INDEF : PSBB dan PPKM Solusi Nanggung Hadapi Corona

INDEF : PSBB dan PPKM Solusi Nanggung Hadapi Corona

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Dr. Dradjad Wibowo menilai kebijakan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid 19 melalui PSBB dan PPKM dinilai sebagai solusi yang nanggung dan bahkan dampak ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan lockdown total.

“Memang kalau para ahli kesehatan sarannya kita lockdown total, mungkin hanya pergerakan esensial saja yang dibolehkan, lalu masyarakat yang membutuhkan penghasilan harian mau gak mau negara harus mengganti, tapi kendalanya negarakan selalu tidak punya uang kan,” kata Dradjad, dalam diskusi online yang digelar Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa, Sabtu (10/7/2021).

Lebih lanjut ia juga mempertanyakan terkait kekhawatiran besarnya biaya jika lockdown, apakah pemerintah sudah melalukan perhitungan secara akurat,

“Dikatakan kalau kita lockdown Jakarta biayanya sekian besar, pertanyaannya adalah apakah biayanya pernah dihitung betul-betul, saya kox tidak yakin apa yang disampaikan biayanya setinggi itu, kita kan tidak berfikir lockdown nya sampai sebulan lebih tapi hanya beberapa pekan saja,” ungkapnya.

“Karena kalau tindakan kesehatan publicnya, social distancingnya nanggung itu biaya ekonominya malah bisa jauh lebih besar dibanding kita lockdown,” imbuhnya.

Menurut Dradjad PSBB kemarin dan PPKM yang sekarang ini, adalah solusi yang nanggung dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona,

“Kenapa saya katakan nanggung karena yang dibatasi ditempat tertentu tapi orang terbang dengan pesawat masih bebas, orang asing masuk masih bebas, kalau mau menggunting transmisi penyebaran virus harus dengan cara yang benar jangan nanggung begini, akibatnya masyarakat sudah sulit mencari nafkah dan transmisi penyebaran virusnya tidak bisa kita potong,” terangnya.

Mengenai sumber biaya jika pemerintah melakukan lockdown, Dradjad menyarankan realokasi anggaran dari dana pemindahan ibu kota,

“Apakah biaya nya masih ada, seharusnya masih ada toh faktanya kita bisa alokasikan dana untuk voucher pra kerja, kita masih sisihkan dana untuk ibu kota baru, ini kan bisa di realokasi.” pungkasnya.

Kontributor: Bahri

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.