Berita Terkini

Eks Ketua KPK: Perilaku Politik Elit Jauhkan dari Nilai Pancasila

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

TAWANGMANGU (Jurnalislam.com)- Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus diperlukan selama elit politik menciderai demokrasi di Indonesia dengan praktik money politik kepada rakyat.

“Kalau masa depan secara idealitistik dia semakin diperlukan KPK itu, ketika korupsi di Indonesia dalam pengertian yang luas, kalau dianalisis korupsi itu berpusat dari praktek demokrasi yang transaksional,” katanya kepada Jurnalislam.com di Grand Hotel Tawangmangu, sabtu, (16/11/2019).

“Demokrasi yang diciderai dengan money politik, dengan sogok kepada rakyat sehingga rakyat dilatih dibiasakan oleh calon calon itu dan timnya untuk memilih orang yang duitnya besar, bukan memilih calon yang memiliki rekam jejak kepemimpinan yang jujur yang dari rakyat, yang cerdas dan yang tegas,” imbuhnya.

Menurut Busyro, perilaku buruk dari elit politik tersebut akan membuat negara Indonesia semakin jauh dari nilai nilai UUD 1945 dan Pancasila.

“Nah atas dasar itu maka korupsi yang bersumber dari demokrasi yang traksaksional itu akan semakin melahirkan struktur dan praktek kekuasaan dari pusat sampai dengan daerah yang semakin menjahui nilai nilai kebangsaan,” ungkapnya.

“Ruh kebangsaan hancur karena praktik praktik korupsi itu. Nah disitu sebenarnya kpk itu semakin dirasakan kehadirannya, kedepan,” pungkasnya.

Ketua Muhammadiyah Minta Pemerintah Hentikan Narasi Tunggal Radikalisme

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

TAWANGMANGU (Jurnalislam.com)- Ketua PP Muhammadiyah bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas menegaskan problem utama bangsa Indonesia bukanlah radikalisme.

Salah satu alasannya karena tidak jelasnya maksud dari radikalisme itu sendiri.

Karenanya, ia meminta pemerintah untuk mengundang pihak terkait untuk melakukan evaluasi terkait persoalan radikalisme.

“Nah sebaliknya konsep radikalisme yang sekarang semakin tidak jelas itu pemerintah stop dulu, evaluasi semua kalangan kemudian diundang, duduk bersama, apakah akan tetap mengunakan istilah radikalisme itu,” kata Busyro kepada Jurnalislam.com dalam acara madrasah kader advokat dan para Legal LBH Muhammadiyah angkatan 1/2019 di Grand Hotel, Tawangmangu, Sabtu, (16/11/2019) siang.

Ia meminta definisi radikalisme itu sendiri harus diperjelas, khususnya hal ini kini menjadi narasi tunggal pemerintah.

“Apapun definisi radikal itu yang itu perlu dipertajam dan diperjelas, tapi problem bangsa ini bukanlah radikalisme sebagaimana yang menurut narasi tunggal dari pemerintah,” pungkasnya.

Busyro: Problem Bangsa Ini Bukan Radikalisme

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

TAWANGMANGU (Jurnalislam.com)- Ketua PP Muhammadiyah bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas menegaskan problem utama bangsa Indonesia bukanlah radikalisme.

Hal itu dikatakannya usai memberikan materi di kegiatan madrasah kader advokat dan para Legal LBH Muhammadiyah angkatan 1/2019 di Grand Hotel, Tawangmangu, Sabtu, (16/11/2019) siang.

“Apapun definisi radikal itu yang itu perlu dipertajam dan diperjelas, tapi problem bangsa ini bukanlah radikalisme sebagaimana yang menurut narasi tunggal dari pemerintah,” katanya kepada Jurnalislam.com.

“Tapi yang diperlukan itu adalah moderasi, moderasi didalam terutama pengamalan agama, tidak hanya umat islam, tapi juga umat beragama yang lain,” imbuhnya.

Menurut mantan ketua KPK periode tahun 2010 tersebut dalam konsep moderasi itu, intinya, katanya, agama ini tidak menonjol aspek keyakinannya saja.

“Tapi juga diimbangi dengan bidang bidang lain bagaimana agama itu bisa mencerahkan kehidupan bersama antar umat antar etnis, antar golongan, kalau ini bisa ditemukan konsep moderasinya maka fanatisme itu bukan fanatisme sosial tapi fanatisme agama, itu penting,” paparnya.

 

Soal Salam Semua Agama, Wamenag Minta Serahkan Pada Ulama

Redaktur: Mazaya

JOMBANG(Jurnalislam.com)–Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi meminta semua pihak tidak memperdebatkan surat dari MUI Jatim yang mengimbau para pejabat agar tidak mengucapkan salam semua agama.

Karena saat ini masalah salam lintas agama itu sedang diteliti oleh Komisi Fatwa MUI pusat.

Hal itu dikatakan Zainut Tauhid usai mewakili Menteri Agama dalam acara silaturahmi dengan para alim ulama Jatim di gedung KHM Yusuf Hasyim, Pesantren Tebuireng, Jombang. Zainut menilai imbauan MUI Jatim agar para pejabat tidak mengucapkan salam antar agama saat berpidato, sebagai masalah perbedaan pendapat (Furu’iyah).

“Saya kira kita semuanya harus memahami konteks masalahnya. Sehingga kita tidak perlu memperdebatkan, tidak perlu kita mempermasalahkan ya,” kata Zainut Tauhid kepada wartawan di lokasi acara, Selasa (12/11/2019).

Saat ini, lanjut Zainut Tauhid, Kementerian Agama menyerahkan persoalan salam lintas agama kepada para ulama.

Dia berharap para ulama melakukan kajian, penelitian dan berdiskusi untuk merumuskan sebuah kesepahaman yang bisa dijadikan pedoman bagi semua pihak. Dengan begitu, tidak akan lagi terjadi perdebatan di masyarakat.

“Jadi, MUI Jawa Timur itu bentuknya bukan fatwa ya, itu imbauan saja. MUI pusat sendiri juga sedang melakukan penelitian, Komisi Fatwa masih mendalami persoalan itu. Jadi, belum ada keputusan,” terangnya.

Sumber: detik.com

Erick Thohir Dinilai Blunder Kalau Ngotot Pilih Ahok Pimpin BUMN

Redaktur: Mazaya

Pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi berpendapat, sebaiknya Erick tak menempatkan Ahok di BUMN strategis seperti PLN, Pertamina, atau bahkan Inalum yang akan mengelola Freeport.

Pasalnya, kekayaan alam yang dikelola badan-badan usaha milik negara itu bernilai triliunan rupiah.

“Bagaimanapun juga Ahok itu kan politikus, saya khawatir kalau di BUMN energi akan menimbulkan conflict of interest. Yang bukan politisi saja juga begitu,” katanya, Jumat (15/11).

“Kemudian, rekam jejak Ahok di bidang energi itu kan tidak ada sama sekali,” lanjut mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas itu.

Fahmy menegaskan, dibutuhkan figur yang memiliki kapabilitas, kemampuan, dan pengetahuan tentang energi untuk mengelola sebuah BUMN energi.

Daripada di sektor energi, lanjutnya, lebih baik Ahok ditempatkan di BUMN lain.

“Kalau nanti dipaksakan Ahok di tempat tadi, maka menurut saya itu keputusan yang blunder, yang berisiko,” tuturnya.

Sumber: jawapos.com

Kompetensi Kalau Ahok Pimpin BUMN Dipertanyakan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Kabar Basuki Tjahaja Purnama (BTP) bakal menjadi salah satu pucuk pimpinan di perusahaan pelat merah kian santer terdengar.

Menimbang kans Ahok memimpin salah satu BUMN tersebut, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, mewanti-wanti.

“Kalau bicara PLN dan Pertamina, keduanya ini perusahaan yang kompleks, besar, urusan politiknya tinggi,” kata Fabby, Jumat (15/11).

Ahok memang pernah mengenyam pendidikan strata satu di jurusan Teknik Geologi Universitas Trisakti, hingga menyandang gelar insinyur. Namun, menurut Fabby, itu saja tidak cukup.

Sebagai perusahaan energi terintegrasi dari hulu dan hilir, Pertamina dituntut untuk terus berkembang tak hanya di tingkat nasional tetapi juga menjadi pemain global.

Maka dari itu, Fabby mengingatkan pemerintah cermat memilih orang yang akan ditempatkan pada jajaran direksi, agar BUMN migas tersebut bisa mencapai visi besarnya.

Demikian pula dengan PLN, yang menurut Fabby, dalam dua-tiga tahun ke depan punya tantangan berat. Antara lain memastikan elektrifikasi di penjuru tanah air, dan di sisi lain menjaga keuangan perusahaan setrum tersebut agar semakin sehat. “Apakah Ahok punya kompetensi dan kualitas itu?” tanya Fabby.

Sumber: jawapos.com

Tak Punya Pengalaman, Ekonom: Tak Tepat Tempatkan Ahok di BUMN

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan masuk ke dalam BUMN. Pria yang biasa disapa Ahok ini dikabarkan bakal menjadi bos Pertamina.

Serikat pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) sendiri menolak bila benar Ahok menjadi pimpinan di sana.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menilai bahwa keputusan Kementerian BUMN yang memilih Mantan Gubernur DKI Jakarta itu masuk di perusahaan pelat merah sektor energi pun kurang tepat.

Karena, Ahok sama sekali tidak berpengalaman di sektor tersebut.

“Sesungguhnya tidak tepat sama sekali mengangkat Ahok di PLN atau BUMN di bidang energi. Alasannya, Ahok tidak punya track record di bidang energi,” jelasnya.

Oleh karena itu, Fahmy menilai bahwa penolakan yang berasal dari SP Pertamina lebih kepada nasib BUMN sektor energi saat pimpin oleh seorang politisi.

“Keputusan mengangkat Ahok pada BUMN Strategis di bidang energi sangat blunder dan high risk, selain masalah lain yang memicu resistensi,” ungkap dia.

Sumber: detik.com

Ahok Jadi Bos BUMN, Pengamat: Dia: Politisi, Berpotensi Konflik Kepentingan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan masuk ke dalam BUMN. Pria yang biasa disapa Ahok ini dikabarkan bakal menjadi bos Pertamina.

Serikat pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) sendiri menolak bila benar Ahok menjadi pimpinan di sana.

Penolakan tersebut dianggap lantaran latar belakang Ahok sebagai seorang politisi.

“Bagaimana pun juga Ahok seorang politisi, yang berpotensi menimbulkan conflict of interest dalam pengelolaan kekayaan alam yang nilai ribuan triliun rupiah,” kata Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi saat dihubungi detikcom, Jakarta, Sabtu (16/11/2019).

Oleh karena itu, Fahmy menilai bahwa penolakan yang berasal dari SP Pertamina lebih kepada nasib BUMN sektor energi saat pimpin oleh seorang politisi.

“Keputusan mengangkat Ahok pada BUMN Strategis di bidang energi sangat blunder dan high risk, selain masalah lain yang memicu resistensi,” ungkap dia.

Sumber:detik.com

JIC Gelar Diskusi Pengaruh Islam di Patani terhadap Betawi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta atau lebih dikenali Jakarta Islamic Centre (JIC) mengadakan diskusi perdana di Ruang Audio Visual 2, Jakarta Islamic Centre (JIC), Jakarta Utara, Indonesia, Kamis (14/11/2019).

Diskusi kali ini bertajuk’Sejarah dan Perkembangan Islam di Patani (Thailand Selatan) dan Pengaruh nya di Betawi.’

Hadir beberapa narasumber seperti Prof. Muhammad Zakee Cheha, Ph.D, Direktur Pascasarjana Fathoni Universiti, Rahmad Zailani Kiki, S.Ag, MM, Kepala Divisi Pengkajian dan Pendidikan Jakarta Islamic Center, dan Nur Rahmah, MA, MA. Hum, Peneliti Puslitbang Lektur Kementerian Agama Republik Indonesia.

Muhammad Zakee Cheha menjelaskan bahwa perkembangan Islam di Thailand dimulai sebelum Kerajaan Siam menguasai Kerajaan Melayu Patani.

Kata Patani berasal dari kata Al-Fatoni yang berarti kebijaksanaan atau cerdik, karena di tempat itu banyak lahir ulama dan cendekiawan Muslim yang terkenal.

Thailand bagian selatan pada masa dahulu pernah berbentuk satu negara Islam dan kawasan ini merupakan basis masyarakat Melayu-Muslim.

“Di sini juga terdapat masalah, kawasan ini merupakan daerah konflik yang berkepanjangan hingga hari ini,”tambah Muhammad Zakee Cheha

Rahmad Zailani Kiki mengatakan, diskusi ini diadakan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil riset JIC yang pernah melakukan riset lapangan ke Patani pada 26-29 November 2015 untuk menemukan titik sambung diantara ulama Patani dengan Betawi.

Disamping itu, diskusi ini juga diadakan untuk menguji dan memperbarui kembali hasil riset tersebut, dan rencananya pada tahun 2020 akan dilakukan riset lapangan lagi ke Pattani untuk menyempurnakan datanya dan hasilnya yang akan dibukukan, tambah Rahmad Zailani Kiki

Titik sambung itu ditemukan dari Syekh Abdul Shomad Al-Jawi Al-Falimbani yang merupakan guru bagi ulama di Patani dan di Betaw.

Beliau disebut bukan sekadar ke Patani untuk mengajar ilmu keislaman, bahkan belaiu turut berjuang dan berperang untuk melawan tentara Siam, akhirnya beliau disebut syahid.

Sebelum Syekh Abdul Shomad Al-Falimbani meninggal dunia, beliau dan murid-muridnya turut juga berjasa dalam menyebarkan tarekat Sammaniyah di tanah Betawi, bahkan beliau pernah datang ke Betawi bersama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Syekh Abdurrahman Al-Mashri untuk meluruskan arah kiblat Masjd Al-Mansur, Sawah Lio, Jembatan Lima, Jakarta Barat, pada tahun 1767M.

Reporter: Zulkifli Mamah, mahasiswa asal Patani (Thailand Selatan) yang sedang kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

Mempertanyakan Klaim Turunnya Angka Kemiskinan

Redaktur: Mazaya

Oleh : Djumriah Lina Johan*

(Jurnalislam.com)–Pada Rabu (13/11/2019) lalu sebuah agenda Rakornas Pemda telah diselenggarakan oleh pemerintah. Sebelum menutup agenda tersebut, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyinggung perihal angka kemiskinan RI. Beliau mengungkapkan bahwa pemerintah masih belum puas dengan tingkat kemiskinan yang berhasil ditekan ke level single digit.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan per Maret 2019 tercatat sebesar 9,41%. Angka tersebut setara dengan 25,14 juta orang. (detik.com, Rabu, 13/11/2019)

Tentu klaim tersebut menggelitik para pakar dan pemerhati sosial ekonomi negeri ini. Sebagaimana diketahui penekanan angka kemiskinan yang disebutkan oleh Wakil Presiden yang dibuktikan dengan data BPS di atas sejatinya tidak bisa dijadikan acuan memandang fakta kemiskinan yang sebenarnya.

Sebab, perhitungan angka kemiskinan yang digunakan BPS menggunakan standar kemiskinan Bank Dunia bukan data riil yang dikumpulkan oleh pihak yang bersangkutan.

Selain itu, garis kemiskinan nasional distandarkan terhadap kesetaraan daya beli per dollar AS. Itu pun diperparah dengan adanya perbedaan standar garis kemiskinan di setiap daerah. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan pendapatan di bawah rata-rata Rp 401.220 per bulan baru bisa dikategorikan keluarga miskin.

Ketika standarnya saja hanya melalui perhitungan rata-rata tentulah akan didapati terjadi penekanan angka kemiskinan namun nyatanya jauh dari fakta riil di lapangan. Siapa yang mampu hidup hanya dengan uang Rp 400 ribu ketika biaya hidup semakin mahal? Sehingga wajar jika banyak warga miskin yang memilih untuk bunuh diri individu maupun sekeluarga. Karena sulitnya bertahan hidup di negeri ini. Inilah akibatnya apabila menggunakan sistem kapitalisme sekuler untuk mengurusi masalah umat.

Sistem kapitalisme sekuler hanya mementingkan para pemilik modal bukan rakyat. Sehingga tak ada lagi rasa perikemanusiaan melihat sulitnya kehidupan rakyat sekarang. Ditambah dengan semakin banyaknya kebijakan yang justru kian memperberat beban rakyat, salah satunya kenaikan iuran BPJS.

Hanya Islam yang mampu menyejahterakan rakyat. Bukan hanya melalui perhitungan angka tetapi dengan periayahan langsung. Sebab, Islam memandang bahwa amanah kepemimpinan, pertanggung jawabannya langsung di hadapan Allah, bukan manusia.

Islam memiliki sudut pandang yang khas dalam menilai kemiskinan. Yakni ketika sebuah keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok, berupa sandang, pangan, dan papan. Ketiga hal ini wajib dipenuhi oleh seorang ayah maupun suami, sebagaimana firman Allah di dalam Alquran:

Kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang makruf (TQS. Al Baqarah : 233)

Tempatlah mereka (para istri) di tempat tinggal kalian, sesuai dengan kemampuan kalian (TQS. Ath Thalaq : 6).

Dan dalil As Sunnah, Ibnu Majah meriwayatkan hadis dari Abi Al Ahwash ra. yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Ingatlah, bahwa hak mereka atas kalian adalah agar kalian berbuat baik kepada mereka dalam (memberikan) pakaian dan makanan” (HR. Ibnu Majah).

Ketika ayah atau suami tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan primer ini, maka syariah Islam telah merincikan tatacara membantu memenuhi kebutuhan keluarga tersebut.

Mulai dari kerabat terdekat yang memiliki hubungan waris. Dimana pewaris yang dimaksud ialah siapa saja yang berhak mendapatkan warisan. Apabila ia tidak mempunyai sanak saudara maupun kerabat maka kewajiban memenuhi kebutuhan nafkah tersebut jatuh kepada negara. Disinilah peran Baitul Mal, pada pos zakat.

Selain itu, negara wajib memberikan jaminan pendidikan, kesehatan, dan keamanan secara gratis. Sehingga tak akan didapati seorangpun hidup miskin pada masa penerapan Islam.

Tidak cukup sampai disitu, negara juga wajib membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya demi memudahkan ayah maupun suami untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Wallahu a’lam bish shawab.

*Praktisi Pendidikan dan Pemerhati Sosial Ekonomi Islam