Wanita Bawa Anjing ke Dalam Masjid, Ini Kata MUI

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Seorang wanita berinisial SM (52 tahun) membawa seekor anjing ke dalam Masjid Al Munawaroh di kawasan Sentul City, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

Kejadian tersebut kemudian viral di media sosial, dan kini SM sedang ditangani pihak aparat keamanan.

Menanggapi kejadian tersebut, Ketua Bidang Kerukunan Umat Beragama Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Yusnar Yusuf mengingatkan umat Islam agar tidak emosional menanggapinya. Umat Islam diimbau tetap tenang dan menyerahkan kasusnya kepada polisi.

“Sebagai Ketua Bidang Kerukunan Umat Beragama Majelis Ulama Indonesia, saya mengimbau semua umat Islam jangan emosional,” kata KH Yusnar, Senin (1/7).

Menurutnya ada dua kemungkinan dari kejadian SM yang membawa anjing ke dalam masjid. Pertama, SM tidak paham aturan masuk masjid. Kedua, SM paham aturan masuk masjid tapi ingin menghina. Tapi sebaiknya umat Islam berbaik sangka atau husnudzan, anggap saja SM yang membawa anjing ke dalam masjid tidak paham aturan.

KH Yusnar menceritakan, pada zaman Rasulullah ada orang yang kencing di dalam masjid. Saat orang tersebut akan dihukum oleh para sahabat yang ada di masjid, Rasulullah dengan tenang tanpa emosi melarangnya.

“Kenapa dilarang, karena kalau dihukum pada saat dia sedang kencing, maka kencing itu berserakan ke mana-mana, setelah dia kencing baru itu bekasnya dibersihkan,” ujarnya.

Orang yang kencing di masjid tersebut kemudian dinasihati dan diberi tahu oleh Rasulullah tentang etika memperlakukan masjid. Rasulullah menyelesaikannya dengan sangat baik dan tidak menghukumnya.

Menurut KH Yusnar, cerita tersebut mengandung pelajaran untuk umat Islam agar tidak cepat emosi. Maka sebaiknya umat Islam tidak emosional dan husnudzan dalam melihat kejadian di Masjid Al Munawaroh.

Ia mengatakan, karena kasus tersebut sudah ditangani oleh aparat keamanan, maka serahkan kepada polisi. Jika polisi melakukan upaya untuk menjunjung tinggi hukum, serahkan saja kepada polisi bagaimana proses hukum seharusnya. “Dari aspek hukum di negara ini, bagaimana sebetulnya memperlakukan orang yang membawa anjing ke dalam masjid,” ujarnya.

Ia juga mengimbau semua masjid sebaiknya membuat suatu aturan seperti Masjid Istiqlal. Orang yang hendak masuk Masjid Istiqlal diatur agar tidak memakai sandal atau sepatu. Jika tidak membawa kerudung, petugas di masjid akan menyiapkan kerudung untuk menutupi auratnya.

Sumber: republika.co.id

Masyarakat Antusias Kunjungi Halal Expo di JCC

 

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Terhitung sejak 27-30 Juni 2019, pengunjung pameran Agro Food, Wisata, dan Halal Expo mencapai 25 ribu orang lebih.

Jumlah tersebut jauh melebihi capaian pada pameran di tahun sebelumnya berkisar 12 ribu pengunjung. Pameran halal menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar jumlah pengunjung.

Project Manager Agro Food, Wisata, dan Halal Expo 2019 Sri Rahayu mengatakan, antusiasme penunjung melebihi ekspektasi panitia.

Di tahun sebelumnya, dia menjelaskan, tanpa memasukkan pameran halal jumlah pengunjung yang hadir tidak terlalu membludak.

Di tahun ini, kontribusi pameran halal menjadi magnet tersendiri terhadap nilai transaksi serta jumlah kunjungan yang ada.

“Ini nilai transaksi dan pengunjungnya meningkat 100 persen, tapi belum kita akumulatifkan angka detailnya. Sebab kami masih menghitung,” kata Sri saat ditemui Republika, di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Ahad (30/6).

Sri menjelaskan, upaya menghadirkan pengunjung ke dalam tiga pameran tersebut dinilai sukses.

Sukses tersebut salah satunya didukung dengan adanya peran serta komunitas media sosial Muslim yang sangat aktif. Sehingga di hari pertama memulai pameran, kata dia, terdapat 18 ribu pengunjung yang telah melakukan registrasi secara lebih awal.

Untuk itu ke depannya, dia menimbang untuk membentuk pameran khusus halal tersendiri.

Kendati demikian, dia menjelaskan, berbagai evaluasi dan juga masukan dari pameran yang berlangsung tahun ini akan dijadikan parameter pameran halal di tahun depan.

Terutama, terkait kapasitas ruang dan fasilitas penunjang seperti toilet, mushala, serta ruang menyusui.

“Tadi memang kita lihat, pengunjung desak-desakan di toilet, karena memang antri sekali,” kata dia.

sumber: republika.co.id

DMI Kutuk Perbuatan Wanita Bawa Anjing ke Dalam Masjid Apapun Alasannya

JAKARTA (Jurnalislam.com)—Seorang wanita yang mengaku beragama katolik diamankan polisi karena membawa seekor anjing ke Masjid Al Munawaroh, Sentul, Bogor.

Dewan Masjid Indonesia (DMI) mengutuk keras kejadian tersebut apapun alasannya.

“Oleh karenanya saya selaku ketua harian DMI menyampaikan mengutuk keras perbuatan itu apapun alasannya apapun backgroundnya apapun kondisinya yang bersangkutan dan sudah diberitakan tapi kejadian itu DMI mengutuk keras kejadian itu,” kata Ketua Harian DMI Pusat, Syafruddin, Senin (1/7/2019).

Ia mengatakan bahwa DMI perlu untuk menyampaikan sikap agar situasi masyarakat tak terganggu.

Ia juga meminta masyarakat menjaga ketenangan dan jangan terpancing isu yang berkembang.

“Saya atau DMI menyampaikan sekaligus mengimbau khususnya kepada umat Islam karena banyak berita berita yang sudah berkembang di tengah-tengah masyarakat simpang siur dan sudah berkembang dan sudah ada yang dikembang-kembangkan untuk bersabar memang umat Islam saat ini sedang diuji kesabarannya oleh Allah SWT terutama di berbagai belahan dunia banyak kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa penting di berbagai belahan dunia saat ini yg diuji oleh Allah SWT,” tambanya.

Ia juga mengaku sudah menghubungi Kapolres Bogor AKBP AM Dikcy untuk menanyakan penanganan kasus perempuan membawa anjing ke masjid itu. Syafruddin meminta polisi transparan dalam mengusut kasus tersebut.

“Menginginkan pihak-pihak yang menangani baik itu aparat penegak hukum maupun MUI di Kabupaten Bogor agar ditangani secara transparan, terbuka, tidak ada yang ditutupi semua dibuka ke publik dan media dibebaskan untuk mengakses prosesnya supaya tidak terjadi fitnah berita-berita bisa yang bisa menghebohkan kehidupan masyarakat terutama kehidupan berbangsa dan bernegara terutama kehidupan keumatan,” pungkasnya.

Sumber: detik.com

Ini Pesan MUI Kepada Presiden dan Wapres Terpilih

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid berharap kepada Presiden-Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) – Ma’ruf Amin untuk segera mengambil sikap terkait polarisasi yang ada di masyarakat Indonesia setelah berlangsungnya Pilpres 2019 lalu.

Sebab, tak dapat dipungkiri akibat pesta demokrasi itu menghasilkan sedikit ketegangan di kehidupan masyarakat.

“Kami berharap beliau akan mengayomi semua pihak, tidak membedakan suku dan golongan. Karena hakekat dari sebuah kepemimpinan itu adalah untuk kesejahteraan dan kemaslahatan semua masyarakat,” kata Zainut, Senin (1/7/2019).

Menurut dia, jabatan yang akan diemban kedua tokoh itu merupakan sebuah amanat dari seluruh rakyat Indonesia.

Sehingga, janji-janji yang pernah terlontar saat kampanye lalu harus ditunaikan dan dibuktikan tak hanya kepada para pendukungnya, melainkan kepada 200 juta lebih penduduk Indonesia.

“Jabatan yang beliau emban harus dimaknai sebagai amanah dari seluruh rakyat Indonesia yang harus ditunaikan dengan penuh tanggung jawab, jujur dan adil demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang maju, makmur, sejahtera, bahagia lahir dan batin, serta penuh keberkahan dan ampunan dari Allah SWT,” ujarnya.

sumber: okezone.com

 

SDIT Taqiya Rosyida Angkatan 1 Gelar Wisuda Tahfidzul Qur’an

SOLO (Jurnalislam.com)- SDIT Taqiyya Rosyida menggelar kegiatan Akhirusanah angkatan pertama dan wisuda Tahfidzul Qur’an bertempat di Hotel Multazam Syariah Solo dengan meriah pada kamis, (27/6/2019).

“Dan masa pun silih berganti, bersua pasti akan berpisah. Semoga anak-anak SDIT Taqiyya Rosyida menjadi generasi penerus bangsa yang berbudi, mandiri, dan berprestasi sesuai dengan visi misi sekolah,” ujar Isnandariawan, kepala SDIT Taqiyya Rosyida.

USBN pertama kalinya yang diikuti oleh SDIT Taqiyya Rosyida itu sudah mampu meraih segudang prestasi. Muhammad Zidane Arroyan memperoleh nilai 100 untuk mata pelajaran matematika.

SDIT Taqiyya Rosyida juga mendapat peringkat 10 besar USBN se-Kartasura. Selain itu, peserta wisuda tahfidzul qur’an sejumlah 112, dengan perolehan juz 30 (1 juz) sebanyak 44 anak, juz 29 30 (2 juz) sebanyak 35, juz 28 29 30 (3 juz) sebanyak 22 anak. Semoga mampu menjaga dan mengamalkan isi Al Qur’an dengan baik.

Suyadi Widodo selaku Camat Kartasura turut menghadiri dan mengapresiasi segudang prestasi siswa-siswi SDIT Taqiyya Rosyida. Kebetulan, pelaksanaan Akhirusanah dan Wisuda Tahfidzul Qur’an bertepatan dengan ulang tahun beliau yang ke-47.

“Semoga para penghafal Al Qur’an mampu menjaga Al Qur’an dengan baik, agar ajaran Al Qur’an tetap terjaga dari zaman Nabi hingga sekarang,” ujarnya.

Sebagai bentuk rasa bangga dan syukur, Purnomo selaku wali murid juga menyampaikan kesan dan pesan.

“Pada hari ini, segala rasa ragu yang mungkin kami rasakan karena ini adalah angkatan pertama SDIT Taqiyya Rosyida terjawab jelas, bahwa sekolah ini mampu memberikan yang terbaik dan kejutan yang spektakuler,” ungkapnya.

Inilah Penilaian Dewan Hakim dalam STQN 2019 Pontianak

PONTIANAK (Jurnalislam.com) – Ketua Dewan Hakim Ahmad Muhajir menjelaskan bahwa dari setiap kategori yang dilombakan di STQ ke-25 ini, dewan hakim akan melakukan penilaian kepada peserta kemudian akan memilih para juaranya.

“Untuk menentukan pemenang kategori tilawah, hakim yang menilai ada 12 orang. Hakim tajwid 3 orang, fashahah 3 orang, hakim lagu 3 orang dan hakim suara 3 orang,” katanya saat ditemui di sela-sela penilaian, Minggu (30/06/2019) di Taman Alun-alun Kapuas, Pontianak.

Hampir sama dengan tilawah, namun pada cabang tahfidz, Dewan Hakim akan menilai peserta hanya dari segi tahfidz, tajwid, dan fashahah. Kategori penilaian yang dilihat dari suara dan lagu tidak ada pada kategori ini.
 
Sedangkan di kategori tafsir, yang pertama adalah dari kosa kata, kemudian dewan hakim akan menanyakan sabab nuzul dari ayat yang ditafsirkan, lalu wawasannya tentang keagamaan Iptek, Sosial, Ekonomi, Sejarah, dan lain-lain, kolerasi antar ayat satu yang dibaca dengan ayat sebelumnya, serta dari bahasanya.
 
Dari Dewan Hakim sendiri dalam memberikan penilaian, menurut Muhajir, sama sekali tidak bisa “bermain” karena sudah diberi sumpah terlebih dahulu. Jika ada perbedaan dalam penilaian diantara Dewan Hakim, nilai perbedaan intervalnya hanya satu. Setelah itu akan di musyawarahkan, baru nilainya akan ditampilkan.
 
“Dewan hakim ini adalah mereka yang memang menguasai di bidangnya, misal yang di tilawah tidak ada dewan hakim yang bukan qori dan qoriah. Kalau bukan ‘pemain’ maka dalam nomor penilaian akan beda, konsep, teori dan operasional berbeda,” katanya.

Menag Buka Seleksi Tilawatil Qur’an XXV Pontianak

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pembukaan Seleksi Tilawatil Quran (STQ) Nasional XXV di Pontianak, Kalimantan Barat dibuka secara resmi oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada Sabtu (29/06/2019) di depan ribuan masyarakat kota Pontianak dan sekitarnya yang memadati arena utama STQ di Alun-alun Taman Kapuas.
 
Dalam sambutannya, Menag mengharapkan kegiatan Selekti Tilawatil Quran (STQ) Nasional ke XXV yang dilaksanakan di Pontianak, Kalimantan Barat dapat melekatkan kebersamaan dan kekeluargaan antara sesama umat muslim setelah Pilpres.

“Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi stimulan bagi umat agar dapat menjadikan pemersatu bagi kita bersama, agar tidak muda terpecah belah dengan meningkatkan kebersamaan dan rasa kekeluargaan, serta menepiskan perbedaan pasca pemilihan presiden kemarin,” katanya.

Lukman Hakim menegaskan bahwa kegiatan STQ maupun MTQ merupakan potret kegiatan ke-Islaman yang khas karena melibatkan unsur budaya dan kearifan lokal.

“Ada dialektika antara nilai budaya dan nilai ke-Islaman sehingga menunjukkan bahwa Isman adalah agama rahmatan lil alamin. Sejarah perkembangan Islam di Indonesia telah menunjukkan bagaimana nilai ke-Islaman yang seimbang berbentuk toleransi, teposaliro, kebersamaan, tolong menolong, saling menyayangi dan sebaginya, yang semua ini tentu harus kita lestarikan dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari,” tuturnya.

Menurutnya, pola ini tidak dapat dilepaskan dari pemahaman dan implementasi nilai yang terkandung dalam Alqur’an. Sehingga diharapkan ke depan generasi muda Indonesia tidak hanya menjadikan Alquran sebagai bacaan dan hapalan, namun harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai yang terdapat didalamnya dalam kehidupan sehari-hari.

Lukman menambahkan, dipilihnya Kalbar, khususnya Pontianak menjadi tuan rumah STQ karena daerah ini syarat dengan kearifan lokal dari keberagaman etnis, agama dan budaya, dan sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat Kalbar yang aman dan rukun.

“Kita berharap kegiatan ini bisa memberikan pendidikan Alquran kepada generasi penerus kita, agar bisa semakin mendalami nilai-nilai yang terdapat dalam Alquran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Terkait dengan penyelenggaran evem serupa di tingkat Internasional, lanjutnya, dirinya bersyukur karena prestasi Indonesia sangat membanggakan.

“Dari tahun 2012, hingga tahun ini kita sudah meraih tujuh kejuaraan membaca Al Quran internasional bergensi. Di Iran kita berhasil meraih juara pertama, di Bahrain juara pertama, di Turki juara pertama, di Malaysia juara kedua, di Brunai Darusalam juara kedua,” katanya.

Dia berharap, prestasi ini bisa terus dipertahankan oleh para qori dan qoriah Indonesia, agar lantunan ayat-ayat suci Al Quran dari Indonesia bisa terus mendunia.

Tanggapi Putusan MK, Din Syamsuddin: “Rasa Keadilan Saya Terusik”

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, mengatakan rakyat berhak menilai para hakim Mahkamah Konstitusi pasca hasil sidang putusan sengketa Pilpres 2019.

Dia mengungkapkan, para hakim telah terikat amanat konstitusi dan nilai moral untuk menegakkan kejujuran dan keadilan.

“Maka rakyat berhak utk menilai mereka apakah telah mengemban amanat dengan benar, yakni menegakkan kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Ini adalah sikap moral,” katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/6/2019).

Ia melanjutkan, rakyat mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan koreksi moral jika rakyat meyakini ada pengabaian nilai moral oleh para hakim MK tersebut.

“Patut diduga membenarkan yang salah dan menyalahkan yg benar, seperti membenarkan kecurangan, maka rakyat mempunyai hak dan kewajiban melakukan koreksi moral,” tegasnya.

“Seperti banyak rakyat, saya pun merasakan demikian. Rasa keadilan saya terusik. Saya tidak mampu dan tidak mau menyembunyikannya,” sambungnya.

Din menilai ada rona ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam proses pengadilan di MK. “Banyak fakta dan dalil hukum yang terkesan tidak didalami.”

Din mengatakan, rakyat Indonesia harus menjadikan hal tersebut sebagai catatan bahwa ada cacat moral yang terwarisi dan kehidupan bangsa dan masalah dalam kepemimpinan negara.

“Selebihnya kita menyerahkan sepenuh urusan kepada Allah SWT, Ahkam al Hakimin, Tuhan Yang Maha Kuasa, Maha Adil,” tuturnya.

Din menegaskan jalan terbaik di samping menghormati keputusan MK sebagai produk hukum, demi literasi bangsa kaum intelektual ialah dengan melakukan eksaminasi terhadap keputusan tersebut.

Rakyat, kata Din, dapat terus melakukan koreksi moral agar bangsa tidak terjatuh ke titik nadir dari moral banckrupty atau kebangkutan moral.

“Dan semua itu tetap dilakukan secara makruf dengan senantiasa memelihara persaudaraan kebangsaan karena perjuangan menegakkan kemakrufan dan mencegah kemungkaran tidak boleh ada titik berhenti,” tandas Din.

PKS Harap Koalisi Prabowo Menjadi Oposisi Pemerintah

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menginginkan partainya konsisten menjadi oposisi menghadapi pemerintahan mendatang.

Ia menilai, hal tersebut sejalan dengan etika dan moral dalam ranah politik.

“Secara etika ketika Pak Prabowo ditolak permohonannya oleh MK, saya pribadi menganggap akan sangat baik jika kita membangun oposisi,” kata Mardani, di sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/6).

Ia menjelaskan, saat ini koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga memang sudah dibubarkan. Namun, ia berharap koalisi tersebut dapat bertransformasi menjadi kekuatan penyeimbang. Nantinya, ia berharap di DPR sebagai lembaga legislatif bisa bersama-sama dengan partai lainnya menjadi oposisi yang mengontrol efektivitias jalannya pemerintahan.

Meskipun demikian, keputusan PKS menjadi oposisi, kata Mardani, akan ditetapkan pada saat musyawarah majelis syuro. Namun, ia pribadi ingin partainya konsisten menjadi penyeimbang pemerintahan.

“Sebelumnya kita menjadi kompetitor Pak Jokowi, sekarang sudah tidak ada kompetisi, Pak Jokowi menang, kita menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif,” kata dia.

Ia juga berharap, semua partai yang tadinya berada adalam koalisi Prabowo-Sandiaga, yakni Gerindra, PAN, PKS, Demokrat, dan Berkaya bisa bertransformasi menjadi oposisi yang baik. Sebab, oposisi yang lebih efektif apabila lebih dari satu partai yang bergabung.

“Harapannya tentu bersama. Maka sekjen kami akan membersamai Gerindra dan yang lain. PKS berharap lima-limanya menyatu. Tidak baik kalau cuma sendiri karena tidak efektif,” kata Mardani menegaskan.

Sumber: republika.co.id

 

Jokowi Ma’ruf Hadapi Tantangan Besar Masalah Kepercayaan Publik

MAKASSAR(Jurnalislam.com) — Pengamat ekonomi sosial dari Universitas Muhammadiyah Makassar Dr Hurriah Ali Hasan mengatakan, Presiden dan Wakil Presiden terpilih, pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin menghadapi tantangan besar dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Meski pasangan ini banyak pendukung, namun jangan sampai hasil pengumuman itu berlarut-larut. Jadi yang terpenting adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat,” kata akademisi Unismuh itu, Jumat (28/6)

Menurut dia, banyak kebijakan Jokowi pada periode lalu tidak populer yang justru banyak menimbulkan keluhan dari masyarakat, sehingga pada periode kedua ini berpasangan dengan Ma’ruf Amin harus mengeliminasi kebijakan seperti itu.

Dengan mengembalikan kepercayaan masyarakat, lanjut dia, khususnya dari sisi ekonomi, maka secara perlahan akan mengembalikan kepercayaan masyarakat melalui komitmen mengedepankan transparansi.

Sebagai gambaran, katanya lagi, adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok, termasuk harga BBM yang berfluktuasi dan tidak tersosialisasi dengan luas, menjadikan kebijakan yang dikeluarkan itu tidak populer.

“Apatah lagi itu kemudian menimbulkan kesan tidak transparan, sangat berbeda dengan pemerintahan sebelumnya yang menaikkan harga BBM dan diumumkan secara meluas,” katanya pula.

Sementara dari segi pembangunan infrastruktur, alumni program doktoral Universitas Teknologi Malaysia ini mengatakan, tetap harus digenjot dengan meminimalkan dampak negatif pada masyarakat, misalnya masyarakat tergusur sebagai suatu konsekuensi dari sebuah pembangunan.

“Pembangunan infrastruktur suatu negara bagaimana pun itu membutuhkan namanya pembangunan dan biasanya korbannya adalah masyarakat kecil di negara mana pun itu akan terjadi,” katanya lagi.

Sumber: republika.co.id