TAWANGMANGU (Jurnalislam.com)- Ketua PP Muhammadiyah bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas menegaskan problem utama bangsa Indonesia bukanlah radikalisme.
Salah satu alasannya karena tidak jelasnya maksud dari radikalisme itu sendiri.
Karenanya, ia meminta pemerintah untuk mengundang pihak terkait untuk melakukan evaluasi terkait persoalan radikalisme.
“Nah sebaliknya konsep radikalisme yang sekarang semakin tidak jelas itu pemerintah stop dulu, evaluasi semua kalangan kemudian diundang, duduk bersama, apakah akan tetap mengunakan istilah radikalisme itu,” kata Busyro kepada Jurnalislam.com dalam acara madrasah kader advokat dan para Legal LBH Muhammadiyah angkatan 1/2019 di Grand Hotel, Tawangmangu, Sabtu, (16/11/2019) siang.
Ia meminta definisi radikalisme itu sendiri harus diperjelas, khususnya hal ini kini menjadi narasi tunggal pemerintah.
“Apapun definisi radikal itu yang itu perlu dipertajam dan diperjelas, tapi problem bangsa ini bukanlah radikalisme sebagaimana yang menurut narasi tunggal dari pemerintah,” pungkasnya.
