Kembali Datangi DPRD, Umat Islam Magelang Tegaskan Tolak RSU Siloam

MAGELANG (Jurnalislam.com) – Setelah dua kali gagal menemui pihak DPRD Kabupaten Magelang, FUIMARA (Forum Ukhuwah Islamiyah Magelang Raya) kembali mendatangi kantor DPRD Magelang Jalan Soekarno-Hatta, Mungkid, Magelang, Kamis (19/7/2018) siang.

Rombongan umat Islam diterima beberapa anggota DPRD Magelang kemudian melakukan audensi terkait berdirinya RSU Siloam Syubbanul Wathon. Dalam audensi tersebut, ketua FUIMARA Hendrarto menegaskan bahwa Ulama dan Tokoh masyarakat menolak berdirinya RSU milik James Riyadi tersebut.

“Setelah melakukan penelusuran terkait latar belakang rekam jejak dan misi James Riyadi dan Lippo Grupnya, FUIMARA melihat adanya potensi ancaman yang besar terhadap akidah umat, itulah sebabnya FUIMARA menolak dengan tegas atas pendirian RSU Siloam Syubbanul Wathon,” terangnya dalam pesan siar yang diterima Jurnalislam.com, Kamis (19/7/2018).

“Kami yakin yakin dengan masukan dari sesepuh, pengasuh pondok pesamtren, ulama, kyai, tokoh masyarakat dan ormas Islam di wilayah kota dan kabupaten Magelang, dan mereka menolak tegas atas berdirinya rumah sakit tersebut,” sambungnya.

Hedrarto juga khawatir ada muatan politik atas pemberian ijin RSU tersebut setelah bangunan hampir selesai, padahal PCNU yang juga ingin mendirikan Rumah Sakit namun dipersulit terkait pemberian ijin.

“Perlu diketahui bahwa pcnu kabupaten magelang juga sedang berusaha membangun RS di Palbapang Magelang,” ujar Hendrarto.

Lebih lanjut Hendrarto menepis fitnah yang dialamatkan kepada FUIMARA. Ia menegaskan, bahwa apa yang dilakukannya bersama sejumlah elemen muslim Magelang adalah murni dari aspirasi masyarakat yang menolak berdirinya RSU Siloam tersebut.

“FUIMARA sangat menyesalkan adanya informasi dan upaya penyesatan masyarakat dengan menghembuskan isu bahwa apa yang dilakukan Fuimara bersifat politis dan dilakukan kelompok Wahabi,” tegasnya.

“Karena Fuimara bukan organisasi politik dan bukan golongan ataupun aliran wahabi karena didalamnya terdiri dari berbagai macam aktifis Islam dari berbagai ormas islam. Bahkan hal itu berbahaya karena berpotensi membenturkan sesama umat islam,” pungkas Hendrarto.

TGB: Perbedaan Politik Jangan Sampai Lahirkan Fatwa Keagamaan

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Secara mengejutkan Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) memberikan dukungannya kepada Presiden Joko Widodo. Keputusan tersebut menuai kritik macam-macam dari publik.

Menanggapi hal tersebut, TGB meminta masyarakat untuk berhati-hati melemparkan tuduhan kepadanya. Ia mengaku ada yang sampai mengkafirkan dirinya.

“Saya sih mendoakan saja. Karena mengkafirkan itu perbuatan yang tidak mencerminkan Ahlu sunnah waljamaah,” katanya saat ditemui usai jumpa pers soal persiapan Konferensi Internasional Moderasi Islam di RM Taliwang Bersama, Jl Tebet Raya, Jaksel, Jumat (20/7/2018).

Menurutnya, perbedaan politik di Indonesia tidak boleh melahirkan fatwa keagamaan. Dengan alasan orang yang berbeda pilihan tidak muslim, bukan muslim yang kaffah dan tidak berkomitmen dalam Islam.

“Tidak boleh itu,” pungkasnya.

TGB menilai, fatwa keagamaan yang dikeluarkan karena perbedaan pilihan politik hanya merusak kerukunan masyarakat Indonesia.

Reporter: Gio

 

Ratusan Siswa Solo Meriahkan Asian Games

SOLO (Jurnalislam.com) – Sejumlah 156 siswa kelas 6A, B, C, D dan D 1 dari Sekolah Pendidikan Karakter Berbasis TIK SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta berjejer rapi di tepi jalan Slamet Riyadi. Mereka bersiap menyangkut obor api Asian Games 2018.

Ratusan siswa tersebut tampak membawa bendera merah putih berukuran kecil. Mereka menyambut api abadi gabungan api India dan Mrapen Indonesia.

“Ada 156 siswa dari kelas 6, 7 Mahasiswa PPG UMS, dan didampingi guru Senior Pinggir, S.Pd., Nur Fitri Astuti, S.Pd dan waka Humas yang ikut melakukan penyambutan,” kata wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, Imam Priyanto, S.Pd, Kamis (19/7/2018).

Imam mengatakan, peserta didiknya yang diajak menyaksikan Torch Relay Asian Games sangat senang. Sebab, mereka bisa menyaksikan api abadi. Harapannya ke depan bagi anak-anak yang menyaksikan ikut berkobar semangatnya dan berprestasi.

“Kita merasa senang, merasa bangga api abadi bisa lewat di sini. Anak-anak juga senang, ini juga pertama kali karena mereka melihat api abadi, semoga tahun ajaran 2018/2019 prestasi kesiswaan semakin meningkat dan menguatkan karakter anak lebih baik dari tahun sebelumnya sekaligus sebagai inspirasi” ucapnya.

Sementara salah satu siswa kelas 6, Reza menambahkan, dirinya juga senang dengan adanya Torch Relay Asian Games di Kota The Spirit Of Java.

“Senang banget walaupun kita hadir di titik lokasi sejak pukul 10.30 WIB sampai 14.15, karena baru lihat (obor api Asian Games) untuk pertama di sini, semoga dengan dikasih contoh seperti ini semangat jiwa selalu berkobar, menumbuhkan rasa sabar, cinta NKRI, NKRI harga mati, Siapa tahu dikemudian hari bisa menjadi atlet yang sukses,” pungkas dia.

Surati Wali Kota, DSKS Minta Pembangunan Masjid Raya Sriwedari Ditunda

SOLO (Jurnalislam.com)- Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) mendatangi Gedung Balaikota Surakarta guna memberikan surat Tadzkirah atau peringatan kepada Walikota Surakarta FX Hadi Rudyatmo dan Wakil Walikota Achmad Purnomo terkait pembangunan Masjid Raya Taman Sriwedari Surakarta, Kamis (19/7/2018) siang.

Surat peringatan dari DSKS tersebut, diterima oleh kepala Satpol PP Solo Sutardjo dan ketiga rekannya dikarenakan Walikota dan Wawali Surakarta yang berhalang hadir. Selanjutnya, mereka melakukan audensi di ruang rapat Sekda Notoprojo.

Dalam audensi tersebut, anggota divisi advokasi DSKS Endro Sudarsono mengatakan, bahwa peletakan batu pertama oleh Achmad Purnomo pada (5/2/2018) lalu dan dilanjutkan pembangunan di awal bulan Juli 2018 dilahan seluas 99.889 m persegi adalah sebuah perampasan hak milik karena lahan tersebut milik ahli waris RMT Wiryodiningrat.

“Jika kemudian pembangunannya tanpa seijin pemiliknya yakni ahli warisnya RMT Wiryodiningrat maka hal tersebut bisa disebut perampasan hak milik, pendzaliman terhadap warga dan berpotensi menimbulkan konflik di masa depan,” katanya kepada Jurnalislam.com usai audensi.

“Mengingat juga sengketa antara ahli waris dengan pemerintah kota Surakarta dinyatakan selesai hingga tingkat Peninjauan Kembali (PK) putusan PK MA nomor 478 PK/PDT/ 2015 tanggal 10 Februari 2016,” imbuh Endro.

Selain itu, Endro juga menjelaskan jika beberapa kali PN Surakarta telah melakukan panggilan aanmaning (teguran) kepada termohon eksekusi baik kepada pemerintah Kota Surakarta, penguasa keraton dan Yayasan Radya Pustaka. Untuk itu DSKS meminta agar pembangunan Masjid Raya tersebut ditunda atau dibatalkan.

“Secara prinsip DSKS mendukung pembangunan Masjid Raya Taman Siwedari Surakarta dengan syarat tidak boleh ada pihak manapun yang merasa dirugikan,” ujarnya.

Selain itu, DSKS meminta pembagunan Masjid tersebut dikarenakan ada motif politik dibelakangnya. “Bukanlah sekedar merealisasikan janji politik saat kampanye saja, namun pembangunan tempat ibadah adalah dimensi ibadah dan ketakwaan hamba kepada Allah,” pungkasnya.

Terlalu Dekat dengan Putin, Presiden AS Dikecam Keras Demokrat dan Republik

Redaktur: Deddy Purwanto

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Pertemuan pertama presiden AS Donal Trump dan pemimpin Rusia Vladimir Putin di Finlandia, telah menimbulkan kecaman keras baik dari Demokrat maupun Republik mengenai serangkaian komentar yang dikeluarkan Trump yang tampaknya menempatkannya terlalu dekat dengan Rusia, lansir Anadolu Agency, Kamis (19/7/2018).

Yang dipermasalahkan adalah komentarnya tentang dugaan campur tangan Rusia dalam pemilihan Gedung Putih 2016 dan pujian awal untuk proposal pertukaran wawancara yang ditawarkan Putin.

Setelah Gedung Putih pada hari Rabu mengatakan Trump dan pejabat seniornya meninjau kembali ide tersebut, juru bicara Sarah Sanders mengatakan Trump “tidak setuju” dengan prakarsa “yang dibuat dengan tulus” oleh Putin.

Trump akan Undang Putin ke AS Bahas Terorisme, Nuklir juga Serangan Dunia Maya

Putin menawarkan untuk mengizinkan 12 perwira intelijen Rusia untuk diwawancarai dengan imbalan mengizinkan Moskow untuk mewawancarai pejabat Amerika yang dituduh melakukan berbagai kejahatan.

Ke-12 orang yang diduga mata-mata Rusia pekan lalu didakwa oleh juri agung AS atas tuduhan peretasan terkait kampanye presiden 2016. Mereka diduga adalah agen dari direktur utama intelijen Rusia, GRU.

Selama KTT, Trump menyebut proposal Putin sebagai “tawaran luar biasa” selama pertemuan puncak dengan Putin di Finlandia hingga menimbulkan kontroversi signifikan di negara asalnya.

Trump akan Undang Putin ke AS Bahas Terorisme, Nuklir juga Serangan Dunia Maya

Redaktur: Deddy Purwanto

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Presiden Donald Trump mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin ke Washington pada musim gugur ini untuk putaran pembicaraan puncak lainnya.

Juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders mengatakan di Twitter bahwa Trump setuju dengan Putin “untuk mengadakan dialog tingkat kerja yang berkelanjutan” antara AS dan staf dewan keamanan Rusia, dan secara pribadi meminta penasihat keamanan nasionalnya, John Bolton, untuk mengundang pemimpin Rusia itu ke Washington.

Diskusi untuk pertemuan tersebut “sudah berjalan,” kata Sanders.

Tidak jelas kapan penawaran itu dibuat, atau apakah Putin telah menerimanya.

Putin Kepada Trump: Lupakan Perang Dingin, Mari Bekerja Sama

Pengumuman itu tampaknya mengejutkan Direktur Intelijen Nasional Dan Coats dalam komentarnya selama pertemuan keamanan nasional di Aspen, Colorado.

“Oke, itu akan menjadi istimewa,” katanya setelah meminta moderator untuk mengulang pengumuman itu.

Trump pada Kamis pagi (19/7/2018) mengatakan dia menantikan pertemuan kedua dengan Putin setelah membual bahwa pertemuan pertama mereka di Helsinki, Finlandia “adalah sukses besar.”

Di antara isu-isu yang akan dibahas Trump dan Putin pada pertemuan mereka berikutnya adalah Ukraina, terorisme, proliferasi nuklir, serangan dunia maya, perdamaian Timur Tengah dan Korea Utara.

“Ada banyak jawaban, beberapa mudah dan sulit, untuk masalah-masalah ini … tetapi mereka semua dapat diselesaikan!” Trump berseru di Twitter.

Ternyata Pembantaian Muslim Rohingya Direncanakan Myanmar, Begini Laporannya

Redaktur: Deddy Purwanto

DHAKA (Jurnalislam.com) – Pihak berwenang Myanmar ternyata membuat “persiapan besar-besaran dan sistematis” untuk menyerang warga sipil Rohingya selama beberapa pekan dan bulan sebelum pejuang Mulim Rohingya menyerang polisi pada Agustus 2017, kata kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Bangkok dalam laporan yang dirilis Kamis (19/7/2018).

Laporan Fortify Rights menemukan “alasan yang masuk akal” bahwa kejahatan terhadap warga Muslim Rohingya merupakan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan berat, dan mengidentifikasi 22 pejabat militer dan polisi Myanmar yang mereka katakan harus diselidiki secara kriminal atas peran mereka dalam kekejaman tersebut.

Laporan itu juga menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk segera merujuk situasi di Myanmar ke Mahkamah Pidana Internasional (the International Criminal Court-ICC).

“Genosida tidak terjadi secara spontan,” kata Matthew Smith, CEO di Fortify Rights, lansir Anadolu Agency.

Inilah 3 Ancaman Besar Bagi Pengungsi Muslim Rohingya di Bangladesh

“Impunitas atas kejahatan ini akan membuka jalan bagi lebih banyak pelanggaran dan serangan di masa depan. Dunia tidak bisa hanya duduk diam dan menonton genosida terjadinya lain, tetapi sekarang, itulah yang terjadi,” tambahnya.

Laporan itu mengatakan sedikitnya 27 batalion tentara Myanmar, termasuk hingga 11.000 tentara, bersama dengan sedikitnya tiga batalion polisi tempur dengan sekitar 900 personel polisi, terlibat dalam serangan di negara bagian Rakhine utara yang dimulai pada 25 Agustus 2017.

Foto satelit desa yang dibakar militer Myanmar
Foto satelit desa yang dibakar militer Myanmar

“Kejahatan ini tidak terjadi secara spontan atau sebagai peristiwa yang terpisah; mereka membutuhkan sumber daya dan keputusan dari orang-orang dalam posisi berkuasa,” kata laporan itu.

Laporan ini didasarkan pada investigasi selama 21 bulan, termasuk 254 wawancara, yang dilakukan oleh Fortify Rights di Myanmar dan Bangladesh.

Kelompok hak asasi juga mewawancarai saksi mata dan korban Rohingya, personil militer dan polisi Myanmar, pejabat militer dan pemerintah Bangladesh, dan anggota serta mantan anggota Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), kata laporan itu.

Mujahidin Myanmar Mulai Lakukan Perlawanan, Aung San Suu Kyi Ajak Damai

Sejak 25 Agustus 2017, sekitar 750.000 Rohingya, sebagian besar anak-anak dan perempuan, telah melarikan diri ke perbatasan Bangladesh setelah pasukan Myanmar memulai tindakan brutal terhadap kaum Muslim minoritas tersebut, menurut Amnesty International.

Sedikitnya 9.000 Rohingya tewas di negara bagian Rakhine Myanmar dari 25 Agustus hingga 24 September 2017, menurut Doctors Without Borders.

Dalam laporan yang diterbitkan Desember lalu, kelompok kemanusiaan global mengatakan kematian 71,7 persen atau 6.700 orang Rohingya disebabkan oleh tindakan brutal tentara Myanmar. Mereka termasuk 730 anak-anak di bawah usia 5 tahun.

Muslim Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kaum Muslim yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan yang meningkat sejak ratusan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.

PBB telah mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan, mustilasi – termasuk bayi dan anak kecil – pemukulan brutal, pembakaran dan penghilangan yang dilakukan oleh tentara Myanmar. Dalam laporannya, penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran tersebut dianggap sebagai kejahatan berat terhadap kemanusiaan.

Erdogan pada Putin: Jika Rezim Suriah Maju ke Idlib, Kesepatan Damai Batal

Redaktur: Deddy Purwanto

SURIAH (Jurnalislam.com) – Turki pada hari Kamis (19/7/2018) mengutuk serangan rezim Syiah Bashar al-Assad di Daraa dan Quneitra barat daya.

Dalam sebuah konferensi pers, juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Hami Aksoy mengenang kematian warga sipil di Daraa dan Quneitra dan mengatakan: “Kami sangat mengutuk dan mengecam serangan-serangan ini. Serangan-serangan ini menyabotase upaya Astana dan Jenewa dalam mengurangi kekerasan dan menemukan solusi politik terhadap krisis.”

“Kami tidak ingin skenario yang dialami di Ghouta Timur, Homs Utara dan sekarang di barat daya Suriah juga dialami di Idlib,” tambahnya, lansir Anadolu Agency.

Aksoy juga mengingat percakapan telepon Presiden Recep Tayyip Erdogan dengan Rusia Vladimir Putin pada 14 Juli, mengatakan jika rezim maju menuju Idlib, kesepakatan Astana akan gugur.

Dia menekankan bahwa rezim berusaha mencari solusi krisis melalui cara militer dan mengatakan cara-cara seperti itu tidak akan mengarah pada “keputusan yang sah.”

Setelah Daraa Kini Nawa Dibombardir Rezim Syiah Assad

Suriah baru saja mulai bangkit dari konflik dahsyat yang dimulai pada 2011 ketika rezim Syiah Assad menindak keras para demonstran dengan keganasan militer yang tak terduga.

Setelah pembicaraan damai yang diadakan tahun lalu di Astana, Daraa dan Quneitra sama-sama ditetapkan sebagai “zona de-eskalasi” di mana tindakan agresi dilarang.

Pertemuan Astana berikutnya diperkirakan akan berlangsung pada 30-31 Juli di Sochi Rusia, katanya dan menekankan bahwa membangun komite konstitusi di Suriah akan mempercepat proses Jenewa.

Turki Kecam Undang-undang Bangsa Yahudi Baru

Redaktur: Deddy Purwanto

ANKARA (Jurnalislam.com) – Turki pada hari Kamis (19/7/2018) mengecam undang-undang negara-bangsa Yahudi baru yang disahkan oleh Knesset Israel, dengan mengatakan bahwa undang-undang tersebut “mengabaikan” norma-norma hukum universal.

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri mengatakan: “Undang-undang negara-bangsa Yahudi yang disahkan oleh parlemen Israel hari ini (Kamis) mengabaikan norma-norma hukum universal dan mengabaikan hak-hak warga Palestina.”

Pernyataan itu muncul setelah Knesset Israel pada hari Kamis mengeluarkan sebuah undang-undang yang menyatakan negara itu akan menjadi “negara-bangsa dari orang-orang Yahudi”.

Kecam Pembentukan Negara Zionis, Mantan PM Israel: Ini Pemerintah Nasionalis Gelap

Kementerian Luar Negeri Turki juga mengutuk undang-undang negara-bangsa Yahudi baru tersebut “kuno” dan “diskriminatif” karena menggambarkan bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri di Palestina hanya milik orang Yahudi.

Pernyataan itu menyerukan kepada masyarakat internasional untuk melawan undang-undang baru tersebut demi menjaga visi solusi dua negara.

Serangan Udara Israel Dibalas Tembakan Mortir dari Gaza

Redaktur: Deddy Purwanto

AL QUDS (Jurnalislam.com) – Pihak-pihak yang tidak diketahui di Jalur Gaza menembakkan mortir ke arah pasukan militer Israel yang berpatroli di zona penyangga Gaza-Israel pada hari Kamis (19/7/2018), menurut tentara Israel.

Serangan itu tidak menimbulkan korban, kata tentara dalam sebuah pernyataan.

Namun kelompok-kelompok perlawanan Palestina belum mengaku bertanggung jawab atas serangan mortir hari Kamis itu.

Tembakan artileri yang dilaporkan tersebut terjadi tak lama setelah seorang warga Palestina menjadi martir – dan tiga lainnya terluka – oleh serangan udara zionis di Jalur Gaza selatan.

Tanggapi Serangan Layang-layang Hamas, PM Zionis Siapkan Skenario Militer

Menurut koresponden Anadolu Agency yang bermarkas di daerah itu, sebuah pesawat tempur Israel pada Kamis sore menembakkan dua roket ke pos penjagaan di kota Rafah di Gaza selatan, menewaskan sedikitnya satu warga Palestina.

Dalam beberapa pekan terakhir, aktivis Palestina di Gaza telah menerbangkan layang-layang dan balon pembakar di atas wilayah Israel sebagai bagian dari aksi unjuk rasa populer di sepanjang zona penyangga.

Menurut para pejabat Israel, senjata pembakar improvisasi tersebut telah menyebabkan sejumlah kebakaran di dalam wilayah Israel, menyebabkan kerusakan material yang signifikan – dalam beberapa kasus – tetapi tidak ada korban jiwa atau cedera.

Serangan Layang-layang Warga Gaza pada Lahan Pertanian, Rugikan Israel Us$ 2, 5 Juta

Karena aksi unjuk rasa di sepanjang zona penyangga pertama kali dimulai pada 30 Maret, lebih dari 140 demonstran Palestina telah menjadi martir – dan ribuan lainnya terluka – oleh tembakan tentara penjajah Israel.

Para pengunjuk rasa menuntut “hak untuk kembali” ke rumah dan desa mereka di Palestina yang bersejarah sejak mereka diusir pada tahun 1948 untuk memberi jalan bagi negara baru Israel.

Mereka juga menuntut diakhirinya blokade 11 tahun Israel di Jalur Gaza, yang telah menghancurkan ekonomi kantong pesisir dan merampas banyak barang kebutuhan pokok bagi kira-kira dua juta penduduknya.