JAKARTA (Jurnalislam.com) – Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Siane Indriani mengecam keras penangkapan semena-mena dan tanpa surat pemberitahuan terhadap dua warga Poso atas nama Farid Makruf dan Ahmad Wahyono beberapa waktu lalu.
“Densus 88 Harus stop praktek penghilangan paksa atas nama terduga terorisme,” kata Siane melalui keterangan tertulisnya, Rabu (17/12/2014)
Siane menjelaskan Farid tidak pulang sejak 8 Desember 2014, ketika berjualan di Pasar Tinombo Poso. Sementara,ada saksi yang melihat Farid disergap dan dimasukkan ke mobil beserta motornya secara kasar hingga satu sendal jepitnya tertinggal.
“Hingga kini istri dan tiga anaknya yang masih kecil sering menangis mencari kabar dimana Farid berada. Karena, tidak ada surat penangkapan maupun pemberitahuan kepada pihak keluarga,” ungkapnya.
Lanjut Siane, belakangan katanya baru ada kabar bahwa Farid ditangkap Detasemen Khusus (Densus).”Padahal bukan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO),” tuturnya
Sementara itu, Ahmad Wahyono ditangkap di Jalan Pulau Seram, 10 Desember 2014, juga tanpa surat pemberitahuan.
“Atas dua kejadian ini Komnas HAM mengecam keras aksi-aksi brutal Densus yang terus menerus dilakukan. Praktek-praktek ini sama dengan penghilangan orang secara paksa,” papar Siane.
Selama ini, kata Siane, sudah ratusan orang ditangkap tanpa pemberitahuan dan sebagian besar mengalami penyiksaan. Lebih dari 110 orang ditembak mati sebelum menjalani proses hukum.
“Tuduhan terlibat dalam aksie terorisme dipakai sebagai alasan untuk menyiksa dan menculik orang karena dengan dalih berbahaya. Cara-cara semacam ini seharusnya diakhiri karena melanggar hukum dan HAM,” terangnya.
Menurut Siane, Densus 88 Antiteror Mabes Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) seharusnya menghentikan cara kekerasan atas nama terorisme.
“Banyak fakta yang ternyata salah tangkap dan tidak bisa dibuktikan, karena sudah telanjur tewas dalam penangkapan tanpa perlawanan,” pungkasnya. (amaif/kiblat)
