Usai Tampilkan Tarian Erotis, Tempat Karaoke Ini Minta Maaf

Reporter: Arie Ristyan

SUKOHARJO (Jurnalislam.com) – Manajer Bima Karaoke and Lounge Solo Baru, Krisdian Decky Gunadi berjanji tidak akan menampilkan tarian erotis di tempatnya. Hal itu menyusul protes keras dari umat Islam Soloraya.

“Dengan ini saya menyatakan bahwa kami tidak akan menyelenggarakan atau menampilkan tarian-tarian yang bersifat erotis,” tulis Dedi dalam pernyataannya di Ruko Solo Baru Blok HC no 19, Madegondo, Solo Baru, Sukoharjo, Jumat (6/9/2019).

“Sebagaimana yang dilaporkan dan akan berhati hati dalam mempublikasikan suatu acara,” lanjutnya.

Surat permohonan maaf Bima Karaoke

Sebelumnya, Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) melakukan audensi dengan pihak Bima Karaoke di Polsek Grogol, Sukoharjo setelah tempat hiburan malam tersebut dinilai melanggar aturan.

Menanggapi hal itu, Humas LUIS Endro Sudarsono berharap peringatan kedua itu bisa memperketat pengawasan maupun evaluasi ijin Opera dari pemerintah dan pihak kepolisian.

“Jangan sampai Bima Karaoke berbuat sesuatu diluar ijin usaha yang diberikan baik menyangkut jam Opera maupun jenis even yang diselenggarakan,” ungkapnya di Solo, Sabtu (7/9/2019).

Diketahui, Bima Karaoke sendiri pernah mendapatkan teguran dan protes serupa dari elemen umat Islam Surakarta pada tahun 2016. Karena terbukti menampilkan tarian-tarian erotis yang tidak sesuai dengan ijin usaha.

Sulit Dapatkan Air Bersih, Mega Bintang Bantu 10 Tanki di Wonogiri

Reporter: Arie Ristyan

WONOGIRI (Jurnalislam.com) – Sulitnya mendapatkan air bersih saat kemarau panjang membuat keluarga besar Mega Bintang, menggelar aksi bakti sosial di wilayah kekeringan desa Ngargoharjo, Giritontro, Wonogiri, Jumat (6/9/2019).

Aksi pemberian air bersih ini disambut baik oleh tokoh masyarakat desa setempat yang mewakili Kepala Desa yang berhalangan hadir.

Bantuan disampaikan oleh kordinator Mega Bintang Wonogiri Anding Sukiman dan disaksikan oleh Mudrick SM Sangidu di Balai Desa Ngargoharjo.

“Sebelumnya, keluarga Mega Bintang juga sudah mengadakan program air bersih di Desa Banaran kecamatan Pracimantoro Wonogiri yang sampai saat ini masih berfungsi dengan baik,” kata Anding kepada jurniscom disela-sela aksi.

Bantuan yang diberikan saat ini sebanyak 10 tanki air bersih yang dibagikan kepada dusun-dusun yang membutuhkan.

Muslimah Bima Peduli Kembali Salurkan Bantuan Untuk Muslim Uganda

Redaktur: Mazaya

BIMA (Jurnalislam.com) – Muslimah Bima Peduli (MBP) kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk saudara muslim di Uganda Afrika.

Bantuan langsung diserahkan oleh relawan yang bekerja sama dengan MBP, Rabu (7/9/019).

Ketua Muslimah Bima Peduli Parmila Zulfadiyanti menyatakan bahwa Muslimah Bima Peduli kembali bisa menyalurkan bantuan untuk saudara muslim kita yang berada di Uganda – Afrika.

“Bantuan ini adalah bantuan kemanusiaan untuk tahun yang kedua yang kami salurkan, setelah bantuan tahap pertama disalurkan, kami juga melihat keadaan mereka masih memprihatinkan dan sangat butuh bantuan,”katanya.

Untuk bantuan yang kedua ini, MBP memberikan bantuan berupa pembangunan sekolah sederhana, pembelian perlengkapan sekolah untuk anak-anak yatim, pembagian paket sembako untuk kaum dhuafa.

“Selain itu, untuk Idul Adha kemarin kami juga menyalurkan hewan qurban untuk kaum muslim disana,” tambahnya.

Selain bantuan untuk muslim Uganda, MBP juga masih menyalurkan bantuan untuk kaum muslimin dan anak-anak yatim di Palestina.

“Harapannya supaya kaum muslim disana bisa terbantu dan mereka bisa merasakan kehidupan yang layak sebagaimana kaum muslim pada umumnya, kemudian kembali bisa melihat keceriaan dari anak-anak yatim karena mereka bisa kembali bersekolah seperti biasanya,” pungkasnya.

Kontributor Bima

 

FUI Bima Kecam Disertasi Abdul Aziz yang Halalkan Zina

Redaktur: Mazaya

BIMA(Jurnalislam.com)–Forum Ummat Islam (FUI) Bima bersama ormas yang berada di Kota Bima, menyampaikan pernyataan sikap di Kantor Sekretariat FUI Gajah Mada.

 

Hal ini terkait Disertasi bertema hubungan seksual di luar nikah yang beberapa hari ini heboh di kalangan masyarakat.Bima, Rabu, (04/09/2019).

 

Ketua FUI Bima, Ustaz Asikin menyampaikan bahwa ada beberapa poin keputusan yang di sampaikan berkaitan dengan disertasi ‘konsep milku al-yamin Muhammad Syahrur sebagai keabsahan hubungan seksual nonmarital’ oleh Abdul Aziz, mahasiswa S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyajarta.

 

“Kami ummat Islam Bima mendukung penuh pernyataan MUI pusat, terkaid disertasi konsep milku al-yamin Muhammad Syahrur sebagai keabsahan hubungan seksual nonmarital’ oleh Abdul Aziz, mahasiswa S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyajarta. Karena melanggar syari’at Islam dan nilai Pancasila,” kata Asikin.

 

Umat Islam Bima juga menolak keras hasil disertasi tersebut karena merusak moral umat dan sesat mendekatkan.

 

Terakhir Ustadz Asikin menyampaikan kami imbau kepada seluruh umat Islam agar tidak mengikuti apa yang dituliskan Abdul Aziz.

 

Reporter: Saad

 

Tanggapan Cendekiawan Aceh Terhadap Disertasi Halalkan Zina

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

BANDA ACEH (jurnalislam.com)-Ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Aceh Dr. Tgk. Muhammad Yusran Hadi ikut memberikan tanggapan terkait disertasi kontroversial Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta Abdul Azis.

Disertasi tersebut akan digunakan Abdul Aziz untuk meraih gelar doktor berjudul “Konsep Milk al-Yamin Muhammad Syahrur Sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Nonmarital” yang membolehkan hubungan seksual tanpa nikah.

Berikut 12 poin yang menjadi catatan penting Dr Muhammad Yusran terkait disertasi milik Abdul Aziz.

Pertama; Menolak dan mengecam disertasi tersebut. Pemikiran dalam disertasi ini telah menyimpang dari ajaran Islam dan membuat resah umat Islam sehingga menimbulkan penolakan dan kecaman keras dari umat Islam.

Disertasi ini merupakan salah satu bukti dan contoh pemikiran liberal yang menyesatkan berkembang di UIN Sunan Kalija Jogja. Sepatutnya disertasi yang ditulis oleh seorang muslim sesuai dengan Islam dan memperkuat keimanannya serta bermanfaat bagi agama dan umat Islam.

Kedua: Menyayangkan dan menyesalkan pihak UIN Jogja, khususnya para promotor dan penguji disertasi, yang telah meloloskan dan meluluskan disertasi ini sejak awal ujian proposal sampai ujian sidang munaqasyah dengan nilai sangat memuaskan.

Sepatutnya disertasi ini ditolak sejak dari awal ujian proposal, karena tidak ilmiah dan menyimpang dari hukum Islam. Selain itu, membahayakan kehidupan rumah tangga dan merusak moral generasi bangsa. Ini level S3.

Kok bisa diloloskan dan diluluskan disertasi yang ngawur dan tidak ilmiah seperti ini? Ada apa ini? Sangat mengherankan. Ini kesalahan dan tanggung jawab pihak UIN Jogja, khususnya para promotor dan penguji, yang telah meloloskan dan meluluskan doktor yang menghalalkan zina sehingga menjadi populer saat ini dengan sebutan “doktor zina”.

Ketiga: Disertasi ini telah menyimpulkan bahwa hubungan seksual di luar nikah (nonmarital) adalah boleh dan tidak melanggar syariat, dengan dalih konsep milk al-yamin dalam Alqur’an dipakai untuk konteks zaman sekarang mengikuti konsep pemikiran tokoh liberal Syiria Muhammad Syahrur, dengan batasan tertentu yaitu dilakukan dengan suka sama suka, bukan sedarah, dewasa, dan dilakukan di tempat privat (bukan tempat umum). Kesimpulan ini bertentangan dengan Alqur’an, as-Sunnah, dan ijma’. Maka pemikiran disertasi ini telah menyimpang dari Islam. Dengan kata lain, sesat dan menyesatkan.

Majelis Mujahidin Tantang Debat Terbuka Abdul Aziz dan Promotornya di UIN Sunan Kalijaga

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

YOGYAKARTA (Jurnalislam.com)- Ketua Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin ustaz Irfan S Awwas menegaskan disertasi kontroversial Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta Abdul Aziz bertentangan dengan syariat Islam dan bisa menyebabkan seorang muslim keluar dari agama Islam atau murtad.

Dalam disertasi berjudul “Konsep Milk Al-Yamin Muhammad Syahrur sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Non Marital” Abdul Aziz menyebut hubungan seks diluar pernikahan diperbolehkam secara agama namun dengan beberapa syarat diantaranya tidak melakukan hubungan badan di tempat terbuka.

“Konsep milk al yamin seperti tersebut di atas telah menghalalkan zina yang diharamkan oleh Allah, Perbuatan menghalalkan sesuatu yang haram, maka pelakunya telah murtad dari Islam,” katanya dalam pesan siar yang diterima Jurniscom, Kamis, (5/9/2019).

Lebih lanjut, ustaz Irfan menilai konsep milk al yamin versi Muhamad Syahrur yang diadopsi oleh Abdul Azis mengarah kepada praktik kehidupan seks bebas dan merupakan upaya menyebarkan paham sesat dan menyesalkan melalui karya ilmiah.

“Hal ini sangal berbahaya karena bertentangan dengan Syariat Islam, serta norma hukum yang berlaku di lndonesia antara lain yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974,” ujarnya.

“Sehingga dapat merusak sendi sendi moral kehidupan keluarga dan mengancam masa depan generasi muda,” imbuhnya.

Untuk itu, ustaz Irfan menegaskan bahwa Majelis Mujahidin menolak keras konsep milk al yamin Abdul Aziz.

Ia bahkan siap melakukan debat terbuka secara ilmiyah dengan Abdul Aziz maupun tim penguji dan promotor dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

“Sebagai upaya menjernihkan persoalan pemikiran liberalisasi ajaran Islam dan ghazwul fikri (perusakan pemikiran Islam) yang massif terjadi di Universilas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta,” tandasnya.

Wiranto dan Moeldoko Dinilai Bersilangan Soal Keterlibatan Asing di Papua

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)- Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto bersebrangan dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko perihal penanganan kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Wiranto menyampaikan tidak perlu campur tangan asing dalam menangani Papua, sedangkan Moeldoko berharap AS ikut mendukung kedaulatan NKRI.

Pengamat intelijen dan terorisme Harits Abu Ulya mengatakan kedua orang tersebut tengah berebut kepentingan atas kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

“Makelar berebut. Kan kemarin saya udah bilang, lagi bingung singkronisasi dua kepentingan yakni blok China vs blok Amerika,” ungkap Haris kepada Jurnalislam.com, Kamis (05/09/2019).

Dia mempertanyakan perihal pernyataan istana yang meminta dukungan AS untuk menjaga kedaulatan Papua.

Menurutnya, AS tidak memiliki urgensi terhadap NKRI dan tidak boleh campur tangan perihal kerusuhan di tanah Papua.

“Kenapa harus minta dukungan AS soal menjaga kadaulatan? Apakah kedaulatan Indonesia atas Papua begitu lemah hingga perlu dukungan pihak asing? Aneh!” tegas Harits.

Menurutnya, kerusuhan yang terjadi di Papua telah membukakan mata orang-orang yang tulus mencintai dan mengabdi untuk NKRI tentang apa yang sebenarnya terjadi.

“Publik bisa mengkaji dengan cermat produk-produk kebijakan politik yang keluar dari Istana. Baik yang tertulis maupun secara verbal yang disampaikan oleh Presiden, Menko Polhukam, Kepala KSP, pimpinan TNI, Polri dan orang-orang di lingkaran kekuasaan soal Papua via beragam media,” tandas Harits.

Lingkaran istana tampaknya tidak kompak soal mekanisme terbaik dalam menyelesaikan kerusuhan di tanah Papua.

Moeldoko berharap bantuan Amerika, sementara Wiranto menyebut bantuan asing tidak diperlukan.

Belakangan, Moeldoko mengklarifikasi pernyataannya.

Dia menegaskan, saat bertemu dengan Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, David R Stilwell, sama sekali tidak ada permintaan dukungan kepada Amerika soal Papua.

“Saat itu, yang saya sampaikan adalah kita ingin sama-sama menjaga situasi yang baik, situasi yang stabil, karena semua negara memiliki kepentingan yang sama,” ujar mantan Panglima TNI ini.

Pengamat: Pemerintah Terlihat Gagap Hadapi Masalah Papua

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Pemerintah saat ini dinilai tidak mampu menghadapi problem yang terjadi di Papua dan Papua Barat.

Hal itu tampak dari pernyataan Menko Polhukam Wiranto dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang bersebrangan dalam menangani permasalahan di tanah Papua.

“Produk kebijakan politik rezim Jokowi benar-benar terlihat gagap akut menghadapi problem Papua. Ada jejak Indonesia tidak berdaulat sepenuhnya atas setiap jengkal wilayah NKRI wabil khusus Papua,” kata pengamat intelijen Harits Abu Ulya kepada Jurnalislam.com, Kamis (05/09/2019).

Menurutnya, ketegasan dan supremasi hukum terhadap perusuh di Papua hanya sayup-sayup terdengar.

Ketegasan di lapangan oleh aparat TNI untuk mewujudkan kedaulatan dengan memastikan pertahanan dan keamanan di wilayah Papua juga gagap karena dibayang-bayangi isu HAM.

“Di forum internasional dengan doktrin politik luar negeri “bebas dan aktif” juga terlihat Indonesia tampil tapi tidak tampak sebagai negara yang berdaulat dan justru tampak kedodoran untuk mengcounter semua propaganda yang mendiskriditkan Indonesia soal Papua,” jelas Harits.

Papua dan Papua Barat adalah wilayah yang sangat strategis dari berbagai aspek, membuat banyak negara besar punya kepentingan. Amerika Serikat sejak lama telah menjadi “mitra” penting soal Papua, dan kemitraan ini tidak gratis alias ada banyak kompensasi.

“Demikian juga bagi negara rival Amerika seperti Eropa dan khususnya adalah China (RRT), Papua juga “berlian” penting bagi mereka,” tutup Harits.

Lingkaran istana tampaknya tidak kompak soal mekanisme terbaik dalam menyelesaikan kerusuhan di tanah Papua.

Moeldoko berharap bantuan Amerika, sementara Wiranto menyebut bantuan asing tidak diperlukan.

Belakangan, Moeldoko mengklarifikasi pernyataannya.

Dia menegaskan, saat bertemu dengan Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, David R Stilwell, sama sekali tidak ada permintaan dukungan kepada Amerika soal Papua.

“Saat itu, yang saya sampaikan adalah kita ingin sama-sama menjaga situasi yang baik, situasi yang stabil, karena semua negara memiliki kepentingan yang sama,” ujar mantan Panglima TNI ini.

TNI Persiapkan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat di Indonesia Timur

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI 2019 diadakan di Sentani dan Wamena, dimaksudkan untuk Kesiapsiagaan Pasukan PPRC di wilayah Indonesia Timur.

 

“Latihan ini adalah untuk meningkatan profesionalitas dari prajurit TNI. Latihan tahun ini diadakan di bawah pembinaan Divisi-2 Kostrad yang bermarkas di Malang, Jawa Timur,” kata Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto usai menyaksikan secara langsung Latihan Kesiapsiagaan PPRC TNI Tahun 2019 di Lanud Silas Papare Sentani, Jayapura, Papua, melalui siaran pers yang diterima redaksi Jurnalislam.com, Kamis (05/09/2019).

 

Latihan PPRC TNI 2019 bertema “Divisi 2 Kostrad Melaksanakan Operasi Linud di Wilayah Papua Dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok TNI” bertujuan  meningkatkan kemampuan dan keterampilan prajurit dalam melaksanakan operasi.

 

Latihan PPRC TNI juga untuk menguji konsep rencana operasi yang telah direvisi sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan Komandan PPRC TNI dan Staf dalam rangka mengantisipasi dan merespon kemungkinan kontijensi yang timbul di wilayah tertentu sesuai rencana operasi.

 

Di Sentani, unit PPRC yang diterjunkan sejumlah 92 prajurit dari Batalyon Infanteri (Yonif) Para Raider 501/Bajra Yudha dalam tiga kali penerjunan dari Pesawat Angkut C-130 Hercules. Dan di Wamena diterjunkan sebanyak 64 prajurit.

 

“Latihan dipimpin langsung oleh Pangdivif 3 Kostrad Mayjen TNI Achmad Marzuki. Alhamdulillah semua berlangsung dengan lancar, aman dan tujuan dari latihan ini tercapai. Saya bersama Kapolri telah memantau situasi di Jayapura,” kata Panglima TNI.

 

Ia menjelaskan pula, kalau kondisi Jayapura aman dan kondusif, pihaknya akan segera melakukan rehabilitasi di kota itu. Ia mengharapkan seluruh kegiatan masyarakat dan perekenomian segera pulih.

MUI Minta Pemerintah Libatkan Tokoh Agama dan Adat Selesaikan Masalah Papua

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Waketum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa’adi menyampaikan beberapa hal atas masalah Papua. Dia ingin ada dialog antara pemerintah pusat dengan dengan pemerintah daerah.

“Dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat yang menjadi representasi masyarakat Papua,” kata Zainut kepada Jurnalislam.com Kamis, (05/09/2019).

Menurutnya, dialog antara dua unsur itu bisa sebagai solusi dan pemecahan masalah. Terutama untuk dapat mengakomodasi aspirasi seluruh kelompok kepentingan di Papua. Zainut mengatakan urgensi ini penting, sebab dibutuhkan solusi yang adil, manusiawi, komprehensif dan bermartabat.

“MUI juga meminta kepada masyarakat untuk ikut membantu menjaga suasana aman dan damai di Papua,” kata dia.

Pengawalan ini lebih khusus untuk menghalau provokasi pihak asing kepada masyarakat. Menyampaikan fakta yang otomatis menghalau hoaks dan provokasi. Dengan demikian, suasana menjadi dingin.

Selain itu, MUI juga meminta pemerintah mengambil langkah-langkah bijak dan tegas. Komprehensif, kata dia, baik melalui pendekatan dialog sosiokultural (sosial budaya) maupun penegakan hukum dan HAM.

“Masalah Papua harus ditangani secara serius dan hati-hati dengan mencari solusi yang komprehesif sehingga tidak menimbulkan ekses negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Zainut.

Kepada Kepolisian dan TNI, MUI memberikan apresiasi.

Sebab merekalah yang selama ini membuat suasana menjadi kondusif.

Selanjutnya MUI meminta kepada kepolisian untuk menangkap dan memproses hukum kelompok yang memicu kerusuhan atas tindakan rasis terhadap masyarakat Papua.

“Termasuk terhadap aktor intelektual dan provokator kerusuhan yang ingin memecah belah masyarakat Papua,” ujar dia.