Zainut Tauhid dan Yunahar Ilyas Ditunjuk Sebagai Plt Ketum MUI

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Terkait non aktifnya Kiai Ma’ruf Amin sebagai Ketum MUI, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menunjuk Zainut Tauhid dan Yunahar Ilyas sebagai Plt Ketua Umum.

Dikatakan Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI, Din Syamsudin, penunjukkan tersebut disampaikan langsung oleh Kiai Ma’ruf Amin kepada dalam rapat pimpinan MUI pada Selasa (28/8/2018) kemarin.

“Jadi dalam rapat dewan pimpinan MUI Eksekutif Selasa kemarin, Kiai Ma’ruf menyatakan non aktif dan menyerahkan pengelolaan organisasi sehari-hari pada dua waketum,” kata Din kepada Jurnalislam.com di kantor MUI, Jakarta, Rabu (29/8/2018).

Din menjelaskan, dalam Pedoman Rumah Tangga MUI Pasal 1 Ayat 6 butir F menyebut, jabatan sekretaris jenderal atau ketua umum tidak boleh dirangkap dengan jabatan politik di eksekutif, legislatif atau pengurus harian partai.

Untuk itu, Kiai Ma’ruf saat ini belum memiliki kewajiban melepas jabatannya sebagai Ketua Umum MUI karena belum terpilih menjadi wakil presiden.

Din berujar, demi menegakkan marwah organisasi dan perannya, MUI harus berada di atas semua golongan dan jangan digunakan untuk kepentingan politik kekuasaan yang dapat memecah belah umat Islam dan bangsa Indonesia.

Kiai Ma’ruf Amin memilih non aktif dari jabatannya sebagai Ketua Umum MUI sejak ditetapkan sebagai cawapres Joko Widodo untuk Pilpres 2019 mendatang.

Menurut waketum MUI, Zainut Tauhid, keputusan tersebut semata-mata didasari pertimbangan agar posisinya sebagi Calon Wakil Presiden tidak menimbulkan pro-kontra di masyarakat, termasuk di internal MUI.

Ini Seruan MUI Menjelang Pilpres 2019

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Menjelang pemilihan umum dan pemilihan presiden 2019, seluruh partai kini sudah menyiapkan strategi dalam menghadapi tahun politik tersebut. Tak jarang, dalam proses kampanye ada beberapa gesekan yang menimbulkan ketegangan.

Untuk itu, Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) mengimbau kepada semua pihak agar menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

“Kepada pelaku dan elite politik, agar mengedepankan etika politik,” ujar Ketua Wantim MUI, Din Syamsuddin di Gedung MUI, Jalan Proklamasi, Jakpus, Rabu (29/8/2018).

Din juga meminta agar dalam proses kampanye tidak saling menyebar kebencian dan permusuhan satu sama lain, apabila tidak sependapat dengan pilihan politik.

Ia mengimbau kepada umat Islam agar tidak terjebak dalam dalam permusuhan pertentangan internal Islam yang dapat merusak Ukuwah Islamiyyah.

“Jadikanlah perbedaan aspirasi politik, namun Ukuwah Islamiyyah tetap terpelihara,” ucap dia.

Kiai Ma’ruf Hanya Non Aktif, Tidak Mundur dari Ketum MUI

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) memberikan tanggapan terkait non aktifnya Kiai Ma’ruf Amin sebagai Ketua Umum MUI, terkait pencalonannya sebagai wakil presiden.

“Iya (tidak mundur), non aktif,” ujar Wakil Ketua Wantim MUI, Didin Hafidhuddin di Gedung MUI Pusat, Rabu (29/8/2018).

Menurutnya, dalam Pedoman Rumah Tangga MUI Pasal 1 Ayat 6 butir F menyebut, jabatan sekretaris jenderal atau ketua umum tidak boleh dirangkap dengan jabatan politik di eksekutif, legislatif atau pengurus harian partai.

Untuk itu, Kiai Ma’ruf saat ini belum memiliki kewajiban melepas jabatannya sebagai Ketua Umum MUI karena belum terpilih menjadi wakil presiden.

Ketua Wantim MUI, Din Syamsuddin mengaku tidak memikirkan apakah kiai Ma’ruf akan menjadi Ketua Umum MUI kembali jika kalah di Pilpres 2019.

“Soal kembali atau terpilih atau tidak terpilih kami tidak mau mendahului takdir. Tapi ketentuan organisasi kami tadi jelas, harus melepaskan jabatan jika sudah definitif politik tapi nanti kalau jadi Wapres. Maka sekarang non aktif,” kata Din.

Din berujar, demi menegakkan marwah organisasi dan perannya, MUI harus berada di atas semua golongan dan jangan digunakan untuk kepentingan politik kekuasaan yang dapat memecah belah umat Islam dan bangsa Indonesia.

Fahira Pertanyakan Apakah Kebebasan Berpendapat Hanya untuk Para Pemuji Pemerintah

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya
MEKKAH (Jurnalislam.com) – Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris menyebut, upaya menggagalkan deklarasi #2019GantiPresiden dengan mempersekusi para aktivitisnya sudah sampai level yang mengkhawatirkan.
Ia menilai, persekusi dan pemulangan yang dialami Neno Warisman di Pekan Baru, Riau dan pembubaran massa #2019GantiPresiden di Surabaya menjadi preseden buruk bagi demokrasi dan kekebebasan berpendapat yang sudah ‘berdarah-darah’ diperjuangkan pada Reformasi 1998.

Menurutnya, negara yang berani mengambil demokrasi sebagai nafas untuk mengelola kehidupannya punya konsekuensi harus mempunyai konstitusi yang memberi ruang seluas-luasnya kepada rakyat untuk melakukan kritik terhadap siapa saja Pemerintah yang sedang berkuasa. Jaminan memberi kritik kepada penguasa inilah yang sebenarnya menjadi inti demokrasi.

Dalam negara demokrasi, lanjut Fahira, wibawa Pemerintah hadir, saat Pemerintah tersebut mampu memberikan penyadaran kepada semua rakyat dan aparatnya bahwa kritik sekeras apapun kepada Pemerintah yang bekuasa termasuk aspirasi sebagian rakyat yang ingin mengganti pemerintahan lewat Pemilu harus dihormati dan dilindungi.

“Saya mau bertanya kepada rezim ini, apakah kebebasan berpendapat hanya bagi para pemuji pemerintah saja? Karena ada gerakan yang sama yaitu menginginkan Presiden yang sekarang menjabat dua periode tetapi begitu dilindungi di setiap aktivitasnya. Bagi saya, ekspresi rakyat yang ingin mengganti pemerintahan lewat pemilu dan yang ingin pemerintahan ini lanjut lewat pemilu sama-sama harus dilindungi. Namun itu tidak terjadi saat ini,” papar Senator atau Anggota DPD RI DKI Jakarta ini di Mekkah baru-baru ini dalam keterangan tertulis yang diterima Jurnalislam.com.

Satu-satu cara, lanjut Fahira, wibawa negara kembali hadir dalam persoalan ini adalah, Presiden sebagai pemegang mandat rakyat untuk menjalankan demokrasi di negeri ini menegaskan bahwa aspirasi atau gerakan apapun selama ini tidak melanggar konstitusi dan peraturan perundang-undangan wajib dihormati terutama oleh siapa saja dan harus dilindungi keamanan dalam setiap aktivitasnya.

“Tidak ada putusan pengadilan yang melarang #2019GantiPresiden. Artinya gerakan ini legal dan konstitusional. Sebagai pemimpin negera, Presiden harus tegas menjaga nilai-nilai demokrasi. Persekusi dan penghadangan gerakan #2019GantiPresiden sudah mencederai nilai-nilai demokrasi kita. Presiden harus bersuara dan merespon persoalan ini,” pungkas Fahira.

Tokoh Masyarakat Solo Minta Polisi  Transparan Tangani Kasus Bos Indaco

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com) – Sesepuh masyarakat Solo yang juga dikenal sebagai tokoh Mega Bintang Mudrick M Sangidoe meminta aparat kepolisian untuk dapat menuntaskan kasus hukum bos PT Indaco Iwan Andranacus secara tegas, adil dan transparan.

Ia juga mengutuk keras atas tindakan Iwan yang menabrak Eko Prasetyo hingga tewas seketika di jalan KS Tubun,Manahan tepatnya di timur Mapolresta, Surakarta pada Rabu, (22/8/2018) lalu.

“Mendorong kepada aparat hukum untuk bertindak tegas dan adil dengan tidak mengabaikan rasa keadilan sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial,’ katanya saat jumpa pers di rumahnya, Kartapuran, Surakarta, Senin (27/8/2018).

Mudrick juga mengajak semua pihak untuk ikut mengawal kasus yang saat ini sedang ditangani Polresta Surakarta tersebut, sebab, ia khawatir tidak ditegakannya supremasi hukum akibat adanya intervensi  dari pihak-pihak tertentu, mengingat kasus tersebut dialami oleh salah satu pengusaha terkenal asal Karanganyar.

“Menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mengawal proses hukum ini, sehingga hukum bisa berjalan sebagaimana mestinya, transparan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat,” ungkapnya.

“ Tidak bisa dipungkiri, telah banyak terjadi penyalah gunaan wewenang oleh oknum aparat hukum bila kasus hukum menimpa pada seorang yang berpengaruh,” sambung Murdrick.

Dirinya ikut membantah tuduhan bahwa kasus tersebut dimanfaatkan pihak pihak yang mengarahkan ke permasalahan Ras, Suku maupun Agama, banyaknya pihak yang ikut berkomentar atas kasus tersebut adalah demi mengawal agar pihak aparat dapat adil dan tegas dan menjalankan tugasnya sesuai hukum yang berlaku.

“ Bahwa bila masyarakat mendorong dan mengawal atas proses hukum oleh pihak yang berwenang, bukan karena sentimen Suku, Ras dan Agama. Melainkan semata menuntut keadilan yang seadil-adilnya dengan tidak memandang kedudukan seseorang di mata hukum,” tandasnya.

Dalam jumpa pers yang juga dihadiri waki ketua DPRD Solo Umar Hasyim itu, pihak keluarga melalui Suharto,(ayah Eko prasetyo-red) menyerahkan kuasa hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mega Bintang. Suharto berharap agar LBH Mega Bintang dapat mengawal kasus tersebut secara tuntas.

Pengamat Sebut BIN Sudah Jadi Alat Kekuasaan Rezim Jokowi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pengamat intelijen Harits Abu Ulya menilai terlibatnya Badan Intelijen Negara (BIN) dalam  insiden penolakan Neno Warisman di Pekanbaru Riau merupakan indikasi adanya alat negara yang digunakan untuk kekuasaan petahana.

“Tapi tidak sepatutnya terkait etika intelijen ada salah satu unsur dari BIN mengakui secara vulgar di hadapan publik terkait satu eksekusi dimana ia terlibat,” kata Harits Abu Ulya dalam keterangan tertulis yang diterima Jurnalislam.com, Selasa (28/8/2018).

Direktur  The Community Ideological Islamic Analyst (CIIA) ini menilai bahwa intelijen dan seluruh anasirnya biasanya kerjanya lebih banyak unpublish.

“Pada kasus Pekanbaru adalah indikasi kuat betapa alat negara sudah bias menjadi alat kekuasaan di rezim Jokowi,” katanya.

Ia pun mengingatkan, jika rezim Jokowi tidak baik-baik menempatkan alat negara sebagaimana mestinya maka dampaknya bisa fatal.

“Negara bisa berubah sangat tiran dan fasis, ujungnya adalah perlawanan rakyat. Perlu di ingat, rakyat kelas midle up yang cukup melek politik saat ini menjadi loko dari sebuah pergolakan,” pungkasnya.

INDEF : Investasi dan Penyaluran Fintech Tembus Rp 7,64 Triliun

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) bersama dengan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) membuat sebuah kajian tentang Peran FinTech terhadap Ekonomi Indonesia dengan menggunakan analisis Input-Output (I-O).

“Perkembangan Fintech di Indonesia mampu meningkatkan Produk Domestik Bruto sebesar Rp25,97 triliun baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, konsumsi rumah tangga mampu meningkat hingga Rp8,94 triliun. Kedua hal tersebut menunjukkan keberadaan Fintech telah mampu meningkatkan perekonomian Indonesia secara makro,” kata Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira Adhinegara.

Sementara itu Ekonom INDEF lainnya, Nailul Huda mengatakan bahwa di sisi dunia usaha, kompensasi tenaga kerja baik berbentuk gaji dan upah mampu meningkat sebesar Rp4,56 triliun dengan sektor yang mengalami kenaikan adalah sektor perdagangan, keuangan, dan asuransi.

“Ketiga sektor ini mempunyai peran langsung dalam pengembangan Fintech. Selain itu, kehadiran Fintech juga mampu menyumbang penyerapan tenaga kerja sebesar 215.433 orang yang tidak hanya dari sektor-sektor tersier namun sektor primer (pertanian) juga mengalami penyerapan tenaga kerja yang cukup besar, yaitu 9.000 orang.” ungkap Huda.

Kajian yang dilakukan oleh INDEF dan AFTECH ini dilatarbelakangi oleh rendahnya penetrasi layanan keuangan di Indonesia, khususnya di bidang kredit atau pembiayaan.

Hal ini ditunjukkan oleh rasio penyaluran kredit terhadap PDB yang masih berada di angka 39,1 persen (World Bank, 2015). Lebih dalam lagi, pelayanan kredit bagi UMKM bahkan masih sangat rendah.

Bhima mengatakan bahwa porsi kredit UMKM terhadap total kredit stganan di kisaran angka 20-22 persen. Di sisi lain, hanya ada setengah penduduk dewasa yang memiliki rekening di Bank.

“Angka-angka tersebut menunjukkan pelayanan perbankan terutama di segmen pelayanan kredit masih sangat rendah tingkat penetrasinya,” kata Bhima.

Keadaan tersebut membuat munculnya sistem layanan baru yang disebut dengan Financial Technology atau Fintech. Layanan Fintech berhasil menjangkau sektor-sektor yang saat ini belum tersentuh oleh penyedia layanan keuangan yang ada seperti perbankan. Jadi sifatnya bukanlah subsitusi perbankan melainkan pelengkap dari jasa keuangan yang sudah ada.

Peran Fintech dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Di tahun 2018, penyaluran kredit Fintech menembus Rp7,64 triliun dan banyak disalurkan kepada sektor perdagangan dan pertanian. “Selain itu, investasi di Fintech di Indonesia mencapai Rp5,69 triliun yang didapatkan dari porsi pembentukan PDB Indonesia dikalikan dengan jumlah investasi Fintech Dunia” kata Bhima.

Direktur Asosiasi FinTech Indonesia, Ajisatria Suleiman menambahkan rekomendasi untuk memperkuat peran Fintech maka diperlukan kebijakan yang mampu menekan biaya akusisi nasabah, meminimalisasi risiko fraud,  dan juga dapat melindungi konsumen beritikad baik.

“Ke depannya kami berharap risiko fraud dari nasabah palsu dan risiko gagal bayar dapat diminimalisasi dengan penguatan akses identitas berbasis biometrik, dan juga akses ke layanan biro kredit. Saat ini sudah ada pengaturan di OJK terkait e-KYC dan informasi kredit, sehingga yang dibutuhkan adalah implementasi di level teknisnya, terutama yang bersifat lintas kementerian seperti contohnya dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kominfo,” kata Aji.

Kembali Alami Kekerasan, 200 Lebih Muslim Rohingya Menunggu Masuk Bangladesh

Redaktur: Deddy Purwanto

DHAKA (Jurnalislam.com) – Lebih dari 200 warga Rohingya sedang menunggu di dekat perbatasan selatan Bangladesh untuk memasuki negara itu guna mencari tempat berlindung yang aman menghindari tindakan keras yang dilakukan oleh militer Myanmar, media lokal melaporkan pada hari Selasa (28/8/2018), lansir Anadolu Agency.

Letnan Kolonel Asaduzzaman Chowdhury, direktur Penjaga Perbatasan Bangladesh (Border Guards of Bangladesh-BGB) Batalyon-II, mengatakan kepada Daily Star mereka mengetahui bahwa Kamis lalu lebih dari 200 orang Rohingya sedang menunggu di dekat Shah Porir Dwip di Teknaf.

Pasukan penjaga perbatasan Bangladesh telah memperkuat pengawasannya di daerah itu, tambah laporan itu.

Baca juga: 

Selain BGB, para anggota Penjaga Pantai berpatroli di Sungai Naf, satu-satunya sungai perbatasan antara Bangladesh dan Myanmar, untuk menghindari gelombang masuk.

Abdul Motaleb Mater, seorang tokoh masyarakat Rohingya di kamp pengungsi Leda di Cox’s Bazar, mengatakan kepada harian itu bahwa dari anggota keluarganya dan kontak lain di Myanmar ia mengetahui banyak orang Rohingya dari beberapa desa berkumpul di sisi timur sungai Naf.

Mereka berkumpul di sana untuk mencari tempat berlindung yang aman karena tentara Myanmar telah memulai lagi tindakan keras pada hari Kamis, katanya.

Sejak 25 Agustus 2017, lebih dari 24.000 Muslim Rohingya telah dibunuh oleh pasukan negara Myanmar, menurut Badan Pembangunan Internasional Ontario (the Ontario International Development Agency-OIDA).

Dalam laporan baru-baru ini, berjudul Migrasi Paksa Rohingya: Pengalaman Tak Terungkap (Forced Migration of Rohingya: The Untold Experience), OIDA memperkirakan bahwa jumlah warga Rohingya yang terbunuh adalah 23.962 (± 881) lebih banyak dari laporan Dokter Tanpa Perbatasan yang berjumlah 9.400.

Baca juga: 

Lebih dari 34.000 orang Rohingya ditembak senjata api, sementara lebih dari 114.000 lainnya dipukuli, kata laporan OIDA, menambahkan bahwa 17.718 (± 780) wanita dan gadis Rohingya diperkosa oleh tentara dan polisi Myanmar. Lebih dari 115.000 rumah Rohingya juga dibakar dan 113.000 lainnya dirusak, tambahnya.

Menurut Amnesty International, lebih dari 750.000 pengungsi Rohingya, sebagian besar anak-anak dan perempuan, telah melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan tindakan keras terhadap komunitas Muslim minoritas tersebut.

Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kelompok etnis yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan yang meningkat sejak puluhan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.

PBB telah mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan, pembakaran  – termasuk bayi dan anak kecil – pemukulan brutal, mutilasi dan penghilangan yang dilakukan oleh pasukan negara Myanmar. Dalam laporannya, penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran tersebut bisa dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Akan Gelar Serangan Besar di Idlib, Rusia Kerahkan Lusinan Kapal Perang ke Mediterania

Redaktur: Deddy Purwanto

SURIAH (Jurnalislam.com) – Rusia telah mengerahkan selusin kapal perang ke Laut Mediterania yang merupakan penumpukan terbesar angkatan laut Moskow sejak memasuki konflik Suriah pada tahun 2015 menurut koran Rusia pada hari Selasa (28/8/2018), lansir Aljazeera.

Penguatan pasukan itu terjadi saat sekutu Rusia, Bashar al-Assad, diyakini akan mempertimbangkan serangan besar terhadap daerah kantong terakhir yang dikuasai faksi-faksi jihad dan pejuang oposisi di provinsi Idlib utara.

Rusia menuduh Amerika Serikat membangun pasukannya sendiri di Timur Tengah dalam persiapan serangan terhadap pasukan pemerintah Suriah.

Pada hari Sabtu, kapal pengawal Laksamana Grigorovich dan Laksamana Essen berlayar melalui Selat Bosporus Turki menuju Mediterania, menurut gambar kantor berita Reuters.

Sehari sebelumnya, kapal pengawal Pytlivy dan kapal pendaratan Nikolai Filchenkov diberitakan berlayar melalui selat Turki yang menghubungkan Laut Hitam dengan Mediterania. Korps rudal Vishny Volochek berlayar awal bulan ini.

Baca juga: 

Surat kabar Izvestia mengatakan, Rusia telah mengumpulkan kekuatan angkatan laut terbesarnya di Laut Tengah sejak campur tangan di Suriah pada tahun 2015 dan mengubah gelombang perang mendukung rezim Syiah Nushairiyah Assad.

Pasukan itu termasuk 10 kapal, sebagian besar dari mereka dipersenjatai dengan rudal jelajah jarak jauh Kalibr, tulis Izvestia, menambahkan lebih banyak kapal sedang dalam perjalanan. Dua kapal selam juga dikerahkan.

Rezim Suriah bersiap-siap untuk serangan yang diperkirakan menargetkan provinsi Idlib, yang merupakan rumah bagi hampir tiga juta orang dan terdapat banyak faksi-faksi jihad di samping beberapa kelompok oposisi Suriah.

Idlib berbatasan dengan Turki, yang khawatir bahwa serangan dapat memicu bencana kemanusiaan dan keamanan.

Baca juga: 

Amerika Serikat pada hari Selasa memperingatkan pemerintah Rusia dan Suriah untuk tidak menggunakan senjata kimia di Suriah.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Heather Nauert mengatakan Amerika Serikat “akan menanggapi setiap verifikasi penggunaan senjata kimia baik di Idlib atau tempat lain di Suriah … dengan cara yang cepat dan tepat”.

Komentar itu muncul ketika Rusia lagi-lagi menuduh oposisi Suriah mempersiapkan serangan kimia yang menurut Moskow akan digunakan untuk membenarkan serangan Barat terhadap pasukan rezim Suriah.

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mengaklaim pada hari Selasa bahwa sebuah kelompok Hayat Tahrir al Sham (HTS) sedang mempersiapkan perlawanan di Idlib.

Baca juga: 

Negara-negara Barat dan analis independen mengatakan pasukan pemerintah Suriah telah melakukan beberapa serangan senjata kimia selama perang sipil tujuh tahun. Dugaan serangan kimia pada tahun 2017 dan awal tahun ini memimpin AS untuk meluncurkan serangan hukuman terhadap pasukan Suriah.

Pemerintah Suriah menyangkal pernah menggunakan senjata kimia.

Damaskus telah mengirim bala bantuan ke Idlib selama berpekan-pekan sebelum serangan yang diperkirakan terhadap kubu oposisi besar terakhir di negara itu.

Pekan lalu, Mayor Jenderal Rusia Alexei Tsygankov, yang mengepalai pusat untuk rekonsiliasi pihak yang bertikai di Suriah, mengklaim layanan khusus Inggris terlibat dalam rencana untuk dugaan provokasi.

Tuduhan itu ditolak keras oleh Duta Besar Inggris PBB Karen Pierce selama sesi Dewan Keamanan mengenai situasi kemanusiaan di Suriah yang diadakan pada hari Selasa.

“Bahkan oleh standar propaganda Rusia yang mengerikan, ini adalah tuduhan luar biasa,” katanya. “Ini sepenuhnya tidak benar.”

Dia mengatakan klaim itu bertujuan untuk meningkatkan “jumlah berita palsu dalam sistem [atau] sebagai alasan untuk kemungkinan serangan yang akan datang oleh rezim Suriah, sekali lagi terhadap rakyatnya sendiri, di Idlib”.

Baca juga: 

Duta Besar PBB untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan “jika kementerian pertahanan mengatakan sesuatu, maka dikatakan berdasarkan fakta-fakta konkrit”.

“Angkatan bersenjata Suriah tidak memiliki senjata kimia dan tidak memiliki rencana untuk menggunakannya. Tidak ada kebutuhan militer untuk itu. Kami telah menyatakannya lebih dari sekali. Orang-orang dengan pikiran yang benar tidak akan menggunakan sarana yang tidak berguna dari cara pandang militer untuk memicu pembalasan oleh tiga kekuatan besar,” kata Nebenzia.

Direktur operasi kemanusiaan PBB memperingatkan serangan besar di Idlib “memiliki potensi untuk menciptakan keadaan darurat kemanusiaan dalam skala yang belum terlihat” dalam perang sipil tujuh tahun.

John Ging meminta anggota Dewan Keamanan PBB pada hari Selasa “untuk melakukan semua yang mereka bisa untuk memastikan bahwa kita menghindari ini”.

Ribuan Demonstran Anti Imigran di Jerman Berakhir Rusuh

Redaktur: Deddy Purwanto

BERLIN (Jurnalislam.com) – Sedikitnya 18 pemrotes dan 2 petugas polisi terluka dalam bentrokan antara pengunjuk rasa ekstrimis kanan dan sayap kiri di kota Chemnitz, Jerman timur, kata polisi, Selasa (28/8/2018), lansir Anadolu Agency.

Kerusuhan di kota itu dimulai pada hari Ahad, setelah ekstremis kanan turun ke jalan, menyusul laporan di media sosial yang menghubungkan pembunuhan seorang warga Jerman berusia 35 tahun dengan dua migran dari Suriah dan Irak.

Baca juga: 

Pada Senin malam, sekitar 6 ribu demonstran kanan-jauh berkumpul di Chemnitz, meneriakkan slogan anti-imigran dan menuntut deportasi pengungsi.

Sebuah protes kontra kelompok sayap kiri menarik lebih dari seribu orang.

Departemen kepolisian Saxony mengatakan pihaknya mengajukan tuntutan pidana terhadap lebih dari 40 pemrotes, termasuk 10 ekstremis sayap kanan yang memberikan penghormatan terlarang kepada Hitler.