Menteri Pendidikan: Turki Mendidik 500.000 Anak-anak Suriah

ANKARA (Jurnalislam.com) – Kementerian Pendidikan Nasional Turki mengintegrasikan hampir setengah juta anak-anak Suriah ke dalam sistem pendidikan pada tahun akademik 2016-2017, menurut data resmi.

Turki menampung 3,2 juta pengungsi Suriah, lebih banyak daripada negara lain di dunia.

Menurut informasi yang dikumpulkan oleh reporter Anadolu Agency, Kamis (16/11/2017) dari data kementerian, 492.544 dari lebih dari 833.000 anak-anak Suriah yang berusia sekolah diintegrasikan ke dalam sistem Turki pada tahun akademik 2016-2017.

Jumlah ini merupakan hampir 60 persen pengungsi Suriah berusia sekolah yang berlindung di Turki.

Di antara hampir setengah juta anak-anak Suriah dalam sistem Turki tersebut adalah: 25.761 siswa taman kanak-kanak; 106.257 murid sekolah menengah dan 51.889 siswa SMA.

Lebih dari 308.637 siswa sekolah dasar Suriah yang tinggal di Turki diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan Turki pada tahun akademik 2016-2017.

Presiden Turki: Operasi di Idlib telah Selesai, Selanjutnya Afrin Ada di Depan Kita

Kementerian tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan kepada siswa Suriah sampai 65 persen pada tahun akademik 2017-2018.

Ankara telah menghabiskan $ 25 miliar untuk membantu dan melindungi pengungsi sejak awal perang saudara Suriah.

Bulan lalu, delegasi Uni Eropa untuk Turki, Christian Berger menyatakan: “Turki telah memberi contoh bagi seluruh dunia dengan cara mengintegrasikan anak-anak Suriah ke dalam sistem pendidikan Turki.”

Suriah telah dikurung dalam perang global yang kejam sejak tahun 2011, ketika rezim Syiah Nushairiyyah Assad menindak aksi demonstrasi rakyatnya dengan keganasan yang tak terduga. Sejak saat itu, ratusan ribu orang terbunuh dalam konflik tersebut, menurut PBB.

Israel Berbagi Laporan Intelijen dengan Arab Saudi

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Sebuah situs web terkemuka di Saudi telah menerbitkan sebuah wawancara yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan kepala staf tentara Israel, menandakan kerjasama yang lebih erat antara kedua negara melawan saingan regional, Iran.

Dalam sebuah wawancara yang diterbitkan oleh Elaph pada hari Kamis (16/11/2017), Letnan Jenderal Gadi Eisenkot mengatakan bahwa Israel siap untuk berbagi informasi intelijen untuk menghadapi “ancaman” yang diajukan oleh Teheran.

Militer Israel mengkonfirmasi isi wawancara tersebut, sebuah peritiwa langka mengingat bahwa Arab Saudi dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik formal.

Dalam wawancara tersebut, Eisenkot menyebut Iran sebagai “ancaman terbesar dan sejati” bagi Timur Tengah, menuduhnya mendukung kelompok bersenjata di seluruh wilayah tersebut.

Serangan Rudal Iran Desak Liga Arab adakan Pertemuan Luar Biasa

Dia mengatakan Iran perlu dihentikan untuk menyebarkan pengaruhnya.

Dalam wawancara dengan Al Jazeera, Anna Ahronheim, koresponden militer untuk Jerusalem Post, mengkonfirmasi laporan tersebut, mengatakan bahwa wawancara tersebut dilakukan oleh seorang wartawan Druze Israel di Tel Aviv.

“Ini kesepakatan yang cukup signifikan,” kata Ahronheim, mencatat bahwa Eisenkot bahkan tidak memberikan wawancara ke kantor berita Israel.

“Melakukan hal ini jelas merupakan langkah besar bagi Eisenkot.”

Seorang kepala staf Israel berbicara dengan sebuah outlet berbahasa Arab terakhir kali adalah dengan Al Jazeera.

Ahronheim mengatakan bahwa meskipun tidak mungkin kedua negara segera bekerja sama dalam berbagi intelijen secara luas, mereka dapat bekerja sama lebih erat terutama mengenai Iran.

Namun Eisenkot mengatakan dalam wawancara bahwa Israel tidak memiliki kepentingan untuk melancarkan serangan terhadap Hizbullah yang terkait dengan Iran di Lebanon.

Yordania Tolak Rencana Israel Bentuk Pasukan Khusus di Masjid Al Aqsha

Israel telah semakin banyak membuat aliansi publik dengan Arab Saudi menyusul resminya Donald Trump sebagai presiden AS awal tahun ini.

Pada bulan Juni, Yisrael Katz, menteri intelijen dan transportasi Israel, menyarankan agar Raja Arab Saudi, Salman, mengundang Benjamin Netanyahu, perdana menteri zionis, ke Riyadh, untuk membangun hubungan diplomatik penuh.

Katz juga mengatakan Raja Salman harus mengirim anaknya, Putra Mahkota Mohammed bin Salman, ke Tel Aviv.

Kantor berita AFP kemudian melaporkan bahwa putra mahkota tersebut melakukan kunjungan rahasia ke Tel Aviv pada bulan September. Laporan tersebut dibantah oleh Arab Saudi.

Serangan Bom Meledak di Dekat Pertemuan Politik di Kabul, 9 Tewas

KABUL (Jurnalislam.com) – Seorang penyerang martir telah membunuh sedikitnya sembilan orang, meledakkan rompinya di dekat sebuah pertemuan politik di ibukota Afghanistan, Kabul, para pejabat menegaskan, Kamis (16/11/2017).

Juru bicara polisi Kabul Abdul Basir Mujahid mengatakan kepada Al Jazeera bahwa penyerang tersebut dihentikan di pintu masuk aula, yang biasanya digunakan untuk pernikahan, di mana dia meledakkan bomnya untuk “mengganggu pertemuan politik yang sedang berlangsung”.

“Korban tewas termasuk tujuh polisi dan sisanya adalah warga sipil,” kata Mujahid kepada Al Jazeera.

Pendukung Atta Mohammad Noor, gubernur provinsi utara Balkh, mengadakan sebuah acara di dalam gedung pada saat ledakan tersebut.

Sepekan di Afghanistan: Taliban Bunuh 35 Polisi dan 55 Tentara Boneka, IS Bunuh 70 Warga Sipil Syiah

Juru bicara kementerian kesehatan Ismail Kawoosi mengatakan kepada Al Jazeera bahwa sedikitnya lima orang terluka dan dipindahkan ke rumah sakit darurat kota tersebut.

Kelompok Islamic State (IS) mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sedangkan Imarah Islam Afghanistan (Taliban) membantah terlibat.

Ledakan tersebut merupakan yang terbaru dalam gelombang kekerasan yang telah menewaskan ratusan warga sipil di Afghanistan di tahun 2017.

Ditanya JPU Apakah Islam Ajarkan Toleransi, Ini Jawaban Saksi Ahli Kasus Alfian Tanjung

SURABAYA (Jurnalislam.com) Sidang lanjutan kasus pegiat anti Komunis ustaz Alfian Tanjung menghadirkan saksi ahli agama dari ormas Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) ustaz Sudarno Hadi. Dalam kesaksiannya, ustaz Sudarno menjabarkan makna kafir dalam al Qur’an.

“Hal ini saya sampaikan terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh pihak Penasehat Hukum. Ini pun ada hubungannya dengan isi dari ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Alfian Tanjung di Masjid Mujahidin, Perak – Surabaya”. kata saksi ahli kepada Jurnalislam.com di Surabaya, Rabu (15/11/2017).

Menurut ustaz Sudarno, ayat agar memilih pemimpin muslim sangatlah jelas. “Seperti yang sempat viral terakhir ini yaitu QS. Al-Maidah ayat 51 dimana harus orang muslim bukan dari orang kafir,”. Tambah ustazz Sudarno Hadi dalam persidangan.

Dalam persidangan, ustaz Sudarno juga menjelaskan bahwa dakwah kewajiban bagi umat Islam. JPU pun bertanya apakah ada standar etika dalam berdakwah. Saksi ahli menjawab bahwa setiap orang memiliki cara dakwah beragam, seperti contohnya para sahabat Nabi seperti Umar dan Abu Bakar yang berbeda.

“ Hakikatnya berdakwah itu harus menyampaikan kebenaran walaupun pahit.” tambah saksi ahli dari pertanyaan yang ditanyakan oleh JPU dihadapan Hakim.

“Apakah Islam mengajarkan toleransi dan dakwah dalam Islam,”tanya JPU kepada saksi ahli. “Islam sangatlah toleransi hal ini dapat dilihat dalam QS. Al-Kafirun,” tegas saksi ahli dari pertanyaan yang kembali dilontarkan oleh pihak JPU.

Menlu AS Tolak Sanksi Ekonomi terhadap Myanmar

MYANMAR (Jurnalislam.com) – Aktivis menyerukan tindakan yang lebih kuat untuk menghentikan “genosida yang terus berlanjut” terhadap Muslim Rohingya setelah Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson mengatakan bahwa dia menentang “sanksi ekonomi berbasis luas” terhadap Myanmar.

Pada konferensi pers bersama dengan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi di ibukota Naypyitaw pada hari Rabu (15/11/2017), Tillerson mengatakan bahwa dia menyukai sanksi individual terhadap pejabat militer atas keterlibatan mereka dalam kekejaman berdasarkan “informasi yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan”.

Menanggapi permintaan Tillerson untuk penyelidikan independen, Tun Khin – presiden Organisasi Rohingya Burma yang berbasis di Inggris – bertanya bagaimana hal itu akan dilakukan ketika militer menolak mengizinkan sebuah misi pencarian fakta di lapangan.

“Warga Rohingya menghadapi genosida di abad 21. Inilah saatnya bertindak. Apa yang dilakukan AS dan masyarakat internasional tidaklah cukup,” kata Tun Khin.

Menurut sebuah laporan yang diterbitkan pada hari Selasa oleh the United States Holocaust Memorial Museum dan Fortify Rights, ada “bukti kuat” genosida terhadap Rohingya di Myanmar.

“Kejahatan ini berkembang dengan impunitas dan tidak ditindak,” kata Matthew Smith, chief executive officer Fortify Rights dalam sebuah pernyataan. “Pengutukan tidaklah cukup. Tanpa tindakan internasional yang mendesak pertanggungjawaban, kemungkinan pembunuhan massal lebih besar.”

Tun Khin meminta sanksi yang ditargetkan terhadap militer Myanmar, yang telah mengusir sekitar 600.000 Rohingya dari negara bagian Rakhine barat ke negara tetangga Bangladesh sejak Agustus.

“Setiap hari Rohingya dibunuh dan rumah mereka dibakar. Sudah dua setengah bulan sejak serangan militer dimulai dan masih terjadi kekejaman,” katanya.

Ogah Kunjungi Muslim Rohingya di Rakhine, Aung Suu Kyi Hanya Utus Penasihatnya Saja

“Kami menuntut agar Myanmar diajukan ke ICC [the International Criminal Court-Pengadilan Pidana Internasional] dan pasukan penjaga perdamaian PBB ditugaskan untuk melindungi warga Rohingya. Kami juga memerlukan embargo senjata global yang diamanatkan oleh PBB untuk negara tersebut.”

Aktivis hak asasi manusia juga mengecam sebuah laporan oleh tentara Myanmar yang mengatakan bahwa tidak ada warga sipil Rohingya yang tewas dalam tindakan militer yang diluncurkan setelah serangan mematikan terhadap tentara oleh kelompok Rohingya bersenjata.

Ro Nay San Lwin, seorang aktivis Rohingya yang berbasis di Jerman, mengatakan bahwa tentara tidak akan pernah mengakui kejahatannya terhadap Rohingya – yang telah mereka lakukan selama 39 tahun terakhir.

“Mereka telah melakukan banyak kejahatan terhadap minoritas lainnya seperti Karen, Kachin dan Shan,” kata Ro Nay San Lwin.

Tentara Myanmar telah memindahkan Mayjen Maung Maung Soe, yang berada di belakang tindakan keras terhadap Rohingya, ke jabatan lain.

Tapi Ro Nay San Lwin mengatakan ini hanya sebuah “pertunjukan humas”.

“Ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa mereka [militer] mengambil tindakan sebelum kunjungan Tillerson.”

Menlu Turki Ucapkan Selamat pada Peringatan 29 Tahun Deklarasi Negara Palestina

ANKARA (Jurnalislam.com) – Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu pada hari Rabu (15/11/2017) mengucapkan selamat atas tahun ke-29 deklarasi Negara Palestina.

“Pada peringatan 29 tahun negara Palestina, kami mengucapkan selamat kepada Rakyat Palestina,” kata Cavusoglu di akun Twitter resminya.

“Turki akan terus berdiri bersama Palestina dalam mencapai tujuan yang adil dan memberikan dukungan kuat untuk Palestina yang independen dan berdaulat berdasarkan perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibukota,” tambahnya.

Turki membentuk hubungan resmi dengan Organisasi Pembebasan Palestina (the Palestine Liberation Organization-PLO) pada tahun 1975 dan merupakan salah satu negara pertama yang mengakui Negara Palestina yang didirikan di pengasingan pada 15 November 1988.

100 Tahun Penjajahan Israel di Palestina: Inggris Harus Minta Maaf atas Deklarasi Balfour 1917

Sebulan kemudian, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi sebuah resolusi yang mengakui proklamasi Negara Palestina oleh Dewan Nasional Palestina. Majelis “menegaskan kembali kebutuhan untuk memungkinkan rakyat Palestina menjalankan kedaulatan atas wilayah yang diduduki sejak 1967”.

Juga diputuskan bahwa sebutan “Palestina” harus digunakan menggantikan “Organisasi Pembebasan Palestina (the Palestine Liberation Organization-PLO))” dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Presiden Zimbabwe dan Keluarganya Ditahan Setelah Intervensi Militer

HARARE (Jurnalislam.com) – Presiden Robert Mugabe dan keluarganya telah ditahan setelah intervensi militer di ibukota Harare. Juru bicara militer dan partai yang berkuasa bersikeras bahwa insiden hari Rabu (15/11/2017) tersebut “bukan sebuah kudeta”.

Perwira militer itu muncul di televisi Rabu pagi untuk membuat sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa mereka “menargetkan penjahat” di sekitar Presiden Robert Mugabe, lansir Aljazeera.

Kemudian di Rabu, pemimpin Front Patriotik Nasional Afrika Zimbabwe (the Zimbabwe African National Union Patriotic Front-Zanu-PF) membuat serangkaian pengumuman di Twitter yang mengkonfirmasi bahwa Emmerson Mnangagwa, yang dipecat sebagai wakil presiden pekan lalu, diangkat sebagai pemimpin partai sementara dan presiden de facto.

“Tadi malam keluarga presiden ditahan dan selamat. Penahanan ini perlu untuk konstitusi maupun kewaspadaan negara,” Zanu-PF men-tweet. “Baik Zimbabwe maupun Zanu bukan milik Mugabe dan istrinya. Hari ini kita mulai era baru yang segar dan rekan Mnangagwa akan membantu kita mencapai Zimbabwe yang lebih baik.”

Pernyataan Twitter itu menegaskan bahwa tindakan militer tersebut bukanlah sebuah kudeta.

“Tidak terjadi kudeta di Zimbabwe. Telah ada keputusan untuk campur tangan karena konstitusi kita telah dirusak. Untuk sementara Comerade E. Mnagngawa akan menjadi presiden Zanu-PF sesuai dengan konstitusi organisasi revolusioner kita.”

Beberapa jam sebelumnya, tentara merebut kendali Zimbabwe Broadcasting Corporation di ibukota Harare.

Juru Bicara Mayjen Sibusiso Moyo mengatakan militer tidak mengambil alih kekuasaan dan mengatakan bahwa presiden dan keluarganya aman dan keamanan mereka “dijamin”.

“Segera setelah kami menyelesaikan misi kami, kami berharap situasi akan kembali normal,” katanya, menambahkan: “Kami ingin menjelaskan dengan sangat bahwa ini bukan pengambilalihan militer atas pemerintah.”

Mengacu pada Mugabe, yang telah memegang kekuasaan sejak tahun 1980, dia berkata: “Kami hanya menargetkan penjahat di sekitarnya untuk dibawa ke pengadilan setelah melakukan kejahatan yang menyebabkan penderitaan sosial dan ekonomi negara.”

Pada Selasa malam, rumor kudeta atau demonstrasi militer beredar saat tank dan kendaraan lapis baja terlihat mengarah ke Harare.

Selain stasiun TV, militer juga menutup kantor kepresidenan dengan tank.

Berbicara dari sebuah pernyataan tertulis, Moyo mengatakan kepada tentara bahwa semua cuti dibatalkan dan memerintahkan mereka untuk kembali ke barak.

Ia mendesak masyarakat tetap tenang dan membatasi gerakan yang tidak perlu namun sebisa mungkin melanjutkan kehidupan normal.

“Keinginan kami adalah Anda akan menikmati hak dan kebebasan Anda dan kami mengembalikan negara kami ke arah yang memungkinkan investasi, pembangunan dan kemakmuran yang selama ini kita perjuangkan dan yang telah dibayar banyak warga negara dengan pengorbanan tertinggi,” katanya.

Intervensi militer terjadi setelah serangkaian kerusuhan dalam Zanu-PF yang berkuasa di Zimbabwe saat ini. Pekan lalu, Wakil Presiden Emmerson Mnangagwa dipecat di tengah perselisihan mengenai siapa yang akan menggantikan presiden berusia 93 tahun itu.

Mnangagwa sebelumnya pernah dianggap sebagai penerus Mugabe tapi digantikan oleh istri presiden, Grace Mugabe, sebagai favorit, menghasilkan perpecahan dalam Zanu-PF.

Pengambilalihan wakil presiden tersebut pada hari Senin ke kepala tentara Jenderal Constantino Chiwenga memperingatkan bahwa militer siap campur tangan untuk mengakhiri pembersihan di dalam partai tersebut.

Dia memperingatkan agar tidak menargetkan “anggota partai dengan latar belakang pembebasan” – yaitu gerakan perjuangan Zimbabwe melawan peraturan minoritas kulit putih di tahun 1970an. Mnangagwa adalah veteran perang pembebasan.

Zanu-PF kemudian menuduh Chiwenga melakukan “tindakan pengkhianatan”.

Sementara itu, Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma menjadi pemimpin Afrika pertama yang bereaksi terhadap intervensi militer di Zimbabwe.

Dia mendesak agar semua pihak tetap tenang dan menahan diri, menambahkan bahwa dia berharap perkembangan di sana tidak akan menyebabkan perubahan pemerintahan yang tidak konstitusional – sebuah langkah yang tidak dapat diterima oleh Uni Afrika.

Berbicara atas nama Komunitas Pembangunan Afrika Selatan (the Southern African Development Community-SADC), sebuah blok regional di 15 negara, Zuma mengatakan: “SADC akan terus memantau situasi ini dan tetap siap membantu bila diperlukan untuk menyelesaikan kebuntuan politik sesuai dengan Protokol dan proses SADC yang telah ditetapkan.”

Dia juga mendesak pemerintah Zimbabwe dan militernya untuk menyelesaikan kebuntuan politik secara damai.

Erdogan Tanda Tangani Kesepakatan Kerja Sama dengan Qatar

Doha (Jurnalislam.com) – Turki dan Qatar menandatangani beberapa kesepakatan kerja sama selama kunjungan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ke ibukota Doha, Rabu (15/11/2017), Anadolu Agency.

Erdogan tiba di Qatar pada hari Selasa sebagai bagian dari turnya ke negara-negara Teluk yang dimulai Senin dengan kunjungan ke Kuwait.

Dia bertemu Amir Qatar, Tamim bin Hamad Al-Thani, sebelum menyaksikan penandatanganan kesepakatan pada pertemuan Komite Strategis ke-3.

Begini Hubungan Strategis Turki-Qatar yang Mengikat Kedua Negara

Kesepakatan tersebut termasuk nota kesepahaman tentang perbankan sentral, pariwisata dan pendidikan yudisial; sebuah deklarasi rencana kerjasama di bidang meteorologi; kesepakatan kerjasama “pelabuhan” dan “subyek kriminal” serta media, teknologi dan bantuan kemanusiaan.

Amir Qatar memberikan sambutan hangat kepada presiden dan mengundangnya untuk resepsi resmi di kompleks pemerintah Emir-I Diwan.

Turki mendukung Qatar dalam krisis Teluk sejak Juni ketika Arab Saudi, Mesir, U.A.E. dan Bahrain memangkas hubungan diplomatik dan perdagangan mereka dengan Qatar.

Partai Erdogan Kritik AS atas Dukungan Kesepakatan PYD dan Islamic State di Raqqah

ANKARA (Jurnalislam.com) – Anggota parlemen dari Partai Keadilan dan Pembangunan yang berkuasa di Turki saat ini pada hari Rabu (15/11/2017) mengkritik AS atas kesepakatan antara PKK/PYD dan kelompok Islamic State (IS).

Kesepakatan tersebut memungkinkan ratusan milisi IS melarikan diri dari kota besi Raqqah.

“Suriah akan menjadi Vietnam kedua untuk Amerika,” kata Metin Kulunk dalam sebuah konferensi pers pada hari Rabu, lansir Anadolu Agency.

Kulunk, seorang anggota parlemen dari provinsi Istanbul, mengatakan bahwa ada pihak di pemerintahan AS yang menginginkan penurunan dalam hubungan Turki-AS.

Dia meminta AS untuk berhenti berurusan dengan organisasi teroris PKK/PYD. “Jika Anda ingin menguasai wilayah tersebut, ada konsekuensinya. Hadapi dulu Turki, Iran dan Rusia.”

IS Tinggalkan Raqqah Dibawah Kesepakatan dengan PYD

“Kami bukan koloni, tapi negara merdeka. AS harus menghormatinya,” katanya.

“PKK akan dibersihkan dari Raqqah, Afrin dan Manbij [di Syria] Jadi apa yang akan dilakukan Amerika?”

Pada awal Oktober, PKK/PYD menguasai Raqqah, ibukota de facto IS, dari kelompok itu dalam operasi militer yang didukung AS.

Kulunk mengatakan bahwa AS membuat upaya untuk menunjukkan PKK sebagai “entitas yang menakjubkan” sebagai jawaban atas tindakan bersama Iran, Rusia dan Turki di wilayah tersebut.

BBC melaporkan pada hari Senin bahwa kesepakatan tersebut terjadi antara IS dan SDF, sebuah pasukan yang didukung AS yang sebagian besar merupakan teroris PKK/PYD.

IS Mulai Mengkosongkan Kota Raqqah

Setelah berbicara mengenai evakuasi, penyiar Inggris tersebut mengatakan sebuah konvoi besar yang terdiri dari sekitar 50 truk, 13 bus dan lebih dari 100 kendaraan IS meninggalkan Raqqah menuju wilayah yang dikuasai IS ke tenggara.

Laporan tersebut mengatakan bahwa IS juga menarik sedikitnya 10 kendaraan yang dilengkapi dengan senjata dan amunisi dan pasukannya tersebut termasuk orang asing selain warga Irak dan Suriah.

Dalam sebuah konferensi pers di parlemen, Ilyas Seker, anggota parlemen dari provinsi Kocali barat laut, mengecam AS atas kerja samanya dengan organisasi teroris PKK / PYD.

Begini Pernyataan Donald Trump Setelah Kejatuhan Benteng IS di Raqqah

Seker mengatakan bahwa kesepakatan antara PKK / PYD dan IS menunjukkan kerja sama antara kedua organisasi tersebut.

PYD dan sayap militer YPG adalah cabang PKK Suriah, yang telah berperang melawan Turki selama lebih dari 30 tahun.

Sejak PKK meluncurkan serangan teror di Turki pada tahun 1984, puluhan ribu orang terbunuh, termasuk lebih dari 1.200 orang sejak Juli 2015 saja.

AS dan koalisi sebagian besar mengabaikan hubungan PYD/PYG dengan PKK, yang oleh EU, dan Turki dimasukkan dalam daftar kelompok teroris.

Baru-baru ini, setelah mengumumkan kemenangan di Raqqah, PKK/ PYD merilis sebuah video yang mengabdikan kemenangan tersebut kepada Abdullah Ocalan, pemimpin teroris PKK yang dipenjara di Turki sejak tahun 1999.

“Pemeriksaan dan Penggeledahan Terhadap Jonru Tidak Manusiawi”

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Tim Penasehat hukum sidang praperadilan ketiga Jonru Ginting, Dr. Sulistyowati, MH menyayangkan pemeriksaan yang berlebihan penyidik kepada aktifis media sosial itu. Ia menilai, pemeriksaan yang mengakibatkan sakit Jonru tidak manusiawi.

“Dalam pemeriksaan sebagai tersangka untuk memperoleh fakta hukum, yang lebih mendalam tidak boleh dilakukan secara tidak manusiawi,” jelasnya di Pengadilan Negeri Jakarta, Rabu (15/11/2017).

“Faktanya Jonru selama 3 hari berturut-turut (29 September – 01 Oktober 2017) diperiksa tanpa henti, sehingga sekira pukul 20.00 mengakibatkan jatuh sakit,” lanjutnya.

Selain itu, penggeledahan yang dilakukan pihak kepolisian dinilai mengabaikan hak-hak tersangka. Yakni, kata dia, tidak mendapatkan pendampingan dan dilakukan pada dini hari.

“Faktaanya penggeledahan dilakukan tanpa pemberitahuan kepada penasehat hukum dan dilakukan pada jam 3 dini hari,” papar dia.

Jonru Ginting didakwa melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) dan/ atau Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Reporter: Nasrullah