Angkatan Muda Muhammadiyah Akan Gelar Liga Hizbul Wathan Nasional 2019

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) siap menggelar Liga Hizbul Wathan (HW) Nasional 2019.

“Pelaksanaan ini adalah untuk menghidupkan kembali spirit nilai-nilai perjuangan yang sudah lama tidak dilakukan lagi oleh Muhammadiyah,” kata Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto mewakili AMM dalam konferensi pers Launching Liga Hizbul Wathan I Tahun 2019/2020 di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta, Kamis (9/8).

Dia menjelaskan, satu hal penting yang diharapkan adalah nilai-nilai Muhammadiyah mewarnai sepakbola. Sekaligus Muhammadiyah juga punya peran dalam kemajuan sepakbola nasional.

“Kick Off dilakukan awal bulan September. Kenapa dinamakan Liga HW Nasional ya karena PS HW ini adalah cikal bakal terbentuknya PSSI pada 1930 dengan perantara Ir. Soeratin, Abdul Hamid, dan lainnya,” pungkasnya.

Selain latar belakang sejarah, Sunanto tidak menampik ada keinginan besar agar Muhammadiyah suatu saat mampu memiliki klub profesional yang komponennya disaring dari bagian terbaik Liga HW. Untuk kepentingan yang lebih luas, pelaksanaan liga HW sekaligus mendukung Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional disamping sebagai penyambut Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Solo.

Sunanto melihat banyak kader-kader Muhammadiyah yang bakatnya tidak cukup tersalurkan sehingga Liga HW diharapkan juga menjadi tempat penyaringan bakat-bakat sepakbola dari Muhammadiyah.

“Ini adalah embrio awal untuk menghidupkan klub-klub HW di setiap daerah yang ada Muhammadiyahnya dan potensi besar mensyiarkan nilai-nilai Islam Muhammadiyah melalui sepakbola. Kenapa penting, harapannya memberi warna sendiri. Kami tidak hanya mempersiapkan pemain, tapi juga instrumen pelatih, wasit, dan pengamanan. Semuanya harus punya lisensi. Jika liga ini berjalan, saya kira semua instrumen Muhammadiyah dari KOKAM, maupun ortom atau majelisnya dapat terlibat semua,” imbuh Sunanto.

Pemindahan Ibu Kota Diminta Dikaji, Jangan Sampai Tambah Utang

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboebakar Alhabsyi meminta agar pemerintah mempertimbangkan kembali terkait rencana pemindahan ibu kota. Menurutnya pemindahan ibu kota bukanlah ide sederhana.

“Pindah ibu kota juga memerlukan anggaran yang besar, setidaknya menurut perhitungan Bappenas memerlukan Rp 466 triliun,” kata Alhabsyi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/8).

Menurutnya angka tersebut sulit dicapai di tengah kondisi ekonomi saat ini. Ia mencontohkan, BPJS mengalami defisit hingga Rp 28 triliun, bahkan APBN juga mengalami defisit Rp 127 triliun.

“Tentunya kita tidak ingin menambah lagi utang, karena angkanya saat ini telah mencapai Rp 4.034 triliun,” ujarnya.

Memang, kata ia, perpindahan ibu kota ada plus minusnya. Namun jangan sampai kebijakan tersebut dipikirkan dengan serampangan yang mengakibatkan lahirnya kebijakan setengah matang.  “Jadi harus dipikirkan secara matang,” ujar anggota Komisi III DPR tersebut.

Ia menuturkan pemerintah perlu lebih rasional memikirkan nasib rakyat yaitu dengan lebih fokus menangani persoalan kesejahteraan. Seperti halnya mengurangi pengangguran dan memberikan jaminan ketersediaan.

sumber: republika.co.id

Rektor UGM Minta Pemerintah Pertimbangkan Kembali Rencana Impor Rektor

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Rektor Univeristas Gadjah Mada (UGM) Panut Mulyono menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Rabu (7/8). Usai menemui Wapres, Panut menuturkan, kedatangannya untuk menyampaikan undangan kepada Wapres Jusuf Kalla untuk menghadiri Kongres Pancasila ke-11 di UGM pada 15 Agustus mendatang.

Selain itu, ia mengaku, persoalan impor rektor ini juga didiskusikan bersama Wapres Jusuf Kalla. Kepada wartawan di Istana Wapres, Panut meminta pemerintah mempertimbangkan kembali rencana kebijakan impor rektor dari luar negeri untuk perguruan tinggi negeri (PTN).

Menurutnya, merekrut rektor asing tidak akan langsung otomatis meningkatkan ranking PTN dalam peringkat dunia.

Sebab, penilaian sebuah PTN untuk masuk pemeringkatan dunia ditentukan banyak faktor yang mencakup kemajuan kualitas pendidikan PTN itu sendiri. Namun, Panut tidak secara tegas menolak maupun menerima rencana perekrutan rektor asing tersebut.

“Kalau saya tidak menjawab setuju atau tidak, ya mari kita pikirkan masak-masak bahwa kualitas pendidikan kita cepat maju, daripada kemajuan itu dinilai dari pihak mana pun, ya posisinya bagus,” ujar Panut kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (7/8).

Panut menjelaskan, secara prinsip, ia memahami tujuan impor rektor asing tersebut bagian dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Bahwa, untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di tingkat dunia, juga perlu dengan memperbaiki semua lini pendidikan di Indonesia.

Menurutnya, agar bisa menembus ranking di dunia, harus PTN di Indonesia harus memenuhi indikator-indikator penilaian dalam perankingan. Mulai dari banyaknya jumlah publikasi jurnal internasional, penelitian yang berkualitas dan juga peralatan yang mendukung penelitian berkualitas.

“Itu kan sangat jelas apa yang dinilai, skoring-nya itu item-item-nya apa saja, kita kan sudah tahu. Dan sekarang kita pun sudah melakukan di hal-hal semacam itu yang terkait dengan kualitas pendidikan kita,” ujar Panut.

sumber: republika.co.id

JK Akui Indonesia Terlambat Antisipasi Perkembangan Ekonomi Global

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) mengatakan Indonesia terkadang terlambat membuat kebijakan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi dunia.

Hal itu, antara lain, menyebabkan industri di dalam negeri tertinggal dengan sesama negara berkembang di Asia Tenggara.

“Kadang-kadang juga kita terlambat untuk antisipasi. Tentu diketahui, apabila barang China itu mahal di Amerika karena biaya masuk, tentu ada solusi dari negara seperti Indonesia, Thailand dan Vietnam,” kata Wapres saat memberikan pidato kunci di acara Institute for Development of Economics and Finance (Indef) di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu(7/8) malam.

Keterlambatan antisipasi tersebut, salah satunya terlihat dalam penentuan kebijakan pemerintah untuk menjalin kerja sama perdagangan bebas dengan negara dan kawasan yang memiliki potensi pasar besar bagi produk Indonesia.

Akibatnya, ketika persoalan perang dagang antara Amerika dan China terjadi, Indonesia kesulitan untuk mengambil keuntungan, yakni dengan mengekspor barang yang selama ini dijual oleh China dengan harga lebih murah.

“Kita terlambat untuk membuat perjanjian bilateral atau multilateral dengan negara seperti Amerika Serikat. Karena Vietnam lebih dahulu menerapkan atau memperpanjang GSP (Generalized System of Preferences) dengan Amerika, maka Vietnam yang mengambil manfaat sehingga ekspor Vietnam ke Amerika lebih besar daripada kita,” katanya.

Sebagai negara yang tidak terlalu berpengaruh dalam perekonomian dunia, kata JK, Indonesia bisa mencari solusi dari persoalan tersebut dengan mempertahankan kondisi ekonomi dalam negeri berjalan baik.

Perjanjian perdagangan bebas dengan sejumlah negara dan kawasan tersebut menjadi salah satu cara untuk mempertahankan kondisi perekonomian.

Karena itu, Wapres berharap perundingan perjanjian perdagangan bebas Indonesia dengan negara mitra dapat diselesaikan akhir 2019 sehingga dapat meningkatkan kegiatan ekspor dan pertumbuhan ekonomi.

“Karena itu, salah satu jalan keluarnya ialah mempercepat semua perjanjian bilateral dan multilateral kita dengan negara yang punya pasar besar, seperti yang kita lakukan dengan Australia selesai dan akan efektif bulan depan,” ujarnya.

sumber: republika.co.id

Menko Damin Angkat Bicara Soal Jebloknya Kinerja BUMN

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tak henti-hentinya digoncang masalah. Pemerintah pun buka suara terkait masalah pelik yang terjadi di Garuda, Pos Indonesia, Krakatau Steel, Bank Mandiri, Pertamina, hingga PLN baru-baru ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai, masalah yang dihadapi sejumlah perusahaan pelat merah tersebut hanya merupakan musibah yang bisa dihindari dan tidak.

“Ya namanya bencana, ya tetap saja bencana,” kata Darmin di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (7/8).

Menurut dia, semua pihak harus menunggu terlebih dahulu hasil penyelidikan yang sedang berlangsung. Sehingga keputusan yang final bukan berdasarkan logika-logika ataupun asumsi semata.

Masalah pelik yang terjadi di perusahaan negara tersebut cukup pelik. Terakhir, PT PLN mengagetkan publik dengan masalah pemadaman listrik di separuh Pulau Jawa selama berjam-jam, akhir pekan lalu.

Penanggulangan pemadaman listrik di hari selanjutnya pun diwarnai dengan adanya pemadaman bergilir di sejumlah wilayah.

Sebelumnya juga diketahui, nasabah PT Bank Mandiri (Persero) mengeluhkan perubahan saldo di rekening tabungannya Juli kemarin.

Keluhan bahkan sempat meramaikan lini masa sejumlah media sosial dan bertahan menjadi trending topic Twitter selama dua hari berturut-turut.

Di Juli itu juga terdapat insiden kebocoran minyak milik Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java, di perairan Karawang.

Kasus ini menyebabkan sejumlah aktivitas lingkungan, sosial, bisnis, dan pariwisata terganggu.

Sebelumnya, PT Garuda Indonesia (Persero) juga mengagetkan publik dengan memoles laporan keuangannya dari rugi menjadi untung. Akibat itu, Garuda diwajibkan merevisi laporan keuangannya yang ternyata merugi pada Juli lalu.

Sumber: republika.co.id

Marak Perjudian, Konas Klaten Desak Kapolres Bertindak

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

KLATEN (Jurnalislam.com)- Marakanya praktik perjudian yang berada di wilayah Klaten membuat anggota Komunitas Nahi Mungkar Surakarta (KONAS ) Klaten mendatangi Polres Klaten Jl. Diponegoro No.27, Jetak Kidul, Karanganom rabu, (7/8/2019).

 

Kordinator KONAS Klaten ustaz Bony Azwar mengatakan praktik perjudian yang merajalela tersebut berada di beberapa titik 8 kecamatan diantaranya Trucuk, Ceper, Cawas, Kalikotes, Tulung, Wonosari, dan Juwiring.

 

“Yang intinya kita menyampaikan keresahan dari masyarakat, ormas, bahwa praktek perjudian di klaten yang sempat berhenti 1,5 tahun malah kini merajalela, terbukti dalam 2-3 bulan ini ada beberapa titik di 8 kecamatan,” katanya kepada Jurniscom.

 

“Semua itu buka dengan cara agak terang terangan, Karena mereka posisinya melayani pelanggan judinya itu ada yang di teras rumah, ada yang di pinggir jalan, ada yang di warung Hik dang sebagainya,” imbuhnya.

 

Menurut ustaz Bony, pelaku dan bandar perjudian tersebut banyak yang mantan narapidana yang pernah dipenjara dengan kasus yang serupa.

Harus Tegas

 

Untuk itu, pihaknya mendesak pihak aparat untuk bersikap tegas dan cepat dalam menangkap pelaku dan bandar judi tersebut agar praktik haram yang meresahkan warga tersebut dapat dihentikan.

 

“Maka kita minta ketegasannya Kapolres dengan jajarannya untuk menindak tegas para penjudi itu, kemudian juga mentarget operasi para bandar bandar judi yang pada periode Kapolres sebelumnya pernah masuk penjara dengan kasus yang sama,” paparnya.

 

“Kemudian kita minta dengan kapolres untuk menjerat para bandar itu dengan undang undang pencucian uang,” sambungnya.

 

Kapolres Klaten AKBP Arie Andhi menyambut baik laporan dari KONAS Klaten tersebut, ia berjanji akan segera memproses laporan dari elemen umat Islam dan masyarakat tersebut.

 

Pihaknya juga akan bekerjasama dengan elemen dan ormas Islam dalam memberantas penyakit masyarakat seperti Judi, Miras dan lain sebagainya.

Cerita Pengalaman Buruk Sandiaga Saat Berbisnis dengan Pengusaha China

JAKARTA (JURNALISLAM.COM) – Mantan Cawapres, Sandiaga Uno memiliki pengalaman buruk berbisnis dan berinvestasi dengan pengusaha China. Pengalaman tersebut ia ceritakan dalam diskusi ‘Indonesia menanggapi Mega Proyek Cina One Belt One Road (OBOR)’ di Jakarta, Rabu (7/8/2019).

“Saya pernah mengalami sewaktu membangun pembangkit listrik, awal-awalnya berjalan baik, senang-senang saja tapi ternyata begitu selesai dibangun, sewaktu pengoperasian, semua tenaga kerja didatangkan dari China. Bahkan tukang masaknya juga dari China,” ujar Sandiaga dilansir Republika.co.id, Kamis (8/8/2019).

Founder Rumah Siap Kerja ini berharap kejadian yang sama agar jangan sampai terulang. Menurutnya, Indonesia harus belajar dari kesalahan yang pernah dilakukannya.

“Kita jangan hanya jadi penonton, kita coba jadi pemain inti. Jangan juga jadi pemain cadangan, harus jadi pemain inti,” ujar mantan wakil Gubernur DKI Jakarta ini.

Ketika investasi tidak berhasil dijalankan, kata dia, dampaknya tentu tidak akan dirasakan oleh masyarakat. Menurut Sandiaga, hal itu sangat merugikan sekali.

Menurut pemilik PT Saratoga Investama Sedaya, jika sedari awal pemerintah tidak teliti, baik perencanaan dan eksekusinya akan menghadirkan suatu proyek investasi yang tidak optimal dan tidak berdampak strategis dan berjangka panjang bagi rakyat Indonesia.

Wakil Ketua Bidang UMKM, Koperasi, dan Ekonomi Kreatif Kamar Dagang dan Industri (Kadin) ini juga paham bahwa setiap investor pasti mencari keuntungan. Caranya dengan menekan biaya serendah-rendahnya, kemudian pergunakan kekuatan modal yang dimiliki untuk mendapat peluang yang terbaik untuk investor.

Ia mengatakan, Indonesia sebagai negara yang menerima investasi tersebut juga harus memiliki kemampuan untuk bernegosiasi dengan cermat dan cerdas untuk memastikan agar jangan sampai ditekan. “Kita investasi bersama di sini, harus sama-sama untung investasinya,” ungkap Sandiaga.

Komnas HAM Harap Laporannya Tak ‘Dicueki’ Presiden Jokowi

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Choirul Anam, berharap laporan tahunan yang berkaitan catatan lembaganya juga menjadi catatan serius dan bekal untuk perbaikan oleh pemerintah.

Terlebih, Presiden Jokowi terpilih kembali di periode kedua dan menjadi basis penting dalam penegakan hukum dan HAM.

“Jadi kalau memilih menteri, kami berharap salah satunya adalah informasi yang disajikan oleh Komnas HAM dalam laporan tahunannya dijadikan rujukan,” kata Choirul di Kantor Komnas HAM saat acara ‘Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2018’, Rabu (7/8/2019).

Dia menuturkan, laporan Komnas HAM adalah faktual dan mencerminkan kondisi HAM berdasarkan pengaduan realitas publik dan ekspektasi publik.

“Nah indikator paling dekat adalah pidato presiden 16 Agustus besok. Kami berharap laporan yang kami sajikan menjadi topik dalan pidato presiden karena itu yang akan jadi agenda kenegaraan,” ujar dia.

Komnas juga terus mengingatkan presiden di forum pidato publik bahwa dia mengatakan tidak ada beban dalam penegakan HAM.

Ketika mengatakan tidak ada beban, Komnas terngiang dengan pertemuan pada bulan Juni 2018 lalu dengan presiden.

“Walaupun sifatnya ucapan tidak tertulis, ada dua kasus, yaitu Papua dan kasus Aceh. Itu kami maknai tidak ada beban dalam konteks seperti itu,” katanya.

Maka itu, dalam langkah ini disamping sebagai isu strategis, Komnas juga mengingatkan presiden khususnya di periode kedua agar kasus pelanggaran HAM yang berat dapat diselesaikan.

Komnas HAM Nilai Persoalan Kemanusiaan Luput dari Perhatian Pemerintah

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Komisioner Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab, menilai prioritas pemerintah di tahun 2018 lebih menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur daripada HAM.

“Kami melihat ada persoalan lain konteks HAM yang luput dari perhatian pemerintah,” kata Amiruddin di kantor Komnas HAM Jakarta saat acara Peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2018, Rabu (7/8/2019).

Ia berharap kabinet Jokowi-Ma’ruf ke depan betul-betul menjadikan HAM sebagai tolok ukur pencapaian kinerja.

“Karena tidak bernilai banyak jika suatu upaya pemerintah itu tidak mampu memenuhi HAM atau menimbulkan problem baru di bidang hak asasi manusia,” ujarnya.

Komnas HAM menilai, ada beberapa permasalahan HAM yang tidak mendapat perhatian negara. Pertama, pemerintah mesti memberikan ruang pada kebebasan berekspresi. Menurut dia, kebebasan berekspresi tidak boleh terancam bagi pihak mana pun, sementara kewajiban pemerintah luput dari perhatian.

“Kedua, terabaikannya hak dari masyarakat yang berhubungan dengan sengketa lahan atau konflik agraria. Ini banyak terjadi terutama di proyek besar, untuk itu perlu dalam perhatian ke depan,” ujarnya.

Ketiga, Komnas juga melihat ada kelompok yang sepertinya terus-menerus mendapat gangguan. Komnas HAM berharap ke depan pemerintah memberikan ruang dan setara dengan yang lain.

Keempat, soal kepolisian, Komnas HAM terus-menerus konstan mendapat pengaduan masyarakat tentang keberatan masyarakat, atau komplain masyarakat terhadap pelayanan kepolisian terutama menangani laporan ke polisi. Di antara keluhan itu adalah penyidikan yang lama dan panjang.

“Selain itu juga ada laporan yang masuk ke kita yang menjadi perhatian kita. Masih terjadi tindakan kekerasan oleh aparat kepolisian dalam menangani proses penegakan hukum dalam rangka penangkapan dan penyidikan,” ujarnya.

Sebelum pelantikan kabinet pada 22 Oktober mendatang, Komnas HAM ingin lebih awal mengingatkan kepada pemerintah bahwa persoalan HAM harus mendapatkan perhatian yang lebih oleh kabinet. Sebab, HAM adalah perintah konstitusi dan undang-undang.

“Jika HAM diabaikan, maka kita terus-menerus akan menghadapi persoalan HAM yang tak kunjung selesai,” tuturnya.

Catatan Komnas HAM untuk Rezim Jokowi: Aparat Represif Hingga Tudingan Makar

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengeluarkan laporan tahunan berlatar belakang kebijakan Presiden Jokowi dalam mendorong pembangunan infrastruktur dan investasi.

Komisioner Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab, mengatakan reformasi hukum belum ditujukan untuk perlindungan dan penghormatan hak-hak warga negara.

Ia menilai ketika pemerintah memacu pertumbuhan investasi dan pembangunan infrastruktur, hak asasi manusia tidak menjadi fokus utama. Hal itu dapat terlihat dari beberapa poin, pertama, kebebasan berekspresi dan berpendapat yang menimbulkan persoaIan lain, yaitu melahirkan proses hukum terhadap gagasan yang berseberangan dengan mayoritas atau kekuasaan.

“Salah satu contohnya adanya tindakan vigilantisme atau main hakim sendiri dengan melakukan razia buku yang dianggap menganut paham radikalisme,” kata Amiruddin di kantor Komnas HAM, Rabu (7/8/2019).

Kedua, percepatan investasi dan infrastruktur berpotensi memunculkan konflik antara pemilik modal dengan warga. Rezim pertumbuhan memunculkan terjadinya kekerasan terhadap kelompok atau warga atau individu yang dianggap atau dipersepsikan sebagai penghambat pembangunan.

“Ini dapat dilihat dari banyaknya konflik lahan yang melibatkan perusahaan perkebunan dengan warga. Warga dengan perusahaan dalam pembangunan infrastruktur seperti pembangunan bendungan, pembangkit listrik dan jalan tol,” katanya.

Ketiga, kelompok-kelompok yang menyuarakan kemerdekaan dicap sebagai kelompok yang mekakukan makar.

Keempat, penggunaan kekerasan oleh kelompok masyarakat juga ditujukan kepada kelompok-kelompok minoritas. Komnas menduga tindakan aparat kepolisian cenderung membenarkan tindakan salah satu kelompok dengan alasan untuk melindungi keselamatan kelompok lain.

Komnas HAM juga menuding pemerintah daerah dinilainya juga cenderung membiarkan terjadi diskriminasi melalui kebijakannya.

Kelima, sejatinya dalam negara demokrasi, aparat kepolisian bertugas untuk penegakan hukum, menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan warga masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, aparat kepolisian memproses kasus penghinaan presiden meskipun tidak ada laporan pengaduan dari presiden secara langsung.

Selain itu dalam penegakan hukum, kata Amiruddin, aparat kepolisian dianggap lebih responsif dalam menangani kasus dugaan terorisme dibandingkan dalam pengungkapan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan yang terjadi pada 2017.

Keenam, dalam penanganan kasus pidana, aparat kepolisian juga masih menggunakan cara-cara represif dalam mengungkap sebuah kasus. Aparat kepolisian dalam menangkap para pelaku kejahatan masih dengan cara menembak pelaku.