MUI : Kebijakan Dedi Soal Budaya Ganggu Keharmonisan

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menemukan beberapa penyimpangan dalam kebijakan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. Hal tersebut diungkapkan Ketua MUI Pusat, KH Makruf Amin setelah mengirim tim investigasi ke Purwakarta guna menyelidiki paham yang dikembangkan Dedi Mulyadi dan memantau apa yang sebenarnya terjadi di Kota Tasbeh itu.

Investigasi MUI menemukan berbagai penyimpangan kebijakan oleh Dedi Mulyadi, diantaranya pembuatan patung-patung yang bernuansa Hindu Bali.

Kyai Makruf menilai, kebijakan Bupati Purwakarta soal budaya dapat menganggu keharmonisan masyarakat.

“Dia punya paham boleh saja. Tapi jangan menggunakan kekuasaan bupati unuk mengembangkan pahamnya. Ini juga dapat menyulut konflik,” ujarnya dikutip Islampos, Kamis (10/12/2015).

Menurutnya, budaya boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan agama masyarakatnya.

Sebelumnya, MUI Purwakarta telah mengirim surat mediasi yang ditujukan kepada Purwakarta Dedi Mulyadi, 15 Oktober 2015 lalu. Surat tersebut untuk merespon kebijakan Bupati Purwakarta yang dinilai kontroversial dan dikeluhkan masyarakat, khususnya di kalangan ulama, ormas Islam, tokoh agama, dan pimpinan Pondok Pesantren di Kabupaten Purwakarta.

“Perlu adanya komunikasi yang intens antara bupati, para ulama, dan budayawan, agar terjadi keseimbangan antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai budaya, juga ada keseimbangan antara pembangunan fisik dan non fisik, sesuai dengan amanat UUD 1945,” kata Ketua MUI Purwakarta KH. Abun Bunyamin.

Ally | Jurnalislam | Islampos

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.