Angkatan Muda Muhammadiyah Soloraya Serukan Boikot Produk AS dan Israel

SOLO (Jurnalislam.com)-Ratusan umat Islam Soloraya yang tergabung dalam Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Soloraya, menggelar aksi bela Palestina di Bundaran Gladak, Jalan Slamet Riyadi, Surakata, Selasa, (19/12/2017).

“Kami menuntut Amerika Serikat agar mengembalikan kedaulatan Palestina terhadap kepemilikan Al-Quds,” tegas Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Kota Surakarta, Suyanto,

Lebih lanjut, Suyanto menegaskan, bahwa pernyataan Presiden Amerika Serikat terkait Yerusalem sangat menyakiti umat Islam, untuk itu, ia mendesak Pemerintah untuk segera memutuskan hubungan diplomatik dengan AS.

“Kami minta sebagai negara mayoritas Islam Indonesia menggunakan kekuatan politik. Hal ini untuk membebaskan Palestina dari cengkraman Israel,” paparnya.

Suyanto juga mengatakan, bahwa Muhammadiyah yang siap untuk memboikot produk-produk Yahudi AS dan Israel. Pihaknya juga menyerukan agar boikot produk ini juga dilakukan seluruh ummat Islam di Indonesia maupun dunia.

Turki Akan Keluarkan Resolusi Lawan Keputusan Veto AS

TURKI (Jurnalislam.com) – Turki mengkonsentrasikan upaya untuk mengeluarkan sebuah resolusi di Majelis Umum PBB untuk melawan keputusan Veto AS yang mengakui Yerusalem yang diduduki sebagai ibukota Israel, Senin (18/12/17).

Ankara memimpin upaya menekan Majelis Umum karena Washington sudah diperkirakan akan memveto sebuah rancangan resolusi yang akan diambil suaranya oleh Dewan Keamanan PBB pada hari Senin, pejabat Turki mengatakan kepada Al Jazeera.

Amerika Serikat adalah satu dari lima anggota tetap badan tertinggi PBB tersebut. Anggota tetap Dewan Keamanan PBB memiliki hak veto.

AS Veto Resolusi PBB, Turki: Objektivitas Telah Hilang

Setelah sesi Dewan Keamanan di hari Senin, Turki, Palestina dan pihak-pihak lain diharapkan untuk mendorong isu tersebut ke Majelis Umum PBB, di mana semua 193 anggota organisasi internasional diwakili.

Presiden Donald Trump pada 6 Desember mengumumkan keputusan AS untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel, menyimpang dari kebijakan yang telah berlangsung puluhan tahun dan menyalahi konsensus internasional bahwa status kota Yerusalem harus diselesaikan melalui perundingan damai.

AS Memveto Resolusi DK PBB, Tetap Akui Yerusalem Ibukota Israel

Resolusi Dewan Keamanan PBB yang disusun oleh Mesir, dan dilihat oleh Al Jazeera, “meminta semua negara untuk menahan diri dari pembentukan misi diplomatik di Kota Suci Yerusalem.”

Keputusan dan tindakan yang mengubah karakter, status atau komposisi demografis Kota Suci Yerusalem “tidak memiliki efek hukum, tidak sah dan tidak berlaku lagi dan harus dibatalkan sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan yang relevan,” draf tersebut berbunyi.

Spanyol Kirim Bantuan $ 2,3 Juta untuk Palestina

GAZA (Jurnalislam.com) – Pemerintah Spanyol mendukung Badan Bantuan dan Pengungsi PBB untuk Pengungsi Palestina dengan € 2 juta ($ 2,35 juta), sebuah badan PBB mengatakan Senin (18/12/17).

Menurut Badan Bantuan dan Bantuan PBB (UN Relief and Works Agency-UNRWA), “Pemerintah Spanyol, melalui Spanish International Cooperation Agency, telah menyediakan € 2 juta untuk digunakan dalam kegiatan UNRWA di bidang perlindungan, kesehatan, bantuan dan layanan sosial.”

Bantuan tersebut akan digunakan untuk lebih dari 5,3 juta migran Palestina dan untuk pendidikan lebih dari 500.000 anak di wilayah aktivitas UNRWA, katanya dalam pernyataan tersebut.

10.000 Ton Bantuan Kemanusiaan Turki untuk Gaza Tiba di Pelabuhan Israel

Pekan lalu, agensi tersebut mendesak mitra dan donor untuk mempertahankan dukungan mereka “hingga ditemukannya solusi yang adil dan abadi [terhadap perselisihan Israel-Palestina].”

Menurut data UNRWA, pemerintah Spanyol telah menyediakan total € 94,4 juta ($ 111 juta) kepada agensi tersebut sejak 2007.

UNRWA, yang dalam beberapa tahun terakhir telah berjuang dengan kekurangan dana kronis, memberikan layanan pendidikan dan kesehatan bagi lebih dari 5 juta pengungsi Palestina.

AS Veto Resolusi PBB, Turki: Objektivitas Telah Hilang

ANKARA (Jurnalislam.com) – Turki pada hari Senin (18/12/17) menyesalkan hak veto AS atas resolusi PBB di Yerusalem, dengan mengatakan bahwa ini adalah indikasi bahwa “objektivitas telah hilang.”

“Kami menyesalkan bahwa rancangan resolusi Yerusalem yang diajukan ke Dewan Keamanan PBB diveto dengan satu suara mengalahkan 14 suara,” kata sebuah pernyataan Kementerian Luar Negeri.

“Veto resolusi PBB atas Yerusalem ini sekali lagi mengungkapkan bahwa AS telah kehilangan objektivitasnya,” tambahnya, lansir Anadolu Agency.

AS Memveto Resolusi DK PBB, Tetap Akui Yerusalem Ibukota Israel

AS pada hari Senin memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menolak pembentukan fasilitas diplomatik di kota Yerusalem yang diperebutkan.

Langkah tersebut dilakukan kurang dari dua pekan setelah Washington mengakui kota suci tersebut sebagai ibu kota Israel dan memulai proses untuk memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Dukung Resolusi DK PBB , PM Inggris dan Erdogan Lakukan Pembahasan Lanjutan

ANKARA (Jurnalislam.com) – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Inggris Theresa May melakukan percakapan telepon Senin malam (18/12/17), menurut sumber presiden.

Kedua pemimpin tersebut membahas perkembangan di Yerusalem baru-baru ini dan hubungan bilateral, kata sumber Turki, yang berbicara dengan syarat anonim karena pembatasan berbicara dengan media, lansir Anadolu Agency.

Erdogan dan May mengatakan ketegangan muncul di wilayah tersebut setelah sikap AS terhadap Yerusalem mengkhawatirkan. Erdogan dan May menekankan bahwa solusi dua negara adalah jalur paling rasional untuk proses perdamaian

Mereka juga berbicara tentang veto AS memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menolak pendirian fasilitas diplomatik di kota Yerusalem.

Mereka mengatakan ketegangan baru yang bisa berisiko bagi proses perdamaian di wilayah ini harus dihindari, menekankan peran masyarakat internasional.

Erdogan dan May juga menyoroti bahwa kedua negara senang dengan kerja sama yang membaik antara Inggris dan Turki, terutama di industri pertahanan.

AS Memveto Resolusi DK PBB, Tetap Akui Yerusalem Ibukota Israel

AS pada hari Senin memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menolak pembentukan fasilitas diplomatik AS di kota Yerusalem yang diperebutkan.

Langkah tersebut dilakukan kurang dari dua pekan setelah Washington mengakui kota suci tersebut sebagai ibu kota Israel dan memulai proses untuk memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Empat belas anggota dewan memilih untuk mendukung resolusi yang disponsori Mesir yang akan menuntut agar Presiden AS Donald Trump menarik kembali keputusan tersebut.

Turki pada hari Senin menyesalkan hak veto AS atas resolusi PBB di Yerusalem, dengan mengatakan bahwa ini adalah indikasi bahwa “objektivitas telah hilang.”

“Kami menyesalkan bahwa rancangan resolusi Yerusalem yang diajukan ke Dewan Keamanan PBB diveto dengan satu suara mengalahkan 14 suara,” kata sebuah pernyataan Kementerian Luar Negeri.

Inggris, yang juga anggota tetap, memilih untuk menyetujui resolusi dewan tersebut, kata utusannya, karena hal itu sesuai dengan posisi London yang telah lama ditetapkan atas status Yerusalem.

“Pandangan kami adalah bahwa isu Yerusalem adalah masalah status akhir, bahwa Yerusalem harus menjadi ibukota bersama untuk Israel dan Palestina, dan Kedutaan Besar Inggris, untuk saat ini, akan tetap berada di Tel Aviv,” Matthew Rycroft mengatakan kepada wartawan sebelum memberikan suara.

Pemerintah Harus Berani Beri Sanksi Politik dan Ekonomi kepada AS

SURABAYA (Jurnalislam.com) -Gabungan elemen mahasiswa dan pelajar Surabaya menggelar Aksi Bela Palestina di depan Gedung Negara Grahadi Jl Gubernur Suryo Surabaya, Ahad (17/12/2017) mengecam klaim Trump bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel.

Dalam tuntutannya, mahasiswa dan pelajar meminta pemerintah berani bersikap dan memberi sanksi tegas kepada AS yang telah melukai hati umat Islam sedunia.

“Kami mendesak pemerintah Indonesia untuk memberikan sanksi yang tegas kepada Amerika Serikat dari berbagai sektor seperti politik, ekonomi, dan lain-lain,” kata Lutfi Rahmad, Koordinator Aksi dalam pernyataannya kepada Jurnalislam.com.

Massa pun meminta kepada Pemkot Surabaya dan Pemprov Jawa Timur menyatakan sikap untuk menutup dan mengusir Konsulat Jendral Amerika Serikat dari Kota Pahlawan.

Gabungan Elemen Pemuda, Mahasiswa, dan Pelajar Surabaya Gelar Aksi Bela Palestina

“Menyeru kepada seluruh elemen masyarakat Surabaya terkhusus umat Islam untuk senantiasa bersiap-siaga dan menjawab panggilan Jibad dengan senantiasa berdoe dan berkorban baik dengan harta serta jiwa raga untuk membebaskan Al-Quds dari kecaman Israel dan menyerahkan kepada Palestina,” pungkasnya.

Pantauan Jurnalislam,com, ratusan massa berasal dari berbagai elemen seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Surabaya, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Surabaya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Surabaya, Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) Surabaya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UHT, PKS Muda, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unesa, dan para pemuda Surabaya yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Palestina (Gempa).

Gabungan Elemen Pemuda, Mahasiswa, dan Pelajar Surabaya Gelar Aksi Bela Palestina

SURABAYA (Jurnalislam.com) – Gabungan elemen mahasiswa dan pelajar Surabaya menggelar Aksi Bela Palestina di depan Gedung Negara Grahadi Jl Gubernur Suryo Surabaya, Ahad (17/12/2017) mengecam klaim Trump bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel.

Pantauan Jurnalislam,com, ratusan massa berasal dari berbagai elemen seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Surabaya, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Surabaya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Surabaya, Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) Surabaya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UHT, PKS Muda, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unesa, dan para pemuda Surabaya yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Palestina (Gempa).

“Umat Islam sedunia tidak rela kalau Masjid Al Aqsa direbut zionis Israel, sehingga permasalahan Al-Quds tidak hanya masalah Palestina saja melainkan seluruh umat Islam di manapun berada. Indonesia sebagai negara yang merdeka memiliki tanggung jawab besar atas masalah Palestina,”kata Koordinator aksi Lutfi Rohman.

Para mahasiswa pun mengingatkan kembali tentang UUD 1945 bahwa segala penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. ”Palestina lah sebagai negara yang awalan mengakui kedaulatan Indonesia tatkala negara yang lain cenderung tidak mendukung, Palestina adalah saudara bangsa Indonesia,” pungkasnya.

Konjen AS Didemo Malah Melarikan Diri, GUIB : Padahal Katanya Punya Kapten Amerika

SURABAYA (Jurnalislam.com) –Ribuan massa dari Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jawa Timur sempat menggelar Aksi Bela Palestina Jumat pekan lalu di depan Gedung Konjen AS di Surabaya, namun Konsul AS dikabarkan melarikan diri sehingga gedung sudah kosong hanya tinggal staf saja.

Menanggapi hal tersebut, Sekjen GUIB Jatim M Yunus mengatakan bahwa sikap pihak Amerika tidaklah gentle. Padahal, dalam film-film, selalu ditunjukkan heroisme dari Amerika seperti adanya Kapten Amerika.

“Mereka punya kapten Amerika, tapi sikapnya seperti banci yang tidak gentle dan mempertanggungjawabkan kepada umat Islam atas pernyataan presidennya”kata M Yunus kepada awak media yang hadir beberapa waktu lalu.

Padahal, kata Yunus, panitia sudah memberitahu pihak Konsulat bahwa akan ada ormas Islam yang siap berdialog.

“Mereka sudah pergi, dan katanya cuti akhir bulan Desember, padahal sekarang masih tanggal 15” tambahnya.

Seperti diketahui, Jumat (15/12/2017) sejumlah ormas Islam yang tergabung dalam Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jawa Timur mengepung gedung konsulat jendral Amerika Serikat yang berada di kawasan Citraland Surabaya, memprotes arogansi Amerika lewat keputusan presidennya yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

 

AS Memveto Resolusi DK PBB, Tetap Akui Yerusalem Ibukota Israel

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – AS pada hari Senin (18/12/17) memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menolak pembentukan fasilitas diplomatik AS di kota Yerusalem yang diperebutkan, keputusan AS berbeda dengan seluruh anggota lainnya.

Langkah tersebut dilakukan kurang dari dua pekan setelah Washington mengakui kota suci tersebut sebagai ibu kota Israel dan memulai proses untuk memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Empat belas anggota dewan memilih untuk mendukung resolusi yang disponsori Mesir yang akan menuntut agar Presiden AS Donald Trump menarik kembali keputusan tersebut. Namun AS tetap bersikeras atas keputusan Trump, lansir Anadolu Agency.

Status Yerusalem telah lama dianggap sebagai status yang harus ditentukan oleh perundingan damai Israel-Palestina dan keputusan Trump secara luas dipandang sebagai penghalang aturan lama. Yerusalem Timur, yang diharapkan Palestina sebagai ibukota negara mereka, dijajah oleh Israel pada tahun 1967.

Aljazeera: Turki akan Bawa Isu Palestina ke Majelis Umum PBB jika AS Memveto Resolusi

Nickolay Mladenov, koordinator khusus PBB untuk perdamaian Timur Tengah, mengatakan bahwa keputusan Trump telah menciptakan situasi “lebih tegang” di wilayah ini dan di tempat-tempat lain.

“Kurangnya langkah signifikan di lapangan” menuju solusi dua negara yang telah lama dicari semakin memberdayakan kaum radikal dan melemahkan kelompok moderat, kata Mladenov kepada dewan tersebut.

“Pelemahan arsitektur internasional untuk mendukung perdamaian meningkatkan risiko di kawasan ini,” katanya.

Juga berbicara sebelum pemungutan suara, utusan AS untuk PBB mengatakan bahwa AS memiliki “hak untuk” menempatkan kedutaan besarnya di lokasi pilihannya. Nikki Haley mengecam upaya PBB untuk menjadi perantara perdamaian Israel-Palestina, dengan mengatakan bahwa badan internasional tersebut “mematahkan perdamaian.”

Tahun lalu, di bawah pemerintahan Barack Obama, AS memilih untuk menjauhkan diri dari resolusi Dewan Keamanan yang mengecam permukiman Israel.

AS adalah sekutu terbesar Israel. AS memberi bantuan militer lebih dari $ 3 miliar setiap tahunnya, dan secara teratur menggunakan hak veto di Dewan Keamanan untuk melindungi Israel dari kutukan internasional.

AS adalah satu dari lima anggota tetap dewan keamanan PBB, dan memiliki hak untuk memveto resolusi yang sudah dipilih.

Inggris, yang juga anggota tetap, memilih untuk menyetujui resolusi dewan tersebut, kata utusannya, karena hal itu sesuai dengan posisi London yang telah lama ditetapkan atas status Yerusalem.

“Pandangan kami adalah bahwa isu Yerusalem adalah masalah status akhir, bahwa Jerusalem harus menjadi ibukota bersama untuk Israel dan Palestina, dan Kedutaan Besar Inggris, untuk saat ini, akan tetap berada di Tel Aviv,” Matthew Rycroft mengatakan kepada wartawan sebelum memberikan suara.

About LGBT Decision, MK Should Seek Local Indonesian Wisdom: GNPF

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Chairman of the National Movement of Fatwa Guards (GNPF) Ulama, Ustaz Bachtiar Nasir regretted the decision of the Constitutional Court on LGBT.

According to him, the Constitutional Court should seek the local wisdom of Indonesia before deciding to refuse the lawsuit related to the extension of rules about adultery, rape, and also obscenity.

“This is one of the issues we must strive for. But anyway, the issue of prostitution should pay attention to local wisdom and aspirations of the people, UBN told reporters in Monas, Sunday (17/12/2017).

The World’s Largest Palestinian Action, Here is UBN’s Ven

It will attempt to find a gap in a constitutional manner so that the Constitutional Court’s decision can be disallowed.

“Because of course this is not solely from secular law, indeed in Indonesia this until now there is no KHUP about adultery while secularism in this country jga so strong,” said UBN.

“So we think there are still efforts that we can do to make this decision we can change,” he added.

The Constitutional Court (MK) rejected the lawsuit related to the extension of rules about adultery, rape, and obscenity in court verdict in the Constitutional Court Building, Jakarta, last Thursday (14/12/2017). The lawsuit related to the adultry acts could be punished.

“The verdict rejected the request for all,” said Chief Justice of the Constitutional Court, Arief Hidayat, read out the verdict.

The Court is of the opinion that the petition made the Constitutional Court change the formulation of the offense in the article of the Criminal Code, even formulating new criminal offenses. Because the petition is changing the phrase in the rule.

This Constitutional Court’s decision to protest a number of parties including the Indonesian Ulema Council (MUI). In his statement, Chairman of the Central MUI, KH Ma’ruf Amin asserted, the decision violates religious law.

According to him, if based on religious knowledge, kebo and LGBT gathering is categorized in the act of adultery that deserves to be punished.

Translator: Taznim