anggota badan tersebut untuk mempertahankan kesatuannya di Pyongyang.

Donald Trump: Kami akan Hancurkan Korea Utara

NEW YORK (Jurnalislam.com) – Presiden AS Donald Trump mengancam untuk “menghancurkan Korea Utara” jika negaranya terancam atau sekutu-sekutunya terancam, dalam sebuah pidato awal yang sangat agresif di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations General Assembly-UNGA).

Menghadapi para pemimpin dunia dan perwakilan dari 193 negara yang berkumpul di New York, Trump pada hari Selasa (19/9/2017) memperingatkan bahwa AS terpaksa akan menghadapi pemimpin Korea Utara Kim Jong-un jika dia melanjutkan usaha senjata nuklir Pyongyang yang nekad.”

Tantang Tekanan Internasioanal, AS: Korea Utara Ngajakin Perang

James Bays dari Al Jazeera, yang melaporkan dari kantor pusat PBB di New York, mengatakan bahwa Trump telah menggunakan “bahasa terkuat yang mungkin Anda gunakan bisa dalam sebuah pidato.

“Anda belum pernah mendengar seorang presiden AS mengatakan di UNGA, mengancam untuk benar-benar menghancurkan negara lain,” kata Bays. “Saya tidak berpikir Anda telah mendengar pemimpin lain [menggunakan bahasa ini], meskipun dalam 72 tahun ini ada pidato-pidato bombastis yang terkadang sangat kontroversial.”

Amir Qatar: Kami Tolak Menyerah pada Blokade dan Meminta Myanmar Hentikan Pembantaian

DOHA (Jurnalislam.com) – Amir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani mengatakan bahwa sekelompok negara Arab yang memberlakukan “blokade yang tidak adil” di Qatar berusaha untuk mengacaukan negara berdaulat itu.

Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Mesir dan Bahrain memutuskan hubungan dengan Qatar dan memberlakukan blokade darat, udara dan laut melawannya, serta menuduh Doha mendukung “terorisme”. Qatar telah berkali-kali membantah tuduhan tersebut.

“Saya berdiri di hadapan Anda sementara negara dan rakyat saya terus-menerus terkena blokade yang tidak adil yang diberlakukan sejak 5 Juni oleh negara-negara tetangga,” kata Sheikh Tamim, berbicara kepada Majelis Umum PBB di New York pada hari Selasa (19/92017), Aljazeera melaporkan.

Qatar: Setelah Sukses Dukung Kudeta Mesir, Kini UEA Pulihkan Kediktatoran Arab

Dia bertanya apakah ini tidak menjadi definisi “terorisme”, mengatakan bahwa langkah-langkah negara-negara pemblokir adalah sebuah serangan terhadap negara berdaulat dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

“Negara-negara yang memberlakukan blokade di negara bagian Qatar mencampuri urusan dalam negeri banyak negara, dan menuduh semua pihak yang menentang mereka di dalam negeri dan di luar negeri dengan terorisme. Dengan melakukan hal tersebut, mereka menimbulkan kerusakan pada perang melawan teror,” kata amir tersebut dari Qatar, yang merupakan rumah bagi pangkalan militer AS terbesar di Timur Tengah.

“Kami menolak menyerah pada tekanan dan pengepungan.”

Sheikh Tamim juga memperbarui seruan untuk dialog untuk mengakhiri krisis diplomatik terburuk di Teluk, dengan mengatakan bahwa negaranya terbuka untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui perundingan tanpa prasyarat.

Dia mengatakan “diperlukan sebuah dialog tanpa syarat yang didasarkan pada saling menghormati kedaulatan”.

Aung San Suu Kyi Pidato pada Dunia, Muslim Rohingya: Suu Kyi Pengkhianat!

Pada masalah internasional, Sheikh Tamim meminta pemerintah Myanmar “untuk menghentikan kekerasan terhadap minoritas Muslim Rohingya” dan meminta warga Palestina untuk menyelesaikan “rekonsiliasi nasional mereka”.

Dia juga mengatakan bahwa Israel terus menghalangi perdamaian penuh dan abadi dengan menolak prakarsa perdamaian Arab tahun 2002 dan dengan melanjutkan kebijakan mereka sendri di wilayah-wilayah pendudukan.

Sambut Tahun Baru Islam, Mataram Adakan Doa Bersama

MATARAM (Jurnalislam.com) – Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, akan menggelar kegiatan doa akhir dan awal tahun dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharam 1439 Hijriah.

“Kegiatan doa akhir dan awal tahun menyambut 1 Muharam 1439 Hijriah pada Rabu mulai pukul 18.00 Wita di halaman kantor Wali Kota,” kata Kepala Bagian Humas Kota Mataram Lalu Mahsun di Mataram, Selasa, 19 September 2017.

Menurut Lalu, doa akhir tahun dibaca sebelum azan magrib, kemudian peringatan 1 Muharam 1439 Hijriah dirangkaikan dengan salat magrib berjemaah, serta dilanjutkan dengan pembacaan doa awal tahun.

Baca juga: Peduli Rohingya, Kiai Azaim Pimpin Doa untuk Rohingya di Bondowoso

Setelah itu, rangkaian kegiatan diisi dengan tausiah yang akan disampaikan DR Manarul Hidayat, yang juga pernah memberikan tausiah saat halalbihalal akbar Pemerintah Kota Mataram pada akhir Juli 2017. “Acara doa akhir dan awal tahun akan ditutup dengan salat isya berjemaah,” ujarnya.

Jumlah jemaah yang akan hadir diperkirakan sekitar 3.000 orang karena semua aparatur sipil negara, guru, dan siswa muslim akan datang. Pemerintah kota juga mempersilakan warga Mataram datang mengikuti doa awal dan akhir tahun.

Setiap tahun, pemerintah kota melaksanakan kegiatan keagamaan Islam, salah satunya peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharam, secara besar-besaran. Hal itu bertujuan menyemarakkan peringatan hari besar Islam sekaligus sebagai syiar ajaran Islam.

Perayaan Tahun Baru Islam di Singkawang Akan Diwarnai Pawai Peduli Rohingya

SINGKAWANG (Jurnalislam.com) – Pawai Ta’aruf keliling kota akan meramaikan perayaan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1439 Hijriah di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, pada Kamis, 21 September 2017. Kegiatan ini rencananya akan diikuti seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, perguruan tinggi, pelajar, dan masyarakat umum.

“Pawai Ta’aruf ini dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1439 Hijriah ini mengangkat tema peduli kemanusiaan untuk Rohingya,” kata Ketua Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kota Singkawang, Ruslan Karim, Ahad (17/9/2017).

Pawai tersebut rencananya dimulai pukul 13.00 WIB. “Dilepas dari lapangan sepak bola Tarakan Singkawang,” ujarnya.

Ustaz Irfan Awwas: Dunia Marah Ketika Orangutan Dibunuh, Tapi Bungkam Saat Muslim Rohingya Dibantai

Ia menjelaskan detail rute yang akan dilalui peserta pawai. Dari lapangan sepak bola Tarakan, pawai berjalan menuju Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Nusantara, Jalan Setia Budi, Jalan Sejahtera, Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Yos Soedarso, Jalan Masjid, Jalan Merdeka dan finis di depan Masjid Raya Singkawang.

Setiap peserta, kata Ruslan, harus berpakaian muslim dan muslimah, membawa simbol-simbol Islam, seperti onta, gajah, masjid, dan lain-lain, sesuai dengan nuansa Tahun Baru Islam. Selain itu, dia menambahkan, bisa juga dengan mengumandangkan shalawat, qasidahan dan lagu-lagu Islam.

Terkait tema yang diangkat dalam pawai ini, Ruslan menjelaskan bahwa kegiatan itu semata-mata untuk membangun solidaritas umat Islam atas sesama mahkluk Tuhan yang seyogyanya telah dibantai dan disiksa habis-habisan oleh tentara Myanmar.

Dalam kegiatan peringatan Tahun Baru Islam tersebut, kata Ruslan, juga akan diadakan penggalangan donasi untuk membantu warga Rohingya di Myanmar. Bantuan itu akan disalurkan melalui Baznas pusat. Ia berharap bantuan masyarakat Singkawang dapat bermanfaat bagi mereka.