JAKARTA (Jurnalislam.com) – Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Choirul Anam, berharap laporan tahunan yang berkaitan catatan lembaganya juga menjadi catatan serius dan bekal untuk perbaikan oleh pemerintah.
Terlebih, Presiden Jokowi terpilih kembali di periode kedua dan menjadi basis penting dalam penegakan hukum dan HAM.
“Jadi kalau memilih menteri, kami berharap salah satunya adalah informasi yang disajikan oleh Komnas HAM dalam laporan tahunannya dijadikan rujukan,” kata Choirul di Kantor Komnas HAM saat acara ‘Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2018’, Rabu (7/8/2019).
Dia menuturkan, laporan Komnas HAM adalah faktual dan mencerminkan kondisi HAM berdasarkan pengaduan realitas publik dan ekspektasi publik.
“Nah indikator paling dekat adalah pidato presiden 16 Agustus besok. Kami berharap laporan yang kami sajikan menjadi topik dalan pidato presiden karena itu yang akan jadi agenda kenegaraan,” ujar dia.
Komnas juga terus mengingatkan presiden di forum pidato publik bahwa dia mengatakan tidak ada beban dalam penegakan HAM.
Ketika mengatakan tidak ada beban, Komnas terngiang dengan pertemuan pada bulan Juni 2018 lalu dengan presiden.
“Walaupun sifatnya ucapan tidak tertulis, ada dua kasus, yaitu Papua dan kasus Aceh. Itu kami maknai tidak ada beban dalam konteks seperti itu,” katanya.
Maka itu, dalam langkah ini disamping sebagai isu strategis, Komnas juga mengingatkan presiden khususnya di periode kedua agar kasus pelanggaran HAM yang berat dapat diselesaikan.
