Kabul: Antisipasi Afghanistan dalam Strategi Baru Donald Trump

21 Agustus 2017
Kabul: Antisipasi Afghanistan dalam Strategi Baru Donald Trump

KABUL (Jurnalislam.com) – Sisi-sisi yang berperang di Afghanistan tetap bersiap mengntisipasi saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan strategi perangnya menyusul pertemuan tingkat tinggi dengan tim keamanannya pada hari Jumat, Anadolu Agency melaporkan Ahad (20/8/2017).

Pemerintah Kabul yang didukung AS dan sekutunya optimis tentang peningkatan jumlah tentara Amerika di negara tersebut untuk mengatasi kelompok mujahidin yang tangguh, sementara Taliban sendiri memperingatkan Washington atas tindakan ini.

Trump bergabung dalam pertemuan Camp David bersama Wakil Presiden Mike Pence, Menteri Pertahanan James Mattis, Sekretaris Negara Rex Tillerson, Direktur CIA Mike Pompeo dan Penasihat Keamanan Nasional H.R. McMaster.

“Presiden sedang mempelajari dan mempertimbangkan pilihannya dan akan mengumumkan kepada rakyat Amerika, kepada sekutu dan mitra kami, dan kepada dunia pada saat yang tepat,” kata Sekretaris Jenderal Gedung Putih Sarah Sanders kepada wartawan setelah pertemuan tersebut.

Di Afghanistan, gelombang pasukan yang mungkin terjadi mendapat beragam tanggapan.

Pada bulan Maret tahun ini, Salahuddin Rabbani, menteri luar negeri Afghanistan telah mengatakan bahwa pasukan tambahan akan membantu memperbaiki situasi di Afghanistan.

Pemerintah boneka Kabul menginginkan AS untuk lebih melengkapi Pasukan Pertahanan dan Keamanan Nasional Afganistan (the Afghan National Defence and Security Forces-ANDSF), khususnya Angkatan Udara Afghanistan (the Afghan Air Force-AAF) yang baru lahir.

Kemungkinan lebih banyak pasukan tersebut didasarkan pada rekomendasi Jenderal John W. Nicholson, komandan pasukan militer internasional pimpinan Amerika di Afghanistan, mengenai kebutuhan lebih banyak tentara.

“Beberapa ribu pasukan lagi masih dibutuhkan untuk mendukung tentara Afghanistan lebih efektif. “Kami kekurangan beberapa ribu,” katanya kepada Komite Angkatan Bersenjata Senat (the Senate Armed Services Committee) awal tahun ini.

Ada sekitar 13.300 tentara asing yang ditempatkan di Afghanistan, 8.400 di antaranya adalah warga Amerika.

Tidak semua pihak puas dengan strategi ini. Mohsin Rehmani, seorang politisi Independen Afganistan, agak skeptis.

“Apa yang telah dicapai AS dengan lebih dari 100.000 tentara di lapangan dalam 15 tahun terakhir?,” katanya berbicara dengan Anadolu Agency. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa sesuai dengan Perjanjian Keamanan Bilateral (the Bilateral Security Agreement-BSA), Washington harus bertanggung jawab atas melonjaknya terorisme di Afghanistan. “Mereka [Amerika] memiliki rencana dan agenda sendiri di Afghanistan”, katanya.

Mohammad Sarwar Usmani, seorang anggota parlemen, seperti banyak warga Afghanistan lainnya percaya bahwa akar permasalahannya terletak di Pakistan. “Jika AS benar-benar khawatir dan ingin mengekang jihadis, mereka seharusnya menghilangkan tempat-tempat suci para mujahidin di Pakistan”.

Laporan dari Washington menunjukkan bahwa Presiden Trump juga mendapat sejumlah proposal yang diajukan tentang sikap yang lebih keras terhadap Pakistan karena dituduh mendukung Jaringan Haqqani yang sengit dan gagal menutup tempat-tempat penting Taliban Afghanistan, tuduhan yang dibantah Islamabad.

Dalam sebuah surat terbuka kepada presiden AS awal pekan ini, Taliban telah memerintahkan  penarikan pasukan asing secara keseluruhan.

“Jika Anda [Presiden Trump] gagal memenangkan perang Afghanistan dengan pasukan AS dan NATO yang disiplin, memiliki teknologi maju, jenderal militer berpengalaman, banyak strategi dan ekonomi yang hebat, Anda tidak akan pernah bisa memenangkannya dengan tentara bayaran, perusahaan kontraktor terkenal ataupun antek-antek yang tidak bermoral ,” kata surat Taliban tersebut.

Pernyataan tersebut jelas-jelas mengacu pada usulan Erik Prince, pendiri perusahaan kontraktor militer Blackwater sebelumnya, untuk menggantikan pasukan AS di Afghanistan dengan tentara bayaran.

Pemimpin mujahidin Veteran Afghanistan Gulbuddin Hekmatyar – yang menandatangani kesepakatan damai dengan pemerintah boneka Afghanistan pada bulan September tahun lalu – juga melawan pengiriman gelombang pasukan.

Berbicara kepada sekelompok wartawan asing di kantornya di Kabul barat awal bulan ini, Hekmatyar membandingkan jalan buntu di medan perang di Afghanistan saat ini dengan hari-hari terakhir rezim yang didukung Soviet di negara tersebut pada akhir 1980an.

Dia mendesak sekutu asing pemerintah Kabul untuk tidak mempercayai elemen pro-Teheran dan pro-Moskow di negara tersebut.

“Faktanya adalah bahwa Perang Afghanistan tidak dapat dimenangkan dengan penempatan pasukan asing tambahan atau dengan strategi perang saat ini,” katanya, menambahkan bahwa kemenangan dalam hal ini memerlukan perubahan dalam strategi perang dan struktur angkatan bersenjata.

Pada tahun ke-16, konflik bersenjata di Afghanistan yang dimulai dengan jatuhnya pemerintahan Taliban di akhir tahun 2001 dengan invasi pasukan multinasional hingga menyebabkan puluhan ribu nyawa di negara tersebut secara harfiah berperang sejak invasi Soviet pada tahun 1979.

Pasukan Pertahanan dan Keamanan Afganistan (the Afghan National Defence and Security Forces-ANDSF) yang baru lahir, yang didirikan dengan dukungan dari AS dan NATO, telah bertempur keras dalam menghadapi mujahidin Taliban dan sejumlah kelompok bersenjata lainnya.