YERUSALEM (Jurnalislam.com) – Gerakan Hamas yang berbasis di Gaza menunjukkan perubahan dramatis dalam pendiriannya di Palestina pada hari Senin (1/5/2017) saat mengumumkan secara resmi revisi piagam mereka yang kontroversial.
Pada sebuah konferensi pers di Qatar, pemimpin Hamas Khaled Mashal mengungkapkan dokumen baru tersebut, yang tidak lagi membahas penghancuran Israel namun menerima sebuah negara Palestina di sepanjang perbatasan yang ditetapkan sebelum Israel menduduki Tepi Barat dan Gaza selama perang Arab-Israel 1967.
Piagam itu juga menerima Organisasi Pembebasan Palestina (the Palestine Liberation Organization-PLO) sebagai “kerangka nasional” bagi rakyat Palestina.
“Dokumen ini tersedia bagi siapa saja yang ingin mengetahui tentang Hamas dan kebijakannya,” kata Mashal. “Dokumen tersebut mencerminkan konsensus dan mendamaikan prinsip-prinsip Islam dan internasional.”
Manifesto baru tersebut juga mencerminkan visi bersama semua pemimpin dan institusi Hamas, tambahnya.
Dia mengatakan empat tahun yang lalu kelompok tersebut memutuskan untuk membuat panduan baru, yang disusun selama dua tahun terakhir dengan masukan dari pengacara internasional.
Hamas menggambarkan dokumen yang telah lama dinanti tersebut sebagai seperangkat “prinsip dan kebijakan umum” dan bukan pengganti piagam pendiri mereka, yang oleh para kritikus sering dikutip sebagai bukti bahwa Hamas tidak akan berkomitmen untuk melakukan kesepakatan damai dengan Israel.
Para pemimpin Hamas sebelumnya telah melayangkan gagasan untuk menerima gencatan senjata jangka panjang dengan Israel yang mendirikan sebuah negara Palestina di sepanjang perbatasan tahun 1967, namun pengumuman Senin tersebut mengatakan bahwa hal itu menjadi kebijakan resmi Hamas.
Ahmad Yusuf, seorang pemimpin senior Hamas menganggap salah satu pragmatis organisasi tersebut, mengatakan bahwa dokumen baru tersebut memberi isyarat “sebuah pergeseran penting dalam cara Hamas berpikir” yang akan memberi fleksibilitas lebih besar secara internasional.
“Ada banyak hal yang dianggap baru bila dibandingkan dengan piagam tahun 1988 dalam cara kita membicarakan orang Yahudi. Masalahnya bukan dengan orang Yahudi atau agamanya, masalahnya adalah dengan proyek dan penjajahan Israel,” katanya kepada Anadolu Agency. “Ini adalah pernyataan yang sangat penting dari Hamas.”
Dalam sambutannya, kepala Hamas Mashal menegaskan bahwa perjuangan mereka melawan Yahudi Israel bukanlah dalam hal kepercayaan, tapi penjajahan “Zionis”.
“Hamas tidak bertempur dengan mereka (Israel) karena mereka orang Yahudi, tapi kami melawan penyerang Zionis yang agresif,” kata Mashal.
Dia mengatakan juga menggarisbawahi bahwa perlawanan terhadap zionis tidak hanya dilakukan melalui senjata dan bahwa dokumen tersebut lebih sesuai dengan posisi mereka saat ini, karena faksi berkuasa di Jalur Gaza yang diblokade, dimaksudkan untuk memotivasi orang-orang Palestina selama Intifadah Pertama melawan penjajah Israel.
Dia mengatakan mereka menilai piagam tersebut dan memindahkan unsur-unsur yang sekiranya dapat digunakan untuk menggambarkan mereka sebagai anti-Semit. Tetapi meskipun menerima sebuah negara di perbatasan sebelum tahun 1967, “ini tidak berarti kita akan menerima Israel atau melupakan Hak para pengungsi untuk kembali. ”
Juru bicara perdana menteri zionis David Keyes menolak dokumen tersebut, menuduh Hamas tidak berhasil “mencoba menipu dunia” sambil terus menggunakan kekerasan terhadap Israel.
