Begini Pernyataan Donald Trump Setelah Kejatuhan Benteng IS di Raqqah

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Donald Trump pada hari Sabtu (21/10/2017) mengatakan bahwa akhir dari kelompok Islam (IS) sudah terlihat “setelah kejatuhan bekas benteng Raqqa, dan sebuah transisi dapat segera mulai menetapkan kondisi terbaru di Suriah.

Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya akan mendukung perundingan diplomatik “yang mengakhiri pertempuran, membantu pengungsi kembali ke rumahnya, dan menghasilkan transisi politik yang menghormati kehendak rakyat Suriah,” katanya dalam sebuah pernyataan, lansir Middle East Eye.

Deklarasi tersebut diajukan empat hari setelah pasukan pimpinan Kurdi yang didukung AS merebut kembali Raqqa, ibukota IS yang memproklamirkan dirinya sendiri sebagai Khilafah dan benteng besar terakhirnya di Suriah.

Analisis: Turki Perhitungkan Kekuatan Hayat Tahrir al Sham di Idlib

Trump mengatakan bahwa seluruh kota telah dibebaskan dari kendali IS, yang menurutnya merupakan “terobosan penting” dalam perang global melawan kelompok militan tersebut.

“Dengan perebutan ibukota IS dan sebagian besar wilayahnya, akhir kekhalifahan IS sudah terlihat,” kata Trump.

“Kami akan segera melakukan transisi ke fase baru di mana kami akan mendukung pasukan keamanan lokal, mengurangi kekerasan di Suriah, dan memajukan kondisi untuk perdamaian abadi, sehingga para teroris tidak dapat kembali mengancam keamanan lagi,” katanya.

Pasukan Kurdi Lancarkan Serangan Balik ke Komando Operasi Bersama Irak di Kirkuk

BAGHDAD (Jurnalislam.com) – Pasukan Kurdi masih menembaki posisi pasukan pemerintah Irak di subdistrik Altunkopru utara di provinsi Kirkuk, kata Kementerian Pertahanan Irak, Sabtu (21/10/2017), lansir Anadolu Agency.

Dalam sebuah pernyataan, Komando Operasi Bersama mengatakan pasukan Peshmerga ditempatkan tiga kilometer (kurang dari dua mil) dari posisi pasukan pemerintah.

“Mereka menembakkan mortir dan roket termal ke posisi kami,” kata pernyataan tersebut.

“Pasukan federal dapat membungkam penembakan tersebut, namun kami tidak menargetkan mereka untuk menjaga keselamatan atau anak-anak kami dari pasukan Peshmerga,” tambahnya.

Komando Peshmerga Kurdi: Irak akan Bayar Mahal atas Agresi Militernya di Kirkuk

Pada hari Jumat, pasukan pemerintah Irak merebut Altunkopru dari Peshmerga, untuk benar-benar merebut provinsi Kirkuk, salah satu wilayah yang dipersengketakan antara Erbil dan Baghdad.

Kementerian Pertahanan Irak mengatakan pasukan federal telah menuju Altunkopru setelah “panggilan oleh rakyat saat wilayah itu menjadi sarang bagi PKK dan Kurdi Iran selain Peshmerga.”

Altunkopru adalah sebuah kecamatan di provinsi Kirkuk, terletak kira-kira 40 kilometer selatan Erbil.

Awal pekan ini, pasukan Irak menguasai semua wilayah yang diperebutkan antara Baghdad dan Erbil, termasuk Kirkuk.

Pasukan Peshmerga menguasai wilayah ini tak lama setelah kelompok Islamic State (IS) menguasai wilayah terluas di Irak utara dan barat pada pertengahan 2014.

3 Kapal Perang Rusia Merapat ke Filipina, Ada Apa?

FILIPINA (Jurnalislam.com) – Tiga kapal perang Armada Pasifik Rusia tiba di ibu kota negara Filipina, Manila, untuk kunjungan enam hari, Anadolu Agency melaporkan, Sabtu (21/10/2017)

Menurut media setempat, kapal perusak Rusia Admiral Vinogradov dan Admiral Panteleyev dan kapal tanker Boris Butoma berlabuh di Manila South Harbor.

Sebuah laporan dari TASS yang diposting oleh Kantor Berita Filipina di situsnya menjelaskan kunjungan kapal tersebut merupakan bagian dari pengembangan program kerjasama militer antara kedua negara.

Laporan tersebut mengatakan bahwa kunjungan tersebut akan berlangsung hingga 26 Oktober dan pihak berwenang Filipina, diplomat asing, dan penduduk lokal akan diizinkan untuk melakukan tur di kapal anti-kapal selam besar itu selama kunjungan tersebut.

Kunjungan ini juga akan menyoroti permainan olahraga, seperti sepak bola dan bola voli antara awak kapal angkatan laut Rusia yang berkunjung dan perwakilan angkatan laut setempat. Selain itu, wisata turis di Manila juga dijadwalkan untuk para tamu Rusia.

Kehadiran kapal perang Armada Pasifik Rusia di Filipina bertepatan dengan kunjungan Menteri Pertahanan Rusia Sergey Shoygu ke Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN (the Association of Southeast Asian Nation) ke-4.

Awal bulan ini, Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana mengumumkan bahwa pemerintah Rusia akan menyumbangkan sedikitnya 5.000 senapan Kalashnikov dengan 1 juta butir amunisi dan 20 unit truk militer baru.

Dia mengatakan bahwa sumbangan tersebut secara formal akan diserahkan ke pemerintah Filipina pada tanggal 25 Oktober di Manila untuk digunakan dalam upaya kontra-terorisme pemerintah.

Dia mengatakan bahwa senjata tersebut akan datang sebagai sumbangan tanpa biaya kepada pemerintah Filipina.

Sumbangan Moskow menyusul China yang pada tanggal 5 Oktober, menyerahkan 3.000 lebih senapan serbu dengan 3 juta butir amunisi dan 90 bagian cakupan ke militer Filipina untuk membantu memerangi milisi yang terkait dengan kelompok Islamic State di Kota Marawi.

Siapkan Serangan Terakhir di Marawi, Militer Filipina Minta Bantuan Pejuang Islam Moro

Juni lalu, batch pertama dari senapan yang berjumlah tiga ribu unit dari China diserahkan ke Angkatan Bersenjata.

Mei lalu, Duterte melakukan kunjungan resmi ke Rusia namun harus mengurangi perjalanannya setelah terjadi bentrokan antara pasukan pemerintah dan kelompok gerilyawan Maute dan Abu Sayyaf di Marawi City, yang mendorongnya untuk mengumumkan darurat militer di Mindanao.

Dia bisa bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam kunjungan singkat tersebut dan berbicara satu setengah jam dengannya tentang bantuan ekonomi dan keamanan.

Meskipun telah membatalkan perjalanannya, pejabat keamanan Filipina dan Rusia menandatangani 10 kesepakatan, termasuk berbagi data intelijen dan kerjasama pertahanan, serta partisipasi latihan militer.

Sepekan di Afghanistan: Taliban Bunuh 35 Polisi dan 55 Tentara Boneka, IS Bunuh 70 Warga Sipil Syiah

AFGHANISTAN (Jurnalislam.com) – Imarah Islam Afghanistan (Taliban) membunuh 15 taruna tentara Afghanistan dukungan AS dalam serangan martir yang menargetkan bus mereka di luar pusat pelatihan di ibu kota Kabul hari Sabtu (21/10/2017). Serangan martir tersebut merupakan yang terbaru dalam serangkaian pemboman dan serangan oleh Taliban dalam sepekan terakhir, Long War Journal melaporkan.

Taliban telah membunuh sedikitnya 36 polisi, 55 tentara, dan menangkap 16 tentara lagi dalam empat serangan terpisah di Farah, Ghazni, Kandahar, dan Paktia pekan ini. Sementara itu, kelompok Islamic State (IS) membunuh lebih dari 70 warga sipil dalam dua serangan martir di kuil-kuil Syiah di Kabul dan provinsi Ghor kemarin (Jumat, 20/10/2017).

Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengkonfirmasi bahwa salah satu pembom martir kelompok mereka menyerang bus tentara hari ini. Kementerian Pertahanan Afghanistan mengkonfirmasi bahwa 15 tentara Afghanistan tewas dan empat lainnya terluka, menurut Khaama Press.

Serangan Bom Mobil Taliban Hantam Konvoi Pasukan NATO di Kabul

Misi NATO di Afghanistan, Resolute Support, mengklaim bahwa pemboman hari ini di Kabul “menunjukkan bahwa gerilyawan sangat putus asa dan tidak dapat menang.”

Namun, kenyataannya Taliban telah mempertahankan operasi ofensif di semua wilayah di negara ini dan telah mencetak keberhasilan di medan perang melawan militer Afghanistan bentukan AS. Awal pekan ini di Paktia, Taliban melancarkan serangan martir yang kompleks ke markas polisi dan sebuah pusat pelatihan di ibukota Gardez. Kapolda Paktia termasuk di antara mereka yang terbunuh. Di Farah, Ghazni, dan Kandahar, polisi dan tentara terbunuh atau ditangkap saat Taliban menguasai tiga pusat distrik tersebut atau menyerbu sebuah pangkalan militer.

Taliban mengendalikan dan memperebutkan lebih banyak distrik di Afghanistan dibandingkan kapan pun di masa lalu sejak militer AS bersama pasukan Multinasional menggulingkan Taliban dari kekuasaan pada tahun 2002.

Sebelumnya pada hari Sabtu, dua roket mendarat di dekat markas militer internasional di Kabul, dalam sebuah serangan yang dilakukan oleh Taliban, Aljazeera.

Ketua FA-UIB Dipanggil Polres Magelang Terkait Spanduk Ajakan Belanja di Toko Milik Pribumi

MAGELANG (Jurnalislam.com) – Ketua Forum Aliansi Umat Islam Bersatu (FA-UIB) Magelang, Anang Imammudin, dipanggil Reskrim Polres Magelang sebagai saksi ujaran kebencian, Sabtu (21/10/2017). Anang akan dimintai keterangannya terkait ajakan untuk berbelanja di toko pribumi dalam aksi Gerakan Pribumi Berdaulat Magelang Raya (GPBMR) pada Desember tahun lalu.

“Sebagai warga negara yang baik dan taat hukum tentunya akan mengikuti semua proses-proses hukum yang berlaku, kita juga akan rapat tim advokat terkait pemanggilan sbg saksi tersebut,” terangnya kepada Jurnalislam.com, Sabtu (21/10/2017).

“Kami juga akan berkoordinasi dengan semua komponen kelaskaran dan keormasan di Jateng-DIY, serta beberapa wilayah Indonesia yang menaruh simpati terhadap kasus ini,” paparnya.

Anang menjelaskan, pihaknya tidak bermaksuda menebar kebencian kepada siapapun dalam spanduk ajakan berbelanja di toko pribumi yang dibentangkan dalam aksi tersebut.

“Spanduk itu sebenarnya cuma gerakan moral untuk mengajak belanja di warung-warung tetangga kita, untuk memajukan ekonomi masyarakat kita sendiri dan tidak ada niat untuk menebar kebencian kepada etnis tertentu atau kepada siapapun. Tidak sama sekali,” tandasnya.

Aksi itu, lanjut Anang, adalah bentuk kepedulian terhadap ekonomi kerakyatan yang dinilainya semakin terpuruk dengan adanya toko-toko berjejaring di daerah-daerah.

“Saya peduli dengan pasar-pasar tradisional yang semakin sepi, warung-warung kelontong yang semakin sepi karena adanya toko-toko berjejaring, kapital. Sehingga warung-warung milik Pak De Bu De kita jadi sepi,” terangnya.

Untuk itu, Anang sangat yakin apa yang dilakukannya adalah hal yang baik dan mendukung kemajuan ekonomi masyarakat.

“Saya tidak ada kecewa sedikitpun, karena saya yakin apa yang saya lakukan ini baik dan benar ini adalah hal yang mulia,” pungkas Anang.

Anang Immamudin bersama aktivis peduli ekonomi masyarakat kecil lainnya yang tergabung dalam Gerakan Pribumi Berdaulat Magelang Raya (GPBMR), melakukan aksi bentang spanduk bertuliskan ajakan untuk berbelanja di toko-toko milik pribumi.

Tulisan yang tertera dalam spanduk tersebut berbunyi, “Gerakan belanja di toko pribumi, lawan penjajahan asing dan aseng.”

Berubah, Logo Halal MUI Akan Diganti yang Baru

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso mengatakan logo halal baru sudah selesai dibuat, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melakukan launching. Logo halal sudah disiapkan dan diatur dalam Peraturan Menteri Agama.

Logo itu diamanahkan di dalam UU No 33 Tahun 2014. Logo memang harus ada perubahan dan sudah selesai dibuat, kata Sukoso dilansir Republika, Sabtu (21/10) sore.

Terkait dana yang mencapai miliaran, menurut dia, dana BPJPH itu masih diperlukan perjuangan yang lebih keras lagi. Dan kerja sama dengan MUI maupun LPH juga dilaksanakan BPJPH sesuai Undang-Undang.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) telah disahkan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, pada 17 Oktober 2014. Selanjutnya, pada hari yang sama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II Amir Syamsudin telah mengundangkan UU tersebut sebagai Undang-Undang No 33 Tahun 2014.

Dalam UU yang terdiri atas 68 pasal itu ditegaskan, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Untuk itu, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH).

Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH itu, menurut UU ini, dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Pada pasal 65 menjelaskan, BPJPH harus dibentuk paling lambat tiga tahun terhitung sejak UU No 33 Tahun 2014 ini diundangkan.

BEM SI Gelar Sidang Rakyat 3 Tahun Pemerintahan Jokowi, 13 Mahasiswa Ditangkap

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Sebanyak 14 mahasiswa ditahan dalam aksi tiga tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla di depan Istana Presiden, Jumat (20/10). Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) tengah mengupayakan untuk membebaskan mahasiswa tersebut.

Presiden Mahasiswa BEM Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (BEM KM IPB) Panji Laksono menuntut agar aparat kepolisian untuk membebaskan mahasiswa yang ditahan secepatnya. “Kami menolak keras tindakan represif aparat negara. Dan mendesak presiden Joko Widodo untuk memenuhi tuntutan mahasiswa dan segera menemui mahasiswa,” ujar Panji, Sabtu (21/10) dilansir Republika.co.id.

Panji menjelaskan kronologis kejadian penangkapan tersebut. Pada Jumat (20/10) sekitar 3.000 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia melakukan sidang rakyat di Istana Negara Jakarta untuk mengevaluasi kinerja tiga tahun Jokowi-JK. Kurang lebih 220 mahasiswa IPB turut andil.

Massa melakukan longmarch dari patung kuda menuju Istana Negara, namun ternyata aparat kepolisian telah memasang kawat berduri di depan gedung PMK guna menahan massa aksi. Sampai dengan pukul 18.00 WIB aksi berjalan dengan lancar.

Massa aksi melakukan shalat maghrib dan sebagian besar massa perempuan telah ditarik mundur meninggalkan lokasi sehingga menyisakan massa sekitar 500 orang dan kurang lebih terdapat 40 mahasiswa IPB di dalamnya. Massa kembali berkumpul sekitar pukul 19.00 WIB dimulai dengan doa bersama hingga pukul 22.00 WIB.

Aparat mulai melakukan provokasi terhadap mahasiswa, hingga menimbulkan kericuhan pada pukul 23.45 ketika aparat melakukan tindakan represif kepada para mahasiswa yang bertahan. Aparat kepolisian bahkan melempari mahasiswa dengan batu yang menyebabkan salah satu mahasiswa UNJ mengalami luka pada bagian kepala. “Tidak hanya itu, polisi juga memukul dan menendang mahasiswa serta mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan,” kata Panji.

Hingga saat ini Presiden Mahasiswa dari beberapa kampus yang tergabung dalam BEM SI ditemani dengan LBH sedang berusaha untuk membebaskan 13 mahasiswa yang tertangkap.

Mahasiswa yang tertangkap aparat kepolisian ada sebanyak 13 orang dengan nama-nama sebagai berikut:
1. Yogi Ali (IPB)
2. Aditia (Unriau)
3. Ardi (IPB)
4. Wafiq (UB)
5. Taufiq (UB)
6. Golbi (IPB)
7. Yahya (IPB)
8. Susilo (IPB)
9. Fauzan (Tazkia)
10. Ramdhani (Unpak)
11. Rifki Abdul (Akpi Bogor)
12. Gustri (Untirta)
13. Ihsan (SEBI)

Dr. Amir Faishol Fath dan Ustaz Fauzi Bahreisy Menjadi Dewan Syariah YDSF Jakarta

JAKARTA (Jurnalislam.com)–YDSF Jakarta dalam rapat Dewan Pengurus pada Jumat (20/10) mengundang Dr. Amir Faishol Fath dan Ustaz Fauzi Bahreisy untuk disahkan menjadi Dewan Syariah Laznas YDSF Jakarta.

Ketua yang juga Direktur YDSF Jakarta Irwitono mengatakan Dewan Syariah berperan memberikan bahan pertimbangan untuk melakukan kebijakan baik strategis maupun teknis. “Sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional YDSF Jakarta dipandang perlu untuk membentuk dan menunjuk Dewan Syariah, Alhamdulillah ustadz Amir Faishol dan ustadz Fauzi Bahreisy berkenan bergabung” kata Irwitono.

Sementara Dr. Amir Faishol Fath mengatakan YDSF Jakarta punya peran penting dalam mendukung keberlangsungan dakwah.

“Alhamdulillah dengan adanya lembaga pengumpul zakat seperti YDSF Jakarta ini kami sebagai pendakwah merasa berkurang bebannya karena pengelolaan penghimpunan Ziswafnya di kelola dengan profesional dan teradit sehingga konsentrasi kami fokus belajar dan berdakwah” ujar Ust Amir Faishol Fath.

Selain itu Ustadz Fauzi Bahreisy berharap kedepan YDSF Jakarta semakin maju dan berkembang pesat.

“YDSF Jakarta kedepan harus melihat perkembangan zaman yang begitu pesat, sehingga mempunyai role model program yang semakin dibutuhkan oleh banyak orang” kata Ustadz Fauzi Bahreisy. Dalam rapat yang hangat tersebut turut hadir pula jajaran Dewan Pembina dan Dewan Pengawas YDSF Jakarta.

Gelar Aksi Koreksi 3 Tahun Pemerintahan Jokowi, PMII Jember : Janji Politik Tidak Tertunai

JEMBER (Jurnalislam.com)- uluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jember melakukan demontrasi yang bertema “3 Tahun Koreksi Jokowi”. Aksi bermula dari Alun-Alun dan berakhir di depan Gedung DPRD Kabupaten Jember, Jumat (20/10/17) dengan dijaga ketat aparat kepolisian.

Korlap Aksi Abdur Rofiq mengatakan bahwa aksi kali ini dilakukan sebagai koreksi 3 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi yang dinilai jauh dari amanat besar Trisakti dan Nawa Cita yang dicita-citakan.

“Kami dari PC PMII Jember, melakukan aksi untuk mengkoreksi 3 tahun kepemimpinan Presiden kita Jokowi, yang pada saat ini tidak sesuai dengan janji-janji politiknya,” ujarnya.

Dalam orasinya, para mahasiswa menilai banyak arah kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan amanat besar Trisakti dan Nawacita. Terbukti dengan beberapa permasalahan yang muncul, seperti pelemahan KPK, tidak dituntaskannya kasus-kasus pelanggaran HAM, dicabutnya Subsidi BBM dan naiknya TDL, dan munculnya UU ITE dan Perpu No. 2 tahun 2017 yang mengekang kebebasan berpendapat.

Aksi demontrasi berakhir setelah ditemuinya demontran oleh Wakil ketua DPRD Kabupaten Jember HM Ayub Djunaidi. Mewakili DPRD Jember, Ayub menyampaikan bahwa aspirasi para mahasiswa akan diperjuangkan untuk disampaikan kepada Legislatif dan eksekutif tingkat atas.

“Kita ini bukan Dewan penentu, tapi kami akan menyampaikan aspirasi adik-adik mahasiswa kepada DPR RI atau lembaga Kepresidenan,” pungkas Ayub disambut tepukan riuh para demonstran.

KTT Kesembilan D-8 di Istanbul Berakhir pada Jumat, Begini Hasilnya

ISTANBUL (Jurnalislam.com) – KTT kesembilan the Developing-8 Organization for Economic Cooperation (D-8) berakhir pada hari Jumat (20/10/2017) dengan sebuah deklarasi bersama yang menegaskan kembali komitmen kelompok tersebut untuk membangun perdamaian, demokrasi, dan solidaritas di antara negara-negara anggota, lansir Anadolu Agency.

Istanbul menjadi tuan rumah pertemuan puncak kesembilan D-8, yang bertemakan “Memperluas Peluang Melalui Kerjasama”. Bersama-sama, Turki, Indonesia, Bangladesh, Mesir, Iran, Malaysia, Nigeria dan Pakistan menciptakan organisasi yang berbasis di Istanbul.

Dalam deklarasi tersebut, negara-negara anggota juga merayakan ulang tahun ke-20 pembentukan D-8, menambahkan bahwa organisasi tersebut telah “memasuki fase baru kerjasama ekonomi dan pembangunan”.

Organisasi tersebut menekankan pentingnya “memperdalam kerjasama sektoral untuk keterlibatan sektor swasta yang lebih dalam semua kegiatan untuk mencapai 20 persen dari total perdagangan intra-D-8”.

Bertemu di KTT G 20, Rusia dan AS Sepakati Gencatan Senjata di Suriah

Negara anggota juga sepakat untuk membentuk “D-8 Project Support Fund” untuk mendukung berbagai proyek.

Deklarasi tersebut menggarisbawahi kemajuan dalam penerbangan sipil, dan dalam pengembangan semua moda transportasi untuk menghubungkan semua negara anggota.

Deklarasi ini juga menyambut inisiatif Iran untuk mendirikan universitas D-8.

Negara anggota D-8 harus merumuskan visa dan perjanjian pabean sesegera mungkin, tambah deklarasi tersebut.

Gabungan PDB sebesar $ 3,7 triliun.

Deklarasi Istanbul juga mendesak “pembentukan Transfer Teknologi dan Tukar Jaringan D-8 (Technology Transfer and Exchange Network-TTEN) dan D-8 Petrochemical Association untuk memfasilitasi perpindahan teknologi dan peningkatan kerja sama di sektor petrokimia”.

Anggota D-8 mengutuk yurisdiksi ekstra-teritorial dan sanksi ekonomi sepihak sebagai alat tekanan politik atau ekonomi terhadap negara-negara anggota D-8.

Jelang KTT G20 di Jerman, 12.000 Demonstran Bentrok dengan Ribuan Polisi Hamburg

Kelompok ini juga memuji Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, pemerintah Turki dan rakyat Turki “atas keramahan mereka yang hangat dan murah hati dan lebih mengutarakan solidaritas penuh dengan mereka melawan upaya kudeta yang terjadi pada 2016”.

Kudeta yang dikalahkan pada tanggal 15 Juli 2016 yang menewaskan 250 orang di Turki didalangi oleh Fetmi Gulen yang berbasis di AS dan Organisasi Teroris Fetullah-nya (FETO).

D-8 diluncurkan pada tanggal 15 Juni 1997, setelah Necmettin Erbakan, yang kemudian menjabat perdana menteri Turki mengusulkan pembentukan sebuah kelompok ekonomi yang terdiri dari delapan negara berkembang dari dunia Muslim.

Saat ini, D-8 memiliki PDB gabungan sebesar $ 3,7 triliun dan mencakup lebih dari 1 miliar orang – sekitar 15 persen dari populasi dunia.

Azerbaijan dan Guinea menghadiri pertemuan puncak tersebut sebagai negara tamu.

Bangladesh telah menawarkan untuk menyelenggarakan pertemuan puncak D-8 ke-10 tahun 2019.