MESIR (Jurnalislam.com) – Ikhwanul Muslimin Mesir dan mantan kandidat presiden sayap kiri mendesak seluruh warga Mesir untuk turun ke jalan pada hari ini Jumat (16/6/2017) untuk memprotes persetujuan parlemen mengenai sebuah kesepakatan demarkasi perbatasan kontroversial yang akan memindahkan kedaulatan atas dua pulau Laut Merah dari Mesir ke Arab Saudi.
“Rakyat Mesir harus berdiri bersatu melawan kesepakatan ini,” Hamdeen Sabbahi, yang tidak berhasil memenangkan pemilihan presiden pasca-kudeta pertama di Mesir pada tahun 2014, mengumumkan pada sebuah konferensi pers Rabu malam di markas besar Partai Demokratik sayap kiri Mesir di Kairo, lansir World Bulletin Kamis (15/6/2017).
Dia meminta anggota masyarakat untuk mengadakan demonstrasi di lapangan umum di seluruh negeri setelah shalat Jumat untuk “menyatakan penolakan terhadap rezim Presiden Abdel-Fattah al-Sisi saat ini.”
Setelah konferensi pers hari Rabu, Sabbahi memimpin demonstrasi – diikuti oleh puluhan wartawan dan aktivis – dekat Dataran Talaat Harb Kairo (terletak di dekat Alun-alun Tahrir yang terkenal di Mesir) yang dengan cepat dibubarkan oleh pasukan keamanan.
Tak lama kemudian, kelompok Ikhwanul Muslimin yang dilarang pemerintah juga mengeluarkan seruan untuk “aksi kemarahan Jumat” terhadap perjanjian demarkasi perbatasan maritim.
“Kami menyerukan gelombang baru demonstrasi melawan al-Sisi dan rezimnya,” menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kelompok tersebut.
Ketika menjabat sebagai menteri pertahanan pada tahun 2012, al-Sisi memimpin sebuah kudeta militer yang kemudian menggulingkan dan memenjarakan Muhammad Mursi – presiden terpilih pertama yang dipilih secara bebas di Mesir yang juga pemimpin Ikhwanul Muslimin.
Setelah kudeta tersebut, Ikhwanul Muslimin secara resmi dilarang dan ditetapkan sebagai “kelompok teroris” oleh rezim pasca-kudeta Mesir.
Pada hari Rabu, parlemen Mesir menyetujui perjanjian demarkasi perbatasan, yang pada awalnya ditandatangani tahun lalu antara Kairo dan Riyadh.
Jika diimplementasikan, kesepakatan tersebut akan secara efektif memindahkan kedaulatan atas dua pulau Laut Merah yang tak berpenghuni – Tiran dan Sanafir – dari Mesir ke Arab Saudi.
Langkah tersebut dilakukan meski ada oposisi dari kelompok rakyat populer dan keputusan Pengadilan Tinggi Administrasi Mesir yang menolak usulan transfer ke Arab Saudi bulan Januari.
Pada bulan April tahun lalu, Kairo pertama kali mengumumkan rencana untuk memindahkan kedua pulau tersebut, yang terletak di mulut Teluk Aqaba antara Arab Saudi dan Semenanjung Sinai Mesir, ke kepemilikan Saudi.
Berita tentang kesepakatan itu memicu sebuah demonstrasi publik di tengah tuduhan bahwa al-Sisi “menjual” wilayah Mesir ke Arab Saudi yang kaya minyak, yang sejak kudeta tahun 2013 telah memberikan miliaran dolar ke Mesir untuk menopang ekonomi negara yang sedang sakit tersebut.
