LONDON (Jurnalislam.com) – Inggris dapat memainkan peran instrumental dalam mengakhiri genosida Rohingya oleh otoritas Burma, sebuah sidang parlemen terdengar Senin (10/12/2018) malam.
Pesan itu disampaikan pada acara yang diselenggarakan oleh Keadilan untuk kelompok Minoritas Rohingya (the Justice for Rohingya Minority), yang menjadi tuan rumah panel anggota parlemen lintas partai termasuk Catherine West dari Partai Konservatif, Rushanara Ali dan Helen Goodman dari Partai Buruh dan Baroness Sheehan, Partai Demokrat Liberal juru bicara untuk pembangunan internasional.
Sesi ini juga menampilkan Ben Emmerson QC, seorang pengacara internasional yang duduk sebagai hakim di Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda dan bekas wilayah Yugoslavia (the International Criminal Tribunals for Rwanda and the former Yugoslavia) dan juga Sirazul Islam, seorang korban genosida berusia 18 tahun yang lahir di sebuah kamp pengungsi di Bangladesh, di mana ia menghabiskan delapan tahun hidupnya sebelum pindah ke Inggris.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua karena telah mengundang saya ke acara ini dan memungkinkan saya berbagi dengan Anda pengalaman saya menjadi pemuda Rohingya,” kata Islam.
“Saya dilahirkan di sebuah kamp pengungsi, di sebuah negeri yang tidak dapat saya sebut sebagai negara saya sendiri dan tidak memiliki kenyamanan dasar yang dirasakan oleh Anda. Anak-anak biasanya ingin bersenang-senang, bermain dengan teman-teman mereka dan menikmati sekolah. Tapi bagi saya, bertahan hidup adalah hal yang paling penting, karena kami tidak memiliki kesenangan-kesenangan itu di kamp.
“Dan karena kamp itu tidak terdaftar secara resmi oleh pemerintah Bengali, kamp itu tidak menyediakan banyak kebutuhan dasar seperti air bersih, kamar tidur dan kamar mandi yang nyaman. Kehidupan di kamp itu sulit, tetapi bahkan lebih sulit mengetahui bahwa saya tidak dapat kembali ke tanah tempat keluarga saya dilahirkan dan telah hidup selama bertahun-tahun dan menyebutnya sebagai rumah.”
Baca juga:
Kesaksian Islam tentang kehidupan Rohingya di sebuah kamp pengungsi menimbulkan suasana muram di atas ruangan dan menjelaskan kenyataan yang dihadapi oleh ribuan, jika bukan jutaan, pengungsi Rohingya yang tinggal di limbo di Bangladesh.
“Kesaksian Islam yang menakutkan itu seharusnya menjadi panggilan membangunkan bagi kita semua dan mengingatkan kita bahwa genosida ini masih berlangsung dan bahwa kita sebagai bangsa yang menjunjung moral dan kemanusiaan harus berdiri dan berjuang untuk keadilan sesama Rohingya,” kata West, yang juga memoderasi acara tersebut.
Dia juga mengutip fakta bahwa Inggris, sebagai kekuatan global, adalah pendukung utama hak asasi manusia dan dengan demikian memegang posisi yang unik di Dewan Keamanan PBB (UNSC) dalam mengungkap penderitaan masyarakat minoritas seperti Rohingya di Myanmar.
“Inggris telah menjadi advokat utama hak asasi manusia sejak akhir Perang Dunia Kedua dan telah menggunakan posisinya sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan untuk mempengaruhi dan mengubah cara kita memandang hak asasi manusia dan undang-undang dan kebijakan apa yang kita tetapkan tentang masalah ini.
“Dan dengan demikian, Inggris telah berada di garda terdepan dalam mendistribusikan bantuan kepada pengungsi Rohingya dan berusaha mencari solusi untuk mengakhiri genosida Rohingya,” tambah West.
Peran komunitas internasional dalam mengakhiri genosida juga dibahas dan khususnya apa yang bisa dilakukan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk membawa keadilan bagi Rohingya dan meminta pertanggungjawaban para pelaku genosida.
Emmerson mengatakan bahwa karena posisi permanen China di Dewan Keamanan dan hubungannya yang erat dengan pemerintah Burma, sulit untuk mengesahkan resolusi terhadap Myanmar dan terutama rujukan ke ICC.
“Diharapkan China akan memveto setiap resolusi terhadap otoritas Burma di Dewan Keamanan, dan pada dasarnya ini menciptakan kebuntuan yang telah kita lihat terjadi berkali-kali sepanjang keberadaan UNSC,” katanya.
Emmerson mengatakan bahwa salah satu opsi yang layak adalah menjatuhkan sanksi ekonomi kepada pemerintah Burma dan melobi perusahaan-perusahaan internasional untuk melakukan bisnis di Burma serta melobi pemerintah-pemerintah Barat untuk memboikot Myanmar dan mengisolasinya secara ekonomi.
Menurut Amnesty International, lebih dari 750.000 pengungsi Rohingya, kebanyakan wanita dan anak-anak, telah melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan tindakan keras terhadap kaum Muslim minoritas.
Muslim Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kelompok etnis yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan yang meningkat sejak puluhan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.
PBB telah mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan – termasuk bayi dan anak kecil – pemukulan brutal, mutilasi dan penghilangan yang dilakukan oleh pasukan negara Myanmar. Dalam laporannya, penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran tersebut bisa dianggap sebagai kejahatan berat terhadap kemanusiaan.
